SOLUSI TIDAK BISA REGISTRASI KE MySAPK BKN KARENA SUDAH DIDAFTARKAN ORANG LAIN

Diposting oleh On 20:53:00 with No comments


Solusi Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Non-ASN yang tidak bisa registrasi ke MySAPK BKN Karena Sudah didaftarkan Orang Lain_ Postingan ini melengkapi postingan kami sebelumnya yang berjudul Cara aktivasi Akun MySAPK BKN. Bagi anda yang belum mengetahui bagaimana cara aktivasi akun MySAPK BKN, anda dapat baca panduannya disini (baca)

MySAPK BKN merupakan aplikasi berbasis teknologi seluler untuk Pegawai Negeri Sipil yang terintegrasi dan terhubung secara daring dengan database PNS Nasional untuk informasi Profil Pegawai Negeri Sipil. Dengan aplikasi ini diharapkan bahwa layanan manajemen kepegawaian seluruhnya bisa diselesaikan tanpa memerlukan berkas fisik secara berkala sebab database PNS bersangkutan sudah tersimpan secara digital. Untuk dapat melakukan updating data melalui aplikasi MySAPK BKN, maka PNS harus melakukan aktivasi akun MySAPK BKN terlebih dahulu. Adapun langkah-langkahnya ada disini. Akan tetapi, bagaimana jika ASN ataupun PPT Non-ASN tidak bisa registrasi kedalam aplikasi ke MySAPK BKN dikarenakan sudah didaftarkan orang lain?  Adakah langkah yang bisa ASN dan PPT Non-ASN dapat lakukan agar bisa registrasi ke MySAPK BKN tersebut? Berikut ini adalah langkah yang mungkin dapat anda lakukan:

  1. Silahkan anda persiapkan dokumen yang diperlukan guna melakukan aduan tidak bisa registrasi ke MySAPK BKN. Adapun dokumen yang diperlukan adalah (1) File Scan SK CPNS (ukuran file maksimum 200kb, file dalam bentuk PDF/image jpg), (2) File Scan KTP (ukuran file maksimum 200kb, file dalam bentuk PDF/Image jpg), (3) File Scan Kartu Keluarga (ukuran file maksimum 200kb, file dalam bentuk PDF/image jpg) 
  2. Silahkan anda kunjungi laman helpdesk BKN berikut ini (link)
  3. Silahkan anda entri Nama Anda yang sesuai dengan SK CPNS, NIP (18 Karakter), NIK (16 Karakter), No. Kartu Keluarga (16 Karakter)
  4. Silahkan upload file scan SK CPNS, file scan KTP, file scan kartu keluarga
  5. Isikan kode captcha yang tampil pada layar
  6. Kirim aduan
  7. Selesai, pastikan anda mencatat nomor tiket aduan anda

Selanjutnya, guna mengetahui apakah aduan anda sudah diproses atau belum, anda dapat melihat status aduan berdasarkan nomor tiket yang anda dapatkan ketika mengajukan aduan disini

Demikanlah informasi mengenai Solusi Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Non-ASN yang tidak bisa registrasi ke MySAPK BKN Karena Sudah didaftarkan Orang Lain, semoga informasi ini bermanfaat buat anda semua

DAFTAR TANYA JAWAB SEPUTAR APLIKASI MyASPK BKN

Diposting oleh On 23:46:00 with No comments



Daftar Tanya Jawab seputar Aplikasi MyASPK BKN_ Dilansir dari berbagai sumber bahwa BKN meminta seluruh ASN dan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Non-ASN untuk melakukan pemutakhiran  data dan riwayat pribadi secara mandiri mulai bulan Juli hingga bulan Oktober 2021. Setiap ASN dan PPT Non-ASN hanya melakukan pemutakhiran data dan riwayat pribadinya melalui akses online ke dalam Aplikasi MySAPK berbasis gawai ( mobile) dan website yang ditetapkan BKN sebagai autentikasi data ASN dan PPT Non-ASN. Bagi anda yang belum mengetahui langkah-langkah aktivasi akun di aplikasi MySAPK BKN, anda dapat membacanya pada tautan berikut ini:
Dalam praktiknya, aplikasi MyASPK BKN menyisihkan beberapa pertanyaan dari user atau pengguna.  User atau pengguna mungkin belum memahami dan atau belum mengetahui beberapa hal terkait updating data pada aplikasi MyASPK BKN seperti kapan pemutahiran data dilakukan, dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan, bagaimana jika email tidak sesuai, bagaimana jika token tidak diterima melalui email dan lain sebagainya. Berikut ini adalah seputar daftar tanya jawab mengenai aplikasi MyASPK BKN sehingga dapat dijadikan referensi bagi anda terkait aplikasi tersebut. Daftar tanya jawab ini kami kutip dari laman https://pdm-asn.bkn.go.id/faq

#Apa itu Pemutakhiran Data Mandiri?
Pemutakhiran Data Mandiri adalah proses peremajaan dan pembaharuan data secara mandiri yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu, berkualitas baik sehingga dapat menciptakan interoperabilitas Data

# Siapa saja yang wajib mengikuti Pemutakhiran Data Mandiri?
Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non-ASN

# Apa yang dimaksud dengan ASN?
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah(PPPK).

# Apa yang dimaksud dengan PNS?
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

# Apa yang dimaksud dengan PPPK?
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

# Apa yang dimaksud dengan PPT Non-ASN?
Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Non ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
Siapa saja yang terlibat dalam PDM-ASN?
  1. Pengguna
  2. Verifikator
  3. Approval
  4. Admin
# Apa saja data yang dimutakhirkan?
  • Data Personal (Data yang berisi informasi mengenai data diri PNS)
  • Data Riwayat (Data yang berisi informasi riwayat terakhir PNS disertai dengan data dukung)

# Apa saja yang termasuk Data Riwayat?
  • Riwayat Jabatan
  • Riwayat SKP (2 tahun terakhir)
  • Riwayat Penghargaan
  • Riwayat Pangkat dan Golongan Ruang
  • Riwayat Keluarga
  • Riwayat Peninjauan Masa Kerja
  • Riwayat Pindah Instansi
  • Riwayat CLTN
  • Riwayat CPNS/PNS
  • Riwayat Organisasi

# Aplikasi apa yang digunakan untuk pemutakhiran data mandiri?
ASN dan PPT Non-ASN dapat menggunakan aplikasi MySAPK berbasis mobile dan web untuk usul pemutakhiran data

# Kapan pemutakhiran data mandiri dilaksanakan?
Usul Pemutakhiran Data Mandiri dilaksanakan mulai Bulan Juli 2021 sampai Bulan Desember 2021

# Bagaimana cara untuk mengajukan perubahan data dari setiap Riwayat?
Alur untuk melakukan perubahan data dapat dilihat pada Buku Saku Pemutakhiran Data Mandiri

# Dokumen apa saja yang harus diunggah untuk setiap Riwayat?
Untuk mengetahui dokumen yang perlu diunggah dapat dilihat pada Buku Saku Pemutakhiran Data Mandiri

# Apa yang harus dilakukan jika belum memiliki dokumen yang akan diunggah?
Anda dapat mengusulkan pengajuan permasalahan data ke Pejabat Pengelola Kepegawaian di Instansi masing-masing

# Bagaimana jika email yang diinput tidak sesuai?
Anda dapat menghubungi instansi untuk melakukan perbaikan alamat email

# Bagaimana jika tidak menerima token aktivasi?
Anda dapat menghubungi instansi untuk melakukan pengecekan alamat email terkini yang terdata pada SAPK

# Bagaimana jika tidak dapat mengakses MySAPK berbasis Mobile?
Anda dapat menggunakan aplikasi Mysapk berbasis web melalui portal https://pdm-asn.bkn.go.id

# Bagaimana jika tidak bisa login ke MySAPK karena data tidak ditemukan?
Anda dapat menghubungi Instansi untuk melakukan pengecekan status kepegawaian anda apakah masih aktif, jika status tidak aktif, maka Instansi dapat mengajukan pengaktifkan status kepegawaian sesuai dengan peraturan yang berlaku

Bagaimana jika dokumen pendukung hilang ?
Anda dapat menghubungi instansi untuk mendapatkan salinan dokumen pendukung

Dokumen pendukung yang diunggah apakah dalam bentuk scan asli atau fotokopi?
Dokumen pendukung yang diunggah adalah scan asli dari dokumen yang ada.
Baca Juga: 
Demikianlah informasi mengenai daftar tanya jawab seputar aplikasi MyASPK BKN, semoga daftar tanya jawab ini menjadi sumber referensi bagi anda yang mengalami kendala seputar updating data anda diaplikasi tersebut. 
PANDUAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS DIMASA PANDEMI COVID-19

Diposting oleh On 00:35:00 with No comments

Panduan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dimasa Pandemi Covid-19_ Pandemi COVID-19 menimbulkan dampak yang luar biasa di berbagai bidang termasuk bidang pendidikan. 

Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi pendidikan di semua jenjang dengan berbagai cara (Carrilo dan Flores, 2020)"

Pola pembelajaran yang selama ini dilakukan oleh guru dan peserta didik secara tatap muka di dalam kelas harus berubah dan digantikan dengan cara bertemu secara virtual di dalam jaringan (daring), di mana keadaan ini memberikan efek terhadap kualitas pembelajaran. 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Risetdan Teknologi  melalui  Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19 diperkuat dengan SE Sesjen nomor 15 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Belajar Dari Rumah (BDR) selama darurat COVID-19, menjelaskan bahwa BDR melalui PJJ dapat dilaksanakan secara daring maupun luring sesuai dengan pedoman BDR. Dalam surat edaran ini juga disebutkan tujuan dari pelaksanaan BDR tersebut adalah memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak pandemi COVID-19, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan dan memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidikpeserta didik, dan orang tua.

Pola pembelajaran yang berubah dari tatap muka menjadi BDR berdasarkan simulasi dapat menyebabkan learning loss peserta didik lebih besar daripada penurunan kemampuan peserta didik akibat libur sekolah (Beatty dkk, 2020). Selain itu, kesenjangan capaian belajar yang disebabkan oleh perbedaan akses dan kualitas selama PJJ dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar, terutama untuk peserta didik dari sosio-ekonomi menengah bawah. Pada masa pandemi COVID-19 ini peserta didik menunjukkan sedikit ataupun tidak ada kemajuan saat BDR dimana learning loss paling menonjol berada pada peserta didik yang kondisinya kurang beruntung (Engzell, Frey dan Verhagen, 2021). 

Dari bulan Januari tahun 2021 sampai dengan terbitnya panduan ini, pemerintah melakukan beberapa kali penyesuaian peraturan mengikuti dinamika pandemi. Pada penyesuaian terbaru, Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor  03/KB/2021, Nomor  384 tahun 2021, Nomor  HK.01.08/MENKES/4242/2021 dan Nomor 440-717 tahun 2021 Tentang Panduan penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Peraturan tersebut menggariskan apabila pemerintah daerah (Pemda) sudah memberikan izin dan satuan pendidikan memenuhi semua syarat berjenjangnya, pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat.

Sebagai persiapan penyelenggaraan pembelajaran tahun ajaran 2021/2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyusun dan menerbitkan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran PAUDDIKDASMEN di Masa Pandemi COVID-19 ini untuk membantu guru dan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Diharapkan dengan panduan ini, guru dan tenaga kependidikan mempunyai acuan dalam merancang, melaksanakan, memandu dan mengembangkan pembelajaran yang efektif pada tahun ajaran 2021/2022. 

Tujuan penyusunan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran PAUDDIKDASMEN di Masa Pandemi COVID-19 adalah untuk:

  1. Memandu guru dan tenaga kependidikan dalam merancang, memfasilitasi, melaksanakan dan merefleksikan pembelajaran di masa pandemi COVID-19.
  2. Memandu guru dan tenaga kependidikan dalam melakukan penyesuaian pembelajaran ketika ada perubahan kondisi pada satuan pendidikan dan/atau status daerah terkait pandemi COVID-19.
  3. Memandu warga satuan pendidikan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas pembelajaran di masa pandemi COVID-19.

Manfaat Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran PAUDDIKDASMEN di Masa Pandemi COVID-19 adalah diperolehnya hal-hal sebagai berikut:

  1. Adanya arahan untuk penyesuaian konsep dan rencana pembelajaran di masa pandemi COVID-19 bagi guru dan tenaga kependidikan.
  2. Adanya acuan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas dan satuan pendidikan bagi peserta didik dan warga satuan pendidikan. 
  3. Adanya rujukan bagi guru dan peserta didik dalam melakukan penyesuaian pembelajaran campuran di masa pandemi COVID-19.

Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19 Berdasarkan SKB yang ditetapkan pada 30 Maret 2021, ada 9 ketentuan pokok,yaitu:

  • Point 1: Penyelenggaraan Pembelajaran PAUDDIKDASMEN di Masa Pandemi COVID-19 dilakukan dengan:
    • Pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan
    • Pembelajaran jarak jauh
  • Point 2: Dalam hal pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan telah divaksinasi COVID-19 secara lengkap, maka pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya mewajibkan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi di wilayahnya menyediakan pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh.
  • Point 3: Orang tua/wali peserta didik dapat memilih pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh bagi peserta didiknya.
  • Point 4: Penyediaan layanan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin nomor 2 di atas dilaksanakan paling lambat tahun ajaran dan tahun akademik 2021/2022.
  • Point 5: Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin nomor 1.
  • Point 6: Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan di atas ditemukan kasus terkonfirmasi COVID-19 di satuan pendidikan, maka Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, dan kepala satuan pendidikan, wajib melakukan penanganan kasus yang diperlukan dan dapat memberhentikan sementara pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan.
  • Point 7: Dalam hal satuan pendidikan belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin nomor dua di atas, maka penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan mengacu pada SKB yang diterbitkan pada tanggal 30 Maret 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
  • Point 8: Dalam hal terdapat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19 pada suatu wilayah tertentu, maka pembelajaran tatap muka terbatas dapat diberhentikan sementara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam kebijakan dimaksud.
  • Point 9: Ketentuan mengenai Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) tercantum dalam Lampiran SKB.

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pendidikan

Pembelajaran di masa pandemi COVID-19 merupakan tanggung jawab sejumlah pihak yang terkait. Nama pihak, tugas dan tanggung jawab masingmasing pihak tercantum pada Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021 dan Nomor 440-717 tahun 2021 Tentang Panduan penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Adapun pada Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran PAUDDIKDASMEN di Masa Pandemi COVID-19 ini hanya mencantumkan tugas dan tanggung jawab dari sasaran utama panduan ini yaitu kepala satuan pendidikan dan tim yang berada pada satuan pendidikan.

1. Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah 

Dalam menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas, kepala satuan pendidikan bertanggung jawab untuk:

  • mengisi daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka terbatas satuan pendidikan melalui laman DAPODIK bagi TK, BA, KB, TPA, SPS, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, SKB, dan PKBM atau laman EMIS bagi RA, MI, MTs, MA. Daftar periksa kesiapan satuan pendidikan meliputi:
    • 1) ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, paling sedikit memiliki:
      • a) toilet bersih dan layak
      • b) sarana CTPS dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer)
      • c) disinfektan
  • mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya
  • kesiapan menerapkan area wajib masker atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu
  • memiliki thermogun (pengukur suhu tubuh tembak)
  • mendata warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan, yaitu:
    • a) memiliki kondisi medis komorbid yang tidak terkontrol
    • b) tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak
    • c) memiliki riwayat perjalanan dari luar daerah dengan tingkat risiko penyebaran COVID-19 yang tinggi dan belum menyelesaikan isolasi mandiri sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau rekomendasi satuan tugas penanganan COVID-19
    • d) memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau rekomendasi satuan tugas penanganan COVID-19;
  • Membentuk satuan tugas penanganan COVID-19 di satuan pendidikan dan dapat melibatkan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar dengan komposisi sebagai berikut:
    • 1) tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang
    • 2) tim kesehatan, kebersihan, keamanan 
    • 3) tim pelatihan dan humas
  • Membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS) terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan satuan pendidikan;

Dalam hal terjadi temuan kasus konfirmasi COVID-19 di satuan pendidikan, maka kepala satuan pendidikan melakukan hal sebagai berikut:

  • melaporkan kepada satuan tugas penanganan COVID-19, dinas pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan/ atau kantor Kementerian Agama kabupaten/kota setempat;
  • memastikan penanganan warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi COVID-19, antara lain:

      • memeriksakan warga satuan pendidikan terkonfirmasi COVID-19 ke fasilitas layanan kesehatan
      • apabila bergejala, harus mendapatkan perawatan medis sesuai dengan rekomendasi dari satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan;
      • apabila tidak bergejala, harus melakukan isolasi atau karantina pada tempat yang direkomendasikan oleh satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan
      • memantau kondisi warga satuan pendidikan selama isolasi atau karantina;
  • mendukung satuan tugas penanganan COVID-19 atau Puskesmas setempat dalam melakukan penelusuran kontak erat warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi COVID-19 dan tes COVID-19, dalam bentuk:
          • membantu membuat daftar kontak erat warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi COVID-19
          • membantu menginformasikan kepada warga satuan pendidikan yang terdaftar dalam kontak erat untuk segera melaporkan diri kepada satuan tugas penanganan COVID-19 atau Puskesmas;
  • memastikan penanganan warga satuan pendidikan yang terdaftar dalam kontak erat sebagaimana rekomendasi dari satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan;
  • melakukan pemantauan terhadap kondisi warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi COVID-19 dan yang masuk dalam daftar kontak
  • melakukan disinfeksi di area satuan pendidikan paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak ditemukan kasus konfirmasi COVID-19.

2. Tim Pembelajaran, Psikososial, dan Tata Ruang

  • Melakukan pembagian kelompok belajar dalam rombongan belajar yang sama dan pengaturan jadwal pelajaran untuk setiap kelompok dalam rombongan belajar sesuai dengan ketentuan pada masa transisi.
  • Melakukan pembagian jam masuk, istirahat, dan keluar satuan pendidikan untuk semua kelompok belajar dari masing-masing rombongan belajar untuk meminimalkan kerumunan pada waktu yang bersamaan, terutama di lokasi seperti pintu/gerbang sekolah, kantin, lapangan, dan sebagainya.
  • Melakukan pengaturan tata letak ruangan dengan memperhatikan:

      • jarak antar-orang duduk dan berdiri atau mengantre minimal 1,5 (satu koma lima) meter, dan memberikan tanda jaga jarak antara lain pada area ruang kelas, kantin, tempat ibadah, lokasi antar/ jemput peserta didik, ruang pendidik, kantor dan tata usaha, perpustakaan, dan koperasi;
      • kecukupan ruang terbuka dan saluran udara untuk memastikan sirkulasi yang baik. Contoh pengaturan ruang kelas dapat dilihat pada gambar di bawah; dan apabila sirkulasi udara di dalam kelas kurang baik atau ventilasi ruangan kelas tidak memadai, pembelajaran tatap muka terbatas disarankan dilakukan di ruangan terbuka di lingkungan sekolah.
  • Melakukan pengaturan lalu lintas 1 (satu) arah di lorong/koridor dan tangga. Jika tidak memungkinkan, memberikan batas pemisah dan penanda arah jalur di lorong/koridor dan tangga.
  • Menerapkan mekanisme pencegahan perundungan bagi warga satuan pendidikan yang terstigma COVID-19 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
  • Mempersiapkan layanan bantuan kesehatan jiwa dan psikososial bagi seluruh warga satuan pendidikan dengan tata cara:
        • menugaskan guru Bimbingan Konseling (BK) atau wali kelas atau pendidik lainnya sebagai penanggung jawab dukungan psikososial di satuan pendidikan
        • mendata kontak layanan dukungan psikososial:
            • pusat panggilan 119 ext 8
            • Himpunan Psikologi Indonesia, bit.ly/bantuanpsikologi
            • Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, https://www.pdskji.org/home
            • Telepon Pelayanan Sosial Peserta didik (TePSA) 1500-771, tepsa.indonesia@gmail.com; dane) dinas sosial atau dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan peserta didik setempat.

3. Tim Kesehatan, Kebersihan, dan Keamanan

  • aMembuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan.
    • (1)Pemantauan kesehatan berfokus kepada gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa).
    • (2)Pemantauan dilaksanakan setiap hari sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan oleh tim kesehatan.
    • (3)Jika warga satuan pendidikan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada angka 1), wajib diminta kembali ke rumah dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan.
    • (4)Jika warga satuan pendidikan teridentifikasi ada riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi COVID-19, tim kesehatan satuan pendidikan:
          • menghubungi orang tua/wali/narahubung darurat dari warga satuan pendidikan agar membawanya ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat atau satuan tugas penanganan COVID-19 setempat
          • melaporkan kepada kepala satuan pendidikan
          • memastikan warga satuan pendidikan memperoleh penanganan oleh satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan setempat.
    • (5)Jika terdapat orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan teridentifikasi gejala COVID-19, tim kesehatan satuan pendidikan:
        • melaporkan kepada kepala satuan pendidikan
        • memastikan warga satuan pendidikan ditangani oleh satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan setempat
        • memastikan warga satuan pendidikan memperoleh penanganan oleh satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan setempat.
    • (6)Jika terdapat warga satuan pendidikan yang tidak hadir karena sakit dan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada angka 1), maka tim:
        • melaporkan kepada kepala satuan pendidikan dan Puskesmas;
        • memastikan warga satuan pendidikan ditangani oleh satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan setempat; dan
        • memastikan warga satuan pendidikan memperoleh penanganan oleh satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan setempat.
    • (7)Pemantauan dilakukan terhadap semua warga satuan pendidikan pada angka 3 sampai dengan 6.
    • (8)Rekapitulasi hasil pemantauan kesehatan dan ketidakhadiran warga satuan pendidikan dilaporkan setiap hari kepada kepala satuan pendidikan.

4. Tim Pelatihan dan Humas

  • a. Melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di lingkungan satuan pendidikan, khususnya orang tua/wali peserta didik, terkait:

      1. tanggal mulainya pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan beserta tahapannya, pembagian rombongan belajar dan jadwal pembelajaran per rombongan belajar;
      2. metode pembelajaran yang akan digunakan;
      3. langkah pengendalian penyebaran COVID-19 di tingkat satuan pendidikan;
      4. hal yang perlu dipersiapkan oleh peserta didik dan orang tua/ wali peserta didik; dan
      5. keterlibatan masyarakat di sekitar satuan pendidikan.

  • b. Menempelkan poster dan/atau media komunikasi, informasi, dan edukasi lainnya pada area strategis di lingkungan satuan pendidikan, antara lain pada gerbang satuan pendidikan, papan pengumuman, kantin, toilet, fasilitas CTPS, lorong, tangga, lokasi antar jemput, dan lain-lain, yang mencakup:
    1. informasi pencegahan COVID-19 dan gejalanya
    2. protokol kesehatan selama berada di lingkungan satuan pendidikan
    3. informasi area wajib masker, pembatasan jarak fisik, CTPS dengan air mengalir serta penerapan etika batuk/bersin
    4. informasi terkait vaksinasi COVID-19
    5. ajakan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
    6. prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan
    7. informasi kontak layanan bantuan kesehatan jiwa dan dukungan psikososial
    8. protokol kesehatan sesuai panduan dalam Keputusan Bersama ini.
  • c. Mempersiapkan peningkatan kapasitas yang mencakup:

      1. protokol kesehatan sesuai panduan dalam Keputusan Bersama ini, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka terbatas dimulai; dan
      2. peningkatan kapasitas bagi tenaga kebersihan, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka terbatas dimulai berupa pelatihan tata cara dan teknik pembersihan lingkungan satuan pendidikan.

  • d. Menyampaikan protokol kesehatan untuk tamu.

Informasi selanjutnya terkait Panduan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dimasa Pandemi Covid-19 dapat anda unduh pada tautan berikut ini (unduh file)

Demikianlah informasi mengenai Panduan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dimasa Pandemi Covid-19, semoga informasi ini bermanfaat buat anda semua

sumber : https://bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id/

DOWNLOAD MATERI MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (MPLS) TAHUN AJARAN 2021/2022 SD SMP SMA DAN SMK

Diposting oleh On 23:23:00 with No comments

Download Materi Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2021/2022 Jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK_ Pandemi COVID-19 telah mengubah praktik dan kebiasaan belajar, bukan saja di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Pembelajaran yang biasanya dilakukan di satuan pendidikan kemudian berpindah menjadi belajar dari rumah. Guru dan peserta didik terlibat dalam pembelajaran jarak jauh yang menghadirkan sejumlah tantangan mulai dari ketersediaan peralatan digital dan jaringan internet, kondisi psikososial peserta didik maupun guru, disparitas kompetensi guru hingga rendahnya keterlibatan orang tua/wali peserta didik dalam pembelajaran.

Meski beragam kondisinya, hampir semua peserta didik, guru, dan orang tua mengalami pengalaman belajar berbeda yang membutuhkan waktu adaptasi. Meski telah banyak kebijakan dan program untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19, perubahan pola pembelajaran yang begitu drastis berisiko menyebabkan penurunan kualitas pembelajaran. Padahal kualitas pembelajaran merupakan kunci dari hasil belajar peserta didik. Jika kualitas belajar menurun, hasil belajar peserta didik pun cenderung menurun (learning loss).

Baca Juga: 

Ditahun ajaran 2021/2022, satuan pendidikan dapat melakukan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTM Terbatas), tentunya kegiatan ini tetap mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021 dan Nomor 440-717 tahun 2021 Tentang Panduan penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019

Pembelajaran tatap muka terbatas diawali dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada masing-masing sekolah ditiap jenjang pada awal tahun ajaran. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan:

  • Sebagai sarana untuk mengenali potensi diri siswa baru
  • Mendorong  serta membantu siswa    baru    untuk beradaptasi    dengan lingkungan  sekolah  dan  sekitarnya,  diantaranya terhadap  aspek  keamanan,  fasilitas  umum,  dan sarana prasarana sekolah
  • Menumbuhkan   motivasi,   semangat,   dan   cara belajar efektif siswa baru
  • Mengembangkan  interaksi  positif  antar siswa  serta warga sekolah lainnya
  • Membangun perilaku    positif, menghormati keanekaragaman   dan   persatuan, disiplin, hidup  bersih   dan   sehat   untuk mewujudkan  siswa  yang  memiliki  nilai  integritas, semangat kerja, dan semangat gotong royong

Guna mewujudkan hal tersebut, tentunya diperlukan materi MPLS sebagai penunjang. Pada postingan kali ini kami berbagi informasi mengenai materi-materi MPLS umum yang nantinya bisa disampaikan kepada siswa SD, SMP, SMA dan SMK pada kegiatan MPLS tersebut. Adapun materinya tersebut adalah wawasan wiyata mandala, kepramukaan, kesadaran berbangsa dan bernegara, belajar efektif, pendidikan karakter, tata krama siswa, pengenalan kurikulum serta pembinaan mental agama disekolah

Guna membantu anda mendapatkan materi tersebut, berikut ini kami share link mengenai materi MPLS yang sifatnya umum untuk jenjang SD,SMP, SMA dan SMK:

  • Materi MPLS arti dan makna wawasan wiyata mandala (unduh)
  • Materi MPLS kepramukaan (unduh)
  • Materi MPLS kesadaran berbangsa dan bernegara (unduh)
  • Materi MPLS belajar efektif (unduh)
  • Materi MPLS pendidikan karakter (unduh)
  • Materi MPLS tata krama siswa (unduh)
  • Materi MPLS pengenalan kurikulum (unduh)
  • Materi MPLS pembinaan mental agama disekolah (unduh

Demikianlah informasi yang kami sampaikan mengengai Download Materi Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2021/2022 Jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK.  Kami berharap informasi ini dapat memberikan manfaat buat semua.

DOWNLOAD PERMENDIKBUD NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDUKBUD NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG JUKNIS BOS PAUD DAN KESETARAAN

Diposting oleh On 07:54:00 with No comments


Download Permendikbud Nomor 15 tahun 2021 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 9 tahun 2021 tentang Juknis Bos Paud dan Kesetaraan
Permendikbud Nomor 15 tahun 2021 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 9 tahun 2021 tentang Juknis Bos Paud dan Kesetaraan diterbitkan atas dasar pertimbangan bahwa untuk meningkatkan layanan pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini sejenis, perlu menyalurkan dana bantuan operasional untuk membantu pembiayaan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Pertimbangan lain yang disebutkan dalam Permendikbud Nomor 15 tahun 2021 tentang Perubahan atas Permendikbus Nomor 9 tahun 2021 tentang Juknis Bos Paud dan Kesetaraan adalah bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, belum mengakomodir satuan pendidikan anak usia dini sejenis sebagai penerima bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, sehingga perlu diubah.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 401) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
(1) Dana BOP PAUD diberikan kepada Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD.
(2) Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. taman kanak-kanak
b. kelompok bermain
c. taman penitipan anak
d. sanggar kegiatan belajar
e. pusat kegiatan belajar masyarakat
f. satuan PAUD sejenis
(3) Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  • A. memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik;
  • B. mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan;
  • C. memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 9 (sembilan) Peserta Didik; dan
  • D. bukan merupakan satuan pendidikan kerja sama.
(4) Persyaratan jumlah Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dikecualikan bagi Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD yang berada di Daerah Khusus sesuai dengan ketentuan Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Kementerian.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
(1) Besaran alokasi Dana BOP PAUD dihitung berdasarkan jumlah Peserta Didik pada Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD dikalikan satuan biaya Dana BOP PAUD. 
(2) Peserta Didik pada Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Peserta Didik yang terdata pada Dapodik. 
(3) Satuan biaya Dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap Peserta Didik setiap tahun
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD dan Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang tidak ditetapkan sebagai penerima dan/atau tidak menerima Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan, biaya operasional Satuan Pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2) Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD dan Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak ditetapkan sebagai penerima dan/atau tidak menerima Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan, biaya operasional Satuan Pendidikan menjadi tanggung jawab badan hukum penyelenggara.
Selanjutnya peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Selanjutnya, informasi terkait Download Permendikbud Nomor 15 tahun 2021 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 9 tahun 2021 tentang Juknis Bos Paud dan Kesetaraan dapat anda baca pada tautan berikut (file)
Demikianlah informasi ini kami sampaikan, semoga bermafaat buat semua 


DOWNLOAD KEPUTUSAN KEPALA BKN NO. 87 TAHUN 2021 TENTANG PEMUTAHIRAN DATA MANDIRI ASN DAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI NON ASN SECARA ELEKTRONIK  TAHUN 2021

Diposting oleh On 22:07:00 with No comments

Download Keputusan Kepala Bkn No. 87 Tahun 2021 Tentang Pemutahiran Data Mandiri Asn Dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Asn Secara Elektronik  Tahun 2021Keputusan Kepala Bkn No. 87 Tahun 2021 Tentang Pemutahiran Data Mandiri Asn Dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Asn Secara Elektronik  Tahun 2021 diterbitkan atas dasar pertimbangan bahwa untuk  memperoleh  data  Aparatur  Sipil  Negara yang akurat, terkini dan terintegrasi yang mendukung terwujudnya  Satu  Data  Aparatur  Sipil  Negara  sesuai dengan  prinsip  Satu  Data  Indonesia,  perlu  dilakukan pemutakhiran   data   mandiri   Aparatur   Sipil   Negara dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selain itu, pertimbangan lain di terbitkannya keputusan ini adalah pemanfaatan teknologi informasi dilakukan melalui Aplikasi MySAPK berbasis gawai (mobile) dan web yang dibangun Badan Kepegawaian Negara

 Terdapat lima diktum yang disebutkan dalam keputusan Kepala Bkn No. 87 Tahun 2021 Tentang Pemutahiran Data Mandiri Asn Dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Asn Secara Elektronik  Tahun 2021, diantaranya:

Pada diktum pertama Keputusan ini menjelaskan bahwa keputusan ini sebagai Pedoman Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran  yang  merupakan  bagian  tidak terpisahkan dari Keputusan ini

Baca Juga:

WAJIB DICATAT, BEGINI CARA AKTIVASI AKUN DI MY SAPK BKN

DOWNLOAD PEDOMAN PEMUTAHIRAN DATA MANDIRI ASN DAN PPT Non ASN

Selanjutnya, pada diktum kedua dijelaskan bahwa Pedoman    Pemutakhiran    Data    Mandiri    sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun untuk mengatur penyelenggaraan pemutakhiran data mandiri Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Non ASN melalui MySAPK yang di verifikasi oleh Instansi masing- masing serta divalidasi oleh Badan Kepegawaian Negara melalui SIASN

Pada diktum ketiga dijelaskan bahwa tujuan Pemutakhiran Data Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

  1. Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman dalam rangka penyelenggaraan pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT Non ASN secara elektronik Tahun 2021
  2. Mewujudkan   data   yang   akurat,   terkini,   terpadu, berkualitas baik     sehingga     dapat     menciptakan interoperabilitas Data ASN
  3. Meningkatkan   kualitas   dan   integritas   Data   dalam rangka mendukung terwujudnya Satu Data ASN dan kebijakan pemerintah di bidang manajemen Aparatur Sipil Negara.

Terkait ruang lingkup pemutahiran data mandiri ASN dan PPT Non ASN dijelaskan pada diktum keempat pada keputusan ini. Ruang lingkup pemutakhiran data mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
a.    Prosedur akses pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT Non ASN
b.    Prosedur  usul  pemutakhiran  data  mandiri  ASN  dan PPT Non ASN
c.    Prosedur Administrator pemutakhiran data
d.    Prosedur verifikasi dan persetujuan data
e.    Prosedur bantuan sistem pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT Non ASN. 
Terkahir, pada diktum kelima dari keputusan ini dijelaskan bahwa Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 10 Mei 2021. Selanjutnya, informasi mengenai Keputusan Kepala Bkn No. 87 Tahun 2021 Tentang Pemutahiran Data Mandiri Asn Dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Asn Secara Elektronik  Tahun 2021 dapat anda unduh pada tautan berikut ini (unduh file)
Demikianlah informasi mengenai  Download Keputusan Kepala Bkn No. 87 Tahun 2021 Tentang Pemutahiran Data Mandiri Asn Dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Asn Secara Elektronik  Tahun 2021. 

WAJIB DICATAT, BEGINI CARA AKTIVASI AKUN DI MySAPK BKN

Diposting oleh On 21:51:00 with No comments

Menindaklanjuti Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang bernomor 87 Tahun 2021 (baca disini) tentang Pemutahiran Data Mandiri ASN (PDM) serta Pejabat Pimpinan Tinggi Non ASN secara Elektronik Tahun 2021 maka diharapkan kepada para ASN untuk dapat mengaktivasi akun di My SAPK BKN serta mengupdate data secara mandiri pada aplikasi tersebut. Adapun surat edaran terkait Pemutahiran Data Mandiri dapat anda unduh pada tautan berikut ini (unduh file)

MySAPK BKN merupakan aplikasi berbasis teknologi seluler untuk Pegawai Negeri Sipil yang terintegrasi dan terhubung secara daring dengan database PNS Nasional untuk informasi Profil Pegawai Negeri Sipil. Dengan aplikasi ini diharapkan bahwa layanan manajemen kepegawaian seluruhnya bisa diselesaikan tanpa memerlukan berkas fisik secara berkala sebab database PNS bersangkutan sudah tersimpan secara digital. 

Untuk dapat melakukan updating data melalui aplikasi MySAPK BKN, maka PNS harus melakukan aktivasi akun MySAPK BKN terlebih dahulu. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

A. Aktivasi Akun My SAPK BKN versi Web

  • Silahkan anda kunjungi tautan laman Mys SAPK BKN versi Web berikut ini (klik)
  • Masukkan username berupa NIP dan Password berupa NIK. Lalu klik tombol Login
  • Silahkan klik menu LIHAT PROFIL ANDA, kemudian cek profil dan cek email yang terdaftar (Pastikan email anda aktif guna melakukan reset password)'


  • Silahkan Anda Keluar dari aplikasi dan klik tombol lupa password untuk melakukan pergantian password.

  • Masukkan NIP dan Email Anda sebelum memulai untuk melakukan reset password. Klik tombol lanjutkan

  • Silahkan cek kotak masuk email Anda. Token reset password telah dikirimkan ke email yang terhubung dengan akun Anda. 


  • Selanjutnya silahkan entri pasword akun anda yang terbaru serta entri token yang telah dikrim dari MySAPK BKN ke email anda. (Password Minimal 6 karakter dan menggunakan minimal 1 huruf besar dan 1 angka. Pastikan juga password yang diberikan merupakan password yang mudah anda ingat) selanjutnya, silahkan anda pilih reset password

  • Langkah berikutnya adalah klik tombol Lanjutkan, dan memastikan muncul pesan berhasil.

  • Untuk memastikan silahkan login menggunakan username dan password baru. 
Baca Juga:

Khusus bagi PTK yang tidak bisa Login atau tidak terdaftar.
  • Silahkan anda kunjungi tautan laman Mys SAPK BKN berikut ini (klik)
  • Langkah berikutnya klik Lupa password.
  • Selanjutnya, silahkan anda masukkan NIP dan Email yang terdaftar, selanjutnya klik tombol reset password.
  • Masukkan Password baru yang berjumlah 6 karakter dan terdapat 1 huruf besar dan 1 angka.
  • Masukkan token yang dikirim melalui email.
  • Klik tombol Lanjutkan.
  • Pastikan muncul pesan berhasil. Guna memastikan user dan pasword baru anda berhasil didaftarkan, silahkan login menggunakan username dan password baru. Saran dari kami gunakan password yang mudah diingat dan sulit untuk ditebak.
B. Cara Aktivasi Akun My SAPK BKN melalui aplikasi yang tersedia di Playstore
  • Silahkan anda terlebih dahulu mengunduh serta menginstal aplikasi My SAPK melalui Playstore
  • Setelah proses instalalasi sukses, langkah berikutnya adalah silahkan anda buka aplikasi My SAPK BKN tersebut.
  • Selanjutnya, silahkan klik Lupa Password
  • Kemudian, silahkan anda masukan NIP anda sebagai username serta entri data email pada kolom isian yang kedua. Masukkan email anda yang terdaftar di My SAPK/SIASN, lalu pilih dan klik tombol berikutnya
  • Selanjutnya, masukan data password baru anda serta token, lalu klik tombol reset password. (Token dikirim melalui email anda yang terdaftar sedangkan password minimal 6 karakter yang terdiri dari minimal 1 huruf besar dan 1 angka)
  • Setelah proses selesai maka update password telah berhasil dilakukan
  • Untuk memastikan langkah update password berhasil, silahkan anda login dimenu My SAPK dengan menggunakan Username berupa NIP dan masukan password baru yang telah didaftarkan.
  • Setelah berhasil masuk maka akan tampil Menu Home aplikasi My SAPK
  • Silahkan lakukan updating data melalui menu yang telah tersedia diaplikasi tersebut
selanjutnya, terkait upaya untuk Pemutkahiran Data Mandiri ASN tahun 2021, hal berikut adalah referensi penyelesaian permasalahan updating data di aplikasi MySAPK BKN: 
  1. Apabila pada MySAPK, data Jabatan belum diperbaharui ke Riwayat jabatan terakhir dan dalam kondisi ini ASN tidak mempunyai SK Jabatan terakhir, maka ASN dapat mengusulkan perubahan jabatan pada Unit Kepegawaian Instansi masing-masing untuk selanjutnya dimutakhirkan data Riwayat jabatan oleh unit di SIASN*
  2. Apabila pada MySAPK, data ijazah belum sesuai, untuk melakukan proses penyesuaian ijazah, maka ASN harus mengumpulkan berkas diantaranya fotokopi SK CPNS, SK PNS, SK KP terkhir, PAK asli untuk jabatan fungsional dan Penilaian Prestasi Kerja minimal baik untuk 2 tahun terakhir dan mengusulkan pada Unit Kepegawaian Instansi masing-masing. Unit Kepegawaian akan mengusulkan dalam bentuk Kenaikan Pangkat Pilihan dan nantinya akan diproses oleh Bidang Mutasi Kantor Regional / Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan BKN sesuai dengan wilayah kerja*
  3. Apabila dalam aplikasi MyASPK gelar anda belum dicantumkan, maka untuk melakukan proses pencantuman gelar, maka ASN harus mengumpulkan berkas diantaranya legalisir Ijazah dan transkrip nilai, Akreditasi Prodi Tahun Lulus, Surat Izin Belajar/Tugas Belajar, Legalisir SK KP terakhir dan mengusulkan pada Unit Kepegawaian Instansi masing-masing. Unit Kepegawaian akan mengusulkan dengan Surat Pengantar kemudian akan diproses oleh Bidang Mutasi Kantor Regional / Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan BKN sesuai dengan wilayah kerja*
  4. Jika pada MySAPK data Pangkat dan Golongan Ruang ASN belum diperbaharui, maka ASN dapat mengumpulkan SK KP terakhir dan mengusulkan kepada Unit Kepegawaian. Unit Kepegawaian akan menyertakan SK KP terakhir dari ASN dan Pertek KP sebagai bukti telah berada di pangkat tersebut untuk diperbaharui datanya oleh Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan BKN/ Bidang Mutasi Kanreg sesuai dengan wilayah kerja*
  5. Jika ASN ingin melakukan mutasi (Pindah Instansi), maka ASN harus mengumpukan berkas seperti: Asli Surat Persetujuan dari PPK Instansi Penerima, Asli Surat Persetujuan Melepas dari Instansi Asal, Surat Pernyataan tidak sedang menerima hukuman disiplin/pidana dari instansi asal, Surat Pernyataan Tidak Sedang menjalankan tugas belajar, Legalisir SK KP, dan SKP Bernilai baik 2 tahun terakhir. Berkas tersebut selanjutnya akan diusulkan oleh Unit Kepegawaian Instansi bersamaan dengan Surat Pengantar dan ditujukan ke Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan BKN / Bidang Mutasi Kantor Regional sesuai wilayah kerja. *
  6. Terkait penyelesaian permasalahan Peninjauan Masa Kerja. Untuk mengesahkan Masa Kerja yang dibawa sebelum menduduki jabatan sebagai ASN, maka ASN harus melengkapi berkas berupa SK CPNS, SK PNS, SK KP terakhir, PAK asli (fungsional) dan Penilaian Prestasi Kerja bernilai minimal baik untuk 2 tahun terakhir dan mengajukan ke Unit Kepegawaian Instansi. Selanjutnya Unit Kepegawian akan mengusulkan Peninjauan Masa Kerja berdasarkan surat pengantar dan dokumen dari ASN dan selanjutnya akan diproses oleh Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan BKN/Bidang Mutasi Kanreg  sesuai dengan wilayah kerja.*
  7. Untuk Usulan Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN), ASN dapat mengajukan Surat Permohonan beserta alasan mengusulkan CLTN, Surat Keterangan Dokter/Dokter spesialis jika dalam kondisi sakit ke Unit Kepegawaian Instansi.  Unit Kepegawaian Instansi akan mengeluarkan Surat Permintaan Persetujuan CLTN dan Surat Penugasan untuk diusulkan ke Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian BKN. Untuk Usulan perpanjangan CLTN, ASN dapat mengajukan Surat Permohonan beserta alasan perpanjangan CLTN.  Unit Kepegawaian Instansi akan mengeluarkan Surat Persetujuan Perpanjangan CLTN untuk diusulkan ke Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian BKN. Untuk Usulan pengaktifan Kembali ASN dari CLTN, ASN dapat mengajukan Laporan Tertulis telah selesai menjalankan CLTN  Unit Kepegawaian Instansi akan mengeluarkan Surat Pengaktifan Kembali untuk diusulkan pengaktifan ke Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian BKN*
  8. Jika terdapat kesalahan NIP yang salah di MySAPK, maka ASN dapat mengajukan usulan perbaikan NIP dengan berkoordinasi melalui Biro SDM Instansi masing-masing.  ASN mengumpulkan fotokopi Ijazah saat pengangkatan CPNS, SK CPNS dan SK PNS dan menyampaikan kepada Biro SDM Instansi masing-masing.  Kemudian Biro SDM Instansi akan menyiapkan Surat Pengantar untuk ditujukan ke Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian BKN.*
  9. Jika terdapat nama yang salah di MySAPK, maka ASN dapat mengajukan usulan perbaikan nama dengan berkoordinasi melalui Biro SDM Instansi masing-masing.  ASN mengumpulkan fotokopi Ijazah saat pengangkatan CPNS, SK CPNS dan SK PNS dan menyampaikan kepada Biro SDM Instansi masing-masing.  Kemudian Biro SDM Instansi akan menyiapkan Surat Pengantar untuk ditujukan ke Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian BKN. *
  10. Jika ASN masih aktif, namun pasa MySAPK status kepegawaian yang bersangkutan tidak aktif, maka ASN dapat mengajukan usulan pengaktifan dengan berkoordinasi melalui Biro SDM Instansi masing-masing. ASN mengumpulkan fotokopi SK KP terakhir, Gaji 3 bulan terakhir serta SK CPNS dan SK PNS dan menyampaikan kepada Biro SDM Instansi masing-masing.  Kemudian Biro SDM Instansi akan menyiapkan Surat Pengantar dan Surat Permohonan Pengaktifan untuk ditujukan ke Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian BKN*
  11. Jika ASN sudah pernah mendapatkan SK Pensiun dan alih jabatan sehingga batas usia pension diperpanjang. Maka ASN harus melakukan pembatalan pensiun terlebih dahulu jika pada MySAPK data yang bersangkutan tidak aktif.  ASN wajib mengembalikan SK Pensiun kepada Unit Kepegawaian Instansi, kemudian unit Kepegawaian akan mengajukan usul pngaktifan ke Bidang Pensiun Kantor Regional BKN atau Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara sesuai dengan wilayah kerja masing-masing Instansi *
  12. Jika ASN tidak ikut PUPNS 2015, maka ASN wajib untuk melengkapi berkas diantaranya melampirkan Bukti Alasan Tidak Ikut e-PUPNS 2015, Surat Keterangan Dokter jika pada saat e-PUPNS 2015 sedang sakit, fotokopi SK CPNS, SK PNS, SK KP terakhir dan slip gaji 3 bulan terakhir untuk kemudian diusulkan ke Unit Kepegawaian Instansi.  Unit Kepegawaian Instansi akan mengeluarkan Surat Pernyataan berstatus Aktif bagi PNS yang masih aktif dan Surat Pengantar yang selanjutnya akan diproses pengaktifan ASN oleh Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian BKN.*
  13. Jika ASN tidak memiliki NIP Baru, maka ASN wajib untuk melengkapi berkas diantaranya mengisi Formulir PUPNS 2003, melampirkan fotokopi SK CPNS, SK PNS, SK KP terakhir dan slip gaji 3 bulan terakhir untuk kemudian diusulkan ke Unit Kepegawaian Instansi.  Unit Kepegawaian Instansi akan mengeluarkan Surat Pernyataan berstatus Aktif bagi PNS yang masih aktif dan Surat Pengantar yang selanjutnya akan diproses pengaktifan ASN oleh Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian BKN. *
  14. Jika status kepegawaian ASN berubah menjadi diberhentikan. Maka ASN dapat mengajukan pengaktifan Kembali ke Unit Kepegawaian Instansi.  Unit Kepegawaian Instansi akan menyertakan Surat Keputusan dari Bapek/PTUN atau Institusi terkait tentang pembatalan pemberhentian PNS dan selanjutnya akan diproses pengaktifan ASN oleh Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian BKN.*
  15. Untuk pengajuan perbaikan data di MySAPK, jika referensi tidak ditemukan maka ASN dapat memilih menu Helpdesk dan memilih Jenis Referensi, kemudian mengunggah dokumen pendukung yang dibutuhkan. Verifikator akan memverifikasi data referensi dan jika disetujui maka referensi akan ditambahkan, dan jika tidak maka akan dikirimkan notifikasi ke akun MySAPK ASN. 
        (sumber: * Buku pedoman Pemutahiran Data Mandiri ASN dan PPT Non ASN)
          Baca Juga 
          Demikianlah informasi mengenai cara aktivasi akun My SAPK BKN baik dalam versi mobile maupun dalam versi web. Semoga informasi ini bermanfaat buat anda semua.