JUKNIS BANTUAN KUOTA DATA INTERNET TAHUN 2020

Posted by On 23:41:00

 

Juknis Bantuan Kuota Data Internet Tahun 2020_ Peraturan Sekretaris Jenderal (Persekjen) Nomor 14 Tahun 2020 tentang Juknis (Petunjuk Teknis) Bantuan Quota Data Internet dirilis atas dasar pertimbangan  bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran jarak jauh dalam   masa   pandemi   Corona   Virus   Disease   2019 (COVID-19), perlu memastikan ketersediaan paket data internet bagi pendidik dan peserta didik. Selanjutnya, guna   memastikan   ketersediaan   paket   data internet bagi pendidik dan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam huruf a pada Persekjen tersebut, perlu adanya bantuan kuota data internet bagi pendidik dan peserta didik dalam mendukung penerapan pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Petunjuk teknis bantuan kuota data internet tahun 2020 merupakan pedoman dalam menentukan, menetapkan, dan menyalurkan bantuan kuota data internet kepada:

  • peserta didik pendidikan anak usia dini;
  • peserta    didik    jenjang    pendidikan    dasar    dan menengah
  • mahasiswa;
  • pendidik pada pendidikan anak usia dini;
  • pendidik   pada   jenjang   pendidikan   dasar   dan menengah, dan
  • dosen.

Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini yang dimaksud dengan:

  1. Satuan  Pendidikan  adalah  kelompok  layanan  pendidikan  yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal.
  2. Surat   Pernyataan   Tanggung   Jawab   Mutlak   yang   selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan dari Pemimpin Satuan Pendidikan, yang menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas kebenaran data nomor ponsel yang terinput ke sistem data pokok pendidikan dan sistem pangkalan data pendidikan tinggi.
  3. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan  Kebudayaan  yang  memuat  data  Satuan  Pendidikan,  peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari Satuan Pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
  4. 4. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disebut PDDikti adalah sistem yang menghimpun data pendidikan tinggi dari seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
  5. Operator  seluler  adalah  perusahaan  yang  bergerak  dalam  jasa telekomunikasi seluler.
  6. Operator Satuan Pendidikan adalah petugas yang bertanggungjawab menginput data pendidik dan peserta didik di aplikasi Dapodik dan PDDikti.
  7. NIDN adalah Nomor Induk Dosen Nasional.
  8. NIDK adalah Nomor Induk Dosen Khusus. 
  9.  NUP adalah Nomor Urut Pendidik.
  10. NPSN adalah Nomor Pokok Sekolah Nasional.
  11. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kemendikbud adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan
Tujuan
Bantuan kuota data internet bertujuan untuk menunjang pelaksanaan belajar dari rumah pada masa pandemi Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19)
Rincian Jumlah Bantuan



Bantuan kuota data internet dibagi atas:

  1. Kuota Umum, yaitu kuota yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi; dan
  2. Kuota  Belajar,  yaitu  kuota  yang  hanya  dapat  digunakan  untuk mengakses  laman  dan  aplikasi  pembelajaran,  dengan  daftar yang tercantum pada http://kuota-belajar.kemdikbud.go.id/.
Persyaratan Penerima Bantuan Quota Internet

Persyaratan Penerima Bantuan

Penerima    bantuan    kuota    internet    pendidikan    harus    memenuhi persyaratan sebagai berikut.
1.    Peserta  Didik  pada  PAUD  dan  Jenjang  Pendidikan  Dasar  dan Menengah
  • Terdaftar di aplikasi Dapodik
  • Memiliki  nomor  ponsel  aktif  atas  nama  peserta  didik/orang tua/anggota keluarga /wali.
2. Pendidik pada PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
  • Terdaftar di aplikasi Dapodik dan berstatus aktif; dan
  • Memiliki nomor ponsel aktif.
3.    Mahasiswa
  • Terdaftar di aplikasi PDDikti, berstatus aktif dalam perkuliahan atau sedang double degree
  • Memiliki Kartu Rencana Studi pada semester berjalan
  • Memiliki nomor ponsel aktif.
4.    Dosen
  • Terdaftar di aplikasi PDDikti dan berstatus aktif pada tahun ajaran 2020/2021
  • Memiliki nomor registrasi (NIDN, NIDK, atau NUP)
  • Memiliki nomor ponsel aktif
Mekanisme Penyiapan Data Awal, Verifikasi, Dan Validasi Data Nomor Ponsel
Pendataan Awal dan Verifikasi Nomor Ponsel Peserta Didik dan Pendidik PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

  1. Satuan    Pendidikan/lembaga    penyelenggara    pendidikan    harus mempunyai NPSN dan terdaftar di aplikasi Dapodik.
  2. Operator  Satuan  Pendidikan  memastikan  diri  sudah  terdaftar  di Jaringan Pengelola      Data      Pendidikan      dan      Kebudayaan (http://sdm.data.kemdikbud.go.id).
  3. Operator Satuan Pendidikan menginput data nomor ponsel pendidik dan peserta didik di aplikasi Dapodik.
Pendataan Awal dan Verifikasi Nomor Ponsel Mahasiswa dan Dosen

  1. Perguruan     tinggi     wajib     terdaftar     di     aplikasi     PDDikti (https://pddikti.kemdikbud.go.id)
  2. Pengelola PDDikti perguruan tinggi menginput data nomor ponsel mahasiswa dan dosen ke aplikasi PDDikti.

Verifikasi dan Validasi Nomor Ponsel oleh Operator Seluler

  • Pusat  Data  dan  Teknologi  Informasi  mengumpulkan  data  nomor ponsel pendidik dan peserta didik dari aplikasi Dapodik dan PDDikti.
  • Operator  seluler  menarik  data  dari  Pusat  Data  dan  Teknologi Informasi  setiap hari.
  • Variabel data yang ditarik oleh operator seluler meliputi:
      • Peserta Didik ID sebagai kode unik peserta didik;
      • Pendidik ID sebagai kode unik pendidik;
      • SDM ID sebagai kode unik dosen;
      • Jenjang Pendidikan;
      • Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
      • Kode Perguruan Tinggi;
      • Nama Sekolah;
      • Nama Perguruan Tinggi;
      • Provinsi;
      • Kabupaten; 
      • Kecamatan; 
      • Nomor Ponsel.
  • Operator seluler melakukan verifikasi dan validasi nomor ponsel.
  • Operator seluler mengirimkan kembali ke Pusat Data dan Teknologi Informasi hasil verifikasi dan validasi dengan kelompok sebagai berikut:
      • omor ponsel aktif;
      • nomor ponsel tidak aktif; dan
      • nomor ponsel tidak ditemukan.
Penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

Untuk PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah.

  • Pusat   Data   dan   Teknologi   Informasi   menyampaikan   hasil verfikasi dan validasi nomor ponsel oleh operator seluler kepada Satuan Pendidikan    melalui    aplikasi    verifikasi    validasi: https://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id.
  • Pengelola Satuan Pendidikan/kepala sekolah membuat SPTJM untuk nomor ponsel aktif.

Pengelola   Satuan   Pendidikan/kepala   sekolah   mengunggah SPTJM tersebut dalam aplikasi verifikasi validasi.

Operator        Dinas        Pendidikan        memonitor        Satuan Pendidikan/sekolah yang belum mengunggah SPTJM pada aplikasi verifikasi     validasi     dan     menghimbau     Satuan Pendidikan/sekolah tersebut untuk mengunggah SPTJM.
Pusat      Data      dan      Teknologi      Informasi      melakukan pengecekan/pemeriksaan SPTJM Satuan Pendidikan/sekolah.
2.    Untuk Satuan Pendidikan jenjang pendidikan tinggi.

  • Pusat   Data   dan   Teknologi   Informasi   menyampaikan   hasil verfikasi dan validasi nomor ponsel oleh operator seluler kepada Satuan Pendidikan         melalui         aplikasi        PDDikti: https://pddikti.kemdikbud.go.id.
  • Pimpinan  perguruan  tinggi  membuat  SPTJM  untuk  nomor ponsel aktif.
  • Pimpinan perguruan tinggi mengunggah SPTJM tersebut dalam aplikasi kuota dikti: https://kuotadikti.kemdikbud.go.id.
  • Lembaga  Layanan  Pendidikan  Tinggi  (LLDIKTI)  memastikan kelengkapan SPTJM Perguruan Tinggi Swasta. 

Pengelola PDDikti Pusat pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi memastikan kelengkapan SPTJM Perguruan Tinggi Negeri.

 Pemutakhiran Nomor Ponsel

1.    Untuk PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah.

  • Operator Satuan Pendidikan melakukan pemutakhiran nomor ponsel yang berubah, tidak aktif, dan tidak ditemukan melalui aplikasi verifikasi validasi: https://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id.
  • Pengelola Satuan Pendidikan/kepala sekolah membuat SPTJM untuk nomor ponsel yang dimutakhirkan.
  • Pengelola   Satuan   Pendidikan/kepala   sekolah   mengunggah SPTJM tersebut dalam aplikasi verifikasi validasi.
  • Operator        Dinas        Pendidikan        memonitor        Satuan Pendidikan/sekolah yang belum mengunggah SPTJM untuk data yang dimutakhirkan        dan        menghimbau        Satuan Pendidikan/sekolah tersebut untuk mengunggah SPTJM untuk data yang dimutakhirkan.
  • Pusat      Data      dan      Teknologi      Informasi      melakukan pengecekan/pemeriksaan SPTJM  Satuan  Pendidikan/sekolah untuk data yang dimutakhirkan.
2.    Untuk Satuan Pendidikan jenjang pendidikan tinggi.

  • Pengelola PDDikti di perguruan tinggi melakukan pemutakhiran nomor ponsel yang berubah, tidak aktif, dan tidak ditemukan melalui aplikasi PDDikti: https://pddikti.kemdikbud.go.id.
  • Pimpinan  perguruan  tinggi  membuat  SPTJM  untuk  nomor ponsel yang dimutakhirkan.
  • Pimpinan perguruan tinggi mengunggah SPTJM tersebut dalam aplikasi kuota dikti: https://kuotadikti.kemdikbud.go.id.
  • Lembaga  Layanan  Pendidikan  Tinggi  (LLDIKTI)  memastikan kelengkapan SPTJM Perguruan Tinggi Swasta untuk data yang dimutakhirkan.
  • Pengelola PDDikti Pusat pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi memastikan kelengkapan SPTJM Perguruan Tinggi Negeri untuk data yang dimutakhirkan. 
  • Pengunggahan  SPTJM  untuk  pemutakhiran  nomor  ponsel  dapat dilakukan sampai dengan tanggal penyaluran tahap berikutnya.
  • Nomor        ponsel        yang        dimutakhirkan        dan        sudah dipertanggungjawabkan dalam   SPTJM   akan   mulai   menerima bantuan kuota data internet pada tahap penyaluran berikutnya. 
Penyaluran kuota data internet dilakukan selama 4 (empat) bulan dari September sampai dengan Desember 2020 dengan jadwal sebagai berikut :
Bantuan kuota data internet untuk bulan pertama
1)    tahap I pada tanggal 22 sampai 24 September 2020
2)    tahap II pada tanggal 28 sampai 30 September 2020. 
Bantuan kuota data internet untuk bulan kedua
1)    tahap I pada tanggal 22 sampai 24 Oktober 2020
2)    tahap II pada tanggal 28 sampai 30 Oktober 2020.
Bantuan kuota data internet untuk bulan ketiga dan keempat dikirim bersamaan.
1)    tahap I pada tanggal 22 sampai 24 November 2020
2)    tahap II pada tanggal 28 sampai 30 November 2020.
Bantuan kuota data internet memiliki masa berlaku sebagai berikut:
  • bantuan kuota data internet untuk bulan pertama dan kedua berlaku selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak kuota data internet diterima oleh nomor ponsel pendidik dan peserta didik; dan
  • bantuan  kuota  data  internet  untuk  bulan  ketiga  dan  keempat berlaku selama 75 (tujuh puluh lima) hari terhitung sejak kuota data internet diterima oleh nomor ponsel pendidik dan peserta didik.
Demikianlah informasi mengenai Juknis Bantuan Kuota Data Internet Tahun 2020.  Semoga bermanfaat buat semua. Bagi anda yang berminat unduh file tersebut, silahkan anda unduh pada tautan berikut ini: (unduh)

CARA CEK INFO GTK/SKTP SEMESTER 2 TAHUN 2020

Posted by On 20:40:00



Cara Cek Info GTK/SKTP Semester 2 tahun 2020_ Kali ini admin ingin berbagi mengenai bagaimana cara Cek Info GTK/SKTP Semester 2 tahun 2020. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Surat Keputusan Penerima Tunjangan Profesi Pendidik atau yang kita kenal dengan nama SKTP merupakan hal yang dinantikan oleh semua guru yang memiliki sertifikat pendidik pada semester ini. Sehingga ini menjadi sebuah keharusan bagi guru tersebut untuk secara berkala meninjau atau mengecek data diri pada laman Info GTK apakah data tersebut valid atau belum valid. Jika data anda yang disajikan pada info GTK menunjukkan tidak valid, maka proses perbaikan data yang dapat anda lakukan adalah melalui aplikasi dapodik disekolah anda. 
Cara Cek Info GTK/SKTP Semester 2 tahun 2020 ini dapat dilakukan melalui dua cara diantaranya dengan login langsung ke GTK dan login langsung menggunakan SSO dapodik. Adapun detail langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
A. Cara cek info GTK/SKTP semester 2 tahun 2020 dengan login langsung ke GTK
Cara yang dapat anda lakukan untuk mengecek  info GTK adalah dengan login langsung ke GTK. Adapun caranya adalah sebagai berikut:
  1. Silahkan anda kunjungi laman berikut https://info.gtk.kemdikbud.go.id/
  2. Pilih dan klik login langsung GTK 
  3. Silahkan anda entri email atau akun GTK yang telah di perifikasi. Jika belum terperifikasi, silahkan anda baca cara-caranya pada link berikut:
  4. Silahkan anda entri kode chaptca yang tertulis pada gambar. Ini digunakan untuk menandakan bahwa anda bukan robot
  5. Selanjutnya anda pilih dan klik tombol login


B. Cara cek info GTK/SKTP semester 2 tahun 2020 dengan memilih login menggunakan SSO Dapodik.
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa hampir semua layanan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seperti BOS Online, PIP, verval PD, Verval PTK, Verval Ponsel, Info GTK dan lain-lain dapat diakases oleh satuan pendidikan dengan menggunakan SSO (single Sign-On). Lalu bagaimana Cek info GTK/ SKTP melalui menu SSO dapodik? Berikut ini adalah cara yang dapat anda lakukan:
  1. Silahkan anda kunjungi laman berikut https://info.gtk.kemdikbud.go.id/
  2. Pilih dan klik login menggunakan SSO
  3. Silahkan anda entri email atau akun GTK yang telah di perifikasi.
  4. Entri pasword akun GTK pada kolom password
  5. Pilih dan klik masuk

Demikanlah informasi mengenai Cara Cek Info GTK/SKTP Semester 2 tahun 2020,  semoga bermanfaat buat anda semua
PROSEDUR TAMBAH PTK BARU DISEKOLAH INDUK PADA DAPODIK 2021 DAN DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN

Posted by On 23:54:00


Prosedur tambah PTK Baru disekolah induk pada Dapodik 2021 dan Dokumen yang dibutuhkan_ Pada postingan ini kami ingin berbagi informasi mengenai prosedur dan tambah PTK baru disekolah induk pada Dapodik 2021 dan dokumen seperti apa yang dibutuhkan sebagai prasyarat penamban PTK baru pada Dapodik 2021. Sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Data dan Teknologi Informasi yang bernomor 3187/J1/TI/2020 tentang Tata Kelola Pendataan Pendidikan menyatakan bahwa perekaman data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) baru pada sekolah induk dilakukan melalui http:vervalptk.data.kemdikbud.go.id/tambahptk/ yang dikelolah oleh Pusat Data Teknologi Informasi (Pusdatin) yang terintegrasi dengan NIK Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil). 
Terkait dengan Penambahan PTK Baru disekolah induk pada Dapodik 2021, berikut ini adalah tugas dan tanggungjawab pengelolah data ditingkat sekolah:
  • Menyiapkan dokumen persyaratan untuk proses tambah PTK Baru ke dinas pendidikan/yayasan pendidikan
  • Menarik data PTK Baru dari Manajemen Dapodik melalui proses sinkronisasi pada aplikasi Dapodik
  • Merekam data rinci PTK Baru melalui aplikasi  Dapodik
  • Mengirimkan data rinci PTK Baru ke Pusat melalui
  • proses sinkronisasi pada aplikasi Dapodik
Sedangkan tugas dan tanggung jawab dinas pendidikan kab/kota/propvinsi /yayasan pendidikan dalam proses menambahkan PTK adalah sebagai berikut:

  • Melakukan verifikasi data dan validasi dokumen persyaratan Tambah PTK Baru dari satuan pendidikan 
  • Merekam data PTK baru pada laman Pengelolaan Data PTK Baru, meliputi data: Identitas, Domisili, Kepegawaian, dan Penugasan
  • Memberikan persetujuan atas pengajuan penambahan PTK Baru dari sekolah-sekolah dibawah binaan Yayasan Pendidikan (Khusus Dinas Pendidikan). 

Untuk melakukan penambahan PTK baru, maka operator GTK dinas Kabupaten/Kota ataupun Operator yayasan dapat mengunjungi laman http:vervalptk.data.kemdikbud.go.id/tambahptk/
Hak akses untuk tambah PTK Baru diperoleh dari keanggotan di laman Jaringan Pengelola Data Pendidikan & Kebudayaan (SDM) Pusdatin, dengan:

  • penugasan sebagai Operator GTK bagi Dinas Pendidikan
  • penugasan sebagai Operator Yayasan bagi Yayasan Pendidikan. 
Bagaimana dengan persyaratan yang dibutuhkan dalam hal menambahkan PTK baru? Sebagai referensi buat anda semua bahwa terdapat sejumlah dokumen yang dipersiapkan dalam melakukan tambah PTK baru. Dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Kartu Keluarga (KK);
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Surat Keterangan Domisili dari kantor kependudukan setempat;
4. Surat Keputusan (SK) Pengangkatan:

  • bagi PTK berstatus CPNS/PNS, berupa SK pengangkatan sebagai CPNS/PNS yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terkait
  • bagi PTK berstatus pegawai tidak tetap dan mengampu di sekolah negeri, berupa SK pengangkatan atau Surat Perjanjian Kerja yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terkait
  • bagi PTK yang mengampu di sekolah swasta, berupa SK pengangkatan atau Surat Perjanjian Kerja yang ditetapkan oleh Ketua Yayasan Pendidikan

5. Surat Keputusan (SK) Penugasan di satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Satuan  Pendidikan;
6. Sertifikat Lisensi Kepala Sekolah (Opsional).
Tahapan tambah PTK baru (Sekolah Negeri)

  • Satuan pendidikan menyiapkan dan menyerahkan dokumen persyaratan untuk proses tambah PTK Baru ke Dinas  Pendidikan Kab/Kota/Provinsi terkait. 
  • Operator Dinas Pendidikan Kab/Kota/Provinsi merekam data PTK Baru melalui laman Pengelolaan Data PTK Baru, meliputi data:
                • Identitas
                • Domisili 
                • Kepegawaian 
                • Penugasan
  • Nomor Induk Kependudukan (NIK) PTK Baru dipadankan  secara otomatis ke database Arsip PTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (ODS Pusdatin). 
      • Jika NIK PTK Baru ditemukan/pernah terekam di database Arsip PTK, maka pengajuan tambah PTK baru secara otomatis akan ditolak oleh sistem di aplikasi. Operator dinas pendidikan dapat menginformasikan kepada satuan pendidikan untuk melakukan proses Tarik PTK di Manajemen Dapodik. 
      • Jika NIK PTK Baru tidak ditemukan/belum pernah terekam di database Arsip PTK, selanjutnya NIK dan  identitas PTK Baru dipadankan ke database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil, Kemdagri). 
  • NIK dan identitas PTK Baru selanjutnya dipadankan secara otomatis ke database Dukcapil Kemdagri.  
      • Jika NIK dan identitas PTK Baru hasil perekaman tidak sesuai dengan identitas PTK di database Dukcapil, maka proses tambah PTK Baru tidak bisa dilanjutkan. Operator dinas pendidikan harus memastikan ulang kebenaran NIK dan data-data identitas yang direkam, dengan mengacu pada  dokumen kependudukan atas PTK yang bersangkutan. 
      • Jika NIK dan identitas PTK Baru hasil perekaman sesuai dengan identitas PTK di database Dukcapil, maka pengajuan PTK Baru dapat dilanjutkan dan disimpan ke dalam daftar Data Master PTK Baru dan secara otomatis menjadi Arsip PTK Kemdikbud.  

  • Data PTK-PTK Baru pada Data Master PTK Baru selanjutnya dikirimkan ke server Dapodik pusat (Manajemen Dapodik) secara otomatis dan periodik. 
  • Operator satuan pendidikan melakukan sinkronisasi pada aplikasi Dapodik satuan pendidikan untuk menarik data PTK baru dari server Dapodik pusat.  
  • Operator satuan pendidikan merekam data-data rinci dan penugasan PTK Baru di rombongan belajar dengan lengkap. 
  • Operator satuan pendidikan selanjutnya melakukan proses sinkronisasi pada aplikasi Dapodik satuan pendidikan untuk mengirimkan hasil perekaman data-data rinci dan penugasan PTK Baru ke server Dapodik pusat. 
 Tahapan tambah PTK baru (Sekolah Swasta)

  • Satuan pendidikan menyiapkan dan menyerahkan dokumen persyaratan untuk proses tambah PTK Baru ke Yayasan  Pendidikan terkait. 
  • Operator Yayasan Pendidikan merekam data PTK Baru melalui laman Pengelolaan Data PTK Baru, meliputi data:
        • a. Identitas
        • b. Domisili
        • c. Kepegawaian 
        • d. Penugasan 
  • Nomor Induk Kependudukan (NIK) PTK Baru dipadankan secara otomatis ke database Arsip PTK Kementerian Pendidikan Kebudayaan (ODS Pusdatin). 
      • Jika NIK PTK Baru ditemukan/pernah terekam di database Arsip PTK, maka pengajuan tambah PTK  baru secara otomatis akan ditolak oleh sistem di  aplikasi. Operator yayasan pendidikan dapat menginformasikan kepada satuan pendidikan untuk melakukan proses Tarik PTK di Manajemen Dapodik. 
      • Jika NIK PTK Baru tidak ditemukan/belum pernah terekam di database Arsip PTK, selanjutnya NIK dan  identitas PTK Baru dipadankan ke database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil, Kemdagri). 
  • NIK dan identitas PTK Baru selanjutnya dipadankan secara otomatis ke database Dukcapil Kemdagri.  
      • Jika NIK dan identitas PTK Baru hasil perekaman tidak sesuai dengan identitas PTK di database Dukcapil, maka proses tambah PTK Baru tidak bisa dilanjutkan. Operator yayasan pendidikan harus memastikan ulang kebenaran NIK dan data-data identitas yang direkam, dengan mengacu pada  dokumen kependudukan yang sah dari PTK yang bersangkutan.
      • Jika NIK dan identitas PTK Baru hasil perekaman sesuai dengan identitas PTK di database Dukcapil, maka Operator yayasan pendidikan dapat melanjutkan perekaman data sampai ke tahapan Unggah Dokumen.  
  • Operator yayasan pendidikan mengunggah dokumen SK Penugasan. Pengajuan PTK Baru harus mendapatkan persetujuan dinas pendidikan terkait.
  • Operator dinas pendidikan melakukan verifikasi data dan validasi dokumen PTK Baru yang diajukan oleh yayasan  pendidikan: 
      • Jika data dan dokumen PTK Baru tidak sesuai, maka proses tambah PTK Baru tidak bisa dilanjutkan. Operator dinas pendidikan harus memberikan alasan penolakan yang jelas sehingga bisa ditindaklanjuti oleh yayasan pendidikan atau satuan pendidikan. 
      • Jika data dan dokumen PTK Baru sesuai, maka  pengajuan PTK Baru dapat disetujui dan disimpan ke dalam daftar Data Master PTK Baru dan secara otomatis menjadi Arsip PTK Kemdikbud.  
  • Data PTK-PTK Baru pada Data Master PTK Baru selanjutnya dikirimkan ke server Dapodik pusat (Manajemen Dapodik) secara otomatis dan periodik. 
  • Operator satuan pendidikan melakukan sinkronisasi pada aplikasi Dapodik satuan pendidikan untuk menarik data PTK baru dari server Dapodik pusat.  
  • Operator satuan pendidikan merekam data-data rinci dan penugasan PTK Baru di rombongan belajar dengan lengkap.  
  • Operator satuan pendidikan selanjutnya melakukan proses sinkronisasi pada aplikasi Dapodik satuan pendidikan untuk mengirimkan hasil perekaman data-data rinci dan penugasan PTK Baru ke server Dapodik pusat. 
Demikianlah informasi mengenai Prosedur tambah PTK Baru disekolah induk pada Dapodik 2021 dan Dokumen yang dibutuhkan. Kami berharap informasi ini memberi manfaat buat anda semua. Sebagai referensi dokumen yang dapat anda baca terkai prosedur tambah PTK, berikut ini kami lampirkan file yang dapat anda unduh pada tautan berikut ini

KI DN KD PELAJARAN PADA  KURIKULUM 2013 JENJANG PAUD SD SMP SMA UNTUK KONDISI KHUSUS

Posted by On 20:12:00


Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pada Kurikulum 2013 pada jenjang PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK untuk Kondisi Khusus_ Keputusan Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Perbukuan yang bernomor 018/h/kr/2020 tentang Kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar,  Dan Pendidikan Menengah Berbentuk Sekolah Menengah Atas Untuk Kondisi Khusus dikeluarkan atas dasar pertimbangan bahwa untuk melaksanakan kebijakan mengenai kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran bagi peserta didik dalam kondisi khusus berdasarkan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada
Kurikulum 2013 pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Berbentuk Sekolah Menengah Atas untuk Kondisi Khusus.
Keputusan ini menetapkan bahwa Menetapkan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran
pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Berbentuk sekolah menengah atas untuk Kondisi Khusus sebagaimana tercantum pada Lampiran berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini (unduh)



Selanjutnya, terkiat informasi mengenai Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pada Kurikulum 2013 pada jenjang PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK untuk Kondisi Khusus, anda dapat unduh pada tautan berikut ini: