PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019(COVID-19)

Posted by On 21:29:00

Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus  Disease 2019(Covid-19)_Seperti yang kami kutip informasi dari juknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyatakan bahwa Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mengurangi transmisi/penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity) dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Kekebalan kelompok hanya dapat terbentuk apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata di seluruh wilayah. Upaya pencegahan melalui pemberian program vaksinasi jika dinilai dari sisi ekonomi, akan jauh lebih hemat biaya, apabila dibandingkan dengan upaya pengobatan.

Pelayanan vaksinasi COVID-19 dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yaitu dengan menerapkan upaya Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) dan menjaga jarak aman 1–2 meter, sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelayanan Vaksinasi Pada Masa Pandemi COVID-19. Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan puskesmas harus melakukan  advokasi  kepada  pemangku  kebijakan  setempat,  serta berkoordinasi dengan lintas program, dan lintas sektor terkait, termasuk organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat dan seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan vaksinasi COVID-19. Petugas kesehatan diharapkan dapat melakukan upaya komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat serta memantau status vaksinasi setiap sasaran yang ada di wilayah kerjanya untuk memastikan setiap sasaran mendapatkan vaksinasi COVID-19 lengkap sesuai dengan yang dianjurkan.

Petunjuk teknis ini memberikan acuan bagi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang meliputi perencanaan kebutuhan, sasaran, pendanaan, distribusi   serta   manajemen   vaksin   dan   logistik  lainnya, pelaksanaan pelayanan, kerja sama, pencatatan dan pelaporan, strategi komunikasi, pemantauan dan penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19, serta monitoring dan evaluasi. 

Selanjutnya, Sasaran pengguna Petunjuk Teknis yang bernomor HK.02.02/4/1/2021ini adalah para pengambil kebijakan, pengelola program dan logistik vaksinasi serta tenaga kesehatan lainnya di Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas, serta tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang memberikan layanan vaksinasi COVID-19

Adapun isi dari Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus  Disease 2019(Covid-19) adalah sebagai berikut:

pada diktum satu menyatakan bahwa Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang selanjutnya disebut Juknis Vaksinasi COVID-19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

Selanjutnya, diktum kedua menyatakan tentang Juknis  Vaksinasi  COVID-19  sebagaimana  dimaksud  dalam Diktum kesatu menjadi  acuan  bagi  Pemerintah  Pusat, Pemerintah Daerah      Provinsi,  Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Fasilitas   Pelayanan   Kesehatan,   tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19. 

Pada diktum ketiga menyatakan bahwa Pemerintah    Pusat,    Pemerintah    Daerah  Provinsi,    dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan  terhadap  pelaksanaan  Juknis  Vaksinasi COVID-19 sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Dan terakhir pada diktum keempat menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 2 Januari 2021

Selanjutnya, guna melengkapi informasi mengenai Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus  Disease 2019(Covid-19), silahkan anda baca Juknis tersebut yang kami tautkan pada tautan berikut ini (unduh ) atau disini





 
Demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan, semoga informasi ini memberikan manfaat buat semua.
PETUNJUK  TEKNIS PEMANFAATAN DATA POKOK PENDIDIKAN UNTUK AKUN AKSES LAYANAN PEMBELAJARAN (PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR 18 TAHUN  2020)

Posted by On 23:17:00


Petunjuk Teknis (JUKNIS) tentang Pemanfaatan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk Akun Akses Layanaan Pembelajaran diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal (Persekjen) Nomor 18 tahun 2020. Juknis ini diterbitkan atas dasar pertimbangan bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran, perlu memudahkan pendidik dan peserta didik dalam mengakses layanan pembelajaran. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Data Pokok Pendidikan untuk Akun Akses Layanan Pembelajaran.

Ketentuan Umum yang tertera dalam Juknis Pemanfaatan Dapodik untuk Akun Akses Layanan Pembelajaran adalah sebagai berikut:

  • Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 
  • Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 
  • Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
  • Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 
  • Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pendidikan dan kebudayaan. 
  • Akun Akses Layanan Pembelajaran, yang selanjutnya disebut Akun Pembelajaran, adalah akun yang memuat nama akun (user ID) dan akses masuk akun (password) yang diterbitkan oleh Kementerian dan dapat digunakan oleh Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan sebagai akun untuk mengakses layanan pembelajaran berbasis elektronik. 
  • Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik, adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang memuat data Satuan Pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari Satuan Pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara daring online). 
  • Direktorat Jenderal adalah unit utama yang menangani fungsi pembinaan pendidikan di lingkungan Kementerian. 
  • Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional, yang selanjutnya disebut NPSN, adalah pengkodean referensi Satuan Pendidikan. 
  • Nomor Induk Siswa Nasional, yang selanjutnya disebut NISN, adalah pengkodean referensi Peserta Didik. 
  • Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang selanjutnya disebut NUPTK, adalah pengkodean referensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 
  • Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disebut (NIK), adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. 
  • Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 
  • Dinas Pendidikan adalah satuan kerja pemerintah daerah bidang pendidikan yang ada di wilayah provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangannya. 

Selanjutnya, Pemanfaatan Dapodik untuk Akun Pembelajaran bertujuan untuk mendukung perwujudan Dapodik sebagai basis data dalam menyediakan layanan pembelajaran. Sedangkan Akun Pembelajaran bertujuan untuk:

  • Mendukung proses pembelajaran di Satuan Pendidikan melalui  penerapan teknologi; dan
  • Meningkatkan keterhubungan antara layanan pembelajaran. 

Kemudian, ruang lingkup pengaturan dalam petunjuk teknis ini meliputi:

  • Pemanfaatan Dapodik dalam pembuatan, pendistribusian, dan penonaktifan Akun Pembelajaran; dan
  • Pengelolaan Akun Pembelajaran. 

Pembuatan Akun Akses Layanan Pembelajaran

Jenis Data 

Pembuatan Akun Pembelajaran dilakukan melalui pemanfaatan data dari Dapodik, yang meliputi:

  1. Nama;
  2. NISN Peserta Didik;
  3. NUPTK Pendidik
  4. NIK;
  5. Nama Satuan Pendidikan;
  6. NPSN;
  7. Jenjang pendidikan; dan
  8. Tingkat Satuan Pendidikan. 

Sasaran  

Pembuatan Akun Pembelajaran ditujukan bagi:

Peserta Didik

1) SD dan Program Paket A kelas 5 dan kelas 6;

2) SMP dan Program Paket B kelas 7 sampai dengan kelas 9;

3) SMA dan Program Paket C kelas 10 sampai dengan kelas 12;

4) SMK kelas 10 sampai dengan kelas 13;

5) SLB kelas 5 sampai dengan kelas 12;  

Pendidik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah

Tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, meliputi:

  1. kepala Satuan Pendidikan; dan 
  2. operator Satuan Pendidikan yang terdata di Dapodik.

Tata Cara Pembuatan Akun 

Pembelajaran dilakukan dengan tata cara sebagai berikut. 

a. Pusat Data dan Teknologi Informasi mengolah nama individu, NISN, serta NIK dari Dapodik untuk menentukan nama akun (user ID) unik untuk setiap individu sasaran. 

b. Pusat Data dan Teknologi Informasi menentukan akses masuk akun (password) untuk setiap individu sasaran. 

c. Pusat Data dan Teknologi Informasi menggunakan nama akun (user ID) unik yang telah ditentukan untuk membuat Akun Pembelajaran masing-masing individu sasaran dengan penamaan sebagai berikut:

Sekolah Dasar:

a) Peserta Didik: namaakun@sd.belajar.id

b) Pendidik: namaakun@guru.sd.belajar.id

c) Tenaga kependidikan: namaakun@admin.sd.belajar.id 

Jenjang SMP

a) Peserta Didik: namaakun@smp.belajar.id

b) Pendidik: namaakun@guru.smp.belajar.id

c) Tenaga kependidikan: 

namaakun@admin.smp.belajar.id

Jenjang SMA

a) Peserta Didik: namaakun@sma.belajar.id

b) Pendidik: namaakun@guru.sma.belajar.id

c) Tenaga kependidikan: 

namaakun@admin.sma.belajar.id

Jenjang SMK

a) Peserta Didik: namaakun@smk.belajar.id

b) Pendidik: namaakun@guru.smk.belajar.id

c) Tenaga kependidikan: namaakun@admin.smk.belajar.id

Jenjang SLB

a) Peserta Didik: namaakun@slb.belajar.id

b) Pendidik: namaakun@guru.slb.belajar.id

Bagi Tenaga kependidikan: namaakun@admin.slb.belajar.id 

Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C:

a) Peserta Didik: namaakun@kesetaraan.belajar.id

b) Pendidik: namaakun@pendidik.kesetaraan.belajar.id

Bagi Tenaga kependidikan: 

namaakun@admin.kesetaraan.belajar.id 

d. Pusat Data dan Teknologi Informasi dalam pembuatan akun pembelajaran dapat melibatkan penyelenggara layanan berbasis elektronik atau mitra resmi yang ditunjuk oleh penyelenggara.

Pendistribusian Akun Pembelajaran

Pendistribusian Akun Pembelajaran dilakukan dengan tata cara sebagai berikut.

  • Pusat Data dan Teknologi Informasi mengunggah nama akun (user ID) dan akses masuk akun (password) Akun Pembelajaran untuk masingmasing Satuan Pendidikan pada Dapodik.
  • Operator Satuan Pendidikan mengunduh nama akun (user ID) dan akses masuk akun (password) untuk pengguna Akun Pembelajaran di Satuan Pendidikan yang bersangkutan. 
  • Operator Satuan Pendidikan mendistribusikan nama akun (user ID) dan akses masuk akun (password) kepada pengguna Akun Pembelajaran di Satuan Pendidikan yang bersangkutan. 
  • Pertama kali pengguna Akun Pembelajaran mengakses Akun Pembelajaran masing-masing, mereka akan diminta untuk:
          • menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan Akun Pembelajaran; dan
          • melakukan penggantian akses masuk akun (password). 
  • Pusat Data dan Teknologi Informasi dapat mengubah akses masuk akun (password) pengguna Akun Pembelajaran. 
  • Operator Satuan Pendidikan dapat mengubah akses masuk akun (password) pengguna Akun Pembelajaran di Satuan Pendidikan mereka. 

Penonaktifan Akun Pembelajaran 

Penonaktifan Akun Pembelajaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

  • Pusat Data dan Teknologi Informasi melakukan penonaktifan  pengguna Akun Pembelajaran berdasarkan perubahan status keaktifan Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam Dapodik. 
  • Pusat Data dan Teknologi Informasi juga dapat menonaktifkan Akun Pembelajaran dalam hal pengguna melanggar syarat dan ketentuan penggunaan Akun Pembelajaran.
Penggunaan Akun Pembelajaran

Akun Pembelajaran digunakan oleh Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan sebagai akun untuk mengakses layanan pembelajaran berbasis elektronik.

Layanan pembelajaran berbasis elektronik yang dapat diakses menggunakan Akun Pembelajaran antara lain:

  1. surat elektronik;
  2. penyimpanan dan pembagian dokumen secara elektronik;
  3. pengelolaan administrasi pembelajaran secara elektronik;
  4. penjadwalan proses pembelajaran secara elektronik; dan
  5. pelaksanaan proses pembelajaran secara daring, baik secara  sinkronus (dilakukan pada waktu yang bersamaan) maupun asinkronus (fleksibel dan tidak harus dalam waktu yang bersamaan). 

Daftar layanan pembelajaran yang dapat diakses menggunakan Akun Pembelajaran tercantum pada http://belajar.id. B. 

Grup Akun Pembelajaran

Setiap pengguna Akun Pembelajaran dapat membuat grup dengan Akun Pembelajaran lainnya sesuai kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran. Terhadap grup Akun Pembelajaran, Pusat Data dan Teknologi Informasi dan Direktorat Jenderal dapat melakukan kegiatan paling sedikit:

  • mengubah hak akses ke grup tertentu;
  • menyediakan layanan untuk grup tertentu; dan/atau 
  • menghapus grup tertentu. 

 Keamanan Akun Pembelajaran

  • Pusat Data dan Teknologi Informasi mengatur keamanan penggunaan Akun Pembelajaran dalam rangka memberikan perlindungan  terhadap:
      • kerahasiaan data, informasi, dan/atau dokumen aktivitas Akun  Pembelajaran; dan 
      • kemungkinan terjadinya kelalaian dalam penggunaan dan/atau  penyalahgunaan data, informasi, dan/atau dokumen aktivitas Akun Pembelajaran. 
  • Keamanan penggunaan Akun Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan ketentuan paling sedikit:
      • pengaturan syarat akses masuk akun (password) yang diwajibkan pada semua pengguna Akun Pembelajaran; 
      • pemberian notifikasi terhadap pengguna terkait aktivitas mencurigakan; dan 
      • pengaturan terkait akses melalui Application Programming Interface (API). 

Layanan Bantuan Akun Pembelajaran 

Dalam melakukan pengelolaan Akun Pembelajaran, Pusat Data dan Teknologi Informasi menyediakan layanan bantuan Akun Pembelajaran bagi Direktorat Jenderal, Dinas Pendidikan, dan/atau pengguna Akun Pembelajaran. 

Analisa Data Agregat Aktivitas Akun Pembelajaran

  • Analisa data agregat aktivitas Akun Pembelajaran merupakan Analisa terhadap data aktivitas, antara lain durasi penggunaan layanan tertentu, frekuensi perubahan dokumen, dan perubahan pengaturan oleh administrator. 
  • Pusat Data dan Teknologi Informasi melakukan:
      • analisa data agregat aktivitas Akun Pembelajaran secara umum
      • pembuatan menu analisa data agregat aktivitas Akun Pembelajaran yang dilakukan oleh oleh Direktorat Jenderal, Dinas Pendidikan, dan kepala Satuan Pendidikan. 
  • Direktorat Jenderal dapat melakukan analisa data agregat aktivitas Akun Pembelajaran sesuai kewenangan dan sesuai menu yang dibuat oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi. 

  • Dinas Pendidikan dapat melakukan analisa data agregat aktivitas Akun Pembelajaran di wilayah kerjanya sesuai menu yang dibuat oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi. 
  • Kepala Satuan Pendidikan dapat melakukan analisa data agregat aktivitas Akun Pembelajaran di Satuan Pendidikan yang bersangkutan sesuai menu yang dibuat oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi. 
  • Analisa data agregat aktivitas Akun Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada angka 2-5 dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. 

Demikianlah infomasi mengenai Petunjuk Teknis (JUKNIS) tentang Pemanfaatan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk Akun Akses Layanaan Pembelajaran diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal (Persekjen) Nomor 18 tahun 2020. Adapun informasi mengenai juknis tersebut, anda dapat unduh pada tautan berikut ini (unduh)

PETUNJUK TEKNIS CALON PESERTA ASESMEN NASIONAL (CAPESAN) TAHUN 2020

Posted by On 22:29:00


Dalam rangka pendataan calon peserta Asesmen Nasional (AN), panitia pendataan-AN tingkat pusat memfasilitasi sistem pendataan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah proses pendataan sehingga data yang dihasilkan lebih cepat, tepat, akurat, dan akuntabel

Pendataan adalah proses pengolahan data calon peserta asesmen nasional sampai dengan waktu yang di tetapkan. Proses yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan, meliputi: data satuan pendidikan, biodata, dan data sosial ekonomi calon peserta asesmen nasional. Pendataan dilakukan dari lini pusat hingga ke satuan pendidikan. Adapun tugas dan tanggungjawab pendataan ditingkat satuan pendidikan adalah sebagai berikut: 

  • Kepala satuan pendidikan menetapkan dan menugaskan personel pengelola data AN dalam kepanitiaan pendataan-AN   tingkat satuan pendidikan;
  • Tugas dan kewajiban petugas pendataan-AN di tingkat Satuan Pendidikan:
      • Melakukan  pemutakhiran  data  satuan  pendidikan  dan  data peserta didiknya secara daring/online sesuai prosedur DAPODIK/EMIS dan VER-VAL PD;
      • Mengimpor data peserta didik pada laman pendataan-AN;
      • Menerima lembar DNS dari Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten atau kantor Cabang Dinas pendidikan provinsi untuk diverifikasi dan dimutakhirkan (bila terdapat perbaikan data); Verifikasi dilakukan pada nama peserta didik, tempat lahir, tanggal lahir, NISN, dan indentitas lainnya
      • Menyerahkan data hasil verifikasi DNS yang sudah disahkan dan ditandatangani oleh Kepala satuan pendidikan ke Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten atau kantor Cabang Dinas pendidikan provinsi;
      • Menerima DNT dari Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten atau kantor Cabang Dinas pendidikan provinsi;
      • Mengelola data AN satuan pendidikan untuk keperluan AN. 

MEKANISME PENDATAAN

  • Dinas Pendidikan Provinsi serta Cabang Dinas bersama Kanwil Kemenag mengelola data satuan pendidikan SMA/MA, SMTK/ SMAK, Utama WP, SMK/MAK, dan SLB.
  • Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten dan Kantor Kemenag Kota/ Kabupaten mengelola data satuan pendidikan SD/MI, SDTK, Adi WP, SMP/MTs, Madyama WP, Paket B/Wustha, Paket C/Ulya, Pondok Pesantren Salafiyah, dan SMPTK
  • Pendataan jenjang SD, SDTK, Adi WP, Paket A, SMP, SMPTK, Madyama WP, Paket B, SMA, SMTK, Utama WP, SMAK, Paket C, SMK, dan SLB melalui DAPODIK PAUD DIKDASMEN.
  • Pendataan jenjang MI, MTs, MA, MAK, Ula, Wustha, Ulya dan Pondok  Pesantren Salafiyah melalui EMIS.
  • Pondok Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan dengan ijin pendirian dari Dinas Pendidikan didata melalui DAPODIK PAUD DIKDASMEN, sedangkan Pondok Pesantren dengan ijin pendirian dari Kementerian Agama didata melalui EMIS.
  • Pengelola  pendataan-AN  tingkat  Provinsi/Kota/Kabupaten melakukan verifikasi dan pemutakhiran data NPSN.
  • Data Calon Peserta AN berasal dari data peserta didik Sekolah/Madrasah dan SKB/PKBM/Pondok Pesantren sebagaimana tercantum pada laman pd.data.kemdikbud.go.id.
  • Proses impor data peserta program PAKET yang lembaga pendidikannya terdapat Paket A, Paket B, dan Paket C dapat dilakukan sekali impor data.
  • Proses impor data peserta siswa SLB yang sekolahnya memiliki jenjang SDLB, SMPLB, dan SMALB dapat dilakukan sekali impor data. 
  • Perbaikan   data   peserta   didik   dilakukan   pada   saat   proses pendaftaran calon peserta AN melalui mekanisme Verval PD untuk nama peserta didik, tempat lahir, tanggal lahir, dan NISN atau Dapodik/EMIS untuk indentitas lainnya (kurikulum, program studi/kompetensi keahlian, kode peserta jenjang sebelumnya, Agama, jenis kebutuhan khusus).
  • Daftar tingkatan kelas yang diikutkan Asesmen Nasional:


  • Proses sampling dilakukan secara acak oleh sistem pada laman pendataan-AN dengan proporsi jumlah siswa per program studi (SMA sederajat), bidang keahlian (SMK) dan rombel (SMP dan SD sederajat) .
  • Setelah proses sampling dilakukan akses satuan pendidikan untuk mengimpor data ditutup. Bila terdapat perubahan data maka satuap pendidikan melaporkan ke petugas pengelola data tingkat kabupaten/kota atau provinsi untuk dilakukan proses generate sampling dan cetak DNS.
  • Jumlah peserta pada jenjang SMP sederajat, SMA sederajat, dan SMK sejumlah 45 peserta utama dan 5 peserta cadangan dan untuk jenjang SD sederajat sejumlah 30 peserta utama dan 5 peserta cadangan.
  • Bila peserta didik kurang dari atau sama dengan jumlah yang ditentukan (45/30) maka seluruh peserta didik yang didaftarkan akan diikutkan tanpa ada peserta didik cadangan.
  • Format penomoran, adalah sebagai berikut:

  • Laman pendataan calon peserta AN.

Alur pendataan peserta Asesmen Nasional

Alur proses pengolahan data calon peserta asesmen nasional melalui mekanisme DAPODIK/EMIS-PDDATA, sebagai berikut:

  • Satuan Pendidikan memuktahirkan data peserta didik dan data satuan pendidikan pada sistem DAPODIK/EMIS dan Verval PD;
  • Satuan  Pendidikan  mengimpor  data  peserta  didik  dari  laman pendataan-AN;
  • Kota/kabupaten   atau   Cabang   Dinas   pendidikan   provinsi melakukan proses sampling seluruh satuan pendidikan di wilayahnya kemudian mencetak DNS untuk diberikan ke satuan pendidikan agar dilakukan verifikasi;
  • Satuan Pendidikan mengembalikan berkas DNS hasil verifikasi ke Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten atau Cabang Dinas pendidikan provinsi (bila ada perbaikan indentitas peserta didik) setelah dimuktahirkan di sistem DAPODIK/EMIS atau Verval PD; 
  • Kota/Kabupaten    atau    Cabang    Dinas    pendidikan    provinsi mengimpor data peserta didik bila terjadi perubahan data peserta didik, serta memproses sampling dan mencetak kembali DNS;
  • Dinas pendidikan provinsi melakukan proses penomoran peserta AN, mencetak, dan mendistribusikan DNT melalui Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten.

Jadwal Pendataan SMP Sederajat, SMA Sederajat, dan SMK

Demikianlah informasi mengenai Juknis Calon Peserta Asessment Nasional (Capesan) tahun 2020. Jika anda berminat mengunduh file tersebut sebagai bahan referensi bacaan anda, silahkan anda unduh pada tautan berikut ini (unduh)
JUKNIS PPDB SMA, SMK DAN SLB TAHUN 2020 DI PROPVINSI JAWA BARAT

Posted by On 23:33:00


Juknis Penerimaan Peserta Didik SMA, SMK dan SLB tahun 2020 di Provinsi Jawa Barat _ Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini telah menjabarkan Peraturan Menteri tersebut ke dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 37 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 31 tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA, SMK, dan SLB dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021, serta Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).  
Secara teknis, guna memudahkan SMA, SMK, dan SLB di Jawa Barat dalam menyelenggarakan PPDB, maka diterbitkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA, SMK, dan SLB Tahun 2020 di Provinsi Jawa Barat. Petunjuk Teknis ini disusun untuk menjadi acuan pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan PPDB SMA, SMK, dan SLB tahun 2020 di Provinsi Jawa Barat. 
PENGUMUMAN PENDAFTARAN 
  • Pengumuman pendaftaran merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pendaftaran dan persyaratan, pelaksanaan seleksi, penetapan hasil seleksi, serta daftar ulang. Pengumuman pendaftaran PPDB dapat diperoleh melalui: 
      • Situs web resmi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alamat: www://disdik.jabarprov.go.id 
      • Situs web resmi PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan alamat:http://ppdb.disdik.jabarprov.go.id.
Alur Pendaftaran PPDB Secara Mandiri
Berikut diuraikan langkah-langkah yang harus dilakukan calon peserta didik mulai dari persiapan hingga pendaftaran.
A. Persiapan: 
  1. Calon peserta didik menyiapkan dokumen persyaratan khusus sesuai jalur yang akan dipilih dan memindai (scan) dokumen persyaratan khusus
  2. SMP/MTs/sederajat meng-input dan meng-upload nilai rapor Caon Peserta Didik, pada tanggal 14-30 Mei 2020
  3. Calon Peserta Didik meminta akun dari SMP/MTs asal, melalui media sosial yang memungkinkan dan mengikuti protocol Covid19, mulai pada tanggal 14 Mei 2020
  4. Calon Peserta Didik login ke aplikasi PPDB dengan alamat: http://pendaftar.ppdb.disdik.jabarprov.go.id untuk mengisi data diri dan mengunggah (upload) file hasil scan dokumen persyaratan khusus pada tanggal 21 Mei – 5 Juni 2020
B. Pendaftaran, tanggal 8 - 12 Juni (tahap 1) atau tanggal 25 Juni - 1 Juli 2020 (tahap 2), sesuai jalur yang dipilih:
  1. Calon peserta mempersiapkan akun yg telah dimiliki untuk login ke aplikasi PPDB: http:// pendaftar.ppdb.disdik.jabarprov.go.id. 
  2. Calon Peserta didik mengisi data pada aplikasi, memilih jalur PPDB dan sekolah tujuan yg diminati;
  3. Calon Peserta Didik melakukan pengecekan ulang data pendaftaran dan melakukan submit data sebagai bentuk pernyataan mendaftarkan diri. Data pendaftaran yang sudah di submit oleh calon peserta didik tidak dapat diubah atau dicabut; 
  4. Calon Peserta Didik mencetak (print out) bukti pendafaran

Alur Pendaftaran PPDB Melalui Sekolah Asal

  • Persiapan. 
    1. Calon Peserta Didik menyampaikan data persyaratan khusus sesuai jalur PPDB yang diminati kepada sekolah asal (SMP/ MTs), melalui media sosial yang memungkinkan (foto, atau dikirim
    2. melalui jasa pengiriman berbasis online) dengan menerapkan protocol Covid-19
    3. SMP/MTs/sederajat meng-input dan meng-upload nilai rapor Calon Peserta Didik, pada tanggal 14-30 Mei 2020
    4. Calon peserta didik menginformasikan jalur dan sekolah yang dipilih kepada sekolah asal
    5. Sekolah asal login dengan akun yang diperoleh dari panitia PPDB Disdik Provinsi ke aplikasi PPDB dengan alamat http://sekolah.ppdb.disdik.jabarprov.go.id, untuk memasukkan data persyaratan khusus calon peserta didik ke aplikasi PPDB pada tanggal 21 Mei – 5 Juni 2020
  • Pendaftaran, tanggal 8 - 12 Juni (tahap 1) atau tanggal 25 Juni - 1 Juli 2020 (tahap 2), sesuai jalur yang dipilih. 

    1. Sekolah asal membantu memasukan data jalur PPDB dan sekolah tujuan yg diminati oleh Calon Peserta Didik
    2. Sekolah asal melakukan verifikasi ulang data pendaftaran, dan melakukan submit data Calon Peserta Didik sebagai bentuk pernyataan mendaftarkan diri
    3. Data pendaftaran yang sudah di submit oleh sekolah asal tidak dapat diubah atau dicabut
    4. Sekolah mencetak (print out) bukti pendaftaran
Alur pendaftaran bagi calon peserta didik dari luar Provinsi Jawa Barat 
Langkah-langkah yang harus dilakukan calon peserta didik yang berasal dari luar Provinsi Jawa Barat/Luar Negeri.

  • Persiapan
    1. Calon peserta didik mempersiapkan data nilai rapor dan persyaratan lainnya sesuai jalur yang dipilih
    2. Calon peserta didik memindai (scan) seluruh persyaratan sesuai jalur yang dipilih
    3. Calon peserta didik login ke laman http://pendaftar.ppdb.disdik.jabarprov. go.id         
    4. Calon peserta didik membuat akun secara mandiri
    5. Calon Peserta Didik mengisi data diri dan mengunggah (upload) file hasil scan dokumen persyaratan umum dan khusus pada tanggal 21 Mei – 5 Juni 2020. 
  • Pendaftaran, tanggal 8 - 12 Juni (tahap 1) atau tanggal 25 Juni - 1 Juli 2020 (tahap 2), sesuai jalur yang dipilih: 

    1. Calon peserta mempersiapkan akun yg telah dimiliki untuk login ke aplikasi PPDB: pendaftar.ppdb.disdik.jabarprov.go.id
    2. Calon Peserta didik mengisi data pada aplikasi, memilih jalur PPDB dan sekolah tujuan yg diminati
    3. Calon Peserta Didik melakukan pengecekan ulang data pendaftaran dan melakukan submit data sebagai bentuk pernyataan mendaftarkan diri. Data pendaftaran yang sudah di submit oleh calon peserta didik tidak dapat diubah atau dicabut
    4. Calon Peserta Didik mencetak (print out) bukti pendaftaran
Tata Cara Pendaftaran SMA 

  • Pendaftaran dilakukan secara daring (online) melalui laman website resmi PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan alamat: 
    1. http://sekolah.ppdb.disdik.jabarprov.go.id (bagi pendaftaran  yang dilakukan oleh sekolah asal)
    2. http://pendaftar. ppdb.disdik.jabarprov.go.id (bagi pendaftaran yang dilakukan pendaftar secara mandiri)

  • Jika pendaftaran selesai, selanjutnya pendaftar melakukan pencetakan bukti pendaftaran dari laman PPDB. 
  • Bagi Calon Peserta Didik/orang tua yang terkendala untuk mendaftar secara daring, dapat berkordinasi dengan walikelas sekolah asal (SMP/MTs), untuk didaftarkan oleh pihak sekolah. 
  • Calon Peserta Didik afirmasi melakukan pendaftaran daring oleh sekolah asal dengan bantuan operator sekolah. 
  • Pendaftaran PPDB SMA dilakukan dalam dua (2) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
      1. Tahap pertama adalah pendaftaran jalur afirmasi (KETM),  perpindahan orang tua /anak guru, dan jalur prestasi nilai akademik rapor maupun prestasi perlombaan (jadwal terlampir). 
      2. Tahap kedua adalah pendaftaran jalur zonasi (termasuk disabilitas). 
      3. Calon Peserta Didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB pada tahap pendaftaran pertama. 
      4. Calon Peserta Didik yang tidak lolos seleksi pada jalur afirmasi, perpindahan orang tua siswa/anak guru, serta jalur prestasi pada tahap 1 dapat mendaftar kembali pada jalur zonasi di tahap kedua. 
      5. Calon Peserta Didik yang tidak lolos pada jalur afirmasi di sekolah negeri akan disalurkan Dinas Pendidikan Provinsi ke sekolah swasta terdekat domisili.  

  • Bagi pendaftar dengan daring langsung atau dengan bantuan operator sekolah asal, ketentuan pendaftaran sebagai berikut: 
      1. Mengikuti alur tahapan pendaftaran sebagaimana dijelaskan pada BAB III bagian C 
      2. Mencetak bukti pendaftaran dari website PPDB
      3. Bukti fisik fotocopy dan asli dokumen persyaratan, didokumentasikan dalam map untuk diserahkan ke sekolah yang dituju setelah pengumuman PPDB, pada jadwal daftar ulang (informasi menyusul, menyesuaikan dengan kondisi masa darurat Covid19). 

  • Pilihan sekolah dapat memilih sekolah negeri atau swasta yang mendapat bantuan dana BOS (daftar sekolah terlampir). 
  • Calon Peserta Didik jalur afirmasi dapat mendaftarkan di dalam atau di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.  
  • Calon Peserta Didik SMA jalur zonasi, dapat memilih sekolah pilihan ke satu dan pilihan ke dua dalam zona yang sesuai tempat domisili, 
  • Calon Peserta Didik SMA jalur prestasi akademik nilai rapor, dapat memilih satu sekolah pilihan di dalam atau luar zonasi . 
  • Calon Peserta Didik SMA jalur prestasi kejuaraan, dapat memilih satu sekolah pilihan di dalam atau luar zonasi yang memfasilitasi pembinaan prestasi sesuai jenis bidang prestasi yang dimiliki Calon Peserta Didik; 
  • Calon Peserta Didik jalur perpindahan tugas orang tua dapat memilih satu sekolah pilihan dengan ketentuan di luar wilayah zonasi domisili asal Calon Peserta Didik, dibuktikan:
      1. Alamat pada Kartu Keluarga;
      2. Surat perpindahan tugas perpindahan; 
  • Calon Peserta Didik anak guru/tenaga pendidik atau tenapa kependidikan, dapat memilih satu sekolah pilihan di dalam atau di luar zonasi

Tata Cara Pendaftaran SMK 

  • Calon Peserta Didik jalur afirmasi melakukan pendaftaran melalui daring (online) oleh operator sekolah asal. Tata cara pendaftaran dijelaskan pada Bab III bagian C. 
  • Calon Peserta Didik jalur prestasi dan perpindahan orangtua melakukan pendaftaran melalui daring langsung. 
  • Pendaftaran secara daring langsung atau dengan bantuan operator satuan pendidikan (SMP/MTs) asal dengan cara mengunjungi laman PPDB Provinsi Jawa Barat di:
      1. http://sekolah.ppdb.disdik.jabarprov.go.id.(bagi yang daftar melalui sekolah asal)
      2. http://pendaftar.ppdb.disdik.jabarprov.go.id.(bagi yang daftar secara mandiri)

  • Jika pendaftaran selesai, selanjutnya pendaftar melakukan pencetakan bukti pendaftaran dari laman PPDB.
  • Sekolah Menengah Kejuruan dapat melakukan test bakat dan minat/ uji kompetensi prestasi perlombaan, tes kesehatan, disesuaikan dengan bidang/program/kompetensi keahlian pada satuan pendidikan kejuruan yang dipilih Calon Peserta Didik, dan disesuaikan kondisi satuan pendidikan serta kondisi kedaruratan Covid-19.  
  • Calon Peserta Didik SMK wajib melakukan konsultasi ataukomunikasi dengan panitia PPDB melalui media yang memungkinkan atau secara langsung (sesuai kondisi) , berkenaan dengan kompetensi keahlian yang akan dipilihnya di satuan pendidikan.  
  • Calon Peserta Didik SMK, dapat memilih sekolah dengan ketentuan:
      1. Untuk jalur afirmasi: 2 (dua) program/kompetensi keahlian (pilihan ke-1, ke-2) dalam satu SMK; atau dua SMK pada program keahlian/kompetensi keakhlian yang sama dengan SMK pilihan ke satu. 
      2. Untuk jalur perpindahan orang tua/ anak guru: 2 (dua) program/kompetensi keahlian (pilihan ke-1, ke-2) dalam satu SMK. 
      3. Untuk jalur prestasi perlombaan: dua (2) pilhan program keahlian/ kompetensi keahlian dalam satu SMK 
      4. Untuk Jalur prestasi nilai rapor unggulan: dua (2) pilihan program keahlian/kompetensi keahlian dalam satu SMK 
      5. Untuk jalur prestasi nilai rapor umum: dua (2) pilihan program/kompetensi keahlian di satu atau dua SMK 
Cara Pendaftaran PPDB SLB
  • Calon Peserta Didik mendaftar daring (online) ke laman website masing-masing SLB (daftar terlampir) atau secara luring (off line), dibantu sekolah asal (menyesuaikan dengan kondidi darurat protocol Covid-19);  
  • Calon Peserta Didik penyandang disabilitas/ berkebutuhan khusus selain mendaftar di SLB dapat mendaftar di sekolah regular/umum (Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif) dengan kuota dan tatacara sesuai jenjang, jenis pendidikan dan jalur PPDB yang telah ditetapkan. 
  • Seluruh fotocopy dokumen persyaratan diserahkan, sedangkan dokumen aslinya diperlihatkan pada saat daftar ulang (jika masa darurat Covid19 sudah berakhir/menyesuaikan protokol). 
demikianlah informasi megnenai Juknis Penerimaan Peserta Didik SMA, SMK dan SLB tahun 2020 di Provinsi Jawa Barat . Untuk lebih detailnya, silahkan anda unduh Juknis Penerimaan Peserta Didik SMA, SMK dan SLB tahun 2020 di Provinsi Jawa Barat  di sini

Download Juknis Penulisan Ijazah SD SMP SMA SMK tahun 2020

Posted by On 07:31:00



Download Juknis Penulisan Ijazah Jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK tahun 2020_  Petunjuk Teknis (Juknis) Penulisan Ijazah tahun 2020 sudah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tentunya ini menjadi regulasi baru bagi sekolah didalam melakukan Penulisan Ijazah.
Juknis penulisan Ijazah secara detail dijelaskan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020. Peraturan ini menjelaskan tentang perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 tahun 2020 tentang spesifikasi teknis, bentuk, dan tata cara pengisian blangko Ijazah Pendidikan dasar dan menengah tahun pelajaran 2019/2020.
Terdapat beberapa hal yang perlu dicermati bagi sekolah yang akan mengisi blangko Ijazah. Hal ini diatur dalam Lampiran II Peraturan Sekretaris Jenderal Kemdikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang tata cara pengisian blangko Ijazah. Berikut ini adalah tata cara pengisian blangko Ijazah:
A. Petunjuk Umum
  • Petunjuk Umum yang pertama adalah Ijazah SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, dan SMALB diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
  • Terdapat tiga jenis Ijazah yaitu diantaranya adalah Ijazah untuk sekolah yang menggunakan kurikulum 2006, Ijazah untuk sekolah yang menggunakan kurikulum 2013, dan Ijazah untuk SPK. Adapun kode blangkonya dibedakan berdasarkan tabel berikut ini: 

  • Ijazah terdiri dari dua bagian halaman muka dicetak bolak-balik, dimana identitas dan redaksi di halaman muka, hasil ujian/daftar nilai ujian di halaman belakang.
  • Ijazah pada Satuan Pendidikan diisi oleh panitia penulisan Ijazah yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah.
  • Pengisian Ijazah tersebut menggunakan tulisan tangan dengan tulisan huruf yang benar, jelas, rapi, bersih, dan mudah dibaca, menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus.
  • Jika terjadi kesalahan dalam pengisian Ijazah pada satuan pendidikan maka tidak boleh dicoret, ditimpa, atau dihapus, melainkan harus diganti dengan Blangko Ijazah yang baru, untuk itu  satuan pendidikan perlu kehati-hatian dalam penulisan.
  • Ijazah yang mengalami kesalahan pengisian disilang dengan tinta warna hitam pada kedua sudut yang berlawanan pada halaman muka dan belakang.
      • 1) Setelah seluruh pengisian Blangko Ijazah selesai, Ijazah yang salah tersebut dimusnahkan dengan disertai berita acara pemusnahan.
      • 2) Proses pemusnahan Blangko Ijazah dilakukan oleh Satuan Pendidikan, yang disaksikan oleh Kepala Sekolah dan pihak kepolisian.
      • 3) Berita acara pemusnahan Blangko Ijazah sebagaimana dimaksud angka 1) dan angka 2) di atas, ditandatangani oleh kepala sekolah dan pihak kepolisian.
  • Sisa Blangko Ijazah SD dan SMP yang terdapat di Satuan Pendidikan, diserahkan kembali ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan disertai berita acara yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan kepala dinas pendidikan kabupaten/kota atau pejabat yang mewakili.
  • Sisa Blangko Ijazah SMA, SDLB, SMPLB, dan SMALB yang terdapat di sekolah, diserahkan kembali ke dinas pendidikan provinsi atau melalui cabang dinas pendidikan provinsi sesuai dengan kewenangannya yang ditetapkan oleh dinas pendidikan provinsi, dengan disertai berita acara yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan dinas pendidikan provinsi atau kepala cabang dinas pendidikan provinsi.
  • Sisa Blangko Ijazah SD dan SMP yang terdapat di dinas pendidikan kabupaten/kota dapat dimusnahkan setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak jadwal pengisian ijazah dengan mekanisme sebagai berikut:
      • 1) Seluruh sisa Blangko Ijazah tersebut dimusnahkan dengan disertai berita acara pemusnahan;
      • 2) Proses pemusnahan Blangko Ijazah dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota, yang disaksikan oleh pejabat dinas pendidikan kabupaten/kota dan pihak kepolisian
      • 3) Berita acara pemusnahan Blangko Ijazah sebagaimana dimaksud angka 1) dan angka 2) di atas, ditandatangani oleh pejabat dinas pendidikan kabupaten/kota dan pihak kepolisian.
  • Sisa blangko ijazah SMA, SDLB, SMPLB, dan SMALB yang terdapat di dinas pendidikan provinsi dapat dimusnahkan setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak jadwal pengisian ijazah dengan mekanisme:
      • 1) seluruh sisa Blangko Ijazah tersebut dimusnahkan dengan disertai berita acara pemusnahan;
      • 2) proses pemusnahan Blangko Ijazah dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi, yang disaksikan oleh pejabat dinas pendidikan provinsi dan pihak kepolisian; dan
      • 3) berita acara pemusnahan Blangko Ijazah sebagaimana dimaksud angka 1) dan angka 2) di atas, ditandatangani oleh pejabat dinas pendidikan provinsi dan pihak kepolisian.
  • Dalam hal terdapat kesalahan penulisan dalam Ijazah pada satuan pendidikan, setelah sisa Blangko Ijazah dimusnahkan, maka dapat melakukan perbaikan dengan menerbitkan surat keterangan oleh Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
  • Satuan pendidikan, dinas pendidikan kabupaten/kota/ provinsi tidak diperkenankan untuk menahan atau tidak memberikan ijazah kepada pemilik ijazah yang sah dengan alasan apapun.
  • Siswa pemilik Ijazah SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, dan SMALB yang sudah pindah domisili, dapat mengambil Ijazah ke satuan pendidikan yang menerbitkan
B. Petunjuk Khusus 
Adapun petunjuk khusus penulisan ijazah adalah sebagai berikut:


  • Petunjuk khusus untuk Angka yang ditunjukkan pada nomor 1 diisi dengan nama sekolah bersangkutan yang menerbitkan Ijazah sesuai dengan nomenklatur.
  • Petunjuk khusus untuk Angka yang ditunjukkan pada nomor 1a pada Ijazah SPK diisi nama program/peminatan sesuai dengan kurikulum yang berlaku

  • Petunjuk khusus untuk Angka yang ditunjukkan pada Angka 2 diisi dengan nomor pokok sekolah nasional yang menerbitkan Ijazah.
  • Petunjuk khusus untuk Angka yang ditunjukkan pada Angka 3 diisi dengan nama kabupaten/kota*. Diisi dengan nama nomenklatur kabupaten/kota.
  • Petunjuk khusus untuk Angka yang ditunjukkan pada Angka 4 diisi dengan nama provinsi.
  • Petunjuk khusus untuk Angka yang ditunjukkan pada Angka 5 diisi dengan nama siswa pemilik Ijazah menggunakan huruf kapital. Nama harus sama dengan yang tercantum pada akte kelahiran/dokumen kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Ijazah yang diperoleh dari Satuan Pendidikan jenjang dibawahnya.
  • Petunjuk khusus untuk Angka yang ditunjukkan pada Angka 6 diisi dengan tempat dan tanggal lahir siswa pemilik Ijazah. Tempat dan tanggal lahir harus sama dengan yang tercantum pada akte kelahiran/dokumen kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundangundangan atau Ijazah yang diperoleh dari Satuan Pendidikan jenjang dibawahnya. Contoh : Jepara, 17 Januari 2002
  • Petunjuk khusus untuk Angka yang ditunjukkan pada Angka 7 diisi dengan nama orang tua/wali siswa pemilik Ijazah.
  • Petunjuk khusus untuk Angka yang ditunjukkan pada Angka 8 diisi dengan nomor induk siswa pemilik Ijazah pada sekolah yang bersangkutan seperti tercantum pada buku induk.
  • Petunjuk khusus untuk Angka yang ditunjukkan pada Angka 9 diisi dengan nomor induk siswa nasional pemilik Ijazah. Nomor induksiswa nasional terdiri atas 10 digit yaitu tiga digit pertama tentang tahun lahir pemilik Ijazah dan tujuh digit terakhir tentang nomor pemilik Ijazah yang diacak oleh sistem di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  • Petunjuk khusus untuk Angka yang ditunjukkan pada Angka 10 khusus untuk Ijazah pendidikan luar biasa diisi dengan jenis kekhususan peserta didik, yang terdiri dari hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, hambatan berpikir, hambatan fisik, autis dan disabilitas majemuk.
  • Petunjuk khusus untuk Angka yang ditunjukkan pada Angka 11 diisi dengan nama kabupaten/kota tempat penerbitan. 
  • Petunjuk khusus untuk Angka yang ditunjukkan pada Angka 12 diisi dengan tanggal penerbitan ijazah oleh satuan pendidikan.
  • Petunjuk khusus untuk Angka yang ditunjukkan pada Angka 13 diisi dengan nama Kepala Sekolah dari sekolah bersangkutan yang menerbitkan Ijazah dan dibubuhkan tanda tangan. Bagi Kepala Sekolah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) diisi dengan menyertai Nomor Induk Pegawai (NIP), sedangkan Kepala Sekolah yang bukan berstatus PNS diisi satu buah strip (-). Pengisian juga memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
      • Dalam hal tidak terdapat Kepala Sekolah yang definitif atau karena satu dan lain hal sehingga Kepala Sekolah tidak dapat menandatangani ijazah, maka pengisian dapat dilakukan sesuai dengan surat BSNP Nomor 0081/SDAR/BSNP/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017, perihal Penandatangan SHUN dan Ijazah yaitu Ijazah dapat ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (PLT) dengan mandat khusus untuk menandatangani ijazah dari pejabat tingkat provinsi atau kabupaten/kota yang berwenang untuk mengangkat Kepala Sekolah
      • Penandatanganan Ijazah dan SHUN sebagaimana imaksud pada huruf a) tidak perlu mencantum kan tulisan PLT tau “Pelaksana Tugas” pada kolom nama atau jabatan.
  • Petunjuk khusus untuk Angka yang ditunjukkan pada Angka 14 dibubuhkan stempel sekolah dari sekolah bersangkutan yang menerbitkan Ijazah sesuai dengan nomenklatur.
  • Petunjuk khusus untuk Angka yang ditunjukkan pada Angka 15 ditempelkan Pasfoto peserta didik yang terbaru ukuran 3 cm x 4 cm hitam putih atau berwarna, dibubuhi cap tiga jari tengah tangan kiri pemilik Ijazah serta stempel  menyentuh pasfoto.
  • Nomor Ijazah adalah sistem pengkodean pemilik Ijazah yang mencakup kode penerbitan, kode jenis Satuan Pendidikan, kode kurikulum yang digunakan, dan nomor seri dari setiap pemilik Ijazah. Keterangan sistem pengkodean untuk Ijazah Satuan Pendidikan sebagai berikut.
    • Kode penerbitan:
      1. Dalam Negeri (DN)
      2. Luar Negeri (LN)
      3. Kode DN untuk Ijazah yang diterbitkan oleh sekolah di dalam negeri, diikuti dengan nomor urut kode provinsi, kecuali SDLB, SMPLB, dan SMALB. Nomor urut kode provinsi sebagai berikut:
  •  DN-01 = Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  •  DN-02 = Provinsi Jawa Barat;
  •  DN-03 = Provinsi Jawa Tengah;
  •  DN-04 = Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  •  DN-05 = Provinsi Jawa Timur;
  •  DN-06 = Provinsi Aceh;
  •  DN-07 = Provinsi Sumatera Utara;
  •  DN-08 = Provinsi Sumatera Barat;
  •  DN-09 = Provinsi Riau;
  •  DN-10 = Provinsi Jambi;
  •  DN-11 = Provinsi Sumatera Selatan;
  •  DN-12 = Provinsi Lampung;
  •  DN-13 = Provinsi Kalimantan Barat;
  •  DN-14 = Provinsi Kalimantan Tengah;
  •  DN-15 = Provinsi Kalimantan Selatan;
  •  DN-16 = Provinsi Kalimantan Timur;
  •  DN-17 = Provinsi Sulawesi Utara;
  •  DN-18 = Provinsi Sulawesi Tengah;
  •  DN-19 = Provinsi Sulawesi Selatan;
  •  DN-20 = Provinsi Sulawesi Tenggara;
  •  DN-21 = Provinsi Maluku;
  •  DN-22 = Provinsi Bali;
  •  DN-23 = Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  •  DN-24 = Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  •  DN-25 = Provinsi Papua;
  •  DN-26 = Provinsi Bengkulu;
  •  DN-27 = Provinsi Maluku Utara;
  •  DN-28 = Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  •  DN-29 = Provinsi Gorontalo;
  •  DN-30 = Provinsi Banten;
  •  DN-31 = Provinsi Kepulauan Riau;
  •  DN-32 = Provinsi Sulawesi Barat;
  •  DN-33 = Provinsi Papua Barat; dan
  •  DN-34 = Provinsi Kalimantan Utara.
(4) Kode LN untuk Ijazah yang diterbitkan oleh SILN.

Jenis Satuan Pendidikan, meliputi:
(1) SD = SD;
(2) SDLB = SDLB;
(3) SMP = SMP;
(4) SMPLB = SMPLB;
(5) SMA = SMA; dan
(6) SMALB = SMALB.

c) Kode kurikulum, meliputi:
(1) 06 untuk SD, SMP, dan SMA kurikulum 2006;
(2) 13 untuk SD, SMP, dan SMA kurikulum 2013;
(3) SPK untuk Satuan Pendidikan Kerjasama.
d) Nomor Seri pemilik Ijazah terdiri atas tujuh digit dengan rentang angka 0000001 sampai dengan 9999999
Demikianlah informasi mengenai Download Juknis Penulisan Ijazah SD SMP SMA SMK tahun 2020, semoga dapat bermanfaat buat semua. Bagi anda yang ingin membaca lebih detail terkait informasi ini, silahkan anda baca dan unduh pada tautan berikut (unduh)





BUKU SAKU TANYA JAWAB PENYEDERHANAAN RPP KEMDIKBUD 2020

Posted by On 17:15:00


Buku Saku Tanya Jawab Penyederhanaan RPP Kemdikbud 2020_ Pada postingan kali ini akan berkaitan Buku Saku Tanya Jawab Penyederhanaan RPP Kemdikbud 2020. Kebijakan Penyederhanaan RPP merupakan salah satu kebijakan “Merdeka Belajar” yang diusung oleh Mendikbud RI, Nadiem Anwar Makarim guna mendukung program prioritas Presiden RI Joko Widodo dalam upaya meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan bermutu. Kebijakan ini mengangkat tentang penyusunan dan pengembangan RPP yang dapat dilakukan secara sederhana oleh guru sesuai dengan prinsip: efisiensi, efektif, dan berorientasi pada murid. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyederhanaan RPP dimana RPP hanya terdiri dari 3 komponen yang meliputi: tujuan pembelajaran, langkah-langkah (kegiatan) pembelajaran, dan penilaian pembelajaran (assessment). Guru dapat menyusun, mengembangkan, memilih, memodifikasi dan menggunakan RPP secara bebas dan sederhana sesuai dengan 3 prinsip tersebut diatas. Tujuan dari penyederhanaan RPP ini adalah untuk meringankan beban administratif guru dan memberikan kebebasan kepada guru untuk berkreasi dan berinovasi dalam proses pembelajaran Mengutip pernyataan Mas Menteri, esensi dari sebuah RPP adalah bukan dari sekedar penulisan RPPnya melainkan tentang proses refleksi guru terhadap pembelajaran yang terjadi. Guru saat menulis sebuah RPP, kemudian dilaksanakan dalam proses pembelajaran, dan guru melihat RPPnya kembali untuk melakukan refleksi apakah maksud dari RPP yang disusun telah tercapai dalam proses pembelajaran. Maka disitulah terjadi pembelajarannya, bukan pada penulisan RPP yang berjumlah 10 halaman atau lebih yang hanya sekedar untuk administrasi saja.

Saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus berupaya untuk mensosialisasikan kebijakan Penyederhanaan RPP ini kepada para pemangku kepentingan pendidikan. Salah satu upayanya adalah tersusunnya Buku Saku “Tanya Jawab RPP di Sekolah Dasar”. Buku saku ini memuat seputar tanya jawab tentang penyusunan dan pengembangan RPP secara bebas dan sederhana sesuai dengan Kurikulum 2013. Harapannya buku saku ini dapat memberikan informasi dan pemahaman tentang esensi RPP sebagai suatu proses pembelajaran, khususnya untuk para guru. Semoga buku ini dapat memberikan stimulus untuk terus berkreasi dan berinovasi dengan bebas. Selamat membaca dan salam “merdeka belajar”

JUKNIS BOS SEMUA JENJANG TAHUN 2020

Posted by On 23:18:00


Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler semua jenjang tahun 2020_ Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Jenjang SD, SMP, SMA, SMK tahun 2020 tertuang dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 belum lama ini dirilis. Petunjuk teknis ini merupakan aturan yang ditunggu oleh banyak sekolah didalam mengelolah dana BOS yang diberikan oleh pemerintah. Beberapa hal yang menjadi point penting dan dapat kami informasikan terkait Juknis BOS yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 8 tahun 2020 adalah sebagai berikut:
Definisi BOS Reguler
Definisi BOS Reguler dijelaskan dalam pasal 1 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler tahun 2020. Pada pasal ini dinyatakan bahwa BOS reguler merupakan program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik.
Tujuan Dana BOS
Dana BOS yang diberikan kepada sekolah memiliki beberapa tujuan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 2 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler tahun 2020  bahwa tujuan dari dana BOS adalah
  • Membantu biaya operasional Sekolah
  • Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik.
Penggunaan dana BOS Reguler dilakukan berdasarkan prinsip. Hal tersebut di sebutkan dalam pasal 3 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020. Adapun prinsip penggunaan dana BOS Reguler adalah sebagai berikut
  1. Fleksibilitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler dikelola sesuai dengan kebutuhan Sekolah
  2. Efektivitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Sekolah
  3. Efisiensi yaitu penggunaan dana BOS Reguler diupayakan untuk meningkatan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal
  4. Akuntabilitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundangundangan
  5. Transparansi yaitu penggunaan dana BOS Reguler dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Sekolah.
Kriteria Sekolah Penerima Dana BOS Reguler
Terdapat bebrapa kriteria yang harus dipenuhi oleh sekolah untuk dapat menerima dana BOS Reguler. Kriteria tersebut diatur dalam pasal 4 ayat 2 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa dana BOS Reguler diberikan kepada sekolah dengan persyaratan sebagai berikut:
  • Mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun
  • Memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik
  • Memiliki izin operasional yang berlaku bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik
  • Memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 (enam puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir
  • Bukan satuan pendidikan kerja sama
Terkait dengan persyaratan sekolah yang mengharuskan memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 peserta didik selama tiga tahun terakhir, persyaratan ini tidak berlaku bagi jenis sekolah yang tersebut dalam pasal 4 ayat 3 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020. Adapun jenis sekolah yang disebutkan dalam pasal 4 ayat 3 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 adalah:

  • Sekolah Terintegrasi, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB;
  • Sekolah yang berada pada wilayah tertinggal, terdepan, terluar atau daerah khusus sesuai
  • ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  • Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berada pada wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis tidak dapat digabungkan dengan Sekolah lain
Selanjutnya, penetapan Sekolah penerima dana BOS Reguler didasarkan pada data pada Dapodik per tanggal 31 Agustus. Hal ini disebutkan dalam pasal 5 ayat 2 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020. Data pada Dapodik per tanggal 31 Agustus merupakan batas akhir pengambilan data oleh Kementerian yang digunakan untuk penetapan penyaluran dana BOS Reguler pada:
  • Penyaluran dana BOS Reguler tahap III tahun berjalan
  • Penyaluran dana BOS Reguler tahap I dan tahap II tahun berikutnya.
Alokasi Dana BOS
Terkait dengan alokasi dana BOS Reguler tahun 2020 ini, Pemerintah telah menetapkan besaran alokasi dana BOS Reguler 2020. Adapun besaran alokasi dana BOS reguler disebutkan dalam pasal 6 ayat 1, 2 dan 3 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020. Pada pasal 6 ayat 1 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 disebutkan bahwa besaran alokasi dana BOS Reguler yang diberikan kepada Sekolah penerima dihitung berdasarkan besaran satuan biaya dikalikan dengan jumlah Peserta Didik. Pada ayat selanjutnya yaitu ayat 2 pasal 6 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 disebutkan bahwa  Satuan biaya yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
  • Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SD setiap 1 (satu) tahun;
  • Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMP setiap 1 (satu) tahun;
  • Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMA setiap 1 (satu) tahun;
  • Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMK setiap 1 (satu) tahun; dan
  • Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB setiap 1 (satu) tahun.
Selanjutnya, penghitungan alokasi dana BOS Reguler untuk Sekolah Terintegrasi, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB yang memiliki jumlah Peserta Didik kurang dari 60 (enam puluh) Peserta Didik tetap dihitung sebesar 60 (enam puluh) Peserta Didik dikalikan satuan biaya. Sedangkan penghitungan alokasi dana BOS Reguler untuk SMP terbuka dan SMA terbuka didasarkan pada jumlah peserta didik yang memiliki NISN dan perhitungannya disatukan dengan Sekolah induk. hal ini disebutkan dalam pasal 7 ayat 1 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020
Komponen Penggunaan Dana
Ada beberapa komponen penggunaan dana BOS yang disebutkan dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 ini. Dana BOS Reguler yang diterima sekolah seyogyanya digunakan sesuai dengan komponen yang disebutkan dalam permendikbud tersebut. Pada pasal 9 ayat 2 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 disebutkan bahwa Dana BOS Reguler yang diterima sekolah digunakan untuk membiayai: 
  1. Penerimaan Peserta Didik baru
  2. Pengembangan perpustakaan
  3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
  4. Kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran
  5. Administrasi kegiatan sekolah
  6. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan
  7. Langganan daya dan jasa
  8. Pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah
  9. Penyediaan alat multi media pembelajaran
  10. Penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama
  11. Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB
  12. Pembayaran honor. Pembayaran honor sebagaimana pada point ini hanya dapat digunakan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS Reguler yang diterima oleh Sekolah.
Selain itu, dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 ini juga disebutkan bahwa terdapat beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh tim BOS sekolah dalam menggunakan dana BOS Reguler. Berdasarkan pasal 12 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 menyatakan bahwa Tim BOS Sekolah tidak boleh menggunakan dana BOS Reguler untuk:
  1. Disimpan dengan maksud dibungakan
  2. Dipinjamkan kepada pihak lain
  3. Membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan dana BOS Reguler atau perangkat lunak lainnya yang sejenis
  4. Sewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan
  5. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Sekolah
  6. Membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran
  7. Membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau Peserta Didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris Sekolah)
  8. Digunakan untuk pemeliharaan prasarana Sekolah dengan kategori kerusakan sedang dan berat
  9. Membangun gedung atau ruangan baru
  10. Membeli saham
  11. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan, sosialisasi, pendampingan terkait program BOS Reguler atau perpajakan program BOS Reguler yang diselenggarakan lembaga di luar dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, dan/atau Kementerian
  12. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lainnya
  13. Melakukan penyelewengan penggunaan dana BOS Reguler untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu
  14. Bertindak menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada Peserta Didik di Sekolah yang bersangkutan
KETENTUAN PERALIHAN 
Ketentuan peralihan ini diatur dalam pasal 19 dan 20 Permendikbud Nomor 8 tahun 2020. Dalam hal Sekolah belum melakukan pemutakhiran data pada Dapodik sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019 maka pemutakhiran data dilakukan paling lambat tanggal 31 Januari 2020. Dalam hal terdapat sisa dana BOS Reguler tahun anggaran 2019 pada Pemerintah Daerah provinsi maka sisa dana BOS Reguler tetap disalurkan oleh Pemerintah Derah provinsi dan digunakan oleh Sekolah sesuai dengan petunjuk teknis BOS Reguler tahun anggaran berjalan. Dalam hal terdapat sisa dana BOS Reguler tahun anggaran 2019 pada Sekolah maka sisa dana BOS Reguler tetap digunakan oleh Sekolah sesuai dengan petunjuk teknis BOS Reguler tahun anggaran berjalan.
Pengelolaan Dana BOS Reguler di Sekolah
Pengelolaan dana BOS Reguler di Sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:
  • Dana BOS Reguler dikelola oleh Sekolah dengan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah yaitu, kewenangan sekolah untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Sekolah
  • Perencanaan mengacu pada hasil evaluasi diri sekolah
  • Sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan dana BOS Reguler sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan dana BOS Reguler
  • Penggunaan dana BOS Reguler hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan di Sekolah dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun
  • Penggunaan dana BOS Reguler harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim BOS Sekolah, guru, dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana BOS Reguler harus didasarkan pada skala prioritas kebutuhan Satuan Pendidikan, khususnya untuk pengembangan program peningkatan kualitas belajar Peserta Didik di Sekolah
  • Pengelolaan dana BOS Reguler di Sekolah dilakukan oleh tim BOS Sekolah
Tugas dan Tanggungjawab Tim BOS Sekolah
tugas dan tanggung jawab tim BOS Sekolah adalah sebagai berikut:
  1. Mengisi dan memutakhirkan data Sekolah secara lengkap dan valid ke dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah
  2. Bertanggung jawab mutlak terhadap hasil isian data Sekolah yang masuk dalam Dapodik
  3. Menyusun RKAS mengacu pada prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan dana BOS Reguler
  4. Melakukan input RKAS pada sistem yang telah disediakan oleh Kementerian
  5. Memenuhi ketentuan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan dana BOS Reguler
  6. Menyelenggarakan keadministrasian pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler secara lengkap, serta menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan dana BOS Reguler sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
  7. Melakukan konfirmasi dana sudah diterima melalui laman bos.kemdikbud.go.id
  8. Menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler melalui laman bos.kemdikbud.go.id
  9. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS Reguler yang diterima
  10. Bersedia diaudit oleh lembaga yang memiliki kewenangan melakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan terhadap seluruh dana yang dikelola Sekolah, baik yang berasal dari dana BOS Reguler maupun dari sumber lain
  11. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
Penggunaan Dana BOS Reguler
penggunaan dana BOS Reguler dilakukan dengan rincian sebagai berikut
Pembiayaan penerimaan peserta didik baru
  1. Penggandaan formulir dan publikasi atau pengumuman penerimaan peserta didik baru, dan biaya layanan penerimaan peserta didik baru dalam jaringan
  2. Biaya kegiatan pengenalan lingkungan sekolah
  3. Penentuan peminatan bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan tes bakat skolastik atau tes potensi akademik bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  4. Pendataan ulang bagi Peserta Didik lama
  5. Kegiatan lainnya dalam rangka penerimaan peserta didik baru yang relevan
Pembiayaan pengembangan perpustakaan
  • Penyediaan buku teks utama dengan ketentuan:
  • Disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan
  • Memenuhi rasio 1 (satu) buku untuk setiap Peserta Didik pada setiap tema/mata pelajaran
  • Memenuhi kebutuhan buku untuk guru pada setiap tema/mata pelajaran yang diajarkan
  • Buku yang dibeli merupakan buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian
  • Buku yang dibeli oleh Sekolah harus dijadikan pegangan dalam proses pembelajaran di Sekolah
  • Penyediaan buku teks pendamping dengan ketentuan:
  • Disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan;dan
  • Buku yang dibeli Sekolah adalah buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian;
  • Penyediaan buku non teks dengan ketentuan:
  • Sekolah dapat membeli atau menyediakan buku untuk mendukung proses pembelajaran di Sekolah, diutamakan untuk menunjang penguatan pendidikan karakter dan pengembangan literasi Sekolah
  • Buku yang dibeli Sekolah adalah buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian atau Pemerintah Daerah; dan/atau pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang operasional layanan perpustakaan
Pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler  
Kegiatan pembelajaran meliputi:
  1. Penyediaan alat/bahan pendukung pembelajaran
  2. Pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan dan persiapan ujian
  3. Biaya untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, misalnya, dan pengembangan buku elektronik
  4. Pembelian atau langganan buku digital dan/atau aplikasi pembelajaran digital
  5. Pembelian perangkat lunak atau peranti lunak asli dan/atau pengembangan aplikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran
  6. Pengembangan kegiatan literasi, pendidikan karakter, penumbuhan budi pekerti, dan kegiatan program pelibatan keluarga di Sekolah
  7. Pembiayaan kegiatan pembelajaran lain yang relevan dalam rangka menunjang proses pembelajaran
Kegiatan ekstrakurikuler pembelajaran meliputi:
  • Mendukung penyelenggaraan ekstrakurikuler yang sesuai dengan kebutuhan Sekolah, termasuk pembiayaan lomba di Sekolah
  • Pembiayaan dalam rangka mengikuti kegiatan/lomba di dalam negeri
  • Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang operasional kegiatan ekstrakurikuler
Pembiayaan kegiatan asesmen/evaluasi 
  • Pembiayaan untuk penyelenggaraan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, ujian sekolah, ujian sekolah berbasis komputer dan/atau ujian lainnya termasuk penyediaan laporan hasil ulangan/ujian
  • Pembiayaan lain yang relevan untuk kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran di Sekolah
Pembiayaan administrasi kegiatan Sekolah
Pembiayaan administrasi kegiatan Sekolah digunakan untuk pembiayaan dalam rangka pengelolaan dan operasional rutin Sekolah, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, administrasi, dan pelaporan meliputi:
  • pembelian alat dan/atau bahan habis pakai yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan pembelajaran, akreditasi, administrasi, layanan umum, tata usaha dan perkantoran
  • pembelian peralatan kesehatan dan keselamatan Sekolah meliputi tandu, stetoskop, tabung oksigen, tabung pemadam kebakaran, dan/atau alat kesehatan dan keselamatan sejenisnya
  • pembiayaan penyelenggaraan rapat tim BOS Sekolah, tidak termasuk komponen honor
  • biaya perjalanan dalam rangka pengambilan dana untuk keperluan Sekolah di bank atau kantor pos
  • biaya perjalanan dalam rangka koordinasi dan pelaporan program dana BOS Reguler kepada dinas yang menangani urusan pendidikan provinsi/ kabupaten/kota;
  • penggandaan laporan dan/atau pembiayaan korespondensi;
  • pembiayaan untuk membangun, mengembangkan, dan/atau memelihara laman Sekolah dengan domain sch.id;
  • pembiayaan kegiatan pengembangan Sekolah meliputi kegiatan sekolah sehat, sekolah aman, sekolah ramah anak, sekolah inklusi, sekolah adiwiyata, atau kegiatan pengembangan lainnya;
  • pembiayaan penyelenggaraan kegiatan keamanan dan kebersihan Sekolah;
  • pembiayaan pengelolaan Sekolah melalui aplikasi yang sudah disiapkan oleh Kementerian antara lain perencanaan, pembukuan, dan penyusunan laporan melalui aplikasi RKAS, penyampaian laporan hasil belajar melalui aplikasi e-rapor, dan pendataan melalui aplikasi Dapodik;
  • pembiayaan bagi Sekolah yang berada di daerah terpencil dan belum ada jaringan listrik, antara lain untuk menyewa atau membeli genset atau panel surya, termasuk peralatan pendukungnya sesuai dengan kebutuhan di daerah tersebut, termasuk biaya perawatan dan/atau perbaikan;
  • pembiayaan bagi Sekolah yang berada di daerah yang mengalami bencana alam berdasarkan pernyataan resmi dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dana BOS Reguler dapat digunakan untuk membiayai penanggulangan dampak darurat bencana selama masa tanggap darurat;
  • penyediaan konsumsi; dan/atau
  • pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang operasional administrasi kegiatan Sekolah;
Pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan
Pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan meliputi:
  1. Pembiayaan dalam rangka mengikuti atau menyelenggarakan kegiatan dalam rangka pengembangan/peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan;
  2. Pembiayaan dalam rangka pengembangan inovasi terkait pengembangan konten pembelajaran, metode pembelajaran, kompetensi guru dan tenaga kependidikan; dan/atau
  3. Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
Pembiayaan langganan daya dan/atau jasa
pembiayaan langganan daya dan/atau jasa digunakan untuk pembiayaan dalam rangka pembayaran daya dan/atau jasayang mendukung operasional Sekolah meliputi, pemasangan baru, penambahan kapasitas, pembayaran langganan rutin,atau pembiayaan langganan daya dan jasa lain yang relevan.
Pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana
Pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolahdigunakan untuk pembiayaan dalam rangka pemeliharaan dan perbaikan kondisi rusak ringan pada sarana dan prasarana Sekolah meliputi:
  • Perbaikan kerusakan komponen non struktural bangunan Sekolah dengan ketentuan penggantian kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari komponenterpasang bangunan seperti:
  • Penutup atap
  • Penutup plafond
  • Kelistrikan
  • Pintu, jendela dan aksesoris lainnya
  • Pengecatan
  • Penutup lantai
  • Perbaikan meubelair, dan/atau pembelian meja dan/atau kursi Peserta Didik atau guru jika meja dan atau kursi yang ada sudah tidak berfungsi dan/ataujumlahnya kurang mencukupi kebutuhan
  • Perbaikan toilet Sekolah, tempat cuci tangan, saluran air kotor dan sanitasi lainnya
  • Penyediaan sumber air bersih termasuk pompa dan instalasinya bagi Sekolah yang belum memiliki air bersih
  • Pemeliharaan dan/atau perbaikan komputer, printer, laptop, proyektor, dan/atau pendingin ruangan
  • Pemeliharaan dan/atau perbaikan peralatan praktikum
  • Pemeliharaan taman dan fasilitas Sekolah lainnya
  • Penyediaan dan perawatan fasilitas/aksesibilitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus
  • Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah.
Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran
Biaya penyediaan alat multi media pembelajaran merupakan pembiayaan dalam rangka penyediaan kebutuhan alat multi media pembelajaran mengacu pada hasil analisa kebutuhan meliputi:
  • Komputer desktop/work station berupa Personal Computer (PC)/All in One Computer untuk digunakan dalam proses pembelajaran
  • Printer atau printer plus scanner
  • Laptop
  • Liquid Crystal Display (LCD) proyektor
  • Alat multi media pembelajaran lainnya dalam rangka menunjang pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi
Pembiayaan untuk pembayaran honor
Pembiayaan untuk pembayaran honor dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  • Pembayaran honor hanya diberikan kepada guru yang berstatus bukan aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  • Tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019
  • Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan
  • Belum memiliki sertifikat pendidik 
  • Dalam hal terdapat sisa dana dalam pembayaran honor terhadap guru sebagaimana pada point diatas, maka honor dapat diberikan kepada tenaga kependidikan yang berstatus bukan aparatur sipil negara di Sekolah
Demikianlah informasi terkait dengan  Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler semua jenjang tahun 2020, buat anda yang berminat untuk membaca detail juknis BOS 2020, silahkan anda unduh pada tautan berikut ini (unduh)

DOWNLOAD JUKNIS BOS 2020 SD SMP SMA SMK | PAPARAN KEBIJAKAN BOS 2020

Posted by On 23:11:00

Download Juknis BOS 2020| Paparan Kebijakan BOS tahun 2020 | Paparan Kebijakan BOS tahun 2020 _  Pada postingan kali ini kami hanya menyampaikan informasi Paparan Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini disampaikan ketika rapat koordinasi Kebijakan BOS pada tanggal 28 Januari 2020. Paparan ini menjelaskan beberapa Poin yang dianggap penting untuk kita ketahui bersama. Adapun point tersebut adalah sebagai berikut:
A. Perubahan Penyaluran 
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun 2020 disalurkan langsung ke rekening sekolah masing-masing dengan penetapan SK sekolah penerima BOS langsung dari Mendikbud. Hal ini berbeda dengan proses penyaluran BOS pada tahun sebelumnya. Ditahun 2019, Penyaluran dana BOS disalurkan melalu Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi. Tahapan penyaluran pada Juknis BOS tahun 2020 sebanyak 3 tahap dengan cut off data hanya 1 kali (31 Agustus tahun sebelumnya). Hal ini berbeda dengan Jukni BOS sebelumnya dimana tahapan penyalurannya sebanyak 4 kali dengan cut off data sebanyak 2 kali.
B. Perubahan Harga Satuan 
Ditahun 2020 harga satuan per BOS 1 peserta didik setiap tahun:
  • SD sebesar Rp.900.000,-
  • SMP sebesar Rp.1.100.000,-
  • SMA sebesar Rp. 1.500.000,-
  • SMK tetap 
  • SLB tetap
C. Penggunaan Dana BOS
Berdasarkan paparan dijelaskan bahwa ditahun 2020 ini terdapat beberapa perubahan terkait penggunaan dana BOS. Adapun perubahannya adalah:
  1. Pada Juknis BOS 2019 pembayaran guru honor dan tenaga kependidikan serta non kependidikan pada sekolah negeri maksimal 15% dan pada sekolah swasta maksimal 30% dengan kriteria guru honor adalah memiliki kualifikasi akademik S1/D4 dan mendapatkan penugasan dari pemda dengan memperhatikan analisis kebutuhan guru. Sedangkan ditahun 2020, pembayaran guru honor dan tenaga kependidikan pada sekolah negeri dan guru pada sekolah yayasan maksimal 50% dengan kriteria guru honor pada sekolah negeri dan guru tetap yayasan sebagai berikut
    1. tercatat pada dapodik per 31 Desember 2019, 
    2. Memiliki NUPTK serta 
    3. Tidak atau belum menerima tunjangan profesi guru 
  2. Salah satu penggunaan  BOS pada tahun 2020 adalah untuk pembiayaan administrasi kegiatan sekolah. Hal ini berbeda dengan dengan Juknis BOS tahun 2019 dimana salah satu penggunaan BOS adalah untuk pembiayaan pengelolahan sekolah
  3. Pada juknis BOS 2020, berdasarkan paparan dijelaskan bahwa tidak membatasi pembelian buku teks dan non teks seperti halnya di juknis BOS tahun 2019
  4. Pembiayaan terkait alat multi media pada juknis BOS tahun 2020 yang dibeli tidak ditentukan kuantitas serta kualitasnya.
D. Komponen Penggunaan BOS tahun 2020
Komponen penggunaan BOS tahun 2020 adalah sebagai berikut:
  1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
  2. Pengembangan Perpustakaan
  3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
  4. Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran
  5. Administrasi kegiatan Sekolah
  6. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan
  7. Langganan Daya dan Jasa
  8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah
  9. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran
  10. Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus (BKK), Praktik Kerja Industri (Prakerin) atau Praktik Kerja Lapangan (PKL) di dalam negeri, Pemantauan Kebekerjaan, Pemagangan Guru, dan Lembaga Sertifikasi Profesi P1.
  11. Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi Keahlian, Sertifikasi Kompetensi Keahlian dan UjiKompetensi Kemampuan Bahasa Inggris Berstandar Internasional (Test of English for International Communication/TOEIC) dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK
  12. Pembayaran honor Guru berstatus non Aparatur Sipil Negara (ASN). 
 E. Skema Penyaluran Dana BOS tahun 2020
Berikut ini adalah Skema Penyaluran Dana BOS tahun 2020:



F. Kelebihan dan Kelemahan Penyaluran Dana BOS 2020
Terdapat beberapa hal yang menjadi kelebihan dan kelemahan dalam penyaluran dana BOS 2020. Beberapa hal yang menjadi kelebihan dalam penyaluran dana BOS 2020 tersebut adalah sebagai berikut:
  1. Lebih Efektif : Penyaluran dana BOS tahun 2020 lebih efektif karena dapat memangkas birokrasi ditingkat pemerintah daerah 
  2. Lebih efisien: Penyaluran dana BOS tahun 2020 lebih efisien karena penyaluran dana BOS tahun 2020 dilakukan secara serentak di 34 propinsi, meminimalisir keterlambatan penyaluran serta ketepatan pada sasaran.
  3. Mendorong terwujudnya satu data 
Selanjutnya, pada postingan kali ini kami juga menyertakan link dowonload Juknis BOS 2020. Bagi anda yang berminat, silahkan unduh pada link ini (unduh)

Demikianlah informasi mengenai Download Juknis BOS 2020| Paparan Kebijakan BOS tahun 2020 | Paparan Kebijakan BOS tahun 2020, semoga bermanfaat buat anda semua. Adapun slide paparan tersebut dapat anda baca pada slide berikut ini: