Download Juknis Penulisan Ijazah SD SMP SMA SMK tahun 2022

Diposting oleh On 04:26:00 with No comments


Download Juknis Penulisan Ijazah SD SMP SMA SMK tahun 2022_ Sebagai salah satu pertimbangan diterbitkannya Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1 tahun 2022 tentang Spesifikasi Teknis dan Bentuk, serta Tata Cara Pengisian, Penggantian, dan Pemusnaahan Blanko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2021/2022 adalah guna menjamin ketertiban dan keserasian dalam penerbitan ijazah oleh satuan pendidikan bagi peserta didik, sehingga perlu diatur spesifikasi teknis, bentuk, dan tata cara pengisian blanko ijazah.
Selanjutnya, Penentuan spesifikasi, bentuk dan pengisian Blangko Ijazah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, efisien, efektif dan akuntabel. Dalam pendistribusian blanko Ijazah, hal ini dilakukan oleh Direktorat yang selanjutnya diteruskan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk Blangko Ijazah Jenjang SD dan SMP dan Dinas Pendidikan Provinsi untuk Blangko Ijazah SMA, SMK dan SLB.
Terkait dengan kelulusan peserta didik bahwa kelulusan peserta didik dituangkan melalui Ijazah dan surat keterangan lulus yang ditanda tangani oleh Kepala Satuan Pendidikan. Kelulusan tersebut ditetapkan secara nasional, dengan ketentuan sebagai berikut:
  • Kelulusan SD, SDLB, Program Paket A atau sederajat ditetapkan tanggal 15 Juni tahun berkenaan
  • Kelulusan SMP, SMPLB, Program Paket B atau sederajat ditetapkan tanggal 15 Juni tahun berkenaan
  • Kelulusan SMK atau sederajat ditetapkan tanggal 3 Juni tahun berkenaan dan 
  • Kelulusan SMA, SMALB, Program Paket C atau sederajat ditetapkan tanggal 5 Mei tahun berkenaan
Terdapat beberapa hal yang perlu dicermati bagi sekolah yang akan mengisi blangko Ijazah. Hal ini diatur dalam Lampiran II Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1 tahun 2022 tentang Spesifikasi Teknis dan Bentuk, serta Tata Cara Pengisian, Penggantian, dan Pemusnaahan Blanko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2021/2022. Berikut ini adalah tata cara pengisian blangko Ijazah:
Petunjuk Umum Pengisian Blangko Ijazah
  • Ijazah diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
  • Ijazah terdiri dari 2 muka dicetak bolak-balik. Pada halaman depan berisi identitas dan redaksi, sedangkan pada halaman belakang berisi daftar nilai beserta nama mata pelajaran. 
  • Khusus daftar nilai dan nama mata pelajaran pada halaman belakang blangko Ijazah SMK dicetak oleh satuan pendidikan, sedangkan untuk kolom nilai dapat dicetak atau ditulis tangan. 
  • Mata pelajaran pada huruf c sesuai kurikulum 2013, kecuali untuk SPK hanya berisi mata pelajaran wajib. 
  • Ijazah Satuan Pendidikan diisi oleh panitia penulisan Ijazah yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah/Kepala SKB/Ketua PKBM. 
  • Pengisian Ijazah menggunakan tulisan tangan dengan tulisan huruf yang benar, jelas, rapi, bersih, dan mudah dibaca, menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. 
  • Jika terjadi kesalahan dalam pengisian Ijazah tidak boleh dicoret, ditimpa, atau dihapus, melainkan harus diganti dengan Blangko Ijazah yang baru, untuk itu perlu kehati-hatian dalam penulisan. 
  • Ijazah yang mengalami kesalahan pengisian disilang dengan tinta warna hitam pada kedua sudut yang berlawanan pada halaman depan dan belakang.  
  • Satuan pendidikan, dinas pendidikan kabupaten/kota/ provinsi tidak diperkenankan untuk menahan atau tidak memberikan Ijazah kepada pemilik Ijazah yang sah dengan alasan apapun. 
  • Siswa pemilik Ijazah yang sudah pindah domisili, dapat mengambil Ijazah ke satuan pendidikan yang menerbitkan. 
Petunjuk Khusus Pengisian Halaman Depan Blangko Ijazah SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMK, SMALB, SPK, dan Kesetaraan sebagai berikut (contoh dalam gambar 1-15 di sebutkan dalam lampiran II Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1 tahun 2022 tentang Spesifikasi Teknis dan Bentuk, serta Tata Cara Pengisian, Penggantian, dan Pemusnaahan Blanko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2021/2022)
1) Angka 1a. diisi dengan program keahlian untuk blangko Ijazah SMK.
2) Angka 1b. diisi dengan kompetensi keahlian untuk blangko Ijazah SMK.
3) Angka 1 diisi dengan nama satuan pendidikan bersangkutan yang menerbitkan Ijazah sesuai dengan nomenklatur. 
4) Angka 2 diisi dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional yang menerbitkan Ijazah. 
5) Angka 3 diisi dengan nama nomenklatur kabupaten/kota (tanpa mencoret) merujuk kepada Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau. 
Contoh penulisan Kota Bandung. 
6) Angka 4 diisi dengan nama provinsi untuk Ijazah dalam negeri atau nama negara untuk Ijazah luar negeri.
7) Angka 5 diisi dengan nama siswa pemilik Ijazah menggunakan huruf kapital seluruhnya. Nama harus sama dengan yang tercantum pada akta kelahiran/dokumen kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang undangan atau Ijazah yang diperoleh dari Satuan Pendidikan jenjang di bawahnya. 
Contoh : BUDI DARMONO
8) Angka  6 diisi dengan tempat dan tanggal lahir siswa pemilik Ijazah. Tempat dan tanggal lahir harus sama dengan yang tercantum pada akta kelahiran/dokumen kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Ijazah yang diperoleh dari Satuan Pendidikan jenjang di bawahnya. 
Contoh: Kota Serang, 17 Januari 2005 
9) Angka 7 diisi dengan nama ayah, ibu, atau wali siswa pemilik Ijazah. 
10) Angka 8 diisi dengan Nomor Induk Siswa pemilik Ijazah pada satuan pendidikan yang bersangkutan seperti tercantum pada buku induk. 
11) Angka  9 diisi dengan Nomor Induk Siswa Nasional pemilik Ijazah. Nomor Induk Siswa Nasional adalah nomor pengenal identitas siswa yang bersifat unik, standar dan dibuat oleh sistem Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.  
12) Angka 10 khusus untuk Ijazah Sekolah Luar Biasa (SDLB, SMPLB, SMALB) diisi dengan jenis kekhususan peserta didik, yang terdiri dari hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, hambatan berpikir, hambatan fisik, autis, dan disabilitas majemuk. 
13) Angka 11 diisi dengan nama kabupaten/kota tempat penerbitan secara lengkap untuk Ijazah dalam negeri atau nama wilayah kedudukan satuan pendidikan untuk Ijazah luar negeri atau SILN. 
Untuk penulisan “Kabupaten” dapat disingkat menjadi “Kab.”
14) Angka 12 diisi dengan tanggal penerbitan Ijazah oleh satuan pendidikan. Penulisan tanggal yang terdiri 1 digit ditulis tanpa angka “0” di depan. Penulisan bulan ditulis lengkap
dengan huruf, huruf awal ditulis kapital. 
Contoh penulisan tanggal : 1 Juli 2022.
15) Angka 13 diisi dengan nama Kepala Sekolah/Kepala SKB/Ketua PKBM dari satuan pendidikan bersangkutan yang menerbitkan Ijazah dan dibubuhkan tanda tangan. Bagi Kepala Sekolah/Kepala SKB/Ketua PKBM yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) diisi dengan menyertai Nomor Induk Pegawai (NIP), sedangkan Kepala Sekolah/Kepala SKB/Ketua PKBM yang bukan berstatus PNS diisi satu buah strip (-). Pengisian juga memperhatikan
ketentuan bahwa penandatanganan Ijazah tidak perlu mencantumkan tulisan “Plt” atau “Pelaksana Tugas” pada kolom nama atau jabatan. 
16) Angka 14 dibubuhkan stempel satuan pendidikan bersangkutan yang menerbitkan Ijazah sesuai dengan nomenklatur.   
17) Angka 15 ditempelkan pas foto peserta didik yang terbaru ukuran 3 cm x 4 cm hitam putih atau berwarna, dibubuhi cap jari pemilik Ijazah serta stempel menyentuh pas foto
Petunjuk Khusus Pengisian Halaman Belakang Blangko Ijazah SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMK, SMALB, SPK, dan Kesetaraan  sebagai berikut:  (contoh dalam gambar 27-43 di sebutkan dalam lampiran II Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1 tahun 2022 tentang Spesifikasi Teknis dan Bentuk, serta Tata Cara Pengisian, Penggantian, dan Pemusnaahan Blanko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2021/2022)
1) Angka 1 diisi dengan nama pemilik Ijazah dengan menggunakan huruf kapital seluruhnya. Nama harus sama dengan yang tercantum pada akta kelahiran/dokumen kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundangundangan atau Ijazah yang diperoleh dari Satuan Pendidikan jenjang sebelumnya.  
2) Angka 2 diisi dengan tempat dan tanggal lahir pemilik Ijazah. Tempat dan tanggal lahir harus sama dengan yang tercantum pada akta kelahiran/dokumen kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Ijazah yang diperoleh dari Satuan Pendidikan jenjang sebelumnya. 
3) Angka 3 diisi dengan nomor induk siswa pemilik Ijazah pada satuan pendidikan yang bersangkutan seperti tercantum pada buku induk. 
4) Angka 4 diisi dengan nomor induk siswa nasional yang aktif. Nomor Induk Siswa Nasional adalah nomor pengenal identitas siswa yang bersifat unik, standar, dan dibuat oleh sistem Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.  
5) Angka 5a khusus untuk Ijazah Pendidikan Luar Biasa diisi dengan jenis kekhususan peserta didik, yang terdiri dari hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, hambatan berfikir, hambatan fisik, autis, dan disabilitas majemuk. 
6) Angka 5b diisi dengan nama tempat penyelenggaraan ujian pendidikan kesetaraan. Untuk satuan pendidikan terakreditasi diisi dengan nama satuan pendidikan bersangkutan, untuk yang belum terakreditasi diisi nama satuan pendidikan tempat menumpang penyelenggaraan UPK. 
7) Angka 5c diisi dengan nama kompetensi keahlian untuk SMK. 
8) Angka 6 diisi dengan Nilai Ujian Sekolah/Ujian Pendidikan Kesetaraan yang diperoleh sesuai Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2O2l nPeniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah/Ujian Pendidikan Kesetaraan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-l9) dan/atau perubahannya. Nilai Ujian Sekolah/Nilai Ujian Pendidikan Kesetaraan untuk setiap mata pelajaran yang dimaksud pada angka 6 ditulis dalam skala 0-100 dengan pembulatan 2 (dua) angka di belakang koma. 
9) Angka 7 pada Ijazah diisi dengan rata-rata nilai dari kolom di atasnya dalam skala 0-100 dengan pembulatan 2 (dua) angka di belakang koma. 10) Angka 8 diisi dengan nama nomenklatur kabupaten/kota tempat penerbitan secara lengkap untuk Ijazah dalam negeri atau nama wilayah kedudukan satuan pendidikan untuk Ijazah luar negeri atau SILN. 
Contoh penulisan Kota Malang dan Kabupaten Malang. 
11) Angka 9 diisi dengan tanggal penerbitan Ijazah dengan tulisan angka dan bulan ditulis dengan menggunakan huruf kapital di depan (tidak disingkat) sesuai dengan Angka  
12) Angka 10 diisi dengan nama Kepala Sekolah/Kepala SKB/Ketua PKBM dan NIP dari kepala satuan pendidikan bersangkutan yang menerbitkan Ijazah dan dibubuhkan tanda tangan kepala satuan pendidikan bersangkutan. Bagi
yang berstatus non pegawai negeri sipil diisi strip (-). 
13) Angka 11 dibubuhkan stempel satuan pendidikan bersangkutan yang menerbitkan Ijazah sesuai nomenklatur sesuai dengan Angka 14 halaman depan. 
a. Dicetak pada kertas A4 dengan ukuran margin top 0,3” atau 0,76 cm; bottom 0” atau 0 cm; left 0,79” atau 2,01 cm; right 0,79” atau 2,01 cm. 
b. Lakukan uji coba pada fotokopi Blangko Ijazah atau kertas kosong dengan ketebalan/gramatur yang relatif sama. 
c. Pastikan printer/mesin cetak mampu menangani kertas dengan ketebalan/gramatur 155 gram/m
d. Langkah-langkah dalam mencetak halaman belakang Ijazah, sebagai berikut.
1) Pilih jenis kompetensi keahlian.
2) Buka file halaman belakang Ijazah (format *.pdf) dan pastikan ukuran kertas pada file tersebut adalah A4.
3) Pastikan setiap mata pelajaran yang tercantum dalam file sesuai dengan struktur kurikulum kompetensi keahlian dimaksud. 
4) Pastikan setting printer/mesin cetak pada ukuran kertas A4. 
5) Pastikan Blangko Ijazah berada posisi yang sesuai.
6) Pastikan halaman belakang Ijazah yang akan dicetak berada pada sisi yang benar.
7) Sesuaikan kuantitas pencetakan per-batch dengan daya tahan printer/mesin cetak.
8) Daftar kompetensi keahlian SMK dapat dilihat dalam lampiran II Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1 tahun 2022 tentang Spesifikasi Teknis dan Bentuk, serta Tata Cara Pengisian, Penggantian, dan Pemusnaahan Blanko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2021/2022
Selanjutnya,  file Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1 tahun 2022 tentang Spesifikasi Teknis dan Bentuk, serta Tata Cara Pengisian, Penggantian, dan Pemusnaahan Blanko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2021/2022 dapat diunduh pada tautan dibawah ini.
Demikian informasi mengenai Juknis  Penulisan Ijazah SD SMP SMA SMK tahun 2022, semoga informasi tersebut bermanfaat bagi anda semua.

















DOWNLOAD JUKNIS BOS 2022 PAUD SD SMP SMA SMK, PDF

Diposting oleh On 20:31:00 with No comments


Download Juknis BOS 2022 Jenjang PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK, PDF_ Guna meningkatkan mutu pembelajaran serta pemerataan akses layanan pendidikan pada masing-masig satuan pendidikan dari jenjang PAUD, jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah dan jenjang kesetaraan maka sangat perlu pemerintah mengalokasikan serta menyalurkan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan dimasing masing jenjang. Bantuan tersebut diberikan dengan berbagai perssyaratan diantaranya:

1. Persyaratan Satuan Penerima Dana BOP PAUD adalah 1) sekolah memiliki NPSN yang terdata pada dapodik, 2) sekolah telah memutahirkan data dapodik paling lambat tanggal 31 Agustus pada tahun anggaran sebelumnya, 3) sekolah memiliki izin menyelenggarakan pendidikan, 4) memiliki rekening sekolah, 4) bukan merupakan satuan pendidikan kerjasama. 

2. Persyaratan satuan pendidikan penerima dana BOS reguler adalah 1) sekolah memiliki NPSN yang terdata pada dapodik, 2) sekolah telah memutahirkan data dapodik paling lambat tanggal 31 Agustus pada tahun anggaran sebelumnya, 3) sekolah memiliki izin menyelenggarakan pendidikan, 4) memiliki rekening sekolah, 5) bukan merupakan satuan pendidikan kerjasama, 6) bukan merupakan sekolah yang dikelolah oleh kementerian/lembaga lain.

3. Persyaratan satuan pendidikan penerima dana BOP Kesetaraan adalah 1) memiliki NPSN yang terdata pada dapodik, 2) sekolah telah memutahirkan data dapodik paling lambat tanggal 31 Agustus pada tahun anggaran sebelumnya, 3) sekolah memiliki izin menyelenggarakan pendidikan, 4) memiliki rekening sekolah, 5) memiliki peserta didik paling sedikit 10 peserta didik pada setiap jenjang dan 6) bukan merupakan satuan pendidikan kerjasama.

Selanjutnya, berikut ini adalah rincian komponen penggunaan dana BOS menurut Permendikbud Ristek Nomor 2 tahun 2022:

Rincian Komponen Penggunaan Dana BOP PAUD
1. Rincian Komponen Penggunaan Dana BOP PAUD Reguler
a. Penerimaan Peserta Didik baru meliputi pembiayaan untuk:
1) penggandaan formulir pendaftaran;
2) penerimaan Peserta Didik baru dalam jaringan;
3) publikasi atau pengumuman penerimaan Peserta Didik baru;
4) kegiatan pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan untuk anak dan orang tua;
5) pendataan ulang Peserta Didik lama; dan/atau
6) kegiatan lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan penerimaan Peserta Didik baru.
b. Pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca meliputi pembiayaan untuk:
1) penyediaan atau pencetakan buku untuk kebutuhan Peserta Didik termasuk buku digital sebagai berikut:
a) buku teks sesuai kurikulum yang digunakan;
b) buku sesuai usia dan perkembangan anak;
a) buku telah dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian terutama yang tersedia pada laman http://paudpedia.kemdikbud.go.id; dan
b) buku digunakan dalam proses pembelajaran berbasis main;
2) penyediaan atau pencetakan buku pegangan untuk pendidik termasuk buku digital;
3) penyediaan atau pencetakan modul dan perangkat ajar;
4) kegiatan penguatan komunitas pengelola perpustakaan/pojok baca; dan/atau
5) kegiatan lain yang relevan dalam rangka pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca.
c. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain meliputi pembiayaan untuk:
1) penyediaan Alat Permainan Edukatif (APE) dengan prioritas APE dalam ruangan;
2) penyediaan dan/atau perbaikan alat multimedia pembelajaran sesuai analisa kebutuhan meliputi:
a) komputer desktop dan/atau laptop untuk digunakan dalam proses pembelajaran;
b) printer dan/atau scanner;
c) Liquid Crystal Display (LCD) proyektor; dan/atau
d) alat multimedia pembelajaran lainnya dalam rangka menunjang kegiatan belajar melalui bermain bermakna berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
3) pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, seperti pengembangan buku elektronik dan video pembelajaran;
4) penyediaan aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan dalam proses pembelajaran;
5) penyediaan bahan pendukung pembelajaran;
6) pembiayaan dalam rangka mengikuti dan/atau menyelenggarakan festival, gebyar, atau kegiatan sejenis lainnya;
7) pengembangan kegiatan pra literasi;
8) pelaksanaan pendidikan karakter dan penumbuhan budi pekerti, termasuk pencegahan dan penanganan intoleransi dan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
9) pembiayaan diskusi perkembangan anak;
10) pelaksanaan pembelajaran melalui kunjungan rumah Peserta Didik; dan/atau
11) kegiatan lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain.
d. Pelaksanaan evaluasi/asesmen pembelajaran dan bermain meliputi pembiayaan untuk:
1) penyediaan laporan capaian tingkat perkembangan anak; dan/atau
2) kegiatan lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan evaluasi/asesmen pembelajaran dan bermain.
e. Pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidikan meliputi pembiayaan untuk:
1) kegiatan pertemuan kelas orang tua/wali pada Satuan PAUD;
2) pengelolaan dan operasional rutin satuan pendidikan, misalnya untuk pembelian ATK, alat-alat kebersihan, dan lainnya; dan/atau
3) kegiatan lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidikan.
f. Pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan meliputi pembiayaan untuk:
1) pengembangan/peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
2) pengembangan inovasi terkait konten pembelajaran dan metode pembelajaran; dan/atau
3) kegiatan lain yang relevan dalam rangka pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan.
g. Pembiayaan langganan daya dan jasa meliputi pembiayaan untuk:
1) sewa atau pembelian genset atau panel surya, termasuk peralatan pendukungnya sesuai dengan kebutuhan, termasuk biaya perawatan dan/atau perbaikan bagi satuan pendidikan yang belum ada jaringan listrik atau kondisi listrik tidak stabil;
2) pembayaran daya dan/atau jasa yang mendukung operasional satuan pendidikan yang meliputi: pemasangan baru, penambahan kapasitas, dan/atau pembayaran langganan rutin daya dan jasa (listrik, telepon, air, dan internet); dan/atau
3) pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pemenuhan kebutuhan daya dan/atau jasa Satuan Pendidikan.
h. Pemeliharaan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan meliputi pembiayaan untuk:
1) perbaikan kerusakan komponen non struktural bangunan satuan pendidikan seperti:
a) penutup atap;
b) penutup plafon;
c) kelistrikan;
d) pintu, jendela dan aksesoris lainnya;
e) pengecatan; dan/atau f) penutup lantai;
2) perbaikan meubelair, dan/atau pembelian meja dan/atau kursi Peserta Didik atau pendidik jika meja dan/atau kursi yang ada sudah tidak berfungsi dan/atau jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan;
3) perbaikan toilet, tempat cuci tangan, saluran air kotor dan sanitasi lainnya;
4) penyediaan sumber air bersih termasuk pompa dan instalasinya bagi yang belum memiliki air bersih;
5) pemeliharaan dan/atau perbaikan komputer, printer, laptop, proyektor, dan/atau pendingin ruangan;
6) pemeliharaan dan/atau perbaikan APE, terutama APE luar ruangan;
7) pemeliharaan taman dan fasilitas lainnya;
8) penyediaan dan/atau perawatan fasilitas/ aksesibilitas bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus; dan/atau
9) kegiatan lain yang relevan dalam rangka Pemeliharaan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan.
i. Penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi, dan kebersihan meliputi pembiayaan untuk:
1) penyediaan alat-alat deteksi dini tumbuh kembang;
2) penyediaan obat-obatan dan peralatan kesehatan lainnya;
3) pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (disinfectant), masker atau penunjang kebersihan lainnya;
4) penyediaan makanan tambahan; dan/atau
5) kegiatan lain yang relevan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi, dan kebersihan.
2. Rincian Komponen Penggunaan BOP PAUD Kinerja
a. Pengembangan sumber daya manusia meliputi pembiayaan untuk:
1) identifikasi, pemetaan potensi dan kebutuhan pelatihan;
2) penguatan pelatihan griyaan (in house training) di Satuan PAUD;
3) penguatan komunitas belajar bagi kepala Satuan PAUD dan pendidik;
4) pelatihan mandiri dengan komunitas praktis;
5) pelaksanaan diskusi terpumpun bersama dengan guru SD kelas awal; dan/ atau
6) peningkatan kapasitas literasi digital.
7) kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia.
b. Pembelajaran dengan paradigma baru meliputi pembiayaan untuk:
1) penyediaan atau pencetakan panduan dan buku untuk kebutuhan pendidik dan Peserta Didik terkait pembelajaran dengan paradigma baru yang ditetapkan oleh Kementerian;
2) pelaksanaan pembelajaran paradigma baru termasuk pembelajaran berbasis proyek; dan/atau
3) kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru.
c. Digitalisasi sekolah meliputi pembiayaan untuk:
1) penguatan infrastruktur listrik;
2) penguatan infrastruktur internet;
3) lokakarya implementasi digitalisasi sekolah; dan/ atau
4) kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan digitalisasi sekolah.
d. Perencanaan berbasis data meliputi pembiayaan untuk:
1) kegiatan perumusan visi misi satuan pendidikan terkait program dan kebijakan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak;
2) perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Program Sekolah Penggerak di Satuan Pendidikan;
3) penguatan kapasitas tata kelola satuan pendidikan; dan/atau
4) kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan perencanaan berbasis data.
B. Rincian Komponen Penggunaan Dana BOS
1. Rincian Komponen Penggunaan Dana BOS Reguler
a. Penerimaan Peserta Didik baru meliputi pembiayaan untuk:
1) penggandaan formulir dan publikasi atau pengumuman penerimaan Peserta Didik baru, dan biaya layanan penerimaan Peserta Didik baru dalam jaringan;
2) biaya kegiatan pengenalan lingkungan sekolah;
3) penentuan peminatan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan tes bakat skolastik atau tes potensi akademik bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
4) pendataan ulang bagi Peserta Didik lama; dan/atau
5) kegiatan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan Peserta Didik baru yang relevan.
b. Pengembangan perpustakaan digunakan meliputi pembiayaan untuk:
1) penyediaan buku teks utama termasuk buku digital dengan ketentuan:
a) buku yang dibeli merupakan buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian;
b) memenuhi rasio 1 (satu) buku untuk setiap Peserta Didik pada setiap tema/mata pelajaran;
c) memenuhi kebutuhan buku untuk guru pada setiap tema/mata pelajaran yang diajarkan; dan
d) buku yang dibeli oleh sekolah harus dijadikan pegangan dalam proses pembelajaran di sekolah.
2) penyediaan buku teks pendamping termasuk buku digital yang telah dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian;
3) penyediaan buku non teks termasuk buku digital dengan ketentuan:
a) sekolah dapat membeli atau menyediakan buku untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah, diutamakan untuk menunjang penguatan pendidikan karakter dan pengembangan literasi sekolah; dan
b) buku yang dibeli sekolah adalah buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian atau Pemerintah Daerah;
4) penyediaan atau pencetakan modul dan perangkat ajar; dan/atau
5) pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pengembangan perpustakaan.
c. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler meliputi pembiayaan untuk:
1) kegiatan pembelajaran meliputi:
a) penyediaan alat pendidikan dan/atau bahan pendukung pembelajaran;
b) pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, dan persiapan ujian;
c) biaya untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
d) penyediaan aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan dalam proses pembelajaran;
e) pengembangan kegiatan literasi;
f) pelaksanaan pendidikan karakter dan penumbuhan budi pekerti, termasuk pencegahan dan penanganan intoleransi dan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
g) pengembangan pembelajaran berbasis proyek; dan/atau
h) kegiatan pembelajaran lain yang relevan dalam rangka menunjang proses pembelajaran.
2) kegiatan ekstrakurikuler pembelajaran meliputi:
a) penyelenggaraan ekstrakurikuler yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, termasuk pembiayaan lomba di sekolah;
b) pembiayaan dalam rangka mengikuti kegiatan/lomba di dalam negeri; dan/atau
c) pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang operasional kegiatan ekstrakurikuler.
d. Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran meliputi pembiayaan untuk:
1) penyelenggaraan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, asesmen nasional, survei karakter, asesmen sekolah, asesmen berbasis komputer dan/atau asesmen lainnya termasuk penyediaan laporan hasil ulangan/ujian/asesmen; dan/atau
2) pembiayaan lain yang relevan untuk kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran di sekolah.
e. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah meliputi pembiayaan untuk:
1) pengelolaan dan operasional rutin sekolah baik dalam rangka pembelajaran tatap muka dan/atau pembelajaran jarak jauh;
2) pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (disinfectant), masker atau penunjang kebersihan lainnya; dan/atau
3) pembiayaan lainnya yang relevan dalam rangka pemenuhan administrasi kegiatan sekolah.
f. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan meliputi pembiayaan untuk:
1) pengembangan/peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; dan/atau
2) pengembangan inovasi terkait konten pembelajaran dan metode pembelajaran;
3) pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan.
g. Pembiayaan langganan daya dan jasa meliputi pembiayaan untuk:
1) menyewa atau membeli genset atau panel surya, termasuk peralatan pendukungnya sesuai dengan kebutuhan, biaya perawatan dan/atau perbaikan bagi sekolah yang belum ada jaringan listrik atau kondisi listrik tidak stabil;
2) pembiayaan langganan daya dan jasa dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau Peserta Didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran jarak jauh; dan/atau
3) pembiayaan dalam rangka pembayaran daya dan/atau jasa yang mendukung operasional sekolah meliputi, pemasangan baru, penambahan kapasitas, pembayaran langganan rutin listrik, air, telepon, internet, atau pembiayaan langganan daya dan jasa lain yang relevan.
h. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah yang meliputi pembiayaan untuk:
1) perbaikan kerusakan ringan komponen non struktural bangunan sekolah seperti:
a) penutup atap;
b) penutup plafond;
c) kelistrikan;
d) pintu, jendela dan aksesoris lainnya;
e) pengecatan; dan/atau f) penutup lantai;
2) perbaikan meubelair, dan/atau pembelian meja dan/atau kursi Peserta Didik atau guru jika meja dan atau kursi yang ada sudah tidak berfungsi dan/atau jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan;
3) perbaikan toilet sekolah, tempat cuci tangan, saluran air kotor dan sanitasi lainnya;
4) penyediaan sumber air bersih termasuk pompa dan instalasinya bagi sekolah yang belum memiliki air bersih;
5) pemeliharaan dan/atau perbaikan komputer, printer, laptop, proyektor, dan/atau pendingin ruangan;
6) pemeliharaan dan/atau perbaikan peralatan praktikum;
7) pemeliharaan taman dan fasilitas sekolah lainnya;
8) penyediaan dan perawatan fasilitas/aksesibilitas bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus; dan/atau
9) pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah.
i. Penyediaan alat multi media pembelajaran meliputi pembiayaan untuk pembelian dan/atau perbaikan:
1) komputer desktop/work station berupa Personal Computer (PC)/All in One Computer untuk digunakan dalam proses pembelajaran;
2) printer atau printer plus scanner;
3) laptop;
4) Liquid Crystal Display (LCD) proyektor; dan/atau
5) alat multi media pembelajaran lainnya dalam rangka menunjang pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
j. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian SMK dan SMALB meliputi pembiayaan untuk:
1) penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kejuruan Peserta Didik SMK atau SMALB;
2) penyelenggaraan kegiatan sertifikasi kompetensi Peserta Didik SMK atau SMALB;
3) penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi kemampuan bahasa asing yang berstandar internasional yang diperuntukkan bagi kelas akhir SMK atau SMALB. Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi kemampuan bahasa asing yang berstandar internasional hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk secara resmi;
4) penyelenggaraan praktik kerja industri atau lapangan bagi Peserta Didik SMK atau SMALB, termasuk perjalanan dinas pembimbing mencari tempat praktek, bimbingan, atau pemantauan Peserta Didik praktek;
5) kegiatan pemagangan guru dan/atau Peserta Didik di industri untuk masing-masing kompetensi keahlian yang dilaksanakan dalam bentuk:
a) pelatihan kerja di industri;
b) magang di industri untuk menghasilkan uji mutu produk atau jasa dalam merealisasi kesepakatan teaching factory;
c) magang di industri untuk menghasilkan bahan bakuteaching factory;
d) mengikuti magang di industri dengan tujuan untuk kerjasama dalam rangka memperoleh lisensi;
e) mengikuti pelatihan mendapatkan sertifikasi dari industri atau lembaga sertifikasi; dan/atau
f) mengikuti magang kerja untuk menjalin kerja sama dengan industri;
6) penyelenggaraan SMK atau SMALB sebagai lembaga sertifikasi profesi pihak pertama termasuk pendirian dan pengembangan ruang lingkup skema sertifikasi;
7) pengembangan kerja sama industri dalam rangka peningkatan kompetensi keahlian di SMK atau SMALB; dan/atau
8) biaya lain yang relevan dalam peningkatan kompetensi keahlian.
k. Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan SMK dan SMALB meliputi pembiayaan untuk:
1) penyelenggaraan bursa kerja khusus SMK atau SMALB termasuk perjalanan dinas pengelola bursa kerja khusus SMK atau SMALB untuk pengembangan kerjasama, verifikasi, pendampingan ke industri, dan/atau evaluasi;
2) pemantauan kebekerjaan lulusan (tracer study) SMK atau SMALB termasuk perjalanan dinas; dan/atau
3) pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang penyelenggaraan kegiatan yang dapat mendukung keterserapan lulusan.
2. Rincian Komponen Penggunaan Dana BOS Kinerja
a. Rincian Komponen Penggunaan Dana BOS Kinerja Sekolah Penggerak
1) Pengembangan sumber daya manusia meliputi pembiayaan untuk:
a) identifikasi, pemetaan potensi dan kebutuhan pelatihan;
b) penguatan pelatihan griyaan (in house training) di Satuan Pendidikan;
c) penguatan komunitas belajar di Satuan Pendidikan;
d) pelatihan mandiri dengan komunitas praktis;
e) peningkatan kapasitas literasi digital; dan/atau
f) kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia.
2) Pembelajaran dengan paradigma baru meliputi pembiayaan untuk:
a) penyediaan atau pencetakan panduan dan buku untuk kebutuhan pendidik dan Peserta Didik terkait pembelajaran dengan paradigma baru yang ditetapkan oleh Kementerian;
b) pelaksanaan pembelajaran paradigma baru termasuk pembelajaran berbasis proyek; dan/atau
c) kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru.
3) digitalisasi sekolah meliputi pembiayaan untuk:
a) penguatan infrastruktur listrik;
b) penguatan infrastruktur internet;
c) lokakarya implementasi digitalisasi sekolah; dan/atau d) kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan digitalisasi sekolah.
4) perencanaan berbasis data meliputi pembiayaan untuk:
a) program dan kebijakan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak;
b) perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Program Sekolah Penggerak di Satuan Pendidikan;
c) penguatan kapasitas tata kelola satuan pendidikan; dan/atau
d) kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan perencanaan berbasis data.
b. Rincian Komponen Penggunaan Dana BOS Kinerja Sekolah Berprestasi
1) Asesmen talenta dan kebugaran meliputi pembiayaan untuk:
a) asesmen bakat dan minat;
b) asesmen kebugaran; dan/atau
c) kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan asesmen talenta dan kebugaran Peserta Didik.
2) Pelatihan dan pengembangan prestasi meliputi pembiayaan untuk:
a) penguatan pelatihan griyaan (in house training) ketalentaan di satuan pendidikan;
b) pelatihan berbasis proyek;
c) penguatan pelatihan bagi pembina talenta;
d) penyelenggaraan penguatan kapasitas ketalentaan berkelanjutan;
e) peningkatan kapasitas bagi Peserta Didik berprestasi untuk melanjutkan pendidikan;
f) penyediaan sarana penunjang ketalentaan; dan/atau
g) kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan pelatihan dan pengembangan prestasi.
3) Pengelolaan data dan informasi talenta meliputi pembiayaan untuk:
a) penginputan data ketalentaan;
b) pemrosesan data ketalentaan;
c) analisis data ketalentaan; dan/atau
d) kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data dan informasi talenta.
4) Kegiatan aktualisasi prestasi meliputi pembiayaan Peserta Didik, pembina, dan pendamping untuk mengikuti ajang talenta dan/atau pembiayaan lainnya yang relevan selama pelaksanaan kegiatan aktualisasi prestasi.
C. Rincian Komponen Penggunaan Dana BOP Kesetaraan
1. Penerimaan Peserta Didik baru meliputi pembiayaan untuk:
a) penggandaan formulir;
b) publikasi atau pengumuman penerimaan Peserta Didik baru; dan/atau
c) kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan penerimaan Peserta Didik baru.
2. Pengembangan perpustakaan meliputi pembiayaan untuk kegiatan yang relevan seperti penyusunan modul pengayaan dan/atau pengadaan buku pengayaan.
3. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler meliputi pembiayaan untuk:
a) penyusunan Analisis Konteks Pendidikan Kesetaraan;
b) pengembangan silabus dan penyusunan rencana program pembelajaran;
c) kegiatan pembelajaran luar kelas;
d) penguatan saka widya budaya bakti; dan/atau
e) kegiatan lain yang relevan dalam pelaksanaan pembelajaran dan ektrakurikuler.
4. Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran meliputi pembiayaan untuk:
a) penyelenggaraan ujian modul;
b) penyelenggaraan asesmen nasional;
c) penyelenggaraan ujian pendidikan kesetaraan; dan/atau
d) kegiatan lain yang relevan dalam pelaksanaan asesmen dan evaluasi pembelajaran di Satuan Pendidikan.
5. Pelaksanaan administrasi kegiatan Satuan Pendidikan meliputi pembiayaan untuk:
a) pendataan Peserta Didik program pendidikan kesetaraan;
b) pembelian alat tulis kantor dan bahan habis pakai lainnya; dan
c) kegiatan pelaksanaan administrasi kegiatan Satuan Pendidikan lainnya.
6. Pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan meliputi pembiayaan untuk kegiatan yang relevan seperti:
a) pembiayaan dalam rangka mengikuti atau menyelenggarakan kegiatan dalam rangka pengembangan/peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
b) pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan.
7. Pembiayaan langganan daya dan jasa meliputi pembiayaan untuk kegiatan yang relevan seperti:
a) pembiayaan listrik, internet, dan air;
b) penyediaan obat-obatan, peralatan kebersihan atau peralatan kesehatan lainnya dalam rangka menjaga kesehatan Peserta Didik dan pendidik baik dalam upaya mencegah atau menanggulangi; dan/atau
c) pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pemenuhan kebutuhan daya dan/atau jasa Satuan Pendidikan.
8. Pemeliharaan sarana dan prasarana meliputi pembiayaan untuk:
a) pemeliharaan alat pembelajaran;
b) pemeliharaan alat peraga pendidikan; dan/atau
c) pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan.
9. Penyediaan alat multimedia pembelajaran meliputi pembiayaan untuk:
a) pencetakan atau pengadaan modul;
b) penyusunan modul interaktif dan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
c) pengadaan alat keterampilan, bahan praktik keterampilan;
d) komputer desktop dan/atau laptop untuk digunakan dalam proses pembelajaran;
e) printer dan/atau scanner;
f) Liquid Crystal Display (LCD) proyektor; dan/atau
g) alat multi media pembelajaran lainnya yang relevan dalam rangka menunjang pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
Selanjutnya, untuk informasi lengkap mengenai petunjuk teknis (Juknis) BOS 20222 jenjang PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK dapat anda unduh pada tautan berikut ini

Lampiran 1 tentang Rincian Komponen Penggunaan Dana BOS dapat anda unduh pada tautan berikut ini

Lampiran 2 tentang teknis pengelolaan dana BOS dapat anda unduh pada tautan berikut ini

PEREMENDIKBUD-RISTEK RI NOMOR 17 TAHHUN 2021 TENTANG ASESMEN NASIONAL

Diposting oleh On 04:24:00 with 1 comment


Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia ( Permendikbud-Ristek RI) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional_  Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 di terbitkan atas dasar pertimbangan bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu dilakukan pemetaan dan perbaikan berkelanjutan atas mutu sistem pendidikan sehingga dapat mendorong pembelajaran yang menumbuhkan daya nalar dan karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, Permendikbud-Ristek ini juga diterbitkan atas dasar bahwa untuk memetakan mutu pendidikan secara berkala dan mendorong perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan perlu dilaksanakan asesmen nasional. 

 Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 pasal 1 menjelaskan bahwa 

  1. Asesmen Nasional yang selanjutnya disingkat AN adalah salah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan oleh Kementerian pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.  
  2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
  3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 
  4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 

Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 pasal 2 menjelaskan tentang tujuan AN. Adapun AN bertujuan untuk mengukur: 

  • a. hasil belajar kognitif
  • b. hasil belajar nonkognitif
  • c. kualitas lingkungan belajar pada satuan pendidikan

Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 pasal 3 menyebutkan bahwa:

(1) Hasil belajar kognitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mencakup literasi membaca dan numerasi.
(2) Hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur melalui asesmen kompetensi minimum.
(3) Hasil belajar nonkognitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mencakup sikap yang melandasi karakterkarakter dalam profil pelajar Pancasila.
(4) Hasil belajar nonkognitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur melalui survei karakter.
(5) Kualitas lingkungan belajar pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mencakup:
a. iklim keamanan;
b. iklim inklusifitas dan kebinekaan
c. proses pembelajaran di satuan pendidikan.
(6) Kualitas lingkungan belajar pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diukur melalui survei lingkungan belajar.
(7) Profil pelajar Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  • a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia;
  • b. bernalar kritis
  • c. mandiri
  • d. kreatif
  • e. bergotong royong
  • f. berkebinekaan global

 Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 pasal 4 menyebutkan bahwa 

(1) AN dilaksanakan pada:

a. satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal
b. program pendidikan kesetaraan jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur nonformal.

(2) AN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3) Jangka waktu pelaksanaan AN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 Pasal 5 menyebutkan bahwa:

(1) Persiapan AN meliputi:
  • a. Penentuan waktu pelaksanaan
  • b. Pendataan peserta AN oleh Kementerian dan Pemerintah Daerah berdasarkan jumlah  yang ditetapkan oleh Menteri
  • c. Penentuan tempat pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah
  • d. Ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia di satuan pendidikan yang menjadi tempat pelaksanaan AN.

(2) Waktu pelaksanaan AN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri.
(3) Pendataan peserta AN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  • a. perwakilan peserta didik pada kelas 5 (lima), kelas 8 (delapan), dan kelas 11 (sebelas);
  • b. pendidik pada setiap satuan pendidikan; dan
  • c. kepala satuan pendidikan.
(4) Tempat pelaksanaan AN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tempat yang memiliki akses jaringan internet yang memadai.
(5) Ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menjadi tanggung jawab:
  • a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama
  • b. Pemerintah Daerah
  • c. masyarakat penyelenggara pendidikan
  • d. Kementerian.
(6) Tanggung jawab ketersediaan sumber daya AN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya.

Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 Pasal 6 menyatakan bahwa

(1) Peserta AN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berasal dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, Pemerintah Daerah, atau masyarakat.
(2) Perwakilan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a terdaftar dalam pangkalan data pendidikan yang dikelola oleh Kementerian atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
(3) Perwakilan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kementerian.
(4) Pendidik dan kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dan huruf c terdaftar dalam pangkalan data pendidikan yang dikelola oleh Kementerian atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 Pasal 7 menyatakan bahwa

(1) Persiapan ketersediaan sumber daya pelaksanaan AN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dapat dilakukan dengan berbagi sumber daya pada satuan pendidikan di setiap wilayah.
(2) Dalam berbagi sumber daya pada satuan pendidikan di setiap wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, Pemerintah Daerah, atau masyarakat penyelenggara pendidikan sesuai kewenangannya saling berkoordinasi.
(3) Kementerian dapat memfasilitasi pemenuhan sumber daya satuan pendidikan.
Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 Pasal 8
(1) Pelaksanaan AN bagi Peserta Didik melalui:
a. asesmen kompetensi minimum;
b. survei karakter; dan
c. survei lingkungan belajar.
(2) Pelaksanaan AN bagi Pendidik dan kepala satuan pendidikan melalui survei lingkungan belajar.
Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 Pasal 9 menyatakan bahwa
(1) Asesmen kompetensi minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan numerasi yang harus dimiliki oleh peserta didik.
(2) Survei karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan pengukuran karakter yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila; dan
(3) Survei lingkungan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dan ayat (2) merupakan pengukuran aspek-aspek lingkungan satuan pendidikan yang berdampak pada proses dan hasil belajar peserta didik.
Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 Pasal 10 menyatakan bahwa

(1) Pelaksanaan AN bagi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipandu dan diawasi oleh pendidik yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Pelaksanaan AN bagi pendidik dan kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan secara mandiri.
(3) AN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui sistem aplikasi yang dikembangkan Kementerian.

Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 Pasal 11 menyatakan bahwa:

(1) Hasil AN terinput secara sistem dalam basis data Kementerian.
(2) Kementerian melakukan analisis hasil AN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Hasil analisis AN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bagian evaluasi sistem pendidikan oleh Menteri.
(4) Hasil analisis oleh Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, Pemerintah Daerah, atau masyarakat penyelenggara pendidikan sesuai kewenangannya untuk:
a. meningkatkan kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan
b. melakukan evaluasi kinerja satuan pendidikan di wilayahnya.
Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 Pasal 12 menyatakan bahwa
Petunjuk teknis mengenai persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil AN ditetapkan oleh kepala badan yang membidangi asesmen dan pembelajaran.
Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 Pasal 13 menyatakan bahwa 
Pendanaan pelaksanaan AN bersumber dari:
a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara
b. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 Pasal 14 menyatakan bahwa:
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai ujian nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1590), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Demikianlah informasi mengenai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia ( Permendikbud-Ristek RI) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional. Selengkapnya, anda dapat membaca informasi tersebut melalui tautan link berikut ini (unduh file)










MEKANISME PENDAATAN PESERTA AN (ASESMEN NASIONAL) TAHUN 2021

Diposting oleh On 19:08:00 with No comments

Mekanisme Pendataan Peserta AN (Asesmen Nasional) tahun 2021_ Pendataan peserta Asesmen NAsional (AN) merupakan proses pengolahan data calon peserta AN hingga waktu yang ditetapkan. Proses pendataan peserta AN dilakukan oleh satuan pendidikan yang berupa data satuan pendidikan, biodata, serta data sosial ekonomi calon peserta AN

Biodata peserta AN yang perlu menjadi perhatian kevalidannya bagi satuan pendidikan antara lain:

  • Data Nama Siswa
  • Data tempat dan tanggal lahir
  • Data orang tua
  • Data Jenis kelamin (L/P) 
  • Data Agama
  • Data Alamat 
  • Data NIPD/NIS (Nomor Peserta Didik)
  • NISN
  • Kelas paralel/Rombel
  • Prodi (IPA/IPS/Bahasa/Islam/Kristen/Katolik/Hindu)
  • Kompetensi Keahlian (SMK)
  • Nomor peserta UN jenjang sebelumnya
  • Kurikulum
  • NPSN
  • Jenis ketunaan (siswa inklusi)
Terkait data ekonomi dan sosial peserta didik yang dijaring berasal dari dapodik serta data emis sesuai keterisian yang diinputkan oleh operator satuan pendidikan diantaranya:

  • Jenis tinggal 
  • alat transportasi
  • jarak rumah kesekolah
  • waktu tempuh kesekolah 
  • anak keberapa 
  • jumlah saudara kandung 
  • layak PIP 
  • hobby
  • cita-cita
  • jenjang pendidikan ayah 
  • pekerjaaan ayah 
  • penghasilan ayah 
  • jenjang pendidikan ibu 
  • alasan layak PIP
  • pekerjaan ibu
  • penghasilan ibu 
  • jenjang pendidikan wali
  • pekerjaan wali 
  • penghasilan wali
  • pernah paud/TK
Selanjutnya, mekanisme sampling peserta AN adalah sebagai berikut:

  1. Jumlah peserta pada jenjang SMP sederajat, SMA sederajat, dan SMK sejumlah 45 peserta utama dan 5 peserta cadangan dan untuk jenjang SD sederajat sejumlah 30 peserta utama dan 5 peserta cadangan.
  2. Bila peserta didik kurang dari atau sama dengan jumlah yang ditentukan (45/30) maka seluruh PD yang didaftarkan akan diikutkan tanpa ada peserta didik cadangan.
  3. Metode sampling dilakukan secara acak oleh sistem pada laman pendataan-AN dengan proporsi jumlah PD per program studi (SMA sederajat), bidang keahlian (SMK) dan kelas rombel (SMP dan SD sederajat).
  4. Proses sampling peserta utama dan cadangan dilakukan bersamaan secara otomatis di laman pendataan AN.
  5. Sampling dilakukan oleh pengelola data kabupaten/kota atau provinsi
Pengelola data Provinsi dan Kota/Kabupaten melakukan kontrol data pada menu progres data untuk melihat sudah sejauh mana proses impor data,  sampling peserta, cetak DNS, generate nomor peserta, dan  cetak DNT pada satuan pendidikan.
Jika terdapat perubahan data (impor data dan sampling peserta) yang tanggal perubahannya lebih baru dari tanggal proses data terakhir,  maka akan terlihat dalam tabel progres data tersebut. Kemudian melakukan proses selanjutnya.
Berikut ini adalah alur progres data peserta asesmen nasional

Adapun jadwal pendataan SMP Sederajat, SMA sederajat dan SMK dapat dilihat pada infografik berikut:


selanjutnya, informasi mekanisme pendataan peserta AN tahun 2021 dapat anda unduh pada tautan berikut ini (unduh)
DOWNLOAD JUKNIS PPDB KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021

Diposting oleh On 06:42:00 with No comments

Download Juknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kabupaten Lombok Timur tahun 2021_ Juknis atau Petunjuk Teknis PPDB Kabupaten Lombok Timur tertuang dalam Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2021/2022. Sebagai salah satu pertimbangan dikeluarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2021 bahwa penerimaan peserta didik baru harus dilaksanakan dengan cara tepat guna mendapatkan hasil yang optimal dan perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan layanan pendidikan dimasyarakat serta penyesuaian tata cara penerimaan peserta didik baru terhadap situasi darurat Corona Virus Disease 2019. 

Penerimaan Peserta Didik Baru menurut Perbup Lombok Timur harus dilaksanakan secara non-diskriminatif, obyektif, transparan, akuntabel serta berkeadilan. 

Peraturan ini bertujuan untuk : (a) Mendorong peningkatan akses layanan pendidikan, dan (b) digunakan sebagai pedoman bagi:

  1. Kepala dinas untuk membuat kebijakan dalam pelaksanaan PPDB
  2. Kepala sekolah dalam melakasanakan PPDB
 Adapun persyaratan calon peserta didik berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:

a. paling rendah 4 tahun dan paling tinggi 5 tahun untuk kelompok A
b. paling rendah 5 tahun dan paling tinggi 6 tahun untuk kelompok B
c. calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada huruf a, disarankan untuk mendaftar dengan memperhatikan jarak dari tempat tinggal ke satuan pendidikan yang terdekat
d. calon peserta didik baru harus mendaftar dengan melampirkan: foto copy akte kelahiran atau surat kenal lahir, foto copy kartu tanad penduduk orang tua, dan foto copy kartu keluarga atau surat keterangan domisili

Calon peserta didik baru SD harus memenuhi persyaratan usia:

a. usia paling rendah 7 tahun dan paling tinggi 12 tahun
b. paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 juli tahun berjalan dapat diterima, apabila jumlah peserta didik yang akan diterima belum memnuhi kuota yang telah ditetapkan
c. paling rendah 5 tahun 6 bulan dapat diterima bila dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional dan bila psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi tertulis dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah
d. sekolah wajib menerima perserta didik yang berusia 7 tahun sampai dengan 12 tahun
e. calon peserta diidik baru sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d disarankan untuk mendaftar dengan memperhatikan jarak dari tempat tinggal kesekolah terdekat
f. calon peserta didik baru harus mendaftar dengan melampirkan:

  1. foto copy akte kelahiran 
  2. foto copy kartu tandan penduduk orang tua
  3. foto copy kartu keluarga atau surat keterangan domisili (diterbitkan minimal 1 tahun sebelum pelaksanaan PPDB)
  4. surat pernyataan tanggung jawab mutlak orang tua
  5. foto copy KIS, KIP, KKS dan atau PKH (bagi yang memilikinya)
Calon peserta didik kelas 7 SMP harus memenuhi persyaratan usia:
a. berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 juli tahun berjalan
b. calon peserta didik baru telah lulus SD/MI /sederajat yang dibuktikan dengan kepemilikan Ijazah/STTB dan sertifikat hasil US
c. calon peserta didik baru telah lulus program paket A/Ula yang dibuktikan dengan kepemilikan ijazah dan STL program paket A/Ula setara SD
d. calon peserta didik baru mendaftar dengan memperhatikan jarak dari tempat tinggal kesekolah yang terdekat
e. calon peserta didik baru harus mendaftar dengan melampirkan:
  1. foto copy akte kelahiran
  2. foto copy kartu tanda penduduk orang tua
  3. foto copy kartu keluarga atau surat keterangan domisili (diterbitkan minimal 1 tahun sebelum pelaksanaan PPDB)
  4. surat keterangan lulus yang diterbitkan sekolah/ madrasah asal
  5. foto copy sertifikat hasil US
  6. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orang tua

Selanjutnya, informasi terkait Juknis PPDB Kabupaten Lombok Timur tahun 2021 dapat anda unduh pada tautan berikut ini (unduh file) (unduh file Lampiran 1 dan lampiran 2)

Demikianlah informasi terkait Download Jukis PPDB Kabupaten Lombok Timur tahun 2021, semoga informasi ini bermanfaat buat anda semua

[UPDATE] DOWNLOAD JUKNIS PENULISAN IJAZAH TENTANG SD SMP SMA SMK TAHUN 2021

Diposting oleh On 21:04:00 with No comments



Download Juknis (Petunjuk Teknis) Penulisan Ijazah Jenjang SD SMP SMA SMK tahun 2021_ Regulasi terkait Petunjuk Teknis (Juknis) penulisan ijazah pada Jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK tahun ajaran 2020/2021 diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal (Persekjen) Kemdikbud yang bernomor 23 tahun 2020. Peraturan tersebut mengatur tentang spesifikasi teknis, bentuk, dan tata cara pengisian blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah ditahun pelajaran 2020/2021.

Sesuai dengan Persekjen Kemdikbud Nomor 23 Tahun 2020 menyebutkan bahwa blangko Ijazah merupakan format resmi yang dicetak oleh pemerintah yang akan digunakan sebagai ijazah. Sehingga bagi satuan pendidikan diharapkan dapat membaca juknis terlebih dahulu sebelum menuliskan data ijazah siswa pada blangko Ijazah. Informasi yang disajikan dalam Persekjen ini adalah informasi mengenai pedoman untuk menentukan spesifikasi dan bentuk Blangko Ijazah, melakukan pengadaan dan pendistribusian Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah serta pengisian Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. 

Adapun Juknis Penulisan ijazah jenjang SD, SMP, SMA dan SMK tahun 2021 ini dapat anda baca dan unduh pada tautan berikut ini

 

Beberapa hal terkait Juknis Penulisan Ijazah Jenjang SD, SMP, SMA dan SMK tahun Ajaran 2020/2021: 

Pada Juknis Penulisan Ijazah tahun ajaran 2020/2021 mengatur tanggal kelulusan pada masing-masing jenjang seperti SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMK, SMALB, Porgram Paket A, Program Paket B, Program Paket C atau sederajat. Adapun tanggal kelulusan diatur pada pasal 7 Persekjen Kemdikbud No. 23 Tahun 2020. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa tanggal Kelulusan SD, SDLB, Program Paket A atau sederajat ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2021. Tanggal kelulusan SMP, SMPLB, Program Paket B atau sederajat ditetapkan tanggal 4 Juni 2021. Tanggal kelulusan SMA, SMALB, Program Paket C atau sederajat ditetapkan tanggal 3 Mei 2021 dan kelulusan SMK atau sederajat ditetapkan tanggal 3 Juni 2021. 

Persekjen Kemdikbud No. 23 Tahun 2020 Juga mengatur tentang bagaimana spesifikasi teknis dan bentuk blangko ijazah yang nantinya digunakan pada satuan pendidikan. Dilampiran satu Persekjen Kemdikbud No. 23 Tahun 2020 menjelaskan tentang spesifikasi kertas yang digunakan untuk blangko ijazah. Adapun kertas yang digunakan adalah kertas berasal dari jenis berpengaman khusus (security paper) dengan ukuran 21cm x 29,7cm, berat 150 gr/m2 dengan toleransi kurang lebih 4 gr/m2. Adapun spesifikasi kertas yang lain dapat dilihat pada gambar berikut ini:


Ketentuan petunjuk umum terkait Pengisian Blangko Ijazah SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, dan SMALB juga disebutkan dalam lampiran II Persekjen Kemdikbud Nomor 23 tahun 2020. Pada Juknis ini disebutkan bahwa:

  • Ijazah SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, dan SMALB diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
  • Terdapat tiga jenis Ijazah, yaitu: Ijazah untuk sekolah yang menggunakan kurikulum 2006, Ijazah untuk sekolah yang menggunakan kurikulum 2013, dan Ijazah untuk SPK
  • Ijazah terdiri dari 2 muka dicetak bolak-balik, dimana identitas dan redaksi di halaman muka, hasil ujian/daftar nilai ujian di halaman belakang. 
  • Ijazah Satuan Pendidikan diisi oleh panitia penulisan Ijazah yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah. 
  • Pengisian Ijazah menggunakan tulisan tangan dengan tulisan huruf yang benar, jelas, rapi, bersih, dan mudah dibaca, menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. 
  • Jika terjadi kesalahan dalam pengisian ijazah tidak boleh dicoret, ditimpa, atau dihapus, melainkan harus diganti dengan blangko ijazah yang baru, untuk itu perlu kehati-hatian dalam penulisan. 
  • Ijazah yang mengalami kesalahan pengisian disilang dengan tinta warna hitam pada kedua sudut yang berlawanan pada halaman muka dan belakang.  
  • Ijazah yang salah dikembalikan ke Dinas Pendidikan untuk dimusnahkan dengan prosedur sebagai berikut:
      1. Blangko ijazah yang mengalami kesalahan pengisian  dikembalikan ke Dinas Pendidikan untuk diganti dengan blangko ijazah yang baru dan dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima blangko ijazah yang salah dan penggantinya, yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan diketahui oleh pejabat UPT/Cabang Dinas/Dinas Pendidikan.  
      2. Bagi satuan pendidikan yang berada di daerah khusus karena kondisi geografis, blangko ijazah cadangan dapat diberikan secara bersamaan dengan kebutuhan blangko ijazah yang seharusnya kepada satuan pendidikan tersebut. Sisa blangko ijazah yang salah dan blangko ijazah yang tidak terpakai dikembalikan ke dinas pendidikan dengan disertai Berita Acara Serah Terima pengembalian blangko ijazah, yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan diketahui oleh pejabat UPT/Cabang Dinas/Dinas Pendidikan. 
  • Proses pemusnahan blangko ijazah dilakukan oleh dinas pendidikan, yang disaksikan oleh kepala dinas pendidikan dan pihak kepolisian dilengkapi dengan Berita Acara Pemusnahan yang ditandatangani oleh kepala dinas pendidikan dan pihak kepolisian. 
  • j. Sisa blangko ijazah SMA, SDLB, SMPLB, dan SMALB yang terdapat di sekolah, diserahkan kembali ke dinas pendidikan provinsi atau melalui cabang dinas pendidikan provinsi sesuai dengan kewenangannya yang ditetapkan oleh dinas pendidikan provinsi, dengan disertai berita acara yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan diketahui oleh pejabat UPT/Cabang Dinas/Dinas Pendidikan. 
  • k. Sisa blangko ijazah SD dan SMP yang terdapat di dinas pendidikan kabupaten/kota dapat dimusnahkan setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak jadwal pengisian ijazah dengan mekanisme:
      1. Seluruh sisa blangko ijazah tersebut dimusnahkan dengan  disertai berita acara pemusnahan;
      2. Proses pemusnahan blangko ijazah dilakukan oleh dinas  pendidikan kabupaten/kota, yang disaksikan oleh kepala dinas pendidikan kabupaten/kota dan pihak kepolisian; dan 
      3. Berita acara pemusnahan blangko ijazah sebagaimana dimaksud angka 1) dan angka 2) di atas, ditandatangani oleh kepala dinas pendidikan kabupaten/kota dan pihak kepolisian Sisa blangko ijazah SMA, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SPK yang terdapat di dinas pendidikan provinsi dimusnahkan setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak jadwal pengisian ijazah dengan mekanisme:
          1. Seluruh sisa blangko ijazah tersebut dimusnahkan dengan  disertai berita acara pemusnahan;
          2. Proses pemusnahan blangko ijazah dilakukan oleh dinas  pendidikan provinsi, yang disaksikan oleh pihak kepolisian; dan
          3. Berita acara pemusnahan blangko ijazah sebagaimana  dimaksud angka 1) dan angka 2) di atas, ditandatangani oleh kepala dinas pendidikan provinsi dan pihak kepolisian. 
  • Sisa blangko ijazah pada SILN tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK yang terdapat di SILN dimusnahkan setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak jadwal pengisian ijazah dengan mekanisme:
      1. Seluruh sisa blangko ijazah tersebut dimusnahkan dengan  disertai berita acara pemusnahan;
      2. Proses pemusnahan blangko ijazah dilakukan oleh pihak  atase pendidikan dan kebudayaan; dan
      3. Berita acara pemusnahan blangko ijazah sebagaimana  dimaksud angka 1) dan angka 2) di atas, ditandatangani oleh atase pendidikan dan kebudayaan. 
  • Dalam hal terdapat kesalahan penulisan dalam ijazah setelah sisa blangko ijazah dimusnahkan, maka dapat melakukan perbaikan dengan menerbitkan surat keterangan oleh Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan. 
  • Satuan pendidikan, dinas pendidikan kabupaten/kota/ provinsi tidak diperkenankan untuk menahan atau tidak memberikan ijazah kepada pemilik ijazah yang sah dengan alasan apapun. 
  • Siswa pemilik ijazah SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, dan SMALB yang sudah pindah domisili, dapat mengambil ijazah ke satuan pendidikan yang menerbitkan 

Informasi sebelumnya mengenai Juknis Download Juknis Penulisan Ijazah Jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK tahun 2020_  Petunjuk Teknis (Juknis) Penulisan Ijazah tahun 2020 sudah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tentunya ini menjadi regulasi baru bagi sekolah didalam melakukan Penulisan Ijazah.

Juknis penulisan Ijazah secara detail dijelaskan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020. Peraturan ini menjelaskan tentang perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 tahun 2020 tentang spesifikasi teknis, bentuk, dan tata cara pengisian blangko Ijazah Pendidikan dasar dan menengah tahun pelajaran 2019/2020. 

Terdapat beberapa hal yang perlu dicermati bagi sekolah yang akan mengisi blangko Ijazah. Hal ini diatur dalam Lampiran II Peraturan Sekretaris Jenderal Kemdikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang tata cara pengisian blangko Ijazah. Berikut ini adalah tata cara pengisian blangko Ijazah:

A. Petunjuk Umum

  • Petunjuk Umum yang pertama adalah Ijazah SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, dan SMALB diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
  • Terdapat tiga jenis Ijazah yaitu diantaranya adalah Ijazah untuk sekolah yang menggunakan kurikulum 2006, Ijazah untuk sekolah yang menggunakan kurikulum 2013, dan Ijazah untuk SPK. Adapun kode blangkonya dibedakan berdasarkan tabel berikut ini: 
  • Ijazah terdiri dari dua bagian halaman muka dicetak bolak-balik, dimana identitas dan redaksi di halaman muka, hasil ujian/daftar nilai ujian di halaman belakang.
  • Ijazah pada Satuan Pendidikan diisi oleh panitia penulisan Ijazah yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah.
  • Pengisian Ijazah tersebut menggunakan tulisan tangan dengan tulisan huruf yang benar, jelas, rapi, bersih, dan mudah dibaca, menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus.
  • Jika terjadi kesalahan dalam pengisian Ijazah pada satuan pendidikan maka tidak boleh dicoret, ditimpa, atau dihapus, melainkan harus diganti dengan Blangko Ijazah yang baru, untuk itu  satuan pendidikan perlu kehati-hatian dalam penulisan.
  • Ijazah yang mengalami kesalahan pengisian disilang dengan tinta warna hitam pada kedua sudut yang berlawanan pada halaman muka dan belakang.

      1. Setelah seluruh pengisian Blangko Ijazah selesai, Ijazah yang salah tersebut dimusnahkan dengan disertai berita acara pemusnahan.
      2. Proses pemusnahan Blangko Ijazah dilakukan oleh Satuan Pendidikan, yang disaksikan oleh Kepala Sekolah dan pihak kepolisian.
      3. Berita acara pemusnahan Blangko Ijazah sebagaimana dimaksud angka 1) dan angka 2) di atas, ditandatangani oleh kepala sekolah dan pihak kepolisian.

  • Sisa Blangko Ijazah SD dan SMP yang terdapat di Satuan Pendidikan, diserahkan kembali ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan disertai berita acara yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan kepala dinas pendidikan kabupaten/kota atau pejabat yang mewakili.
  • Sisa Blangko Ijazah SMA, SDLB, SMPLB, dan SMALB yang terdapat di sekolah, diserahkan kembali ke dinas pendidikan provinsi atau melalui cabang dinas pendidikan provinsi sesuai dengan kewenangannya yang ditetapkan oleh dinas pendidikan provinsi, dengan disertai berita acara yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan dinas pendidikan provinsi atau kepala cabang dinas pendidikan provinsi.
  • Sisa Blangko Ijazah SD dan SMP yang terdapat di dinas pendidikan kabupaten/kota dapat dimusnahkan setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak jadwal pengisian ijazah dengan mekanisme sebagai berikut:

      1. Seluruh sisa Blangko Ijazah tersebut dimusnahkan dengan disertai berita acara pemusnahan;
      2. Proses pemusnahan Blangko Ijazah dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota, yang disaksikan oleh pejabat dinas pendidikan kabupaten/kota dan pihak kepolisian
      3. Berita acara pemusnahan Blangko Ijazah sebagaimana dimaksud angka 1) dan angka 2) di atas, ditandatangani oleh pejabat dinas pendidikan kabupaten/kota dan pihak kepolisian.

  • Sisa blangko ijazah SMA, SDLB, SMPLB, dan SMALB yang terdapat di dinas pendidikan provinsi dapat dimusnahkan setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak jadwal pengisian ijazah dengan mekanisme:

      1. Seluruh sisa Blangko Ijazah tersebut dimusnahkan dengan disertai berita acara pemusnahan;
      2. Proses pemusnahan Blangko Ijazah dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi, yang disaksikan oleh pejabat dinas pendidikan provinsi dan pihak kepolisian; dan
      3. Berita acara pemusnahan Blangko Ijazah sebagaimana dimaksud angka 1) dan angka 2) di atas, ditandatangani oleh pejabat dinas pendidikan provinsi dan pihak kepolisian.

  • Dalam hal terdapat kesalahan penulisan dalam Ijazah pada satuan pendidikan, setelah sisa Blangko Ijazah dimusnahkan, maka dapat melakukan perbaikan dengan menerbitkan surat keterangan oleh Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
  • Satuan pendidikan, dinas pendidikan kabupaten/kota/ provinsi tidak diperkenankan untuk menahan atau tidak memberikan ijazah kepada pemilik ijazah yang sah dengan alasan apapun.
  • Siswa pemilik Ijazah SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, dan SMALB yang sudah pindah domisili, dapat mengambil Ijazah ke satuan pendidikan yang menerbitkan

B. Petunjuk Khusus 

Adapun petunjuk khusus penulisan ijazah adalah sebagai berikut:

  • Petunjuk khusus untuk Angka yang ditunjukkan pada nomor 1 diisi dengan nama sekolah bersangkutan yang menerbitkan Ijazah sesuai dengan nomenklatur.
  • Petunjuk khusus untuk Angka yang ditunjukkan pada nomor 1a pada Ijazah SPK diisi nama program/peminatan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
  • Petunjuk khusus untuk Angka yang ditunjukkan pada Angka 2 diisi dengan nomor pokok sekolah nasional yang menerbitkan Ijazah.
  • Petunjuk khusus untuk Angka yang ditunjukkan pada Angka 3 diisi dengan nama kabupaten/kota*. Diisi dengan nama nomenklatur kabupaten/kota.
  • Petunjuk khusus untuk Angka yang ditunjukkan pada Angka 4 diisi dengan nama provinsi.
  • Petunjuk khusus untuk Angka yang ditunjukkan pada Angka 5 diisi dengan nama siswa pemilik Ijazah menggunakan huruf kapital. Nama harus sama dengan yang tercantum pada akte kelahiran/dokumen kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Ijazah yang diperoleh dari Satuan Pendidikan jenjang dibawahnya.
  • Petunjuk khusus untuk Angka yang ditunjukkan pada Angka 6 diisi dengan tempat dan tanggal lahir siswa pemilik Ijazah. Tempat dan tanggal lahir harus sama dengan yang tercantum pada akte kelahiran/dokumen kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundangundangan atau Ijazah yang diperoleh dari Satuan Pendidikan jenjang dibawahnya. Contoh : Jepara, 17 Januari 2002
  • Petunjuk khusus untuk Angka yang ditunjukkan pada Angka 7 diisi dengan nama orang tua/wali siswa pemilik Ijazah.
  • Petunjuk khusus untuk Angka yang ditunjukkan pada Angka 8 diisi dengan nomor induk siswa pemilik Ijazah pada sekolah yang bersangkutan seperti tercantum pada buku induk.
  • Petunjuk khusus untuk Angka yang ditunjukkan pada Angka 9 diisi dengan nomor induk siswa nasional pemilik Ijazah. Nomor induksiswa nasional terdiri atas 10 digit yaitu tiga digit pertama tentang tahun lahir pemilik Ijazah dan tujuh digit terakhir tentang nomor pemilik Ijazah yang diacak oleh sistem di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  • Petunjuk khusus untuk Angka yang ditunjukkan pada Angka 10 khusus untuk Ijazah pendidikan luar biasa diisi dengan jenis kekhususan peserta didik, yang terdiri dari hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, hambatan berpikir, hambatan fisik, autis dan disabilitas majemuk.
  • Petunjuk khusus untuk Angka yang ditunjukkan pada Angka 11 diisi dengan nama kabupaten/kota tempat penerbitan. 
  • Petunjuk khusus untuk Angka yang ditunjukkan pada Angka 12 diisi dengan tanggal penerbitan ijazah oleh satuan pendidikan.
  • Petunjuk khusus untuk Angka yang ditunjukkan pada Angka 13 diisi dengan nama Kepala Sekolah dari sekolah bersangkutan yang menerbitkan Ijazah dan dibubuhkan tanda tangan. Bagi Kepala Sekolah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) diisi dengan menyertai Nomor Induk Pegawai (NIP), sedangkan Kepala Sekolah yang bukan berstatus PNS diisi satu buah strip (-). Pengisian juga memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  • Dalam hal tidak terdapat Kepala Sekolah yang definitif atau karena satu dan lain hal sehingga Kepala Sekolah tidak dapat menandatangani ijazah, maka pengisian dapat dilakukan sesuai dengan surat BSNP Nomor 0081/SDAR/BSNP/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017, perihal Penandatangan SHUN dan Ijazah yaitu Ijazah dapat ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (PLT) dengan mandat khusus untuk menandatangani ijazah dari pejabat tingkat provinsi atau kabupaten/kota yang berwenang untuk mengangkat Kepala Sekolah
  • Penandatanganan Ijazah dan SHUN sebagaimana imaksud pada huruf a) tidak perlu mencantum kan tulisan PLT tau “Pelaksana Tugas” pada kolom nama atau jabatan.
  • Petunjuk khusus untuk Angka yang ditunjukkan pada Angka 14 dibubuhkan stempel sekolah dari sekolah bersangkutan yang menerbitkan Ijazah sesuai dengan nomenklatur.
  • Petunjuk khusus untuk Angka yang ditunjukkan pada Angka 15 ditempelkan Pasfoto peserta didik yang terbaru ukuran 3 cm x 4 cm hitam putih atau berwarna, dibubuhi cap tiga jari tengah tangan kiri pemilik Ijazah serta stempel  menyentuh pasfoto.
  • Nomor Ijazah adalah sistem pengkodean pemilik Ijazah yang mencakup kode penerbitan, kode jenis Satuan Pendidikan, kode kurikulum yang digunakan, dan nomor seri dari setiap pemilik Ijazah. Keterangan sistem pengkodean untuk Ijazah Satuan Pendidikan sebagai berikut.

Kode penerbitan:

Dalam Negeri (DN)

Luar Negeri (LN)

Kode DN untuk Ijazah yang diterbitkan oleh sekolah di dalam negeri, diikuti dengan nomor urut kode provinsi, kecuali SDLB, SMPLB, dan SMALB. Nomor urut kode provinsi sebagai berikut:

 DN-01 = Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

 DN-02 = Provinsi Jawa Barat;

 DN-03 = Provinsi Jawa Tengah;

 DN-04 = Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

 DN-05 = Provinsi Jawa Timur;

 DN-06 = Provinsi Aceh;

 DN-07 = Provinsi Sumatera Utara;

 DN-08 = Provinsi Sumatera Barat;

 DN-09 = Provinsi Riau;

 DN-10 = Provinsi Jambi;

 DN-11 = Provinsi Sumatera Selatan;

 DN-12 = Provinsi Lampung;

 DN-13 = Provinsi Kalimantan Barat;

 DN-14 = Provinsi Kalimantan Tengah;

 DN-15 = Provinsi Kalimantan Selatan;

 DN-16 = Provinsi Kalimantan Timur;

 DN-17 = Provinsi Sulawesi Utara;

 DN-18 = Provinsi Sulawesi Tengah;

 DN-19 = Provinsi Sulawesi Selatan;

 DN-20 = Provinsi Sulawesi Tenggara;

 DN-21 = Provinsi Maluku;

 DN-22 = Provinsi Bali;

 DN-23 = Provinsi Nusa Tenggara Barat;

 DN-24 = Provinsi Nusa Tenggara Timur;

 DN-25 = Provinsi Papua;

 DN-26 = Provinsi Bengkulu;

 DN-27 = Provinsi Maluku Utara;

 DN-28 = Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

 DN-29 = Provinsi Gorontalo;

 DN-30 = Provinsi Banten;

 DN-31 = Provinsi Kepulauan Riau;

 DN-32 = Provinsi Sulawesi Barat;

 DN-33 = Provinsi Papua Barat; dan

 DN-34 = Provinsi Kalimantan Utara.

(4) Kode LN untuk Ijazah yang diterbitkan oleh SILN.


Jenis Satuan Pendidikan, meliputi:

(1) SD = SD;

(2) SDLB = SDLB;

(3) SMP = SMP;

(4) SMPLB = SMPLB;

(5) SMA = SMA; dan

(6) SMALB = SMALB.


c) Kode kurikulum, meliputi:

(1) 06 untuk SD, SMP, dan SMA kurikulum 2006;

(2) 13 untuk SD, SMP, dan SMA kurikulum 2013;

(3) SPK untuk Satuan Pendidikan Kerjasama.

d) Nomor Seri pemilik Ijazah terdiri atas tujuh digit dengan rentang angka 0000001 sampai dengan 9999999

Selanjutnya, informasi terkait Download Juknis Penulisan Ijazah SD SMP SMA SMK tahun 2020 dapat di baca pada tautan berikut ini: (unduh)

Demikianlah informasi mengenai Download Juknis Penulisan Ijazah SD SMP SMA SMK tahun 2021, semoga dapat bermanfaat buat semua. Bagi anda yang ingin membaca lebih detail terkait informasi ini, silahkan anda baca dan unduh pada tautan berikut (unduh)

DOWNLOAD JUKNIS BANTUAN KUOTA DATA INTERNET KEMDIKBUD 2021, PDF

Diposting oleh On 23:26:00 with No comments

Download Juknis Bantuan Kuota Data Internet Kementerian Pendidikan dan Kebudayan (Kemdikbud) RI tahun 2021 versi PDF_ Kali ini admin akan berbagi informasi mengenai Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Bantuan Pemerintah berupa Paket Kuota Data Internet pada tahun 2021. Juknis ini diterbitkan dengan tujuan agar dapat menjadi pedoman dalam menentukan, menetapkan serta menyalurkan bantuan paket kuota data internet tahun 2021.
Juknis tentang penyaluran bantuan pemerintah berupa paket kuota data internet ini termaktub dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 4 tahun 2021, dan diberlakukan sejak Juknis ini ditetapkan yaitu tanggal 1 Maret 2021.
Salah satu pertimbangan diterbitkannya Peraturan Sekretaris Jenderal (Persekjen) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Juknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Paket Kuota Data Internet tahun 2021 adalah guna memvasilitasi proses pembelajaran peserta didik dimasa pandemi Covid-19 sehingga diperlukan pengaturan terhadap mekanisme bantuan tersebut kepada pendidik dan peserta didik

Perlu diketahui bahwa rincian bantuan kuota data internet di tahun 2021 ini berbeda dengan rincian bantuan kuota data internet ditahun sebelumnya. Ditahun 2021, Peserta didik jenjang PAUD akan memperoleh bantuan kuota data internet sebesar 7 Gigabyte per bulan selama 3 bulan, Peserta didik untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah akan memperoleh bantuan kuota data internet sebesar 10 Gigabyte per bulan selama 3 bulan, untuk mahasiswa dan dosen akan memperoleh bantuan kuota data internet sebesar 15 Gygabite per bulan selama 3 bulan dan bagi para pendidik akan memperoleh bantuan kuota data internet sebesar 12 Gigabyte per bulan selama 3 bulan

Tentunya, penerima bantuan kuota data internet juga harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam juknis. Adapun persyaratannya dapat anda baca pada tautan berikut ini

PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN KUOTA DATA INTERNET 2021

Bantuan kuota data internet ini disalurkan selama tiga bulan dari bulan maret hingga bulan mei 2021 dengan jadwal:

  • Bulan pertama dimulai tanggal 11 maret sampai dengan 15 maret 2021
  • Bulan kedua dimulai tanggal 11 april sampai dengan 15 april 2021
  • Bulan ketiga dimulai tanggal 11 mei sampai dengan 15 mei 2021
Bantuan ini memiliki masa berlaku selama 30 hari terhitung sejak paket kuota data internet tersebut diterima oleh nomor ponsel para peserta didik dan para pendidik. Bantuan kuota data internet ini juga tidak dapat digunakan untuk mengakses berbagai situs yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika serta situs dan aplikasi lain yang tercantum pada laman https://kuota-belajar.kemdikbud.go.id/

Selanjutnya, guna memperoleh informasi terkait  Juknis Bantuan Kuota Data Internet Kementerian Pendidikan dan Kebudayan (Kemdikbud) RI tahun 2021 versi PDF, silahkan anda unduh  Juknis Bantuan Kuota Data Internet Kementerian Pendidikan dan Kebudayan (Kemdikbud) RI tahun 2021 tersebut pada tautan berikut ini

Demikianlah informasi mengenai  Juknis Bantuan Kuota Data Internet Kementerian Pendidikan dan Kebudayan (Kemdikbud) RI tahun 2021 versi PDF. Kami berharap informasi ini bermanfaat buat semua.