JUKNIS TPG BAGI GURU DAN PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 2022

JUKNIS TPG BAGI GURU DAN PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 2022

Diposting oleh admin On 00:44:00

Juknis (Petunjuk Teknis) Penayaluran Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Islam 2022_ Pertimbangan diterbitkan juknis ini adalah a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan kinerja Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam melaksanakan tugas keprofesian pendidiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dipandang perlu memberikan tunjangan profesi; b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan penyaluran tunjangan profesi guru yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, perlu dibuat petunjuk teknis; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Islam

LATAR BELAKANG 

Guru pada seluruh jenjang pendidikan diakui dalam konstitusi Indonesia sebagai tenaga professional yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat pendidik. Kedudukan guru sebagai tenaga professional pendidik berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional. 

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk  mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat pendidik yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Pendidikan profesi untuk memperoleh sertifikat pendidik diselenggarakan

oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah dimana dalam pelaksanaannya dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. 

Guru Pegawai Negeri Sipil maupun Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan, berhak atas tunjangan profesi dari Pemerintah yang dialokasikan dari APBN. Tunjangan profesi dapat diberikan dengan salah satu syaratnya adalah adanya pemenuhan atas beban kerja dan kehadiran. 

Petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi guru dan pengawas Pendidikan Agama Islam ini disusun dengan memperhatikan peraturan perndang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan prinsip efektif, efisien, akuntabel, transparan dan kepatutan. 

Tunjangan profesi bagi guru pendidikan agama islam pada sekolah dan juga bagi pengawas pendidikan agama islam ini merupakan bentuk implementasi dari amanah undang- undang nomor 20tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, antara lain tersebut dalam pasal 40 yakni tenaga pendidik –salah satunya- adalah berhak atas  penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai, dan

selanjutnya disebut dalam undang- undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, khususnya pasal 16 yakni pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagai bentuk implementasi dari jaminan kemaslahatan yang memadai bagi para guru termasuk guru pendidikan agama islam pada sekolah dan pengawas pendidikan agama islam. 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan agar pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi guru bagi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Islam dapat terlaksana secara tertib dan akuntabel. Sedangkan tujuan dari petunjuk teknis ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan pembayaran TPG bagi guru dan pengawas PAI binaan Direktorat Pendidikan Agama Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. 

C. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi:

1. Perhitungan Tunjangan Profesi Guru

2. Beban Kerja dan Kehadiran Guru dan Pengawas PAI;

3. Tata cara pembayaran Tunjangan Profesi Guru. 

KRITERIA 

1. Kriteria Umum Penerima TPG-PAI

a. GPAI yang masih aktif dan bertugas pada satuan pendidikan pada Pendidikan  Anak Usia Dini jalur pendidikan formal, Pendidikan Dasar dan Menengah pada sekolah umum, dan Sekolah Luar Biasa dengan ketentuan sebagai berikut:  

▪ Guru Pegawai Negeri Sipil (GPNS) dengan status GPAI yang diangkat oleh  Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah,dan Kementerian Lain; 

▪ Guru Pendidikan Agama Islam Bukan Pegawai Negeri Sipil (GPAI BPNS) dengan status guru tetap di sekolah swasta yang diangkat oleh yayasan yang berbadan hukum dan memiliki ijin operasional pendidikan dari pemerintah. 

▪ GPAI BPNS dengan status guru tetap di sekolah negeri yang diangkat/disetujui/disahkan oleh pemerintah daerah yang menangani urusan pendidikan/Kepegawaian. 

b. Pengawas PAI yang diangkat oleh Kementerian Agama, Pengawas PAI yang diangkat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah, atau kementerian Lain.  

c. Pengawas PAI yang masih aktif dan melaksanakan tugas kepengawasan dalam proses pembelajaran pendidikan agama islam pada sekolah dan pembinaan terhadap guru PAI pada satuan pendidikan umum. 

d. Memiliki NUPTK yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

e. Guru PAI memiliki sertifikat pendidik bidang studi PAI, rumpun PAI (AqidahAkhlak, Qur’an-Hadits, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam), Bahasa Arab, atau  guru kelas pada madrasah (RA/MI)

yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). 

f. Pengawas PAI memiliki sertifikat pendidik bidang studi PAI, rumpun PAI, Bahasa Arab, atau guru kelas pada madrasah yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). 

g. Memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dinyatakan valid melalui aplikasi SIAGA.  

h. Memenuhi beban kerja sebagaimana pada bagian B pada juknis ini.

i. Memiliki Surat Keterangan Menjalankan Tugas (SKMT). Pencetakan SKMT wajib  dilakukan setiap semester dengan ketentuan sebagai berikut:

▪ Semester Genap wajib dilakukan maksimal bulan Agustus. Jika pencetakan  SKMT belum diselesaikan sampai batas waktu yang ditentukan maka TPG pada semester tersebut dinyatakan gugur dan tidak menjadi hutang Negara. 

▪ Semester Ganjil wajib dilakukan maksimal bulan Desember. Jika pencetakan SKMT belum diselesaikan sampai batas waktu yang ditentukan maka TPG pada semester tersebut dinyatakan gugur dan tidak menjadi hutang Negara.  

▪ Nilai hasil penilaian kinerja pada poin melaksanakan proses pembelajaran dan melaksanakan proses bimbingan minimal 75 dengan kategori B (Baik). 

▪ SKMT GPAI ditandatangani oleh Kepala Sekolah di tempat mengajar dan diketahui oleh Pengawas PAI. Jika guru tidak memiliki Pengawas PAI, maka SKMT cukup ditandatangani oleh kepala sekolah. Guru yang mengajar di beberapa satuan pendidikan harus melampirkan SKMT sejumlah satuan

pendidikan tersebut. 

▪ SKMT Pengawas PAI ditandatangani oleh ketua pokjawas dan diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, atau pejabat lain yang berwenang. Jika belum tersedia pokjawas, maka SKMT hanya

ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, atau pejabat lain yang berwenang. 

j. Memiliki Surat Keterangan Beban Kerja (SKBK) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, atau pejabat lain yang berwenang. 

k. Terdaftar pada lampiran Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Penerima Tunjangan Profesi yang disahkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. 

l. Pencetakan SKMT, SKBK, dan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Penerima Tunjangan Profesi dilakukan secara digital melalui SIAGA.  

m. Bertugas pada satuan pendidikan yang setiap Rombongan Belajar (Rombel)

memiliki rasio minimal jumlah peserta didik beragama Islam terhadap guru PAI sesuai ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pedidikan Agama pada Sekolah.  

2. Kriteria Khusus Penerima TPG-PAI  

a. Guru yang memiliki sertifikat pendidik bidang studi PAI dapat mengajar bidang studi PAI di seluruh jenjang pendidikan;  

b. Guru PAI yang memiliki sertifikat pendidik Bahasa Arab yang diterbitkan oleh LPTK PTKIN dan mengajar PAI; 

c. Guru PAI pada SLB yang memiliki sertifikat pendidik dan diangkat oleh Kementerian Agama berhak menerima TPG selama tidak dibayarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan melampirkan Surat Keterangan ditandatangani oleh Dinas Pendidikan setempat. 

d. Guru PAI/Pengawas PAI yang memiliki sertifikat pendidik PAI, mata pelajaran rumpun PAI, guru kelas pada madrasah, mata pelajaran Bahasa Arab, atau Guru PAI pada SLB yang memiliki sertifikat pendidik dan diangkat oleh Kementerian Agama tetapi belum S1 berhak menerima TPG selama memenuhi ketentuan dalam pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; 

e. Guru PAI/Pengawas PAI yang memiliki sertifikat pendidik PAI, mata pelajaran rumpun PAI, guru kelas pada madrasah atau mata pelajaran Bahasa Arab yang sertifikat pendidiknya diterbitkan oleh LPTK PTKIN serta Guru PAI pada SLB yang memiliki sertifikat pendidik dan diangkat oleh Kementerian Agama tetapi kualifikasi S1 tidak linier tetap berhak menerima TPG; 

f. Guru PAI/Pengawas PAI yang sudah memiliki sertifikat pendidik tetapi dialihtugaskan antar satuan pendidikan, antar jenjang dan/atau antar mata pelajaran maka tunjangan profesinya tetap dibayarkan maksimal 2 (dua) tahun sejak dipindahtugaskan sesuai Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor: 05/X/PB/2011,SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, 48 Tahun 2011, 158/PMK.01/2011, 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, dan sesuai Bab IV Ketentuan Peralihan, Pasal 5, Permendikbud Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru; 

g. Ketentuan mengenai pelaksanaan pembayaran TPG GPAI Sekolah Indonesia  Luar Negeri akan diatur kemudian; 

h. Guru PAI golongan II yang telah menyelesaikan pendidikan S1/DIV dan belum melakukan penyesuaian golongan tetap berhak menerima TPG; 

i. Guru PAI dengan status PPPK yang diangkat oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian lain atau Pemerintah Daerah;  (poin i tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, serta yang telah memiliki sertifikat pendidik PAI atau rumpun PAI termasuk kategori GBPNS dengan membuktikan Surat Keputusan Pengangkatan PPPK stempel basah sesuai format lampiran IVa (ketentuan BKN) serta melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagaimana format terlampir.) 

Selanjutnya, JUKNIS TPG BAGI GURU DAN PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 2022 dapat anda baca pada tautan berikut ini 

JUKNIS PPPK GURU TAHUN 2022, PDF

JUKNIS PPPK GURU TAHUN 2022, PDF

Diposting oleh admin On 01:24:00

Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah tahun 2022_ Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah tahun 2022 diatur dalam Kepmendikbud Ristek RI yang bernomor 349/P/2022. Juknis ini diterbitkan atas pertimbangan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat 3 huruf a dan pasal 32 ayat 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjia Kerja dengan Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah tahun 2022, Kemendikbur Ristek perlu menyusun petunjuk teknis perlaksaan seleksi calon pegwai pemerintah dengan perjanjian kerja utuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. 

Pada diktum kesatu disebutkan bahwa menetapkan petunjuk tenis pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada isntansi daerah tahun 2022 untuk selanjutnya disebut petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri

Pada diktuk kedua dijelaskan bahwa petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu digunakan sebagai acuan bagi pemerintah dearah dalam melaksanakan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah apda tahun 2022. 

Pada diktum ketiga dijelaskan bahwa seleksi calon pegawai pemerinta dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam diktuk kedua diperlukan untk memenuhi untuk kebutuhan guru melalui pengisian jabatan fungsional guru aparatur sipil negara untuk jadi pemeritnah dengan perjanjain kerja pada instansi dearah tahun 2022 secara nasional 

Diktum keempat menjelaskan bahwa petunjuk teknis sebagaimana yang dimaksud dalam diktum kesatu memuat:

a. seleksi adminisgrasi

b. seleksi komptensi dan wawancara

c. penguuman hasil seleksi dan sanggah

Diktum kelima menjelaskan bahwa pelamar yang dapat melamar untuk mengikuti seleksi calon PPPK untuk jabatan fungsional guuu pada instansi daerah tahun 2022 terdiri atas kategori: pelamar prioritas dan pelamar umum. Demikian informasi mengenai calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru tahun 2022. Unduh file

MANUAL PENDATAAN SISWA ANBK SD TAHUN 2022

MANUAL PENDATAAN SISWA ANBK SD TAHUN 2022

Diposting oleh admin On 18:40:00

Pusat Asesmen Pendidikan, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengembangkan sistem Pendataan Calon Peserta Asesmen Nasional (AN) Tahun 2022 untuk jenjang SD Sederajat. 

Secara garis besar, alur proses pendataan calon peserta AN tahun 2022 sebagai berikut:

1. Pengelolan data Satuan Pendidikan.
2. Menambahkan Calon Peserta AN dengan Cara Impor Data dari Server Integrasi 
3. yang berbasis data DAPODIK/EMIS. 
4. Melakukan proses Generate Sampling Calon Peserta AN. 
5. Melakukan proses Cetak DNS (Data Nominasi Sementara) Calon Peserta AN. 
6. Melakukan proses Generate Nomor Peserta Calon Peserta AN.  
7. Melakukan proses Cetak DNT (Data Nominasi Tetap) Calon Peserta AN

Untuk memudahkan pengelolaan data, Aplikasi Pendataan Calon Peserta AN  tahun 2022 dilakukan secara berjenjang, dibagi menjadi 3 Kategori pengguna yaitu :  

• Pengguna Satuan Pendidikan adalah Pengguna yang diberikan hak untuk mengelola data Satuan Pendidikan dan Calon Peserta AN tahun 2022
• Pengguna Kota/Kabupaten adalah Pengguna yang diberikan hak untuk mengelola data Satuan Pendidikan serta Calon Peserta AN tahun 2022 di masing-masing Kota/Kabupaten.  
• Pengguna Provinsi adalah Pengguna yang diberikan hak untuk mengelola data Satuan Pendidikan dan  Calon Peserta AN tahun 2022 di masing-masing provinsi. 

Proses Pendaataan Kepesertaan ANBK SD tahun 2022

1. Kunjungi laman pendataan ANBK SD tahun 2022 yang beralamatkan di https://biosdmi.kemdikbud.go.id/

2. Login dengan username dan password yang diperoleh dari dinas pendidikan setempat

3. Lakukan tarik (impor)biodata yang terdapat pada menu TARIK (IMPOR) BIODATA

4. Lakukan pengecekan terhadap biodata peserta baik identitas maupun ekonomi sosial peserta

5. Lakukan pengecekan sampling peserta jika generate peserta sampling oleh admin dinas telah dilakukan.

Selanjutnya, informasi mengenai Manual Pendataan Kepesertaan Siswa ANBK SD tahun 2022 bisa anda unduh pada tautan berikut ini (unduh)

JUKNIS CAPES-AN (CALON PESERTA ASESMEN NASIONAL) SD SMP SMA SMK SLB TAHUN 2022

JUKNIS CAPES-AN (CALON PESERTA ASESMEN NASIONAL) SD SMP SMA SMK SLB TAHUN 2022

Diposting oleh admin On 18:42:00

Dalam rangka pendataan calon peserta Asesmen Nasional (AN), panitia pendataan-AN tingkat pusat memfasilitasi sistem pendataan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah proses pendataan sehingga data yang dihasilkan lebih cepat, tepat, akurat, dan akuntabel.

Pendataan adalah proses pengolahan data calon peserta asesmen nasional sampai dengan waktu yang di tetapkan. Proses yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan, meliputi: data satuan pendidikan, biodata, dan data sosial ekonomi calon peserta asesmen nasional. Pendataan dilakukan dari lini pusat hingga ke satuan pendidikan. Adapun tugas dan tanggungjawab pendataan ditingkat satuan pendidikan adalah sebagai berikut: 

• Melakukan pemutakhiran data satuan pendidikan dan data peserta didiknya secara daring/online sesuai prosedur DAPODIK/EMIS dan VER-VAL PD
• Mengimpor data peserta didik pada laman pendataan-AN
• Menerima lembar DNS dari Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten atau kantor Cabang Dinas pendidikan wilayah untuk diverifikasi dan dimutakhirkan: Verifikasi dilakukan pada nama peserta didik, tempat lahir, tanggal lahir, NISN, kebutuhan khusus, program studi/ kompetensi keahlian/rombel, tingkatan kelas, dan indentitas lainnya. Bila terdapat perbedaan data dari hasil verifikasi, maka perubahan dapat dilakukan sebagai berikut:
• lakukan pemutakhiran data satuan pendidikan dan data peserta didiknya secara daring/online sesuai prosedur DAPODIK/EMIS dan VER-VAL PD
• melapor pada petugas pengelola AN Kota/Kab untuk melakukan impor data peserta didik.
• meminta petugas pengelola data AN Kota/Kab untuk melakukan sampling ulang dan cetak DNS terbaru.
• Menyerahkan data hasil verifikasi DNS yang telah valid serta disahkan dan ditandatangani oleh Kepala satuan pendidikan ke Pengelola pendataan AN tingkat Kota/Kabupaten sesuai dengan kewenangannya
• Menerima DNT dari Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten atau kantor Cabang Dinas pendidikan wilayah atau Kantor Kemenag Kota/Kabupaten;
• Mengelola data AN satuan pendidikan untuk keperluan AN.

Sekolah Penggerak, Organisasi Penggerak, DAN SMK Program Keunggulan

1. Merupakan sekolah yang ditunjuk terdiri dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB.

2. Tingkatan kelas untuk peserta didik terdiri dari kelas rendah/kelas awal.

3. Peserta didik pada program ini yang telah mengikuti AN tahun lalu akan mengikuti AN kembali pada tahun ini pada tingkatan kelas yang lebih tinggi (tidak dilakukan sampling ulang).

4. Bila jumlah peserta AN tahun lalu tidak memenuhi kuota (30/45), akan ditambah dari jumlah peserta didik dari sekolahnya jika ada penambahan peserta didik baru di tingkat kelas yang sama.

5. Peserta didik penambahan, akan dilakukan sampling jika jumlah peserta didik ditingkat kelas yang sama lebih besar dari selisih quota

Alur proses pengolahan data calon peserta asesmen nasional melalui mekanisme DAPODIK/EMIS-PDDATA, sebagai berikut:

1. Satuan Pendidikan memuktahirkan data peserta didik dan data satuan pendidikan pada sistem DAPODIK/EMIS dan Verval PD
2. Satuan Pendidikan mengimpor data peserta didik dari laman pendataan-AN
3. Petugas pengelola pendataan AN Kota/Kabupaten atau Provinsi melakukan proses sampling seluruh satuan pendidikan di wilayahnya kemudian mencetak DNS untuk diberikan ke satuan pendidikan agar dilakukan verifikasi
4. Bila ada perbaikan identitas peserta didik, maka dilakukan pemutakhiran data di sistem DAPODIK/EMIS atau vervalPD, kemudian Satuan Pendidikan mengembalikan berkas DNS hasil verifikasi ke Petugas pengelola pendataan AN Kota/Kabupaten atau Provinsi
5. Petugas pengelola pendataan AN Kota/Kabupaten atau Provinsi mengimpor data peserta didik bila terjadi perubahan data peserta didik, serta memproses sampling dan mencetak kembali DNS
6. Petugas pengelola pendataan AN Provinsi melakukan proses penomoran peserta AN, mencetak, dan mendistribusikan DNT melalui Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten.

Jadwal Batas Akhir Pendataan SD Sederaja, SMP Sederajat, SMA Sederajat, dan SMK

Berikut ini adalah Jadwal Batas Akhir Pendataan SD Sederaja, SMP Sederajat, SMA Sederajat, dan SMK:

Selanjutnya, informasi mengenai Juknis Calon Pesrta Asesmen Nasional SD, SMP, SMA, SMK dan SLB tahun 2022 bisa anda unduh pada tautan berikut ini: (unduh)

PEDOMAN PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA 2022

PEDOMAN PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA 2022

Diposting oleh admin On 20:11:00

Kita mengetahui bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 bahwa tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila, sehingga setiap tanggal 1 Juni pun diperingati sebagai hari lahir pancasila dan ditetapkan sebagai hari libur nasional.

Agar pelaksanaan peringatan tahun 2022 dapat berjalan tertib, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengeluarkan Surat Edaran tentang Pedoman Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2022. Surat ini telah ditanda tangani oleh Sekertaris Jendral Kemdikbud Ristek Suharti pada tanggal 27 Mei 2022. 

Diterbitkan surat edaran ini agar menjadi pedoman dan panduan dalam pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2022 ditingat pusat dan daerah serta kantor perwakilan Republik Indonesia diluar Negeri.

Disebutkan dalam surat ini bahwa  Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2022 di masing-masing instansi pemerintah pusat dan daerah serta kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri ditiadakan dan diganti dengan kegiatan mengikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila terpusat di Lapangan Pancasila Ende, Kelurahan Kotaraja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur secara daring

Adapun Tema Peringatan Hari Lahir Pancasila pada tahun 2022 ini adalah "Bangkit Bersama Membangun Peradaban Dunia". Lebih lanjut untuk bisa mengetahui informasi lengkap mengenai pedoman peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2022 ini dapat diakses atau diunduh langsung melalui tautan berikut ini:

Unduh Pedoman Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2022

Download Juknis Penulisan Ijazah SD SMP SMA SMK tahun 2022

Download Juknis Penulisan Ijazah SD SMP SMA SMK tahun 2022

Diposting oleh admin On 04:26:00

Download Juknis Penulisan Ijazah SD SMP SMA SMK tahun 2022_ Sebagai salah satu pertimbangan diterbitkannya Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1 tahun 2022 tentang Spesifikasi Teknis dan Bentuk, serta Tata Cara Pengisian, Penggantian, dan Pemusnaahan Blanko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2021/2022 adalah guna menjamin ketertiban dan keserasian dalam penerbitan ijazah oleh satuan pendidikan bagi peserta didik, sehingga perlu diatur spesifikasi teknis, bentuk, dan tata cara pengisian blanko ijazah.

Selanjutnya, Penentuan spesifikasi, bentuk dan pengisian Blangko Ijazah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, efisien, efektif dan akuntabel. Dalam pendistribusian blanko Ijazah, hal ini dilakukan oleh Direktorat yang selanjutnya diteruskan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk Blangko Ijazah Jenjang SD dan SMP dan Dinas Pendidikan Provinsi untuk Blangko Ijazah SMA, SMK dan SLB.

Terkait dengan kelulusan peserta didik bahwa kelulusan peserta didik dituangkan melalui Ijazah dan surat keterangan lulus yang ditanda tangani oleh Kepala Satuan Pendidikan. Kelulusan tersebut ditetapkan secara nasional, dengan ketentuan sebagai berikut:

• Kelulusan SD, SDLB, Program Paket A atau sederajat ditetapkan tanggal 15 Juni tahun berkenaan
• Kelulusan SMP, SMPLB, Program Paket B atau sederajat ditetapkan tanggal 15 Juni tahun berkenaan
• Kelulusan SMK atau sederajat ditetapkan tanggal 3 Juni tahun berkenaan dan 
• Kelulusan SMA, SMALB, Program Paket C atau sederajat ditetapkan tanggal 5 Mei tahun berkenaan

Terdapat beberapa hal yang perlu dicermati bagi sekolah yang akan mengisi blangko Ijazah. Hal ini diatur dalam Lampiran II Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1 tahun 2022 tentang Spesifikasi Teknis dan Bentuk, serta Tata Cara Pengisian, Penggantian, dan Pemusnaahan Blanko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2021/2022. Berikut ini adalah tata cara pengisian blangko Ijazah:

Petunjuk Umum Pengisian Blangko Ijazah

• Ijazah diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
• Ijazah terdiri dari 2 muka dicetak bolak-balik. Pada halaman depan berisi identitas dan redaksi, sedangkan pada halaman belakang berisi daftar nilai beserta nama mata pelajaran. 
• Khusus daftar nilai dan nama mata pelajaran pada halaman belakang blangko Ijazah SMK dicetak oleh satuan pendidikan, sedangkan untuk kolom nilai dapat dicetak atau ditulis tangan. 
• Mata pelajaran pada huruf c sesuai kurikulum 2013, kecuali untuk SPK hanya berisi mata pelajaran wajib. 
• Ijazah Satuan Pendidikan diisi oleh panitia penulisan Ijazah yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah/Kepala SKB/Ketua PKBM. 
• Pengisian Ijazah menggunakan tulisan tangan dengan tulisan huruf yang benar, jelas, rapi, bersih, dan mudah dibaca, menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. 
• Jika terjadi kesalahan dalam pengisian Ijazah tidak boleh dicoret, ditimpa, atau dihapus, melainkan harus diganti dengan Blangko Ijazah yang baru, untuk itu perlu kehati-hatian dalam penulisan. 
• Ijazah yang mengalami kesalahan pengisian disilang dengan tinta warna hitam pada kedua sudut yang berlawanan pada halaman depan dan belakang.  
• Satuan pendidikan, dinas pendidikan kabupaten/kota/ provinsi tidak diperkenankan untuk menahan atau tidak memberikan Ijazah kepada pemilik Ijazah yang sah dengan alasan apapun. 
• Siswa pemilik Ijazah yang sudah pindah domisili, dapat mengambil Ijazah ke satuan pendidikan yang menerbitkan. 
  

Petunjuk Khusus Pengisian Halaman Depan Blangko Ijazah SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMK, SMALB, SPK, dan Kesetaraan sebagai berikut (contoh dalam gambar 1-15 di sebutkan dalam lampiran II Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1 tahun 2022 tentang Spesifikasi Teknis dan Bentuk, serta Tata Cara Pengisian, Penggantian, dan Pemusnaahan Blanko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2021/2022)

1) Angka 1a. diisi dengan program keahlian untuk blangko Ijazah SMK.

2) Angka 1b. diisi dengan kompetensi keahlian untuk blangko Ijazah SMK.

3) Angka 1 diisi dengan nama satuan pendidikan bersangkutan yang menerbitkan Ijazah sesuai dengan nomenklatur. 

4) Angka 2 diisi dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional yang menerbitkan Ijazah. 

5) Angka 3 diisi dengan nama nomenklatur kabupaten/kota (tanpa mencoret) merujuk kepada Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau. 

Contoh penulisan Kota Bandung. 

6) Angka 4 diisi dengan nama provinsi untuk Ijazah dalam negeri atau nama negara untuk Ijazah luar negeri.

7) Angka 5 diisi dengan nama siswa pemilik Ijazah menggunakan huruf kapital seluruhnya. Nama harus sama dengan yang tercantum pada akta kelahiran/dokumen kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang undangan atau Ijazah yang diperoleh dari Satuan Pendidikan jenjang di bawahnya. 

Contoh : BUDI DARMONO

8) Angka  6 diisi dengan tempat dan tanggal lahir siswa pemilik Ijazah. Tempat dan tanggal lahir harus sama dengan yang tercantum pada akta kelahiran/dokumen kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Ijazah yang diperoleh dari Satuan Pendidikan jenjang di bawahnya. 

Contoh: Kota Serang, 17 Januari 2005 

9) Angka 7 diisi dengan nama ayah, ibu, atau wali siswa pemilik Ijazah. 

10) Angka 8 diisi dengan Nomor Induk Siswa pemilik Ijazah pada satuan pendidikan yang bersangkutan seperti tercantum pada buku induk. 

11) Angka  9 diisi dengan Nomor Induk Siswa Nasional pemilik Ijazah. Nomor Induk Siswa Nasional adalah nomor pengenal identitas siswa yang bersifat unik, standar dan dibuat oleh sistem Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.  

12) Angka 10 khusus untuk Ijazah Sekolah Luar Biasa (SDLB, SMPLB, SMALB) diisi dengan jenis kekhususan peserta didik, yang terdiri dari hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, hambatan berpikir, hambatan fisik, autis, dan disabilitas majemuk. 

13) Angka 11 diisi dengan nama kabupaten/kota tempat penerbitan secara lengkap untuk Ijazah dalam negeri atau nama wilayah kedudukan satuan pendidikan untuk Ijazah luar negeri atau SILN. 

Untuk penulisan “Kabupaten” dapat disingkat menjadi “Kab.”

14) Angka 12 diisi dengan tanggal penerbitan Ijazah oleh satuan pendidikan. Penulisan tanggal yang terdiri 1 digit ditulis tanpa angka “0” di depan. Penulisan bulan ditulis lengkap

dengan huruf, huruf awal ditulis kapital. 

Contoh penulisan tanggal : 1 Juli 2022.

15) Angka 13 diisi dengan nama Kepala Sekolah/Kepala SKB/Ketua PKBM dari satuan pendidikan bersangkutan yang menerbitkan Ijazah dan dibubuhkan tanda tangan. Bagi Kepala Sekolah/Kepala SKB/Ketua PKBM yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) diisi dengan menyertai Nomor Induk Pegawai (NIP), sedangkan Kepala Sekolah/Kepala SKB/Ketua PKBM yang bukan berstatus PNS diisi satu buah strip (-). Pengisian juga memperhatikan

ketentuan bahwa penandatanganan Ijazah tidak perlu mencantumkan tulisan “Plt” atau “Pelaksana Tugas” pada kolom nama atau jabatan. 

16) Angka 14 dibubuhkan stempel satuan pendidikan bersangkutan yang menerbitkan Ijazah sesuai dengan nomenklatur.   

17) Angka 15 ditempelkan pas foto peserta didik yang terbaru ukuran 3 cm x 4 cm hitam putih atau berwarna, dibubuhi cap jari pemilik Ijazah serta stempel menyentuh pas foto

Petunjuk Khusus Pengisian Halaman Belakang Blangko Ijazah SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMK, SMALB, SPK, dan Kesetaraan  sebagai berikut:  (contoh dalam gambar 27-43 di sebutkan dalam lampiran II Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1 tahun 2022 tentang Spesifikasi Teknis dan Bentuk, serta Tata Cara Pengisian, Penggantian, dan Pemusnaahan Blanko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2021/2022)

1) Angka 1 diisi dengan nama pemilik Ijazah dengan menggunakan huruf kapital seluruhnya. Nama harus sama dengan yang tercantum pada akta kelahiran/dokumen kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundangundangan atau Ijazah yang diperoleh dari Satuan Pendidikan jenjang sebelumnya.  

2) Angka 2 diisi dengan tempat dan tanggal lahir pemilik Ijazah. Tempat dan tanggal lahir harus sama dengan yang tercantum pada akta kelahiran/dokumen kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Ijazah yang diperoleh dari Satuan Pendidikan jenjang sebelumnya. 

3) Angka 3 diisi dengan nomor induk siswa pemilik Ijazah pada satuan pendidikan yang bersangkutan seperti tercantum pada buku induk. 

4) Angka 4 diisi dengan nomor induk siswa nasional yang aktif. Nomor Induk Siswa Nasional adalah nomor pengenal identitas siswa yang bersifat unik, standar, dan dibuat oleh sistem Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.  

5) Angka 5a khusus untuk Ijazah Pendidikan Luar Biasa diisi dengan jenis kekhususan peserta didik, yang terdiri dari hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, hambatan berfikir, hambatan fisik, autis, dan disabilitas majemuk. 

6) Angka 5b diisi dengan nama tempat penyelenggaraan ujian pendidikan kesetaraan. Untuk satuan pendidikan terakreditasi diisi dengan nama satuan pendidikan bersangkutan, untuk yang belum terakreditasi diisi nama satuan pendidikan tempat menumpang penyelenggaraan UPK. 

7) Angka 5c diisi dengan nama kompetensi keahlian untuk SMK. 

8) Angka 6 diisi dengan Nilai Ujian Sekolah/Ujian Pendidikan Kesetaraan yang diperoleh sesuai Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2O2l nPeniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah/Ujian Pendidikan Kesetaraan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-l9) dan/atau perubahannya. Nilai Ujian Sekolah/Nilai Ujian Pendidikan Kesetaraan untuk setiap mata pelajaran yang dimaksud pada angka 6 ditulis dalam skala 0-100 dengan pembulatan 2 (dua) angka di belakang koma. 

9) Angka 7 pada Ijazah diisi dengan rata-rata nilai dari kolom di atasnya dalam skala 0-100 dengan pembulatan 2 (dua) angka di belakang koma. 10) Angka 8 diisi dengan nama nomenklatur kabupaten/kota tempat penerbitan secara lengkap untuk Ijazah dalam negeri atau nama wilayah kedudukan satuan pendidikan untuk Ijazah luar negeri atau SILN. 

Contoh penulisan Kota Malang dan Kabupaten Malang. 

11) Angka 9 diisi dengan tanggal penerbitan Ijazah dengan tulisan angka dan bulan ditulis dengan menggunakan huruf kapital di depan (tidak disingkat) sesuai dengan Angka  

12) Angka 10 diisi dengan nama Kepala Sekolah/Kepala SKB/Ketua PKBM dan NIP dari kepala satuan pendidikan bersangkutan yang menerbitkan Ijazah dan dibubuhkan tanda tangan kepala satuan pendidikan bersangkutan. Bagi

yang berstatus non pegawai negeri sipil diisi strip (-). 

13) Angka 11 dibubuhkan stempel satuan pendidikan bersangkutan yang menerbitkan Ijazah sesuai nomenklatur sesuai dengan Angka 14 halaman depan. 

a. Dicetak pada kertas A4 dengan ukuran margin top 0,3” atau 0,76 cm; bottom 0” atau 0 cm; left 0,79” atau 2,01 cm; right 0,79” atau 2,01 cm. 

b. Lakukan uji coba pada fotokopi Blangko Ijazah atau kertas kosong dengan ketebalan/gramatur yang relatif sama. 

c. Pastikan printer/mesin cetak mampu menangani kertas dengan ketebalan/gramatur 155 gram/m

d. Langkah-langkah dalam mencetak halaman belakang Ijazah, sebagai berikut.

1) Pilih jenis kompetensi keahlian.

2) Buka file halaman belakang Ijazah (format *.pdf) dan pastikan ukuran kertas pada file tersebut adalah A4.

3) Pastikan setiap mata pelajaran yang tercantum dalam file sesuai dengan struktur kurikulum kompetensi keahlian dimaksud. 

4) Pastikan setting printer/mesin cetak pada ukuran kertas A4. 

5) Pastikan Blangko Ijazah berada posisi yang sesuai.

6) Pastikan halaman belakang Ijazah yang akan dicetak berada pada sisi yang benar.

7) Sesuaikan kuantitas pencetakan per-batch dengan daya tahan printer/mesin cetak.

8) Daftar kompetensi keahlian SMK dapat dilihat dalam lampiran II Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1 tahun 2022 tentang Spesifikasi Teknis dan Bentuk, serta Tata Cara Pengisian, Penggantian, dan Pemusnaahan Blanko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2021/2022

Selanjutnya,  file Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1 tahun 2022 tentang Spesifikasi Teknis dan Bentuk, serta Tata Cara Pengisian, Penggantian, dan Pemusnaahan Blanko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2021/2022 dapat diunduh pada tautan dibawah ini.

Demikian informasi mengenai Juknis  Penulisan Ijazah SD SMP SMA SMK tahun 2022, semoga informasi tersebut bermanfaat bagi anda semua.

DOWNLOAD JUKNIS BOS 2022 PAUD SD SMP SMA SMK, PDF

DOWNLOAD JUKNIS BOS 2022 PAUD SD SMP SMA SMK, PDF

Diposting oleh admin On 20:31:00

Download Juknis BOS 2022 Jenjang PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK, PDF_ Guna meningkatkan mutu pembelajaran serta pemerataan akses layanan pendidikan pada masing-masig satuan pendidikan dari jenjang PAUD, jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah dan jenjang kesetaraan maka sangat perlu pemerintah mengalokasikan serta menyalurkan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan dimasing masing jenjang. Bantuan tersebut diberikan dengan berbagai perssyaratan diantaranya:

1. Persyaratan Satuan Penerima Dana BOP PAUD adalah 1) sekolah memiliki NPSN yang terdata pada dapodik, 2) sekolah telah memutahirkan data dapodik paling lambat tanggal 31 Agustus pada tahun anggaran sebelumnya, 3) sekolah memiliki izin menyelenggarakan pendidikan, 4) memiliki rekening sekolah, 4) bukan merupakan satuan pendidikan kerjasama. 

2. Persyaratan satuan pendidikan penerima dana BOS reguler adalah 1) sekolah memiliki NPSN yang terdata pada dapodik, 2) sekolah telah memutahirkan data dapodik paling lambat tanggal 31 Agustus pada tahun anggaran sebelumnya, 3) sekolah memiliki izin menyelenggarakan pendidikan, 4) memiliki rekening sekolah, 5) bukan merupakan satuan pendidikan kerjasama, 6) bukan merupakan sekolah yang dikelolah oleh kementerian/lembaga lain.

3. Persyaratan satuan pendidikan penerima dana BOP Kesetaraan adalah 1) memiliki NPSN yang terdata pada dapodik, 2) sekolah telah memutahirkan data dapodik paling lambat tanggal 31 Agustus pada tahun anggaran sebelumnya, 3) sekolah memiliki izin menyelenggarakan pendidikan, 4) memiliki rekening sekolah, 5) memiliki peserta didik paling sedikit 10 peserta didik pada setiap jenjang dan 6) bukan merupakan satuan pendidikan kerjasama.

Selanjutnya, berikut ini adalah rincian komponen penggunaan dana BOS menurut Permendikbud Ristek Nomor 2 tahun 2022:

Rincian Komponen Penggunaan Dana BOP PAUD
1. Rincian Komponen Penggunaan Dana BOP PAUD Reguler
a. Penerimaan Peserta Didik baru meliputi pembiayaan untuk:
1) penggandaan formulir pendaftaran;
2) penerimaan Peserta Didik baru dalam jaringan;
3) publikasi atau pengumuman penerimaan Peserta Didik baru;
4) kegiatan pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan untuk anak dan orang tua;
5) pendataan ulang Peserta Didik lama; dan/atau
6) kegiatan lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan penerimaan Peserta Didik baru.
b. Pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca meliputi pembiayaan untuk:
1) penyediaan atau pencetakan buku untuk kebutuhan Peserta Didik termasuk buku digital sebagai berikut:
a) buku teks sesuai kurikulum yang digunakan;
b) buku sesuai usia dan perkembangan anak;
a) buku telah dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian terutama yang tersedia pada laman http://paudpedia.kemdikbud.go.id; dan
b) buku digunakan dalam proses pembelajaran berbasis main;
2) penyediaan atau pencetakan buku pegangan untuk pendidik termasuk buku digital;
3) penyediaan atau pencetakan modul dan perangkat ajar;
4) kegiatan penguatan komunitas pengelola perpustakaan/pojok baca; dan/atau
5) kegiatan lain yang relevan dalam rangka pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca.
c. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain meliputi pembiayaan untuk:
1) penyediaan Alat Permainan Edukatif (APE) dengan prioritas APE dalam ruangan;
2) penyediaan dan/atau perbaikan alat multimedia pembelajaran sesuai analisa kebutuhan meliputi:
a) komputer desktop dan/atau laptop untuk digunakan dalam proses pembelajaran;
b) printer dan/atau scanner;
c) Liquid Crystal Display (LCD) proyektor; dan/atau
d) alat multimedia pembelajaran lainnya dalam rangka menunjang kegiatan belajar melalui bermain bermakna berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
3) pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, seperti pengembangan buku elektronik dan video pembelajaran;
4) penyediaan aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan dalam proses pembelajaran;
5) penyediaan bahan pendukung pembelajaran;
6) pembiayaan dalam rangka mengikuti dan/atau menyelenggarakan festival, gebyar, atau kegiatan sejenis lainnya;
7) pengembangan kegiatan pra literasi;
8) pelaksanaan pendidikan karakter dan penumbuhan budi pekerti, termasuk pencegahan dan penanganan intoleransi dan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
9) pembiayaan diskusi perkembangan anak;
10) pelaksanaan pembelajaran melalui kunjungan rumah Peserta Didik; dan/atau
11) kegiatan lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain.
d. Pelaksanaan evaluasi/asesmen pembelajaran dan bermain meliputi pembiayaan untuk:
1) penyediaan laporan capaian tingkat perkembangan anak; dan/atau
2) kegiatan lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan evaluasi/asesmen pembelajaran dan bermain.
e. Pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidikan meliputi pembiayaan untuk:
1) kegiatan pertemuan kelas orang tua/wali pada Satuan PAUD;
2) pengelolaan dan operasional rutin satuan pendidikan, misalnya untuk pembelian ATK, alat-alat kebersihan, dan lainnya; dan/atau
3) kegiatan lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidikan.
f. Pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan meliputi pembiayaan untuk:
1) pengembangan/peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
2) pengembangan inovasi terkait konten pembelajaran dan metode pembelajaran; dan/atau
3) kegiatan lain yang relevan dalam rangka pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan.
g. Pembiayaan langganan daya dan jasa meliputi pembiayaan untuk:
1) sewa atau pembelian genset atau panel surya, termasuk peralatan pendukungnya sesuai dengan kebutuhan, termasuk biaya perawatan dan/atau perbaikan bagi satuan pendidikan yang belum ada jaringan listrik atau kondisi listrik tidak stabil;
2) pembayaran daya dan/atau jasa yang mendukung operasional satuan pendidikan yang meliputi: pemasangan baru, penambahan kapasitas, dan/atau pembayaran langganan rutin daya dan jasa (listrik, telepon, air, dan internet); dan/atau
3) pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pemenuhan kebutuhan daya dan/atau jasa Satuan Pendidikan.
h. Pemeliharaan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan meliputi pembiayaan untuk:
1) perbaikan kerusakan komponen non struktural bangunan satuan pendidikan seperti:
a) penutup atap;
b) penutup plafon;
c) kelistrikan;
d) pintu, jendela dan aksesoris lainnya;
e) pengecatan; dan/atau f) penutup lantai;
2) perbaikan meubelair, dan/atau pembelian meja dan/atau kursi Peserta Didik atau pendidik jika meja dan/atau kursi yang ada sudah tidak berfungsi dan/atau jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan;
3) perbaikan toilet, tempat cuci tangan, saluran air kotor dan sanitasi lainnya;
4) penyediaan sumber air bersih termasuk pompa dan instalasinya bagi yang belum memiliki air bersih;
5) pemeliharaan dan/atau perbaikan komputer, printer, laptop, proyektor, dan/atau pendingin ruangan;
6) pemeliharaan dan/atau perbaikan APE, terutama APE luar ruangan;
7) pemeliharaan taman dan fasilitas lainnya;
8) penyediaan dan/atau perawatan fasilitas/ aksesibilitas bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus; dan/atau
9) kegiatan lain yang relevan dalam rangka Pemeliharaan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan.
i. Penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi, dan kebersihan meliputi pembiayaan untuk:
1) penyediaan alat-alat deteksi dini tumbuh kembang;
2) penyediaan obat-obatan dan peralatan kesehatan lainnya;
3) pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (disinfectant), masker atau penunjang kebersihan lainnya;
4) penyediaan makanan tambahan; dan/atau
5) kegiatan lain yang relevan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi, dan kebersihan.
2. Rincian Komponen Penggunaan BOP PAUD Kinerja
a. Pengembangan sumber daya manusia meliputi pembiayaan untuk:
1) identifikasi, pemetaan potensi dan kebutuhan pelatihan;
2) penguatan pelatihan griyaan (in house training) di Satuan PAUD;
3) penguatan komunitas belajar bagi kepala Satuan PAUD dan pendidik;
4) pelatihan mandiri dengan komunitas praktis;
5) pelaksanaan diskusi terpumpun bersama dengan guru SD kelas awal; dan/ atau
6) peningkatan kapasitas literasi digital.
7) kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia.
b. Pembelajaran dengan paradigma baru meliputi pembiayaan untuk:
1) penyediaan atau pencetakan panduan dan buku untuk kebutuhan pendidik dan Peserta Didik terkait pembelajaran dengan paradigma baru yang ditetapkan oleh Kementerian;
2) pelaksanaan pembelajaran paradigma baru termasuk pembelajaran berbasis proyek; dan/atau
3) kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru.
c. Digitalisasi sekolah meliputi pembiayaan untuk:
1) penguatan infrastruktur listrik;
2) penguatan infrastruktur internet;
3) lokakarya implementasi digitalisasi sekolah; dan/ atau
4) kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan digitalisasi sekolah.
d. Perencanaan berbasis data meliputi pembiayaan untuk:
1) kegiatan perumusan visi misi satuan pendidikan terkait program dan kebijakan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak;
2) perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Program Sekolah Penggerak di Satuan Pendidikan;
3) penguatan kapasitas tata kelola satuan pendidikan; dan/atau
4) kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan perencanaan berbasis data.
B. Rincian Komponen Penggunaan Dana BOS
1. Rincian Komponen Penggunaan Dana BOS Reguler
a. Penerimaan Peserta Didik baru meliputi pembiayaan untuk:
1) penggandaan formulir dan publikasi atau pengumuman penerimaan Peserta Didik baru, dan biaya layanan penerimaan Peserta Didik baru dalam jaringan;
2) biaya kegiatan pengenalan lingkungan sekolah;
3) penentuan peminatan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan tes bakat skolastik atau tes potensi akademik bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
4) pendataan ulang bagi Peserta Didik lama; dan/atau
5) kegiatan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan Peserta Didik baru yang relevan.
b. Pengembangan perpustakaan digunakan meliputi pembiayaan untuk:
1) penyediaan buku teks utama termasuk buku digital dengan ketentuan:
a) buku yang dibeli merupakan buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian;
b) memenuhi rasio 1 (satu) buku untuk setiap Peserta Didik pada setiap tema/mata pelajaran;
c) memenuhi kebutuhan buku untuk guru pada setiap tema/mata pelajaran yang diajarkan; dan
d) buku yang dibeli oleh sekolah harus dijadikan pegangan dalam proses pembelajaran di sekolah.
2) penyediaan buku teks pendamping termasuk buku digital yang telah dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian;
3) penyediaan buku non teks termasuk buku digital dengan ketentuan:
a) sekolah dapat membeli atau menyediakan buku untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah, diutamakan untuk menunjang penguatan pendidikan karakter dan pengembangan literasi sekolah; dan
b) buku yang dibeli sekolah adalah buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian atau Pemerintah Daerah;
4) penyediaan atau pencetakan modul dan perangkat ajar; dan/atau
5) pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pengembangan perpustakaan.
c. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler meliputi pembiayaan untuk:
1) kegiatan pembelajaran meliputi:
a) penyediaan alat pendidikan dan/atau bahan pendukung pembelajaran;
b) pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, dan persiapan ujian;
c) biaya untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
d) penyediaan aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan dalam proses pembelajaran;
e) pengembangan kegiatan literasi;
f) pelaksanaan pendidikan karakter dan penumbuhan budi pekerti, termasuk pencegahan dan penanganan intoleransi dan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
g) pengembangan pembelajaran berbasis proyek; dan/atau
h) kegiatan pembelajaran lain yang relevan dalam rangka menunjang proses pembelajaran.
2) kegiatan ekstrakurikuler pembelajaran meliputi:
a) penyelenggaraan ekstrakurikuler yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, termasuk pembiayaan lomba di sekolah;
b) pembiayaan dalam rangka mengikuti kegiatan/lomba di dalam negeri; dan/atau
c) pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang operasional kegiatan ekstrakurikuler.
d. Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran meliputi pembiayaan untuk:
1) penyelenggaraan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, asesmen nasional, survei karakter, asesmen sekolah, asesmen berbasis komputer dan/atau asesmen lainnya termasuk penyediaan laporan hasil ulangan/ujian/asesmen; dan/atau
2) pembiayaan lain yang relevan untuk kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran di sekolah.
e. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah meliputi pembiayaan untuk:
1) pengelolaan dan operasional rutin sekolah baik dalam rangka pembelajaran tatap muka dan/atau pembelajaran jarak jauh;
2) pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (disinfectant), masker atau penunjang kebersihan lainnya; dan/atau
3) pembiayaan lainnya yang relevan dalam rangka pemenuhan administrasi kegiatan sekolah.
f. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan meliputi pembiayaan untuk:
1) pengembangan/peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; dan/atau
2) pengembangan inovasi terkait konten pembelajaran dan metode pembelajaran;
3) pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan.
g. Pembiayaan langganan daya dan jasa meliputi pembiayaan untuk:
1) menyewa atau membeli genset atau panel surya, termasuk peralatan pendukungnya sesuai dengan kebutuhan, biaya perawatan dan/atau perbaikan bagi sekolah yang belum ada jaringan listrik atau kondisi listrik tidak stabil;
2) pembiayaan langganan daya dan jasa dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau Peserta Didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran jarak jauh; dan/atau
3) pembiayaan dalam rangka pembayaran daya dan/atau jasa yang mendukung operasional sekolah meliputi, pemasangan baru, penambahan kapasitas, pembayaran langganan rutin listrik, air, telepon, internet, atau pembiayaan langganan daya dan jasa lain yang relevan.
h. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah yang meliputi pembiayaan untuk:
1) perbaikan kerusakan ringan komponen non struktural bangunan sekolah seperti:
a) penutup atap;
b) penutup plafond;
c) kelistrikan;
d) pintu, jendela dan aksesoris lainnya;
e) pengecatan; dan/atau f) penutup lantai;
2) perbaikan meubelair, dan/atau pembelian meja dan/atau kursi Peserta Didik atau guru jika meja dan atau kursi yang ada sudah tidak berfungsi dan/atau jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan;
3) perbaikan toilet sekolah, tempat cuci tangan, saluran air kotor dan sanitasi lainnya;
4) penyediaan sumber air bersih termasuk pompa dan instalasinya bagi sekolah yang belum memiliki air bersih;
5) pemeliharaan dan/atau perbaikan komputer, printer, laptop, proyektor, dan/atau pendingin ruangan;
6) pemeliharaan dan/atau perbaikan peralatan praktikum;
7) pemeliharaan taman dan fasilitas sekolah lainnya;
8) penyediaan dan perawatan fasilitas/aksesibilitas bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus; dan/atau
9) pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah.
i. Penyediaan alat multi media pembelajaran meliputi pembiayaan untuk pembelian dan/atau perbaikan:
1) komputer desktop/work station berupa Personal Computer (PC)/All in One Computer untuk digunakan dalam proses pembelajaran;
2) printer atau printer plus scanner;
3) laptop;
4) Liquid Crystal Display (LCD) proyektor; dan/atau
5) alat multi media pembelajaran lainnya dalam rangka menunjang pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
j. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian SMK dan SMALB meliputi pembiayaan untuk:
1) penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kejuruan Peserta Didik SMK atau SMALB;
2) penyelenggaraan kegiatan sertifikasi kompetensi Peserta Didik SMK atau SMALB;
3) penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi kemampuan bahasa asing yang berstandar internasional yang diperuntukkan bagi kelas akhir SMK atau SMALB. Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi kemampuan bahasa asing yang berstandar internasional hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk secara resmi;
4) penyelenggaraan praktik kerja industri atau lapangan bagi Peserta Didik SMK atau SMALB, termasuk perjalanan dinas pembimbing mencari tempat praktek, bimbingan, atau pemantauan Peserta Didik praktek;
5) kegiatan pemagangan guru dan/atau Peserta Didik di industri untuk masing-masing kompetensi keahlian yang dilaksanakan dalam bentuk:
a) pelatihan kerja di industri;
b) magang di industri untuk menghasilkan uji mutu produk atau jasa dalam merealisasi kesepakatan teaching factory;
c) magang di industri untuk menghasilkan bahan bakuteaching factory;
d) mengikuti magang di industri dengan tujuan untuk kerjasama dalam rangka memperoleh lisensi;
e) mengikuti pelatihan mendapatkan sertifikasi dari industri atau lembaga sertifikasi; dan/atau
f) mengikuti magang kerja untuk menjalin kerja sama dengan industri;
6) penyelenggaraan SMK atau SMALB sebagai lembaga sertifikasi profesi pihak pertama termasuk pendirian dan pengembangan ruang lingkup skema sertifikasi;
7) pengembangan kerja sama industri dalam rangka peningkatan kompetensi keahlian di SMK atau SMALB; dan/atau
8) biaya lain yang relevan dalam peningkatan kompetensi keahlian.
k. Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan SMK dan SMALB meliputi pembiayaan untuk:
1) penyelenggaraan bursa kerja khusus SMK atau SMALB termasuk perjalanan dinas pengelola bursa kerja khusus SMK atau SMALB untuk pengembangan kerjasama, verifikasi, pendampingan ke industri, dan/atau evaluasi;
2) pemantauan kebekerjaan lulusan (tracer study) SMK atau SMALB termasuk perjalanan dinas; dan/atau
3) pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang penyelenggaraan kegiatan yang dapat mendukung keterserapan lulusan.
2. Rincian Komponen Penggunaan Dana BOS Kinerja
a. Rincian Komponen Penggunaan Dana BOS Kinerja Sekolah Penggerak
1) Pengembangan sumber daya manusia meliputi pembiayaan untuk:
a) identifikasi, pemetaan potensi dan kebutuhan pelatihan;
b) penguatan pelatihan griyaan (in house training) di Satuan Pendidikan;
c) penguatan komunitas belajar di Satuan Pendidikan;
d) pelatihan mandiri dengan komunitas praktis;
e) peningkatan kapasitas literasi digital; dan/atau
f) kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia.
2) Pembelajaran dengan paradigma baru meliputi pembiayaan untuk:
a) penyediaan atau pencetakan panduan dan buku untuk kebutuhan pendidik dan Peserta Didik terkait pembelajaran dengan paradigma baru yang ditetapkan oleh Kementerian;
b) pelaksanaan pembelajaran paradigma baru termasuk pembelajaran berbasis proyek; dan/atau
c) kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru.
3) digitalisasi sekolah meliputi pembiayaan untuk:
a) penguatan infrastruktur listrik;
b) penguatan infrastruktur internet;
c) lokakarya implementasi digitalisasi sekolah; dan/atau d) kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan digitalisasi sekolah.
4) perencanaan berbasis data meliputi pembiayaan untuk:
a) program dan kebijakan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak;
b) perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Program Sekolah Penggerak di Satuan Pendidikan;
c) penguatan kapasitas tata kelola satuan pendidikan; dan/atau
d) kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan perencanaan berbasis data.
b. Rincian Komponen Penggunaan Dana BOS Kinerja Sekolah Berprestasi
1) Asesmen talenta dan kebugaran meliputi pembiayaan untuk:
a) asesmen bakat dan minat;
b) asesmen kebugaran; dan/atau
c) kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan asesmen talenta dan kebugaran Peserta Didik.
2) Pelatihan dan pengembangan prestasi meliputi pembiayaan untuk:
a) penguatan pelatihan griyaan (in house training) ketalentaan di satuan pendidikan;
b) pelatihan berbasis proyek;
c) penguatan pelatihan bagi pembina talenta;
d) penyelenggaraan penguatan kapasitas ketalentaan berkelanjutan;
e) peningkatan kapasitas bagi Peserta Didik berprestasi untuk melanjutkan pendidikan;
f) penyediaan sarana penunjang ketalentaan; dan/atau
g) kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan pelatihan dan pengembangan prestasi.
3) Pengelolaan data dan informasi talenta meliputi pembiayaan untuk:
a) penginputan data ketalentaan;
b) pemrosesan data ketalentaan;
c) analisis data ketalentaan; dan/atau
d) kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data dan informasi talenta.
4) Kegiatan aktualisasi prestasi meliputi pembiayaan Peserta Didik, pembina, dan pendamping untuk mengikuti ajang talenta dan/atau pembiayaan lainnya yang relevan selama pelaksanaan kegiatan aktualisasi prestasi.
C. Rincian Komponen Penggunaan Dana BOP Kesetaraan
1. Penerimaan Peserta Didik baru meliputi pembiayaan untuk:
a) penggandaan formulir;
b) publikasi atau pengumuman penerimaan Peserta Didik baru; dan/atau
c) kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan penerimaan Peserta Didik baru.
2. Pengembangan perpustakaan meliputi pembiayaan untuk kegiatan yang relevan seperti penyusunan modul pengayaan dan/atau pengadaan buku pengayaan.
3. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler meliputi pembiayaan untuk:
a) penyusunan Analisis Konteks Pendidikan Kesetaraan;
b) pengembangan silabus dan penyusunan rencana program pembelajaran;
c) kegiatan pembelajaran luar kelas;
d) penguatan saka widya budaya bakti; dan/atau
e) kegiatan lain yang relevan dalam pelaksanaan pembelajaran dan ektrakurikuler.
4. Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran meliputi pembiayaan untuk:
a) penyelenggaraan ujian modul;
b) penyelenggaraan asesmen nasional;
c) penyelenggaraan ujian pendidikan kesetaraan; dan/atau
d) kegiatan lain yang relevan dalam pelaksanaan asesmen dan evaluasi pembelajaran di Satuan Pendidikan.
5. Pelaksanaan administrasi kegiatan Satuan Pendidikan meliputi pembiayaan untuk:
a) pendataan Peserta Didik program pendidikan kesetaraan;
b) pembelian alat tulis kantor dan bahan habis pakai lainnya; dan
c) kegiatan pelaksanaan administrasi kegiatan Satuan Pendidikan lainnya.
6. Pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan meliputi pembiayaan untuk kegiatan yang relevan seperti:
a) pembiayaan dalam rangka mengikuti atau menyelenggarakan kegiatan dalam rangka pengembangan/peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
b) pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan.
7. Pembiayaan langganan daya dan jasa meliputi pembiayaan untuk kegiatan yang relevan seperti:
a) pembiayaan listrik, internet, dan air;
b) penyediaan obat-obatan, peralatan kebersihan atau peralatan kesehatan lainnya dalam rangka menjaga kesehatan Peserta Didik dan pendidik baik dalam upaya mencegah atau menanggulangi; dan/atau
c) pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pemenuhan kebutuhan daya dan/atau jasa Satuan Pendidikan.
8. Pemeliharaan sarana dan prasarana meliputi pembiayaan untuk:
a) pemeliharaan alat pembelajaran;
b) pemeliharaan alat peraga pendidikan; dan/atau
c) pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan.
9. Penyediaan alat multimedia pembelajaran meliputi pembiayaan untuk:
a) pencetakan atau pengadaan modul;
b) penyusunan modul interaktif dan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
c) pengadaan alat keterampilan, bahan praktik keterampilan;
d) komputer desktop dan/atau laptop untuk digunakan dalam proses pembelajaran;
e) printer dan/atau scanner;
f) Liquid Crystal Display (LCD) proyektor; dan/atau
g) alat multi media pembelajaran lainnya yang relevan dalam rangka menunjang pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Selanjutnya, untuk informasi lengkap mengenai petunjuk teknis (Juknis) BOS 20222 jenjang PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK dapat anda unduh pada tautan berikut ini

Lampiran 1 tentang Rincian Komponen Penggunaan Dana BOS dapat anda unduh pada tautan berikut ini

Lampiran 2 tentang teknis pengelolaan dana BOS dapat anda unduh pada tautan berikut ini