PEREMENDIKBUD-RISTEK RI NOMOR 17 TAHHUN 2021 TENTANG ASESMEN NASIONAL

Diposting oleh On 04:24:00 with 1 comment


Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia ( Permendikbud-Ristek RI) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional_  Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 di terbitkan atas dasar pertimbangan bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu dilakukan pemetaan dan perbaikan berkelanjutan atas mutu sistem pendidikan sehingga dapat mendorong pembelajaran yang menumbuhkan daya nalar dan karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, Permendikbud-Ristek ini juga diterbitkan atas dasar bahwa untuk memetakan mutu pendidikan secara berkala dan mendorong perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan perlu dilaksanakan asesmen nasional. 

 Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 pasal 1 menjelaskan bahwa 

  1. Asesmen Nasional yang selanjutnya disingkat AN adalah salah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan oleh Kementerian pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.  
  2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
  3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 
  4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 

Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 pasal 2 menjelaskan tentang tujuan AN. Adapun AN bertujuan untuk mengukur: 

  • a. hasil belajar kognitif
  • b. hasil belajar nonkognitif
  • c. kualitas lingkungan belajar pada satuan pendidikan

Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 pasal 3 menyebutkan bahwa:

(1) Hasil belajar kognitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mencakup literasi membaca dan numerasi.
(2) Hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur melalui asesmen kompetensi minimum.
(3) Hasil belajar nonkognitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mencakup sikap yang melandasi karakterkarakter dalam profil pelajar Pancasila.
(4) Hasil belajar nonkognitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur melalui survei karakter.
(5) Kualitas lingkungan belajar pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mencakup:
a. iklim keamanan;
b. iklim inklusifitas dan kebinekaan
c. proses pembelajaran di satuan pendidikan.
(6) Kualitas lingkungan belajar pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diukur melalui survei lingkungan belajar.
(7) Profil pelajar Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  • a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia;
  • b. bernalar kritis
  • c. mandiri
  • d. kreatif
  • e. bergotong royong
  • f. berkebinekaan global

 Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 pasal 4 menyebutkan bahwa 

(1) AN dilaksanakan pada:

a. satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal
b. program pendidikan kesetaraan jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur nonformal.

(2) AN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3) Jangka waktu pelaksanaan AN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 Pasal 5 menyebutkan bahwa:

(1) Persiapan AN meliputi:
  • a. Penentuan waktu pelaksanaan
  • b. Pendataan peserta AN oleh Kementerian dan Pemerintah Daerah berdasarkan jumlah  yang ditetapkan oleh Menteri
  • c. Penentuan tempat pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah
  • d. Ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia di satuan pendidikan yang menjadi tempat pelaksanaan AN.

(2) Waktu pelaksanaan AN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri.
(3) Pendataan peserta AN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  • a. perwakilan peserta didik pada kelas 5 (lima), kelas 8 (delapan), dan kelas 11 (sebelas);
  • b. pendidik pada setiap satuan pendidikan; dan
  • c. kepala satuan pendidikan.
(4) Tempat pelaksanaan AN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tempat yang memiliki akses jaringan internet yang memadai.
(5) Ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menjadi tanggung jawab:
  • a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama
  • b. Pemerintah Daerah
  • c. masyarakat penyelenggara pendidikan
  • d. Kementerian.
(6) Tanggung jawab ketersediaan sumber daya AN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya.

Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 Pasal 6 menyatakan bahwa

(1) Peserta AN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berasal dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, Pemerintah Daerah, atau masyarakat.
(2) Perwakilan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a terdaftar dalam pangkalan data pendidikan yang dikelola oleh Kementerian atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
(3) Perwakilan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kementerian.
(4) Pendidik dan kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dan huruf c terdaftar dalam pangkalan data pendidikan yang dikelola oleh Kementerian atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 Pasal 7 menyatakan bahwa

(1) Persiapan ketersediaan sumber daya pelaksanaan AN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dapat dilakukan dengan berbagi sumber daya pada satuan pendidikan di setiap wilayah.
(2) Dalam berbagi sumber daya pada satuan pendidikan di setiap wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, Pemerintah Daerah, atau masyarakat penyelenggara pendidikan sesuai kewenangannya saling berkoordinasi.
(3) Kementerian dapat memfasilitasi pemenuhan sumber daya satuan pendidikan.
Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 Pasal 8
(1) Pelaksanaan AN bagi Peserta Didik melalui:
a. asesmen kompetensi minimum;
b. survei karakter; dan
c. survei lingkungan belajar.
(2) Pelaksanaan AN bagi Pendidik dan kepala satuan pendidikan melalui survei lingkungan belajar.
Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 Pasal 9 menyatakan bahwa
(1) Asesmen kompetensi minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan numerasi yang harus dimiliki oleh peserta didik.
(2) Survei karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan pengukuran karakter yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila; dan
(3) Survei lingkungan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dan ayat (2) merupakan pengukuran aspek-aspek lingkungan satuan pendidikan yang berdampak pada proses dan hasil belajar peserta didik.
Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 Pasal 10 menyatakan bahwa

(1) Pelaksanaan AN bagi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipandu dan diawasi oleh pendidik yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Pelaksanaan AN bagi pendidik dan kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan secara mandiri.
(3) AN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui sistem aplikasi yang dikembangkan Kementerian.

Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 Pasal 11 menyatakan bahwa:

(1) Hasil AN terinput secara sistem dalam basis data Kementerian.
(2) Kementerian melakukan analisis hasil AN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Hasil analisis AN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bagian evaluasi sistem pendidikan oleh Menteri.
(4) Hasil analisis oleh Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, Pemerintah Daerah, atau masyarakat penyelenggara pendidikan sesuai kewenangannya untuk:
a. meningkatkan kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan
b. melakukan evaluasi kinerja satuan pendidikan di wilayahnya.
Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 Pasal 12 menyatakan bahwa
Petunjuk teknis mengenai persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil AN ditetapkan oleh kepala badan yang membidangi asesmen dan pembelajaran.
Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 Pasal 13 menyatakan bahwa 
Pendanaan pelaksanaan AN bersumber dari:
a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara
b. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 Pasal 14 menyatakan bahwa:
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai ujian nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1590), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Demikianlah informasi mengenai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia ( Permendikbud-Ristek RI) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional. Selengkapnya, anda dapat membaca informasi tersebut melalui tautan link berikut ini (unduh file)










MEKANISME PENDAATAN PESERTA AN (ASESMEN NASIONAL) TAHUN 2021

Diposting oleh On 19:08:00 with No comments

Mekanisme Pendataan Peserta AN (Asesmen Nasional) tahun 2021_ Pendataan peserta Asesmen NAsional (AN) merupakan proses pengolahan data calon peserta AN hingga waktu yang ditetapkan. Proses pendataan peserta AN dilakukan oleh satuan pendidikan yang berupa data satuan pendidikan, biodata, serta data sosial ekonomi calon peserta AN

Biodata peserta AN yang perlu menjadi perhatian kevalidannya bagi satuan pendidikan antara lain:

  • Data Nama Siswa
  • Data tempat dan tanggal lahir
  • Data orang tua
  • Data Jenis kelamin (L/P) 
  • Data Agama
  • Data Alamat 
  • Data NIPD/NIS (Nomor Peserta Didik)
  • NISN
  • Kelas paralel/Rombel
  • Prodi (IPA/IPS/Bahasa/Islam/Kristen/Katolik/Hindu)
  • Kompetensi Keahlian (SMK)
  • Nomor peserta UN jenjang sebelumnya
  • Kurikulum
  • NPSN
  • Jenis ketunaan (siswa inklusi)
Terkait data ekonomi dan sosial peserta didik yang dijaring berasal dari dapodik serta data emis sesuai keterisian yang diinputkan oleh operator satuan pendidikan diantaranya:

  • Jenis tinggal 
  • alat transportasi
  • jarak rumah kesekolah
  • waktu tempuh kesekolah 
  • anak keberapa 
  • jumlah saudara kandung 
  • layak PIP 
  • hobby
  • cita-cita
  • jenjang pendidikan ayah 
  • pekerjaaan ayah 
  • penghasilan ayah 
  • jenjang pendidikan ibu 
  • alasan layak PIP
  • pekerjaan ibu
  • penghasilan ibu 
  • jenjang pendidikan wali
  • pekerjaan wali 
  • penghasilan wali
  • pernah paud/TK
Selanjutnya, mekanisme sampling peserta AN adalah sebagai berikut:

  1. Jumlah peserta pada jenjang SMP sederajat, SMA sederajat, dan SMK sejumlah 45 peserta utama dan 5 peserta cadangan dan untuk jenjang SD sederajat sejumlah 30 peserta utama dan 5 peserta cadangan.
  2. Bila peserta didik kurang dari atau sama dengan jumlah yang ditentukan (45/30) maka seluruh PD yang didaftarkan akan diikutkan tanpa ada peserta didik cadangan.
  3. Metode sampling dilakukan secara acak oleh sistem pada laman pendataan-AN dengan proporsi jumlah PD per program studi (SMA sederajat), bidang keahlian (SMK) dan kelas rombel (SMP dan SD sederajat).
  4. Proses sampling peserta utama dan cadangan dilakukan bersamaan secara otomatis di laman pendataan AN.
  5. Sampling dilakukan oleh pengelola data kabupaten/kota atau provinsi
Pengelola data Provinsi dan Kota/Kabupaten melakukan kontrol data pada menu progres data untuk melihat sudah sejauh mana proses impor data,  sampling peserta, cetak DNS, generate nomor peserta, dan  cetak DNT pada satuan pendidikan.
Jika terdapat perubahan data (impor data dan sampling peserta) yang tanggal perubahannya lebih baru dari tanggal proses data terakhir,  maka akan terlihat dalam tabel progres data tersebut. Kemudian melakukan proses selanjutnya.
Berikut ini adalah alur progres data peserta asesmen nasional

Adapun jadwal pendataan SMP Sederajat, SMA sederajat dan SMK dapat dilihat pada infografik berikut:


selanjutnya, informasi mekanisme pendataan peserta AN tahun 2021 dapat anda unduh pada tautan berikut ini (unduh)
DOWNLOAD JUKNIS PPDB KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021

Diposting oleh On 06:42:00 with No comments

Download Juknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kabupaten Lombok Timur tahun 2021_ Juknis atau Petunjuk Teknis PPDB Kabupaten Lombok Timur tertuang dalam Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2021/2022. Sebagai salah satu pertimbangan dikeluarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2021 bahwa penerimaan peserta didik baru harus dilaksanakan dengan cara tepat guna mendapatkan hasil yang optimal dan perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan layanan pendidikan dimasyarakat serta penyesuaian tata cara penerimaan peserta didik baru terhadap situasi darurat Corona Virus Disease 2019. 

Penerimaan Peserta Didik Baru menurut Perbup Lombok Timur harus dilaksanakan secara non-diskriminatif, obyektif, transparan, akuntabel serta berkeadilan. 

Peraturan ini bertujuan untuk : (a) Mendorong peningkatan akses layanan pendidikan, dan (b) digunakan sebagai pedoman bagi:

  1. Kepala dinas untuk membuat kebijakan dalam pelaksanaan PPDB
  2. Kepala sekolah dalam melakasanakan PPDB
 Adapun persyaratan calon peserta didik berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:

a. paling rendah 4 tahun dan paling tinggi 5 tahun untuk kelompok A
b. paling rendah 5 tahun dan paling tinggi 6 tahun untuk kelompok B
c. calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada huruf a, disarankan untuk mendaftar dengan memperhatikan jarak dari tempat tinggal ke satuan pendidikan yang terdekat
d. calon peserta didik baru harus mendaftar dengan melampirkan: foto copy akte kelahiran atau surat kenal lahir, foto copy kartu tanad penduduk orang tua, dan foto copy kartu keluarga atau surat keterangan domisili

Calon peserta didik baru SD harus memenuhi persyaratan usia:

a. usia paling rendah 7 tahun dan paling tinggi 12 tahun
b. paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 juli tahun berjalan dapat diterima, apabila jumlah peserta didik yang akan diterima belum memnuhi kuota yang telah ditetapkan
c. paling rendah 5 tahun 6 bulan dapat diterima bila dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional dan bila psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi tertulis dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah
d. sekolah wajib menerima perserta didik yang berusia 7 tahun sampai dengan 12 tahun
e. calon peserta diidik baru sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d disarankan untuk mendaftar dengan memperhatikan jarak dari tempat tinggal kesekolah terdekat
f. calon peserta didik baru harus mendaftar dengan melampirkan:

  1. foto copy akte kelahiran 
  2. foto copy kartu tandan penduduk orang tua
  3. foto copy kartu keluarga atau surat keterangan domisili (diterbitkan minimal 1 tahun sebelum pelaksanaan PPDB)
  4. surat pernyataan tanggung jawab mutlak orang tua
  5. foto copy KIS, KIP, KKS dan atau PKH (bagi yang memilikinya)
Calon peserta didik kelas 7 SMP harus memenuhi persyaratan usia:
a. berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 juli tahun berjalan
b. calon peserta didik baru telah lulus SD/MI /sederajat yang dibuktikan dengan kepemilikan Ijazah/STTB dan sertifikat hasil US
c. calon peserta didik baru telah lulus program paket A/Ula yang dibuktikan dengan kepemilikan ijazah dan STL program paket A/Ula setara SD
d. calon peserta didik baru mendaftar dengan memperhatikan jarak dari tempat tinggal kesekolah yang terdekat
e. calon peserta didik baru harus mendaftar dengan melampirkan:
  1. foto copy akte kelahiran
  2. foto copy kartu tanda penduduk orang tua
  3. foto copy kartu keluarga atau surat keterangan domisili (diterbitkan minimal 1 tahun sebelum pelaksanaan PPDB)
  4. surat keterangan lulus yang diterbitkan sekolah/ madrasah asal
  5. foto copy sertifikat hasil US
  6. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orang tua

Selanjutnya, informasi terkait Juknis PPDB Kabupaten Lombok Timur tahun 2021 dapat anda unduh pada tautan berikut ini (unduh file) (unduh file Lampiran 1 dan lampiran 2)

Demikianlah informasi terkait Download Jukis PPDB Kabupaten Lombok Timur tahun 2021, semoga informasi ini bermanfaat buat anda semua

[UPDATE] DOWNLOAD JUKNIS PENULISAN IJAZAH TENTANG SD SMP SMA SMK TAHUN 2021

Diposting oleh On 21:04:00 with No comments



Download Juknis (Petunjuk Teknis) Penulisan Ijazah Jenjang SD SMP SMA SMK tahun 2021_ Regulasi terkait Petunjuk Teknis (Juknis) penulisan ijazah pada Jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK tahun ajaran 2020/2021 diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal (Persekjen) Kemdikbud yang bernomor 23 tahun 2020. Peraturan tersebut mengatur tentang spesifikasi teknis, bentuk, dan tata cara pengisian blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah ditahun pelajaran 2020/2021.

Sesuai dengan Persekjen Kemdikbud Nomor 23 Tahun 2020 menyebutkan bahwa blangko Ijazah merupakan format resmi yang dicetak oleh pemerintah yang akan digunakan sebagai ijazah. Sehingga bagi satuan pendidikan diharapkan dapat membaca juknis terlebih dahulu sebelum menuliskan data ijazah siswa pada blangko Ijazah. Informasi yang disajikan dalam Persekjen ini adalah informasi mengenai pedoman untuk menentukan spesifikasi dan bentuk Blangko Ijazah, melakukan pengadaan dan pendistribusian Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah serta pengisian Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. 

Adapun Juknis Penulisan ijazah jenjang SD, SMP, SMA dan SMK tahun 2021 ini dapat anda baca dan unduh pada tautan berikut ini

 

Beberapa hal terkait Juknis Penulisan Ijazah Jenjang SD, SMP, SMA dan SMK tahun Ajaran 2020/2021: 

Pada Juknis Penulisan Ijazah tahun ajaran 2020/2021 mengatur tanggal kelulusan pada masing-masing jenjang seperti SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMK, SMALB, Porgram Paket A, Program Paket B, Program Paket C atau sederajat. Adapun tanggal kelulusan diatur pada pasal 7 Persekjen Kemdikbud No. 23 Tahun 2020. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa tanggal Kelulusan SD, SDLB, Program Paket A atau sederajat ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2021. Tanggal kelulusan SMP, SMPLB, Program Paket B atau sederajat ditetapkan tanggal 4 Juni 2021. Tanggal kelulusan SMA, SMALB, Program Paket C atau sederajat ditetapkan tanggal 3 Mei 2021 dan kelulusan SMK atau sederajat ditetapkan tanggal 3 Juni 2021. 

Persekjen Kemdikbud No. 23 Tahun 2020 Juga mengatur tentang bagaimana spesifikasi teknis dan bentuk blangko ijazah yang nantinya digunakan pada satuan pendidikan. Dilampiran satu Persekjen Kemdikbud No. 23 Tahun 2020 menjelaskan tentang spesifikasi kertas yang digunakan untuk blangko ijazah. Adapun kertas yang digunakan adalah kertas berasal dari jenis berpengaman khusus (security paper) dengan ukuran 21cm x 29,7cm, berat 150 gr/m2 dengan toleransi kurang lebih 4 gr/m2. Adapun spesifikasi kertas yang lain dapat dilihat pada gambar berikut ini:


Ketentuan petunjuk umum terkait Pengisian Blangko Ijazah SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, dan SMALB juga disebutkan dalam lampiran II Persekjen Kemdikbud Nomor 23 tahun 2020. Pada Juknis ini disebutkan bahwa:

  • Ijazah SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, dan SMALB diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
  • Terdapat tiga jenis Ijazah, yaitu: Ijazah untuk sekolah yang menggunakan kurikulum 2006, Ijazah untuk sekolah yang menggunakan kurikulum 2013, dan Ijazah untuk SPK
  • Ijazah terdiri dari 2 muka dicetak bolak-balik, dimana identitas dan redaksi di halaman muka, hasil ujian/daftar nilai ujian di halaman belakang. 
  • Ijazah Satuan Pendidikan diisi oleh panitia penulisan Ijazah yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah. 
  • Pengisian Ijazah menggunakan tulisan tangan dengan tulisan huruf yang benar, jelas, rapi, bersih, dan mudah dibaca, menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. 
  • Jika terjadi kesalahan dalam pengisian ijazah tidak boleh dicoret, ditimpa, atau dihapus, melainkan harus diganti dengan blangko ijazah yang baru, untuk itu perlu kehati-hatian dalam penulisan. 
  • Ijazah yang mengalami kesalahan pengisian disilang dengan tinta warna hitam pada kedua sudut yang berlawanan pada halaman muka dan belakang.  
  • Ijazah yang salah dikembalikan ke Dinas Pendidikan untuk dimusnahkan dengan prosedur sebagai berikut:
      1. Blangko ijazah yang mengalami kesalahan pengisian  dikembalikan ke Dinas Pendidikan untuk diganti dengan blangko ijazah yang baru dan dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima blangko ijazah yang salah dan penggantinya, yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan diketahui oleh pejabat UPT/Cabang Dinas/Dinas Pendidikan.  
      2. Bagi satuan pendidikan yang berada di daerah khusus karena kondisi geografis, blangko ijazah cadangan dapat diberikan secara bersamaan dengan kebutuhan blangko ijazah yang seharusnya kepada satuan pendidikan tersebut. Sisa blangko ijazah yang salah dan blangko ijazah yang tidak terpakai dikembalikan ke dinas pendidikan dengan disertai Berita Acara Serah Terima pengembalian blangko ijazah, yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan diketahui oleh pejabat UPT/Cabang Dinas/Dinas Pendidikan. 
  • Proses pemusnahan blangko ijazah dilakukan oleh dinas pendidikan, yang disaksikan oleh kepala dinas pendidikan dan pihak kepolisian dilengkapi dengan Berita Acara Pemusnahan yang ditandatangani oleh kepala dinas pendidikan dan pihak kepolisian. 
  • j. Sisa blangko ijazah SMA, SDLB, SMPLB, dan SMALB yang terdapat di sekolah, diserahkan kembali ke dinas pendidikan provinsi atau melalui cabang dinas pendidikan provinsi sesuai dengan kewenangannya yang ditetapkan oleh dinas pendidikan provinsi, dengan disertai berita acara yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan diketahui oleh pejabat UPT/Cabang Dinas/Dinas Pendidikan. 
  • k. Sisa blangko ijazah SD dan SMP yang terdapat di dinas pendidikan kabupaten/kota dapat dimusnahkan setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak jadwal pengisian ijazah dengan mekanisme:
      1. Seluruh sisa blangko ijazah tersebut dimusnahkan dengan  disertai berita acara pemusnahan;
      2. Proses pemusnahan blangko ijazah dilakukan oleh dinas  pendidikan kabupaten/kota, yang disaksikan oleh kepala dinas pendidikan kabupaten/kota dan pihak kepolisian; dan 
      3. Berita acara pemusnahan blangko ijazah sebagaimana dimaksud angka 1) dan angka 2) di atas, ditandatangani oleh kepala dinas pendidikan kabupaten/kota dan pihak kepolisian Sisa blangko ijazah SMA, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SPK yang terdapat di dinas pendidikan provinsi dimusnahkan setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak jadwal pengisian ijazah dengan mekanisme:
          1. Seluruh sisa blangko ijazah tersebut dimusnahkan dengan  disertai berita acara pemusnahan;
          2. Proses pemusnahan blangko ijazah dilakukan oleh dinas  pendidikan provinsi, yang disaksikan oleh pihak kepolisian; dan
          3. Berita acara pemusnahan blangko ijazah sebagaimana  dimaksud angka 1) dan angka 2) di atas, ditandatangani oleh kepala dinas pendidikan provinsi dan pihak kepolisian. 
  • Sisa blangko ijazah pada SILN tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK yang terdapat di SILN dimusnahkan setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak jadwal pengisian ijazah dengan mekanisme:
      1. Seluruh sisa blangko ijazah tersebut dimusnahkan dengan  disertai berita acara pemusnahan;
      2. Proses pemusnahan blangko ijazah dilakukan oleh pihak  atase pendidikan dan kebudayaan; dan
      3. Berita acara pemusnahan blangko ijazah sebagaimana  dimaksud angka 1) dan angka 2) di atas, ditandatangani oleh atase pendidikan dan kebudayaan. 
  • Dalam hal terdapat kesalahan penulisan dalam ijazah setelah sisa blangko ijazah dimusnahkan, maka dapat melakukan perbaikan dengan menerbitkan surat keterangan oleh Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan. 
  • Satuan pendidikan, dinas pendidikan kabupaten/kota/ provinsi tidak diperkenankan untuk menahan atau tidak memberikan ijazah kepada pemilik ijazah yang sah dengan alasan apapun. 
  • Siswa pemilik ijazah SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, dan SMALB yang sudah pindah domisili, dapat mengambil ijazah ke satuan pendidikan yang menerbitkan 

Informasi sebelumnya mengenai Juknis Download Juknis Penulisan Ijazah Jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK tahun 2020_  Petunjuk Teknis (Juknis) Penulisan Ijazah tahun 2020 sudah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tentunya ini menjadi regulasi baru bagi sekolah didalam melakukan Penulisan Ijazah.

Juknis penulisan Ijazah secara detail dijelaskan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020. Peraturan ini menjelaskan tentang perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 tahun 2020 tentang spesifikasi teknis, bentuk, dan tata cara pengisian blangko Ijazah Pendidikan dasar dan menengah tahun pelajaran 2019/2020. 

Terdapat beberapa hal yang perlu dicermati bagi sekolah yang akan mengisi blangko Ijazah. Hal ini diatur dalam Lampiran II Peraturan Sekretaris Jenderal Kemdikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang tata cara pengisian blangko Ijazah. Berikut ini adalah tata cara pengisian blangko Ijazah:

A. Petunjuk Umum

  • Petunjuk Umum yang pertama adalah Ijazah SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, dan SMALB diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
  • Terdapat tiga jenis Ijazah yaitu diantaranya adalah Ijazah untuk sekolah yang menggunakan kurikulum 2006, Ijazah untuk sekolah yang menggunakan kurikulum 2013, dan Ijazah untuk SPK. Adapun kode blangkonya dibedakan berdasarkan tabel berikut ini: 
  • Ijazah terdiri dari dua bagian halaman muka dicetak bolak-balik, dimana identitas dan redaksi di halaman muka, hasil ujian/daftar nilai ujian di halaman belakang.
  • Ijazah pada Satuan Pendidikan diisi oleh panitia penulisan Ijazah yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah.
  • Pengisian Ijazah tersebut menggunakan tulisan tangan dengan tulisan huruf yang benar, jelas, rapi, bersih, dan mudah dibaca, menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus.
  • Jika terjadi kesalahan dalam pengisian Ijazah pada satuan pendidikan maka tidak boleh dicoret, ditimpa, atau dihapus, melainkan harus diganti dengan Blangko Ijazah yang baru, untuk itu  satuan pendidikan perlu kehati-hatian dalam penulisan.
  • Ijazah yang mengalami kesalahan pengisian disilang dengan tinta warna hitam pada kedua sudut yang berlawanan pada halaman muka dan belakang.

      1. Setelah seluruh pengisian Blangko Ijazah selesai, Ijazah yang salah tersebut dimusnahkan dengan disertai berita acara pemusnahan.
      2. Proses pemusnahan Blangko Ijazah dilakukan oleh Satuan Pendidikan, yang disaksikan oleh Kepala Sekolah dan pihak kepolisian.
      3. Berita acara pemusnahan Blangko Ijazah sebagaimana dimaksud angka 1) dan angka 2) di atas, ditandatangani oleh kepala sekolah dan pihak kepolisian.

  • Sisa Blangko Ijazah SD dan SMP yang terdapat di Satuan Pendidikan, diserahkan kembali ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan disertai berita acara yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan kepala dinas pendidikan kabupaten/kota atau pejabat yang mewakili.
  • Sisa Blangko Ijazah SMA, SDLB, SMPLB, dan SMALB yang terdapat di sekolah, diserahkan kembali ke dinas pendidikan provinsi atau melalui cabang dinas pendidikan provinsi sesuai dengan kewenangannya yang ditetapkan oleh dinas pendidikan provinsi, dengan disertai berita acara yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan dinas pendidikan provinsi atau kepala cabang dinas pendidikan provinsi.
  • Sisa Blangko Ijazah SD dan SMP yang terdapat di dinas pendidikan kabupaten/kota dapat dimusnahkan setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak jadwal pengisian ijazah dengan mekanisme sebagai berikut:

      1. Seluruh sisa Blangko Ijazah tersebut dimusnahkan dengan disertai berita acara pemusnahan;
      2. Proses pemusnahan Blangko Ijazah dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota, yang disaksikan oleh pejabat dinas pendidikan kabupaten/kota dan pihak kepolisian
      3. Berita acara pemusnahan Blangko Ijazah sebagaimana dimaksud angka 1) dan angka 2) di atas, ditandatangani oleh pejabat dinas pendidikan kabupaten/kota dan pihak kepolisian.

  • Sisa blangko ijazah SMA, SDLB, SMPLB, dan SMALB yang terdapat di dinas pendidikan provinsi dapat dimusnahkan setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak jadwal pengisian ijazah dengan mekanisme:

      1. Seluruh sisa Blangko Ijazah tersebut dimusnahkan dengan disertai berita acara pemusnahan;
      2. Proses pemusnahan Blangko Ijazah dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi, yang disaksikan oleh pejabat dinas pendidikan provinsi dan pihak kepolisian; dan
      3. Berita acara pemusnahan Blangko Ijazah sebagaimana dimaksud angka 1) dan angka 2) di atas, ditandatangani oleh pejabat dinas pendidikan provinsi dan pihak kepolisian.

  • Dalam hal terdapat kesalahan penulisan dalam Ijazah pada satuan pendidikan, setelah sisa Blangko Ijazah dimusnahkan, maka dapat melakukan perbaikan dengan menerbitkan surat keterangan oleh Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
  • Satuan pendidikan, dinas pendidikan kabupaten/kota/ provinsi tidak diperkenankan untuk menahan atau tidak memberikan ijazah kepada pemilik ijazah yang sah dengan alasan apapun.
  • Siswa pemilik Ijazah SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, dan SMALB yang sudah pindah domisili, dapat mengambil Ijazah ke satuan pendidikan yang menerbitkan

B. Petunjuk Khusus 

Adapun petunjuk khusus penulisan ijazah adalah sebagai berikut:

  • Petunjuk khusus untuk Angka yang ditunjukkan pada nomor 1 diisi dengan nama sekolah bersangkutan yang menerbitkan Ijazah sesuai dengan nomenklatur.
  • Petunjuk khusus untuk Angka yang ditunjukkan pada nomor 1a pada Ijazah SPK diisi nama program/peminatan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
  • Petunjuk khusus untuk Angka yang ditunjukkan pada Angka 2 diisi dengan nomor pokok sekolah nasional yang menerbitkan Ijazah.
  • Petunjuk khusus untuk Angka yang ditunjukkan pada Angka 3 diisi dengan nama kabupaten/kota*. Diisi dengan nama nomenklatur kabupaten/kota.
  • Petunjuk khusus untuk Angka yang ditunjukkan pada Angka 4 diisi dengan nama provinsi.
  • Petunjuk khusus untuk Angka yang ditunjukkan pada Angka 5 diisi dengan nama siswa pemilik Ijazah menggunakan huruf kapital. Nama harus sama dengan yang tercantum pada akte kelahiran/dokumen kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Ijazah yang diperoleh dari Satuan Pendidikan jenjang dibawahnya.
  • Petunjuk khusus untuk Angka yang ditunjukkan pada Angka 6 diisi dengan tempat dan tanggal lahir siswa pemilik Ijazah. Tempat dan tanggal lahir harus sama dengan yang tercantum pada akte kelahiran/dokumen kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundangundangan atau Ijazah yang diperoleh dari Satuan Pendidikan jenjang dibawahnya. Contoh : Jepara, 17 Januari 2002
  • Petunjuk khusus untuk Angka yang ditunjukkan pada Angka 7 diisi dengan nama orang tua/wali siswa pemilik Ijazah.
  • Petunjuk khusus untuk Angka yang ditunjukkan pada Angka 8 diisi dengan nomor induk siswa pemilik Ijazah pada sekolah yang bersangkutan seperti tercantum pada buku induk.
  • Petunjuk khusus untuk Angka yang ditunjukkan pada Angka 9 diisi dengan nomor induk siswa nasional pemilik Ijazah. Nomor induksiswa nasional terdiri atas 10 digit yaitu tiga digit pertama tentang tahun lahir pemilik Ijazah dan tujuh digit terakhir tentang nomor pemilik Ijazah yang diacak oleh sistem di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  • Petunjuk khusus untuk Angka yang ditunjukkan pada Angka 10 khusus untuk Ijazah pendidikan luar biasa diisi dengan jenis kekhususan peserta didik, yang terdiri dari hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, hambatan berpikir, hambatan fisik, autis dan disabilitas majemuk.
  • Petunjuk khusus untuk Angka yang ditunjukkan pada Angka 11 diisi dengan nama kabupaten/kota tempat penerbitan. 
  • Petunjuk khusus untuk Angka yang ditunjukkan pada Angka 12 diisi dengan tanggal penerbitan ijazah oleh satuan pendidikan.
  • Petunjuk khusus untuk Angka yang ditunjukkan pada Angka 13 diisi dengan nama Kepala Sekolah dari sekolah bersangkutan yang menerbitkan Ijazah dan dibubuhkan tanda tangan. Bagi Kepala Sekolah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) diisi dengan menyertai Nomor Induk Pegawai (NIP), sedangkan Kepala Sekolah yang bukan berstatus PNS diisi satu buah strip (-). Pengisian juga memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  • Dalam hal tidak terdapat Kepala Sekolah yang definitif atau karena satu dan lain hal sehingga Kepala Sekolah tidak dapat menandatangani ijazah, maka pengisian dapat dilakukan sesuai dengan surat BSNP Nomor 0081/SDAR/BSNP/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017, perihal Penandatangan SHUN dan Ijazah yaitu Ijazah dapat ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (PLT) dengan mandat khusus untuk menandatangani ijazah dari pejabat tingkat provinsi atau kabupaten/kota yang berwenang untuk mengangkat Kepala Sekolah
  • Penandatanganan Ijazah dan SHUN sebagaimana imaksud pada huruf a) tidak perlu mencantum kan tulisan PLT tau “Pelaksana Tugas” pada kolom nama atau jabatan.
  • Petunjuk khusus untuk Angka yang ditunjukkan pada Angka 14 dibubuhkan stempel sekolah dari sekolah bersangkutan yang menerbitkan Ijazah sesuai dengan nomenklatur.
  • Petunjuk khusus untuk Angka yang ditunjukkan pada Angka 15 ditempelkan Pasfoto peserta didik yang terbaru ukuran 3 cm x 4 cm hitam putih atau berwarna, dibubuhi cap tiga jari tengah tangan kiri pemilik Ijazah serta stempel  menyentuh pasfoto.
  • Nomor Ijazah adalah sistem pengkodean pemilik Ijazah yang mencakup kode penerbitan, kode jenis Satuan Pendidikan, kode kurikulum yang digunakan, dan nomor seri dari setiap pemilik Ijazah. Keterangan sistem pengkodean untuk Ijazah Satuan Pendidikan sebagai berikut.

Kode penerbitan:

Dalam Negeri (DN)

Luar Negeri (LN)

Kode DN untuk Ijazah yang diterbitkan oleh sekolah di dalam negeri, diikuti dengan nomor urut kode provinsi, kecuali SDLB, SMPLB, dan SMALB. Nomor urut kode provinsi sebagai berikut:

 DN-01 = Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

 DN-02 = Provinsi Jawa Barat;

 DN-03 = Provinsi Jawa Tengah;

 DN-04 = Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

 DN-05 = Provinsi Jawa Timur;

 DN-06 = Provinsi Aceh;

 DN-07 = Provinsi Sumatera Utara;

 DN-08 = Provinsi Sumatera Barat;

 DN-09 = Provinsi Riau;

 DN-10 = Provinsi Jambi;

 DN-11 = Provinsi Sumatera Selatan;

 DN-12 = Provinsi Lampung;

 DN-13 = Provinsi Kalimantan Barat;

 DN-14 = Provinsi Kalimantan Tengah;

 DN-15 = Provinsi Kalimantan Selatan;

 DN-16 = Provinsi Kalimantan Timur;

 DN-17 = Provinsi Sulawesi Utara;

 DN-18 = Provinsi Sulawesi Tengah;

 DN-19 = Provinsi Sulawesi Selatan;

 DN-20 = Provinsi Sulawesi Tenggara;

 DN-21 = Provinsi Maluku;

 DN-22 = Provinsi Bali;

 DN-23 = Provinsi Nusa Tenggara Barat;

 DN-24 = Provinsi Nusa Tenggara Timur;

 DN-25 = Provinsi Papua;

 DN-26 = Provinsi Bengkulu;

 DN-27 = Provinsi Maluku Utara;

 DN-28 = Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

 DN-29 = Provinsi Gorontalo;

 DN-30 = Provinsi Banten;

 DN-31 = Provinsi Kepulauan Riau;

 DN-32 = Provinsi Sulawesi Barat;

 DN-33 = Provinsi Papua Barat; dan

 DN-34 = Provinsi Kalimantan Utara.

(4) Kode LN untuk Ijazah yang diterbitkan oleh SILN.


Jenis Satuan Pendidikan, meliputi:

(1) SD = SD;

(2) SDLB = SDLB;

(3) SMP = SMP;

(4) SMPLB = SMPLB;

(5) SMA = SMA; dan

(6) SMALB = SMALB.


c) Kode kurikulum, meliputi:

(1) 06 untuk SD, SMP, dan SMA kurikulum 2006;

(2) 13 untuk SD, SMP, dan SMA kurikulum 2013;

(3) SPK untuk Satuan Pendidikan Kerjasama.

d) Nomor Seri pemilik Ijazah terdiri atas tujuh digit dengan rentang angka 0000001 sampai dengan 9999999

Selanjutnya, informasi terkait Download Juknis Penulisan Ijazah SD SMP SMA SMK tahun 2020 dapat di baca pada tautan berikut ini: (unduh)

Demikianlah informasi mengenai Download Juknis Penulisan Ijazah SD SMP SMA SMK tahun 2021, semoga dapat bermanfaat buat semua. Bagi anda yang ingin membaca lebih detail terkait informasi ini, silahkan anda baca dan unduh pada tautan berikut (unduh)

DOWNLOAD JUKNIS BANTUAN KUOTA DATA INTERNET KEMDIKBUD 2021, PDF

Diposting oleh On 23:26:00 with No comments

Download Juknis Bantuan Kuota Data Internet Kementerian Pendidikan dan Kebudayan (Kemdikbud) RI tahun 2021 versi PDF_ Kali ini admin akan berbagi informasi mengenai Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Bantuan Pemerintah berupa Paket Kuota Data Internet pada tahun 2021. Juknis ini diterbitkan dengan tujuan agar dapat menjadi pedoman dalam menentukan, menetapkan serta menyalurkan bantuan paket kuota data internet tahun 2021.
Juknis tentang penyaluran bantuan pemerintah berupa paket kuota data internet ini termaktub dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 4 tahun 2021, dan diberlakukan sejak Juknis ini ditetapkan yaitu tanggal 1 Maret 2021.
Salah satu pertimbangan diterbitkannya Peraturan Sekretaris Jenderal (Persekjen) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Juknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Paket Kuota Data Internet tahun 2021 adalah guna memvasilitasi proses pembelajaran peserta didik dimasa pandemi Covid-19 sehingga diperlukan pengaturan terhadap mekanisme bantuan tersebut kepada pendidik dan peserta didik

Perlu diketahui bahwa rincian bantuan kuota data internet di tahun 2021 ini berbeda dengan rincian bantuan kuota data internet ditahun sebelumnya. Ditahun 2021, Peserta didik jenjang PAUD akan memperoleh bantuan kuota data internet sebesar 7 Gigabyte per bulan selama 3 bulan, Peserta didik untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah akan memperoleh bantuan kuota data internet sebesar 10 Gigabyte per bulan selama 3 bulan, untuk mahasiswa dan dosen akan memperoleh bantuan kuota data internet sebesar 15 Gygabite per bulan selama 3 bulan dan bagi para pendidik akan memperoleh bantuan kuota data internet sebesar 12 Gigabyte per bulan selama 3 bulan

Tentunya, penerima bantuan kuota data internet juga harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam juknis. Adapun persyaratannya dapat anda baca pada tautan berikut ini

PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN KUOTA DATA INTERNET 2021

Bantuan kuota data internet ini disalurkan selama tiga bulan dari bulan maret hingga bulan mei 2021 dengan jadwal:

  • Bulan pertama dimulai tanggal 11 maret sampai dengan 15 maret 2021
  • Bulan kedua dimulai tanggal 11 april sampai dengan 15 april 2021
  • Bulan ketiga dimulai tanggal 11 mei sampai dengan 15 mei 2021
Bantuan ini memiliki masa berlaku selama 30 hari terhitung sejak paket kuota data internet tersebut diterima oleh nomor ponsel para peserta didik dan para pendidik. Bantuan kuota data internet ini juga tidak dapat digunakan untuk mengakses berbagai situs yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika serta situs dan aplikasi lain yang tercantum pada laman https://kuota-belajar.kemdikbud.go.id/

Selanjutnya, guna memperoleh informasi terkait  Juknis Bantuan Kuota Data Internet Kementerian Pendidikan dan Kebudayan (Kemdikbud) RI tahun 2021 versi PDF, silahkan anda unduh  Juknis Bantuan Kuota Data Internet Kementerian Pendidikan dan Kebudayan (Kemdikbud) RI tahun 2021 tersebut pada tautan berikut ini

Demikianlah informasi mengenai  Juknis Bantuan Kuota Data Internet Kementerian Pendidikan dan Kebudayan (Kemdikbud) RI tahun 2021 versi PDF. Kami berharap informasi ini bermanfaat buat semua.

DOWNLOAD JUKNIS BOS REGULER SD SMP SMA SMK TAHUN 2021

Diposting oleh On 18:43:00 with No comments


Download Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler SD, SMP, SMA, SMK tahun 2021_ Guna meningkatkan mutu pembelajaran serta pemerataan akses layanan pendidikan, maka dipandang perlu mengalokasikan serta menyalurkan dana bantuan operasional sekolah reguler. Hal inilah menjadi salah satu pertimbangan atas Permendikbud Nomor 6 tahun 2021. Pertimbangan lain yaitu guna mendukung pengelolaan dana BOS yang akuntabel serta tepat sasaran, maka diperlukan Juknis BOS reguler. 

Dengan diterbitkannya Permendikbud Nomor 6 tahun 2021 ini, maka Permendikbud Nomor 8 tahun 2020 dicabut serta dinyatakan tidak berlaku. Sebagai bahan referensi bacaan terkait Permendikbud Nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, maka kami akan mengutip beberapa poin penting yang terdapat dalam Permendikbud tersebut.

Pasal 1 menyatakan bahwa Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama  untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan  pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana  program wajib belajar serta dapat dimungkinkan untuk  mendanai beberapa kegiatan kegiatan lain yang sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana BOS Reguler merupakan dana yang dialokasikan  guna membantu kebutuhan belanja operasional seluruh  peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan  menengah. 

Pasal 2 menyatakan bahwa Pengelolaan Dana BOS Reguler dilakukan berdasarkan prinsip:
a. Fleksibilitas yaitu penggunaan Dana BOS Reguler dikelola sesuai dengan kebutuhan sekolah
b. efektivitas dimana penggunaan Dana BOS Reguler diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah
c. efisiensi dimana penggunaan Dana BOS Reguler diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal
d. Akuntabilitas dimana penggunaan Dana BOS Reguler dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang undangan
e. transparansi dimana penggunaan Dana BOS Reguler dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan sekolah.
Pasal 3 menyatakan bahwa Sekolah Penerima Dana BOS Reguler terdiri dari SD,SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SLB dan SMK
Sekolah tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
  • mengisi serta melakukan pemutakhiran dapodik  sesuai dengan kondisi riil di sekolah sampai dengan  tanggal 31 Agustus
  • memiliki NPSN yang terdata  pada Dapodik
  • memiliki izin menyelenggarakan pendidikan  bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat  yang terdata pada Dapodik
  • memiliki jumlah peserta didik dengan jumlah paling sedikit 60 Peserta Didik selama 3 tahun  terakhir
  • tidak merupakan satuan pendidikan kerja sama. 
Besaran Alokasi Dana BOS Reguler 2021 diatur pada pasal 5 ayat 1. Dalam pasal 5 ayat 1 Permendikbud Nomor 6 tahun 2021 dijelaskan bahwa besaran alokasi Dana BOS Reguler dihitung berdasarkan  besaran satuan biaya masing-masing daerah dikalikan  dengan jumlah Peserta Didik. 
Selanjutnya, penyaluran dana BOS Reguler dilakukan secara bertahap dengan ketentuan seperti yang dijelaskan dalam pasal 8 Permendikbud Nomor 6 tahun 2021 yaitu
  • Penyaluran tahap I ini dilakukan setelah sekolah  menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS  Reguler tahap II tahun sebelumnya. 
  • penyaluran tahap II ini dilakukan setelah sekolah  menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS  Reguler tahap III tahun sebelumnya
  • Penyaluran tahap III ini dilakukan sekolah guna menyampaikan penyampaian laporan tahap I tahun  anggaran berjalan. 
Sekolah dapat langsung menggunakan Dana BOS Reguler  untuk membiayai penyelenggaraan operasional sekolah dengan komponen sebagai berikut:
a. penerimaan Peserta Didik baru
b. pengembangan perpustakaan
c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan  ekstrakurikuler
d. pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi  pembelajaran
e. pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah
f. pengembangan profesi guru dan tenaga  kependidikan
g. pembiayaan langganan daya dan jasa
h. pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah
i. penyediaan alat multimedia pembelajaran 
j. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi  keahlian
k. penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung  keterserapan lulusan
l. pembayaran honor

Terkait dengan komponen pembayaran honor, dipasal 13 Permendikbud Nomor 6 tahun 2021 dijelaskan bahwa 
(1) Pembayaran honor sebagaimana dimaksud dalam Pasal  12 ayat 1 huruf  l digunakan paling banyak 50% dari keseluruhan jumlah alokasi Dana BOS  Reguler yang diterima oleh sekolah. 
(2) Pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada guru dengan persyaratan: 
a. berstatus bukan aparatur sipil negara
b. tercatat pada Dapodik
c. memiliki NUPTK
d. belum mendapatkan tunjangan profesi guru
Persentase pembayaran honor paling banyak 50% (lima  puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat  dikecualikan pada masa penetapan status bencana  alam/non-alam yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat  dan/atau Pemerintah Daerah. 
(4) Pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (3)  diberikan kepada guru dengan persyaratan: 
a. berstatus bukan aparatur sipil negara; 
b. tercatat pada Dapodik; 
c. belum mendapatkan tunjangan profesi; dan d. melaksanakan proses pembelajaran secara tatap  muka atau pembelajaran jarak jauh. 
Selanjutnya, informasi mengenai Download Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler SD, SMP, SMA, SMK tahun 2021 dapat anda unduh pada tautan berikut ini

Salinan Kepmendikbud Nomor :16/P/2021 dapat diunduh disini
Salinan Lampiran Keputusan Menteri tentang Satuan Baiaya Dana BOS masing-masing daerah dapat diunduh disini
Demikianlah informasi mengenai Download Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler SD, SMP, SMA, SMK tahun 2021. Semoga bermanfaat buat semua


PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019(COVID-19)

Diposting oleh On 21:29:00 with No comments

Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus  Disease 2019(Covid-19)_Seperti yang kami kutip informasi dari juknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyatakan bahwa Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mengurangi transmisi/penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity) dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Kekebalan kelompok hanya dapat terbentuk apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata di seluruh wilayah. Upaya pencegahan melalui pemberian program vaksinasi jika dinilai dari sisi ekonomi, akan jauh lebih hemat biaya, apabila dibandingkan dengan upaya pengobatan.

Pelayanan vaksinasi COVID-19 dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yaitu dengan menerapkan upaya Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) dan menjaga jarak aman 1–2 meter, sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelayanan Vaksinasi Pada Masa Pandemi COVID-19. Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan puskesmas harus melakukan  advokasi  kepada  pemangku  kebijakan  setempat,  serta berkoordinasi dengan lintas program, dan lintas sektor terkait, termasuk organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat dan seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan vaksinasi COVID-19. Petugas kesehatan diharapkan dapat melakukan upaya komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat serta memantau status vaksinasi setiap sasaran yang ada di wilayah kerjanya untuk memastikan setiap sasaran mendapatkan vaksinasi COVID-19 lengkap sesuai dengan yang dianjurkan.

Petunjuk teknis ini memberikan acuan bagi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang meliputi perencanaan kebutuhan, sasaran, pendanaan, distribusi   serta   manajemen   vaksin   dan   logistik  lainnya, pelaksanaan pelayanan, kerja sama, pencatatan dan pelaporan, strategi komunikasi, pemantauan dan penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19, serta monitoring dan evaluasi. 

Selanjutnya, Sasaran pengguna Petunjuk Teknis yang bernomor HK.02.02/4/1/2021ini adalah para pengambil kebijakan, pengelola program dan logistik vaksinasi serta tenaga kesehatan lainnya di Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas, serta tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang memberikan layanan vaksinasi COVID-19

Adapun isi dari Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus  Disease 2019(Covid-19) adalah sebagai berikut:

pada diktum satu menyatakan bahwa Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang selanjutnya disebut Juknis Vaksinasi COVID-19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

Selanjutnya, diktum kedua menyatakan tentang Juknis  Vaksinasi  COVID-19  sebagaimana  dimaksud  dalam Diktum kesatu menjadi  acuan  bagi  Pemerintah  Pusat, Pemerintah Daerah      Provinsi,  Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Fasilitas   Pelayanan   Kesehatan,   tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19. 

Pada diktum ketiga menyatakan bahwa Pemerintah    Pusat,    Pemerintah    Daerah  Provinsi,    dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan  terhadap  pelaksanaan  Juknis  Vaksinasi COVID-19 sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Dan terakhir pada diktum keempat menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 2 Januari 2021

Selanjutnya, guna melengkapi informasi mengenai Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus  Disease 2019(Covid-19), silahkan anda baca Juknis tersebut yang kami tautkan pada tautan berikut ini (unduh ) atau disini





 
Demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan, semoga informasi ini memberikan manfaat buat semua.