JUKNIS PPDB TK SD SMP SMA SMK TAHUN 2021/2022

Diposting oleh On 22:45:00 with No comments



Petunjuk Teknis (JUKNIS)  PPDB TK SD SMP SMA SMK tahun 2021/2022_ Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) telah mengeluarkan Juknis yang berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru TK, SD, SMP, SMA, dan SMK pada tahun ajaran 2021/2022. Juknis ini sekiranya menjadi panduan bagi satuan pendidikan dalam menjalankan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru. 

Beberapa hal penting terkait PPDB yang diatur dalam Permendibkud Nomor 1 tahun 2021

Tata cara Penerimaan Peserta Didik Baru yang diatur dalam Permendikbud Nomor 1 tahun 2021 Bab II menjelaskan bahwa:

Bagian kesatu, PPDB dilaksanakan secara objective, transparan serta akuntabel. Selain itu PPDB dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Bagian kedua, berkaitan erat dengan ketentuan persyaratan sebagai calon peserta didik baru. Persyaratan Calon Peserta Didik Baru yang diatur dalam Permendikbud Nomor 1 tahun 2021 ini adalah 

A. Calon Peserta Didik Baru Jenjang TK
Dijelaskan pada pasal 3 Permendikbud Nomor 1 tahun 2021. Calon Peserta Didik Baru jenjang TK harus memenuhi persyaratan usia sebagai berikut:

  • Paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 tahun untuk kelompok A
  • Paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 tahun untuk kelompok B

B. Calon Peserta Didik Baru Jenjang SD
Dijelaskan pada pasal 4 Permendikbud No. 1 tahun 2021. Calon Peserta Didik Baru kelas 1 SD harus memenuhi persyaratan usia sebagai berikut
  • Berusia 7  tahun
  • Paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan (Persyaratan usia ini dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi peserta didik yang memiliki kecerdasaran dan/atau bakat istimewa serta memiliki kesiapan psikis)
Pada poin selanjutnya dari pasal ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 SD yang berusia 7 tahun. Sedangkan penjelasan mengenai usia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 juli tahun berjalan ini dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dengan ketentuan memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa serta memiliki kesiapan psikis (Pasal 4 ayat 3). Calon Peserta didik yang memiliki kecerdasan dan atau bakat istimewa serta kesiapan psikis tersebut harus dibuktikan dengan rekomendasi tertuli dari psikolog profesional atau jika tidak tersedia, bisa melalui dewan guru sekolah yang bersangkutan.

C. Calon Peserta Didik Baru Jenjang SMP
Dijelaskan pada pasal 5 Permendikbud No. 1 tahun 2021. Calon Peserta Didik Baru kelas 7 SMP harus memenuhi persyaratan usia sebagai berikut:
  • Berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan
  • Telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain  yang sederajat.
D. Calon Peserta Didik Baru Jenjang SMA atau SMK
Dijelaskan pada pasal 6 Permendikbud No. 1 tahun 2021. Calon peserta didik baru kelas 10 SMA atau SMK harus memenuhi persyaratan:
  • Berusia paling tinggi 21tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan
  • Telah menyelesaikan kelas 9 SMP atau bentuk lain yang sederajat.
Terkait dengan SMK bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 sebagaimana yang diatur dalam Permendikbud No. 1 tahun 2021 pasal 6 ayat 2.
Persyaratan usia tersebut dapat dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria: Menyelenggarakan pendidikan khusus, menyelenggarakan pendidikan layanan khusus serta berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar yang dibuktikan dengan akta kelahiran serta surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik. Hal ini diatur dalam Permendikbud No. 1 tahun 2021 pasal 7 ayat 1 dan 2
Baca Juga:
Selanjutnya, bagaimana dengan informasi terkait jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru? Berdasarkan Juknis PPDB tahun 2021/2022 ini menyatakan bahwa PPDB untuk masing-masing Jenjang seperti SD, SMP dan SMA dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB berupa: zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan atau prestasi. Jalur zonasi tersebut meliputi: Jalur zonasi SD paling sedikit 70% dari daya tampung sekolah, jalur zonasi SMP paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah dan jalur zonasi SMA paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah
Bagamana dengan Jalur afirmasi? Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Permendikbud ini adalah bahwa jalur afirmasi paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5%dari daya tampung sekolah. Selanjutnya, jika masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran, maka Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi (Hanya untuk Jenjang SMP SMA)
Pengumuman penetapan peserta didik baru
  • Pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.  
  • Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah. 
  • Dalam hal kepala sekolah yang belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang. 
  • Khusus untuk SMK, dalam tahapan pelaksanaan PPDB dapat melakukan proses seleksi khusus yang dilakukan sebelum tahap pengumuman penetapan peserta didik baru.
Daftar Ulang 
  1. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah. 
  2. Daftar ulang digunakan untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan. 
Selanjutnya, untuk menambah informasi mengenai juknis PPDB ini, silahkan anda baca pada tautan berikut ini:

 
Bacaan lainnya terkait Juknis PPDB, bisa anda unduh pada tautan berikut ini
Download Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB SMA SMK Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2021/2022 (unduh)
Demikianlah informasi terkait Petunjuk Teknis (JUKNIS)  PPDB TK SD SMP SMA SMK tahun 2021/2022. Semoga bermanfaat buat semua
DOWNLOAD PERMENDIKBUD NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH SERTIFIKAT PENDIDIK BAGI GURU DALAM JABATAN

Diposting oleh On 23:02:00 with No comments



Download Permendikbud Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik bagi Guru dalam Jabatan_ Permendikbud Nomor 8 tahun 2020 diterbitkan atas dasar pertimbangan bahwa ketentuan Pasal 66 ayat tiga Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru khususnya yang mengatur tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan perlu disempurnakan. Pertimbangan lain diterbitkannya Permendikbud ini adalah bahwa Permendikbud Nomor 37 Tahun 2017 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan yang Diangkat sampai dengan Akhir Tahun 2015 sudah tidak memenuhi kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti. 

Pada Permendikbud Nomor 38 tahun 2020 disebutkan bahwa Program Pendidikan Profesi Guru bagi Guru dalam Jabatan atau yang kita kenal dengan istilah Program PPG daljab adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan bagi Guru dalam Jabatan guna mendapatkan sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini di jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Program PPG dalam Jabatan ini diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi serta telah ditetapkan oleh Menteri. Lalu seperti apakah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa program PPG dalam Jabatan? Berdasarkan Permendikbud Nomor 8 tahun 2020 pasal 4 menyatakan bahwa Calon Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  • Memiliki kualifikasi akademik S-l/D-IV
  • Guru dalam Jabatan yang diangkat sampai dengan bulan Desember 2015
  • Guru dalam Jabatan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat
  • Terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  • Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)
  • Telah melengkapi dokumen persyaratan.

Guru dalam Jabatan sebagaimana dimaksud pada point yang kami sebutkan diatas adalah guru yang diangkat oleh: 

  • Pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah
  • Pimpinan penyelenggara pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berdasarkan Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama.

Bagaimanakah tahapan pelakasanaan Program PPG dalam jabatan? Terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan Program PPG Daljab, diantaranya:

  • Penetapan kuota nasional
  • Sosialisasi Program PPG dalam Jabatan
  • Penerimaan Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan.
Penjelasan: 
Penetapan Kuota Nasional 

Penetapan kuota nasional diatur pada Pasal 5 dengan mengikuti tahapan berikut ini:
  1. Menteri menetapkan kuota nasional Mahasiswa Program  PPG Daljab setiap tahun
  2. Menteri dalam menetapkan kuota nasional Mahasiswa Program PPG Daljab mendelegasikan kepada Direktur Jenderal
  3. Direktur Jenderal menginformasikan tentang jumlah kuota nasional kepada kepala Dinas Pendidikan. 
Sosialisasi Program PPG dalam Jabatan
Terkait dengan sosialisasi program PPG Daljab bahwa kegiatan ini dilakukan guna menginformasikan pelaksanaan Program PPG dalam Jabatan melalui media elektronik maupun nonelektronik. Sosialisasi ini dilakukan secara berjenjang oleh Kementerian melalui Dirjen kepada Dinas Pendidikan lalu kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan kepada satuan pendidikan di wilayahnya. 

Penerimaan Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan
Penerimaan Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan Pendaftaran calon Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan
Berikut ini beberapa cara yang dapat calon mahasiswa lakukan untuk mendaftarkan diri dalam program PPG dalam Jabatan:
  • calon Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan melakukan pendaftaran melalui aplikasi sistem informasi manajemen pengembangan keprofesionalan berkelanjutan (SIM PKB)
  • Mengunggah dokumen administrasi meliputi: 
    • Ijazah akademik
    • Surat keputusan pengangkatan Guru dalam Jabatan
2. Tahapan seleksi penerimaan calon Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan 
Seleksi penerimaan calon Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
a. Seleksi administrasi tahap I
Seleksi administrasi tahap I meliputi:
      • Direktur Jenderal melakukan verifikasi dan validasi  dokumen administrasi
      • Dalam melakukan verifikasi dan validasi dokumen administrasi Direktur Jenderal dibantu oleh tim verifikasi dan validasi dari LPMP
      • Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, Direktur Jenderal menetapkan calon Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan yang lulus seleksi administrasi tahap I untuk mengikuti seleksi kemampuan akademik 
b. Seleksi Kemampuan Akademik
Seleksi Kemampuan Akademik dilakukan dengan tahapan dimana Direktur Jenderal dibantu tim verifikasi dan validasi  dari LPMP melaksanakan seleksi kemampuan akademik. Adapun seleksi akademik ini meliputi:
      • Tes materi profesional, tes materi pedagogik,  dan tes potensi akademik berbasis komputer
      • Wawancara; 
c. Seleksi Administrasi tahap II
Adapun seleksi administrasi tahap II meliputi:
    • Calon Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan yang dinyatakan lulus seleksi kemampuan akademik menyampaikan bukti fisik persyaratan administrasi sebagai berikut:
      • Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau Dinas Pendidikan
      • Fotokopi surat keputusan pengangkatan pertama dan surat keputusan pengangkatan 2 (dua) tahun terakhir, dengan ketentuan:
          • Guru yang berstatus sebagai pegawai negeri  sipil dan guru yang berstatus bukan pegawai negeri sipil di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilegalisasi oleh kepala Dinas Pendidikan
          • Guru tetap yayasan di satuan pendidikan yang diselengarakan oleh masyarakat dilegalisasi oleh ketua yayasan
    • Surat izin dari kepala sekolah atau pemimpin penyelenggara pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk menjadi Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan
    • Pakta integritas dari calon Mahasiswa bahwa berkas/dokumen yang diserahkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya
    • Surat penyetaraan dari direktorat jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi bagi Mahasiswa yang memiliki ijazah kualifikasi akademik S1/D4 dari luar negeri.  
3. Pengumuman peserta
Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi tahap I, seleksi kemampuan akademik, dan seleksi administrasi tahap II diumumkan melalui laman www.ppg.kemdikbud.go.id.

Selanjutnya, dalam Permendikbud ini juga dijelaskan bagaimana sistem pembelajaran mahasiswa PPG dalam Jabatan. Pembelajaran pada program ini dijalankan melalui tiga moda, yaitu moda daring, luring dan kombinasi moda daring dan luring. Selama proses pembelajaran, mahasiswa program PPG akan melalui proses penilaian. Proses penilaian Program PPG dalam jabatan tersebut diatur dalam pasal 16, pasal 17, pasal 18 dan pasal 19. Point penting dari pasal tersebut adalah:
  • Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan harus lulus uji komprehensif  berupa penguasaan materi pedagogik dan bidang studi/bidang keahlian serta proses dan produk pengembangan perangkat pembelajaran. 
  • Mahasiswa harus mengikuti PPL yang peneliannya akan dilakukan oleh guru pamong dan dosen. Adapun aspek penilaiannya berupa aspek kompetensi pengetahuan, sikap dan prilaku. 
  • Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan yang telah lulus penilaian PPL harus mengikuti Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru yang meliputi uji kinerja dan uji pengetahuan. 
Selengkapnya sebagai informasi tambahan, anda dapat baca dan unduh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 38 tahun 2020 pada tautan berikut ini (unduh)
Demikanlah informasi mengenai Download Permendikbud Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik bagi Guru dalam Jabatan. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat buat semua. 


PETUNJUK  TEKNIS PEMANFAATAN DATA POKOK PENDIDIKAN UNTUK AKUN AKSES LAYANAN PEMBELAJARAN (PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR 18 TAHUN  2020)

Diposting oleh On 23:17:00 with No comments


Petunjuk Teknis (JUKNIS) tentang Pemanfaatan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk Akun Akses Layanaan Pembelajaran diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal (Persekjen) Nomor 18 tahun 2020. Juknis ini diterbitkan atas dasar pertimbangan bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran, perlu memudahkan pendidik dan peserta didik dalam mengakses layanan pembelajaran. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Data Pokok Pendidikan untuk Akun Akses Layanan Pembelajaran.

Ketentuan Umum yang tertera dalam Juknis Pemanfaatan Dapodik untuk Akun Akses Layanan Pembelajaran adalah sebagai berikut:

  • Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 
  • Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 
  • Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
  • Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 
  • Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pendidikan dan kebudayaan. 
  • Akun Akses Layanan Pembelajaran, yang selanjutnya disebut Akun Pembelajaran, adalah akun yang memuat nama akun (user ID) dan akses masuk akun (password) yang diterbitkan oleh Kementerian dan dapat digunakan oleh Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan sebagai akun untuk mengakses layanan pembelajaran berbasis elektronik. 
  • Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik, adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang memuat data Satuan Pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari Satuan Pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara daring online). 
  • Direktorat Jenderal adalah unit utama yang menangani fungsi pembinaan pendidikan di lingkungan Kementerian. 
  • Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional, yang selanjutnya disebut NPSN, adalah pengkodean referensi Satuan Pendidikan. 
  • Nomor Induk Siswa Nasional, yang selanjutnya disebut NISN, adalah pengkodean referensi Peserta Didik. 
  • Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang selanjutnya disebut NUPTK, adalah pengkodean referensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 
  • Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disebut (NIK), adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. 
  • Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 
  • Dinas Pendidikan adalah satuan kerja pemerintah daerah bidang pendidikan yang ada di wilayah provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangannya. 

Selanjutnya, Pemanfaatan Dapodik untuk Akun Pembelajaran bertujuan untuk mendukung perwujudan Dapodik sebagai basis data dalam menyediakan layanan pembelajaran. Sedangkan Akun Pembelajaran bertujuan untuk:

  • Mendukung proses pembelajaran di Satuan Pendidikan melalui  penerapan teknologi; dan
  • Meningkatkan keterhubungan antara layanan pembelajaran. 

Kemudian, ruang lingkup pengaturan dalam petunjuk teknis ini meliputi:

  • Pemanfaatan Dapodik dalam pembuatan, pendistribusian, dan penonaktifan Akun Pembelajaran; dan
  • Pengelolaan Akun Pembelajaran. 

Pembuatan Akun Akses Layanan Pembelajaran

Jenis Data 

Pembuatan Akun Pembelajaran dilakukan melalui pemanfaatan data dari Dapodik, yang meliputi:

  1. Nama;
  2. NISN Peserta Didik;
  3. NUPTK Pendidik
  4. NIK;
  5. Nama Satuan Pendidikan;
  6. NPSN;
  7. Jenjang pendidikan; dan
  8. Tingkat Satuan Pendidikan. 

Sasaran  

Pembuatan Akun Pembelajaran ditujukan bagi:

Peserta Didik

1) SD dan Program Paket A kelas 5 dan kelas 6;

2) SMP dan Program Paket B kelas 7 sampai dengan kelas 9;

3) SMA dan Program Paket C kelas 10 sampai dengan kelas 12;

4) SMK kelas 10 sampai dengan kelas 13;

5) SLB kelas 5 sampai dengan kelas 12;  

Pendidik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah

Tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, meliputi:

  1. kepala Satuan Pendidikan; dan 
  2. operator Satuan Pendidikan yang terdata di Dapodik.

Tata Cara Pembuatan Akun 

Pembelajaran dilakukan dengan tata cara sebagai berikut. 

a. Pusat Data dan Teknologi Informasi mengolah nama individu, NISN, serta NIK dari Dapodik untuk menentukan nama akun (user ID) unik untuk setiap individu sasaran. 

b. Pusat Data dan Teknologi Informasi menentukan akses masuk akun (password) untuk setiap individu sasaran. 

c. Pusat Data dan Teknologi Informasi menggunakan nama akun (user ID) unik yang telah ditentukan untuk membuat Akun Pembelajaran masing-masing individu sasaran dengan penamaan sebagai berikut:

Sekolah Dasar:

a) Peserta Didik: namaakun@sd.belajar.id

b) Pendidik: namaakun@guru.sd.belajar.id

c) Tenaga kependidikan: namaakun@admin.sd.belajar.id 

Jenjang SMP

a) Peserta Didik: namaakun@smp.belajar.id

b) Pendidik: namaakun@guru.smp.belajar.id

c) Tenaga kependidikan: 

namaakun@admin.smp.belajar.id

Jenjang SMA

a) Peserta Didik: namaakun@sma.belajar.id

b) Pendidik: namaakun@guru.sma.belajar.id

c) Tenaga kependidikan: 

namaakun@admin.sma.belajar.id

Jenjang SMK

a) Peserta Didik: namaakun@smk.belajar.id

b) Pendidik: namaakun@guru.smk.belajar.id

c) Tenaga kependidikan: namaakun@admin.smk.belajar.id

Jenjang SLB

a) Peserta Didik: namaakun@slb.belajar.id

b) Pendidik: namaakun@guru.slb.belajar.id

Bagi Tenaga kependidikan: namaakun@admin.slb.belajar.id 

Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C:

a) Peserta Didik: namaakun@kesetaraan.belajar.id

b) Pendidik: namaakun@pendidik.kesetaraan.belajar.id

Bagi Tenaga kependidikan: 

namaakun@admin.kesetaraan.belajar.id 

d. Pusat Data dan Teknologi Informasi dalam pembuatan akun pembelajaran dapat melibatkan penyelenggara layanan berbasis elektronik atau mitra resmi yang ditunjuk oleh penyelenggara.

Pendistribusian Akun Pembelajaran

Pendistribusian Akun Pembelajaran dilakukan dengan tata cara sebagai berikut.

  • Pusat Data dan Teknologi Informasi mengunggah nama akun (user ID) dan akses masuk akun (password) Akun Pembelajaran untuk masingmasing Satuan Pendidikan pada Dapodik.
  • Operator Satuan Pendidikan mengunduh nama akun (user ID) dan akses masuk akun (password) untuk pengguna Akun Pembelajaran di Satuan Pendidikan yang bersangkutan. 
  • Operator Satuan Pendidikan mendistribusikan nama akun (user ID) dan akses masuk akun (password) kepada pengguna Akun Pembelajaran di Satuan Pendidikan yang bersangkutan. 
  • Pertama kali pengguna Akun Pembelajaran mengakses Akun Pembelajaran masing-masing, mereka akan diminta untuk:
          • menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan Akun Pembelajaran; dan
          • melakukan penggantian akses masuk akun (password). 
  • Pusat Data dan Teknologi Informasi dapat mengubah akses masuk akun (password) pengguna Akun Pembelajaran. 
  • Operator Satuan Pendidikan dapat mengubah akses masuk akun (password) pengguna Akun Pembelajaran di Satuan Pendidikan mereka. 

Penonaktifan Akun Pembelajaran 

Penonaktifan Akun Pembelajaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

  • Pusat Data dan Teknologi Informasi melakukan penonaktifan  pengguna Akun Pembelajaran berdasarkan perubahan status keaktifan Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam Dapodik. 
  • Pusat Data dan Teknologi Informasi juga dapat menonaktifkan Akun Pembelajaran dalam hal pengguna melanggar syarat dan ketentuan penggunaan Akun Pembelajaran.
Penggunaan Akun Pembelajaran

Akun Pembelajaran digunakan oleh Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan sebagai akun untuk mengakses layanan pembelajaran berbasis elektronik.

Layanan pembelajaran berbasis elektronik yang dapat diakses menggunakan Akun Pembelajaran antara lain:

  1. surat elektronik;
  2. penyimpanan dan pembagian dokumen secara elektronik;
  3. pengelolaan administrasi pembelajaran secara elektronik;
  4. penjadwalan proses pembelajaran secara elektronik; dan
  5. pelaksanaan proses pembelajaran secara daring, baik secara  sinkronus (dilakukan pada waktu yang bersamaan) maupun asinkronus (fleksibel dan tidak harus dalam waktu yang bersamaan). 

Daftar layanan pembelajaran yang dapat diakses menggunakan Akun Pembelajaran tercantum pada http://belajar.id. B. 

Grup Akun Pembelajaran

Setiap pengguna Akun Pembelajaran dapat membuat grup dengan Akun Pembelajaran lainnya sesuai kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran. Terhadap grup Akun Pembelajaran, Pusat Data dan Teknologi Informasi dan Direktorat Jenderal dapat melakukan kegiatan paling sedikit:

  • mengubah hak akses ke grup tertentu;
  • menyediakan layanan untuk grup tertentu; dan/atau 
  • menghapus grup tertentu. 

 Keamanan Akun Pembelajaran

  • Pusat Data dan Teknologi Informasi mengatur keamanan penggunaan Akun Pembelajaran dalam rangka memberikan perlindungan  terhadap:
      • kerahasiaan data, informasi, dan/atau dokumen aktivitas Akun  Pembelajaran; dan 
      • kemungkinan terjadinya kelalaian dalam penggunaan dan/atau  penyalahgunaan data, informasi, dan/atau dokumen aktivitas Akun Pembelajaran. 
  • Keamanan penggunaan Akun Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan ketentuan paling sedikit:
      • pengaturan syarat akses masuk akun (password) yang diwajibkan pada semua pengguna Akun Pembelajaran; 
      • pemberian notifikasi terhadap pengguna terkait aktivitas mencurigakan; dan 
      • pengaturan terkait akses melalui Application Programming Interface (API). 

Layanan Bantuan Akun Pembelajaran 

Dalam melakukan pengelolaan Akun Pembelajaran, Pusat Data dan Teknologi Informasi menyediakan layanan bantuan Akun Pembelajaran bagi Direktorat Jenderal, Dinas Pendidikan, dan/atau pengguna Akun Pembelajaran. 

Analisa Data Agregat Aktivitas Akun Pembelajaran

  • Analisa data agregat aktivitas Akun Pembelajaran merupakan Analisa terhadap data aktivitas, antara lain durasi penggunaan layanan tertentu, frekuensi perubahan dokumen, dan perubahan pengaturan oleh administrator. 
  • Pusat Data dan Teknologi Informasi melakukan:
      • analisa data agregat aktivitas Akun Pembelajaran secara umum
      • pembuatan menu analisa data agregat aktivitas Akun Pembelajaran yang dilakukan oleh oleh Direktorat Jenderal, Dinas Pendidikan, dan kepala Satuan Pendidikan. 
  • Direktorat Jenderal dapat melakukan analisa data agregat aktivitas Akun Pembelajaran sesuai kewenangan dan sesuai menu yang dibuat oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi. 

  • Dinas Pendidikan dapat melakukan analisa data agregat aktivitas Akun Pembelajaran di wilayah kerjanya sesuai menu yang dibuat oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi. 
  • Kepala Satuan Pendidikan dapat melakukan analisa data agregat aktivitas Akun Pembelajaran di Satuan Pendidikan yang bersangkutan sesuai menu yang dibuat oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi. 
  • Analisa data agregat aktivitas Akun Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada angka 2-5 dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. 

Demikianlah infomasi mengenai Petunjuk Teknis (JUKNIS) tentang Pemanfaatan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk Akun Akses Layanaan Pembelajaran diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal (Persekjen) Nomor 18 tahun 2020. Adapun informasi mengenai juknis tersebut, anda dapat unduh pada tautan berikut ini (unduh)

JUKNIS BANTUAN KUOTA DATA INTERNET TAHUN 2020

Diposting oleh On 23:41:00 with No comments

 

Juknis Bantuan Kuota Data Internet Tahun 2020_ Peraturan Sekretaris Jenderal (Persekjen) Nomor 14 Tahun 2020 tentang Juknis (Petunjuk Teknis) Bantuan Quota Data Internet dirilis atas dasar pertimbangan  bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran jarak jauh dalam   masa   pandemi   Corona   Virus   Disease   2019 (COVID-19), perlu memastikan ketersediaan paket data internet bagi pendidik dan peserta didik. Selanjutnya, guna   memastikan   ketersediaan   paket   data internet bagi pendidik dan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam huruf a pada Persekjen tersebut, perlu adanya bantuan kuota data internet bagi pendidik dan peserta didik dalam mendukung penerapan pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Petunjuk teknis bantuan kuota data internet tahun 2020 merupakan pedoman dalam menentukan, menetapkan, dan menyalurkan bantuan kuota data internet kepada:

  • peserta didik pendidikan anak usia dini;
  • peserta    didik    jenjang    pendidikan    dasar    dan menengah
  • mahasiswa;
  • pendidik pada pendidikan anak usia dini;
  • pendidik   pada   jenjang   pendidikan   dasar   dan menengah, dan
  • dosen.

Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini yang dimaksud dengan:

  1. Satuan  Pendidikan  adalah  kelompok  layanan  pendidikan  yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal.
  2. Surat   Pernyataan   Tanggung   Jawab   Mutlak   yang   selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan dari Pemimpin Satuan Pendidikan, yang menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas kebenaran data nomor ponsel yang terinput ke sistem data pokok pendidikan dan sistem pangkalan data pendidikan tinggi.
  3. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan  Kebudayaan  yang  memuat  data  Satuan  Pendidikan,  peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari Satuan Pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
  4. 4. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disebut PDDikti adalah sistem yang menghimpun data pendidikan tinggi dari seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
  5. Operator  seluler  adalah  perusahaan  yang  bergerak  dalam  jasa telekomunikasi seluler.
  6. Operator Satuan Pendidikan adalah petugas yang bertanggungjawab menginput data pendidik dan peserta didik di aplikasi Dapodik dan PDDikti.
  7. NIDN adalah Nomor Induk Dosen Nasional.
  8. NIDK adalah Nomor Induk Dosen Khusus. 
  9.  NUP adalah Nomor Urut Pendidik.
  10. NPSN adalah Nomor Pokok Sekolah Nasional.
  11. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kemendikbud adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan
Tujuan
Bantuan kuota data internet bertujuan untuk menunjang pelaksanaan belajar dari rumah pada masa pandemi Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19)
Rincian Jumlah Bantuan



Bantuan kuota data internet dibagi atas:

  1. Kuota Umum, yaitu kuota yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi; dan
  2. Kuota  Belajar,  yaitu  kuota  yang  hanya  dapat  digunakan  untuk mengakses  laman  dan  aplikasi  pembelajaran,  dengan  daftar yang tercantum pada http://kuota-belajar.kemdikbud.go.id/.
Persyaratan Penerima Bantuan Quota Internet

Persyaratan Penerima Bantuan

Penerima    bantuan    kuota    internet    pendidikan    harus    memenuhi persyaratan sebagai berikut.
1.    Peserta  Didik  pada  PAUD  dan  Jenjang  Pendidikan  Dasar  dan Menengah
  • Terdaftar di aplikasi Dapodik
  • Memiliki  nomor  ponsel  aktif  atas  nama  peserta  didik/orang tua/anggota keluarga /wali.
2. Pendidik pada PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
  • Terdaftar di aplikasi Dapodik dan berstatus aktif; dan
  • Memiliki nomor ponsel aktif.
3.    Mahasiswa
  • Terdaftar di aplikasi PDDikti, berstatus aktif dalam perkuliahan atau sedang double degree
  • Memiliki Kartu Rencana Studi pada semester berjalan
  • Memiliki nomor ponsel aktif.
4.    Dosen
  • Terdaftar di aplikasi PDDikti dan berstatus aktif pada tahun ajaran 2020/2021
  • Memiliki nomor registrasi (NIDN, NIDK, atau NUP)
  • Memiliki nomor ponsel aktif
Mekanisme Penyiapan Data Awal, Verifikasi, Dan Validasi Data Nomor Ponsel
Pendataan Awal dan Verifikasi Nomor Ponsel Peserta Didik dan Pendidik PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

  1. Satuan    Pendidikan/lembaga    penyelenggara    pendidikan    harus mempunyai NPSN dan terdaftar di aplikasi Dapodik.
  2. Operator  Satuan  Pendidikan  memastikan  diri  sudah  terdaftar  di Jaringan Pengelola      Data      Pendidikan      dan      Kebudayaan (http://sdm.data.kemdikbud.go.id).
  3. Operator Satuan Pendidikan menginput data nomor ponsel pendidik dan peserta didik di aplikasi Dapodik.
Pendataan Awal dan Verifikasi Nomor Ponsel Mahasiswa dan Dosen

  1. Perguruan     tinggi     wajib     terdaftar     di     aplikasi     PDDikti (https://pddikti.kemdikbud.go.id)
  2. Pengelola PDDikti perguruan tinggi menginput data nomor ponsel mahasiswa dan dosen ke aplikasi PDDikti.

Verifikasi dan Validasi Nomor Ponsel oleh Operator Seluler

  • Pusat  Data  dan  Teknologi  Informasi  mengumpulkan  data  nomor ponsel pendidik dan peserta didik dari aplikasi Dapodik dan PDDikti.
  • Operator  seluler  menarik  data  dari  Pusat  Data  dan  Teknologi Informasi  setiap hari.
  • Variabel data yang ditarik oleh operator seluler meliputi:
      • Peserta Didik ID sebagai kode unik peserta didik;
      • Pendidik ID sebagai kode unik pendidik;
      • SDM ID sebagai kode unik dosen;
      • Jenjang Pendidikan;
      • Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
      • Kode Perguruan Tinggi;
      • Nama Sekolah;
      • Nama Perguruan Tinggi;
      • Provinsi;
      • Kabupaten; 
      • Kecamatan; 
      • Nomor Ponsel.
  • Operator seluler melakukan verifikasi dan validasi nomor ponsel.
  • Operator seluler mengirimkan kembali ke Pusat Data dan Teknologi Informasi hasil verifikasi dan validasi dengan kelompok sebagai berikut:
      • omor ponsel aktif;
      • nomor ponsel tidak aktif; dan
      • nomor ponsel tidak ditemukan.
Penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

Untuk PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah.

  • Pusat   Data   dan   Teknologi   Informasi   menyampaikan   hasil verfikasi dan validasi nomor ponsel oleh operator seluler kepada Satuan Pendidikan    melalui    aplikasi    verifikasi    validasi: https://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id.
  • Pengelola Satuan Pendidikan/kepala sekolah membuat SPTJM untuk nomor ponsel aktif.

Pengelola   Satuan   Pendidikan/kepala   sekolah   mengunggah SPTJM tersebut dalam aplikasi verifikasi validasi.

Operator        Dinas        Pendidikan        memonitor        Satuan Pendidikan/sekolah yang belum mengunggah SPTJM pada aplikasi verifikasi     validasi     dan     menghimbau     Satuan Pendidikan/sekolah tersebut untuk mengunggah SPTJM.
Pusat      Data      dan      Teknologi      Informasi      melakukan pengecekan/pemeriksaan SPTJM Satuan Pendidikan/sekolah.
2.    Untuk Satuan Pendidikan jenjang pendidikan tinggi.

  • Pusat   Data   dan   Teknologi   Informasi   menyampaikan   hasil verfikasi dan validasi nomor ponsel oleh operator seluler kepada Satuan Pendidikan         melalui         aplikasi        PDDikti: https://pddikti.kemdikbud.go.id.
  • Pimpinan  perguruan  tinggi  membuat  SPTJM  untuk  nomor ponsel aktif.
  • Pimpinan perguruan tinggi mengunggah SPTJM tersebut dalam aplikasi kuota dikti: https://kuotadikti.kemdikbud.go.id.
  • Lembaga  Layanan  Pendidikan  Tinggi  (LLDIKTI)  memastikan kelengkapan SPTJM Perguruan Tinggi Swasta. 

Pengelola PDDikti Pusat pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi memastikan kelengkapan SPTJM Perguruan Tinggi Negeri.

 Pemutakhiran Nomor Ponsel

1.    Untuk PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah.

  • Operator Satuan Pendidikan melakukan pemutakhiran nomor ponsel yang berubah, tidak aktif, dan tidak ditemukan melalui aplikasi verifikasi validasi: https://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id.
  • Pengelola Satuan Pendidikan/kepala sekolah membuat SPTJM untuk nomor ponsel yang dimutakhirkan.
  • Pengelola   Satuan   Pendidikan/kepala   sekolah   mengunggah SPTJM tersebut dalam aplikasi verifikasi validasi.
  • Operator        Dinas        Pendidikan        memonitor        Satuan Pendidikan/sekolah yang belum mengunggah SPTJM untuk data yang dimutakhirkan        dan        menghimbau        Satuan Pendidikan/sekolah tersebut untuk mengunggah SPTJM untuk data yang dimutakhirkan.
  • Pusat      Data      dan      Teknologi      Informasi      melakukan pengecekan/pemeriksaan SPTJM  Satuan  Pendidikan/sekolah untuk data yang dimutakhirkan.
2.    Untuk Satuan Pendidikan jenjang pendidikan tinggi.

  • Pengelola PDDikti di perguruan tinggi melakukan pemutakhiran nomor ponsel yang berubah, tidak aktif, dan tidak ditemukan melalui aplikasi PDDikti: https://pddikti.kemdikbud.go.id.
  • Pimpinan  perguruan  tinggi  membuat  SPTJM  untuk  nomor ponsel yang dimutakhirkan.
  • Pimpinan perguruan tinggi mengunggah SPTJM tersebut dalam aplikasi kuota dikti: https://kuotadikti.kemdikbud.go.id.
  • Lembaga  Layanan  Pendidikan  Tinggi  (LLDIKTI)  memastikan kelengkapan SPTJM Perguruan Tinggi Swasta untuk data yang dimutakhirkan.
  • Pengelola PDDikti Pusat pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi memastikan kelengkapan SPTJM Perguruan Tinggi Negeri untuk data yang dimutakhirkan. 
  • Pengunggahan  SPTJM  untuk  pemutakhiran  nomor  ponsel  dapat dilakukan sampai dengan tanggal penyaluran tahap berikutnya.
  • Nomor        ponsel        yang        dimutakhirkan        dan        sudah dipertanggungjawabkan dalam   SPTJM   akan   mulai   menerima bantuan kuota data internet pada tahap penyaluran berikutnya. 
Penyaluran kuota data internet dilakukan selama 4 (empat) bulan dari September sampai dengan Desember 2020 dengan jadwal sebagai berikut :
Bantuan kuota data internet untuk bulan pertama
1)    tahap I pada tanggal 22 sampai 24 September 2020
2)    tahap II pada tanggal 28 sampai 30 September 2020. 
Bantuan kuota data internet untuk bulan kedua
1)    tahap I pada tanggal 22 sampai 24 Oktober 2020
2)    tahap II pada tanggal 28 sampai 30 Oktober 2020.
Bantuan kuota data internet untuk bulan ketiga dan keempat dikirim bersamaan.
1)    tahap I pada tanggal 22 sampai 24 November 2020
2)    tahap II pada tanggal 28 sampai 30 November 2020.
Bantuan kuota data internet memiliki masa berlaku sebagai berikut:
  • bantuan kuota data internet untuk bulan pertama dan kedua berlaku selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak kuota data internet diterima oleh nomor ponsel pendidik dan peserta didik; dan
  • bantuan  kuota  data  internet  untuk  bulan  ketiga  dan  keempat berlaku selama 75 (tujuh puluh lima) hari terhitung sejak kuota data internet diterima oleh nomor ponsel pendidik dan peserta didik.
Demikianlah informasi mengenai Juknis Bantuan Kuota Data Internet Tahun 2020.  Semoga bermanfaat buat semua. Bagi anda yang berminat unduh file tersebut, silahkan anda unduh pada tautan berikut ini: (unduh)

DOWNLOAD KEPMENDIKBUD TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KURIKULUM PADA SATUAN PENDIDIKAN DALAM KONDISI KHUSUS

Diposting oleh On 01:00:00




Download Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayan (Kepmendikbud) RI Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus_  Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayan (Kepmendikbud) Republik Indonesia yang bernomor 719/P/2020 dikeluarkan atas pertimbangan bahwa bahwa implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan harus memperhatikan ketercapaian kompetensi peserta didik pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus
Tujuan Pelaksanaan Kurikulum Pada Kondisi Khusus adalah untuk memberikan fleksibilitas bagi Satuan Pendidikan untuk menentukan Kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran Peserta Didik. 
Kurikulum pada Kondisi Khusus
1. Pelaksanaan Kurikulum ini haruslah memperhatikan hal-hal berikut:
  • Usia dan tahap perkembangan Peserta Didik pada PAUD
  • Capaian kompetensi pada Kurikulum, kebermaknaan, dan kebermanfaatan pembelajaran untuk Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah termasuk pada pendidikan khusus dan program pendidikan kesetaraan.

2. Satuan Pendidikan pada Kondisi Khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat:
a. tetap mengacu pada Kurikulum nasional yang selama ini dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan;
b. mengacu pada:
  1. Kurikulum nasional untuk PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang berbentuk sekolah menengah atas dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disederhanakan untuk Kondisi Khusus yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
  2. Kurikulum nasional untuk pendidikan menengah yang berbentuk sekolah menengah kejuruan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disederhanakan untuk Kondisi Khusus yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
c. Melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri
3. Satuan Pendidikan dalam kondisi khusus tidak diwajibkan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan
Pembelajaran 
1. Pembelajaran dalam Kondisi Khusus tetap dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  • Aktif yaitu pembelajaran mendorong keterlibatan penuh Peserta Didik dalam perkembangan belajarnya, mempelajari bagaimana dirinya dapat belajar, merefleksikan pengalaman belajarnya, dan menanamkan pola pikir bertumbuh
  • Relasi sehat antar pihak yang terlibat yaitu pembelajaran mendorong semua pihak yang terlibat untuk menaruh pengharapan yang tinggi terhadap perkembangan belajar Peserta Didik, menciptakan rasa aman, saling menghargai, percaya, dan peduli, terlepas dari keragaman latar belakang Peserta Didik
  • Inklusif yaitu pembelajaran yang bebas dari diskriminasi Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA), tidak meninggalkan Peserta Didik manapun, termasuk Peserta Didik berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas, serta memberikan pengembangan ruang untuk identitas, kemampuan, minat, bakat, serta kebutuhan Peserta Didik;
  • Keragaman budaya yaitu pembelajaran mencerminkan dan merespon keragaman budaya Indonesia yang menjadikannya sebagai kekuatan untuk merefleksikan pengalaman kebhinekaan serta menghargai nilai dan budaya bangsa
  • Berorientasi sosial yaitu mendorong Peserta Didik untuk memaknai dirinya sebagai bagian dari lingkungan serta melibatkan keluarga dan masyarakat;
  • Berorientasi pada masa depan yaitu pembelajaran mendorong Peserta Didik untuk mengeksplorasi isu dan kebutuhan masa depan, keseimbangan ekologis, sebagai warga dunia yang bertanggung jawab dan berdaya
  • Sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Peserta Didik yaitu pembelajaran difokuskan pada tahapan dan kebutuhannya, berfokus pada penguasaan kompetensi, berpusat pada Peserta Didik untuk membangun kepercayaan dan keberhargaan dirinya
  • Menyenangkan yaitu pembelajaran mendorong Peserta Didik untuk senang belajar dan terus menumbuhkan rasa tertantang bagi dirinya, sehingga dapat memotivasi diri, aktif dan kreatif, serta bertanggung jawab pada kesepakatan yang dibuat bersama
2.  Pembelajaran diawali dengan Asesmen Diagnostik.
3. Peserta Didik yang perkembangan atau hasil belajarnya paling tertinggal berdasarkan hasil Asesmen Diagnostik, diberikan pendampingan belajar secara afirmatif.
4. Pembelajaran dalam Kondisi Khusus dilaksanakan secara kontekstual dan bermakna dengan menggunakan berbagai strategi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Peserta Didik, Satuan
Pendidikan, dan daerah serta memenuhi prinsip pembelajaran.
Asesmen
1. Asesmen dalam Kondisi Khusus tetap dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  • Valid yaitu Asesmen menghasilkan informasi yang sahih mengenai pencapaian Peserta Didik;
  • Beliabel yaitu Asesmen menghasilkan informasi yang konsisten dan dapat dipercaya tentang pencapaian Peserta Didik;
  • Adil yaitu Asesmen yang dilaksanakan tidak merugikan Peserta Didik tertentu;
  • Fleksibel yaitu Asesmen yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Peserta Didik dan Satuan Pendidikan;
  • Otentik yaitu Asesmen yang terfokus pada capaian belajar Peserta Didik dalam konteks penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari;
  • Terintegrasi yaitu Asesmen dilaksanakan sebagai bagian integral dari pembelajaran sehingga menghasilkan umpan balik yang berguna untuk memperbaiki proses dan hasil belajar Peserta Didik.
2. Hasil asesmen digunakan oleh pendidik, Peserta Didik, dan orang tua/wali sebagai umpan balik dalam perbaikan pembelajaran
Selanjutnya, diakhir postingan ini kami lampirkan link unduhan Kepmendikbud RI Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus. (unduh)



Demikianlah informasi ini kami sampaikan, semoga bermanfaat buat semua
DOWNLOAD JUKNIS BOS AFIRMASI DAN BOS KINERJA 2020

Diposting oleh On 04:09:00



Download Juknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Juknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja tahun 2020| Petunjuk Teknis ( Juknis) BOS Afirmasi dan BOS Kinerja tahun 2020 tertuang dalam Permendikbud Nomor 24 tahun 2020. Juknis ini dikeluarkan atas dasar beberapa pertimbangan. Salah satu diantaranya adalah untuk membantu pembiayaan kegiatan operasional sekolah dan mendukung kegiatan pembelajaran yang belum tercukupi dari dana bantuan operasional sekolah reguler serta sebagai bentuk penghargaan atas kinerja sekolah, perlu memberikan bantuan operasional sekolah afirmasi dan dana bantuan operasional sekolah kinerja. Berikut ini adalah ulasan mengenai Juknis BOS Afirmasi dan BOS Kinerja tahun 2020:
Pengertian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi
Dana   Bantuan   Operasional   Sekolah   Afirmasi   yang selanjutnya disebut Dana BOS Afirmasi adalah program pemerintah pusat  yang  dialokasikan  bagi   satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Kementerian. Adapun pengertian dari daerah khusus berdasarkan Permendikbud Nomor 24 tahun 2020 adalah daerah yang terpencil atau terbelakang; daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil; daerah perbatasan dengan negara lain; daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
Tujuan BOS Afirmasi
Dana BOS Afirmasi bertujuan untuk membantu kegiatan operasional sekolah dan     mendukung    kegiatan pembelajaran yang belum tercukupi oleh Dana BOS Reguler di Daerah Khusus yang  ditetapkan   oleh Kementerian
Syarat dan Kriteria Penerimaan Dana
Syarat sekolah penerima dana BOS Afirmasi 
Sekolah yang menerima dana BOS Afirmasi harus memiliki syarat sebagai berikut:
  • Penerima   Dana   BOS   Reguler   tahun   anggaran berjalan
  • Berada  di  Daerah  Khusus  yang  ditetapkan  oleh Kementerian
Kriteria Sekolah penerima Dana BOS Afirmasi
Adapun kriteria sekolah penerima Dana BOS Afirmasi adalah sebagai berikut
  • Memiliki proporsi siswa dari keluarga miskin yang lebih banyak
  • Menerima Dana BOS Reguler yang lebih rendah
  • Memiliki proporsi guru yang berstatus pegawai negeri sipil atau guru tetap yayasan yang lebih kecil
  • Memenuhi capaian mutu yang lebih tinggi berdasarkan: Peta mutu pendidikan, Indeks Integritas   ujian   nasional   tahun   ajaran berkenaan dan/atau Nilai ujian nasional tahun ajaran berkenaan
Alokasi dana  dan Penggunaan Dana BOS Afirmasi
Alokasi dana untuk Sekolah yang ditetapkan sebagai penerima Dana BOS Afirmasi sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setiap sekolah
Dana BOS Afirmasi digunakan untuk membiayai operasional sekolah sesuai dengan komponen penggunaan Dana BOS Reguler berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana BOS Reguler. Penggunaan BOS Afirmasi tidak  dapat digunakan untuk membiayai belanja yang sudah dibiayai secara penuh oleh sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pengertian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja
Dana   Bantuan   Operasional   Sekolah   Kinerja   yang selanjutnya disebut Dana BOS Kinerja adalah program Pemerintah Pusat   yang   dialokasikan   bagi   satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan di Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Kementerian. Adapun pengertian dari daerah khusus berdasarkan Permendikbud Nomor 24 tahun 2020 adalah daerah yang terpencil atau terbelakang; daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil; daerah perbatasan dengan negara lain; daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
Tujuan BOS Kinerja
Dana BOS Kinerja bertujuan untuk membantu kegiatan operasional sekolah dan mendukung kegiatan pembelajaran yang belum tercukupi oleh Dana BOS Reguler sebagai bentuk penghargaan atas kinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan di Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Kementerian
Syarat dan Kriteria Penerimaan Dana
Syarat sekolah penerima dana BOS Kinerja
Sekolah yang menerima dana BOS Kinerja harus memiliki syarat sebagai berikut:
  • Penerima   Dana   BOS   Reguler   tahun   anggaran berjalan
  • Berada  di  Daerah  Khusus  yang  ditetapkan  oleh Kementerian
Kriteria Sekolah penerima Dana BOS Kinerja
Adapun kriteria sekolah penerima Dana BOS Afirmasi adalah sebagai berikut
  • Memiliki proporsi siswa dari keluarga miskin yang lebih banyak
  • Menerima Dana BOS Reguler yang lebih rendah
  • Memiliki proporsi guru yang berstatus pegawai negeri sipil atau guru tetap yayasan yang lebih kecil
  • Memenuhi capaian mutu yang lebih tinggi berdasarkan: Peta mutu pendidikan, Indeks Integritas   ujian   nasional   tahun   ajaran berkenaan dan/atau Nilai ujian nasional tahun ajaran berkenaan
Alokasi dana  dan Penggunaan Dana BOS Kinerja
Alokasi dana untuk Sekolah yang ditetapkan sebagai penerima Dana BOS Kinerja sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setiap sekolah. Dana BOS kinerja digunakan untuk membiayai operasional sekolah sesuai dengan komponen penggunaan Dana BOS Reguler berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana BOS Reguler. Penggunaan BOS kinerja tidak  dapat digunakan untuk membiayai belanja yang sudah dibiayai secara penuh oleh sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
Demikianlah informasi mengenai Download Juknis BOS Afirmasi dan Juknis BOS Kinerja tahun 2020, semoga bermanfaat. Untuk informasi lebih detail terkait Juknis BOS Afirmasi dan Juknis BOS Kinerja tahun 2020, silahkan anda baca dan atau unduh pada tautan berikut ini (unduh). 
Adapun file pendukung yang lain, dapat anda unduh pada tautan berikut:
1. SALINAN SK SEKOLAH PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH AFIRMASI DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020 (unduh)
2. LAMPIRAN 1. KEPUTUSAN MENDIKBUD
NOMOR 582 /P/2020 TENTANG SEKOLAH PENERIMA BOS AFIRMASI DAN BOS KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020 (unduh)
3. LAMPIRAN 2. KEPUTUSAN MENDIKBUD
NOMOR 582 /P/2020 TENTANG SEKOLAH PENERIMA BOS AFIRMASI DAN BOS KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020 (unduh)







DOWNLOAD EDARAN  KEMDIKBUD TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN BELAJAR DARI RUMAH DALAM MASA DARURAT PENYEBARAN COVID 19

Diposting oleh On 22:40:00


Download Edaran Kemdikbud Tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Covid 19_  Dalam rangka pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat penyebaran Corona Virus Disease (COVID- 19) melalui penyelenggaraan Belajar dari Rumah sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), Kemdibud menyampaikan bahwa:
  • Belajar dari Rumah selama darurat penyebaran Corona Virus Disease (COVID- 19) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol penanganan COVID-19
  • Belajar dari Rumah melalui pembelajaran jarak jauh daring dan/ atau luring dilaksanakan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan Belajar dari Rumah
Tujuan Pelaksanaan Belajar Dari Rumah

Pelaksanaan Belajar Dari Rumah selama darurat COVID-19 bertujuan untuk:
  • Memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama masa darurat COVID-19
  • Melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk dari COVID-19
  • Mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 pada satuan pendidikan
  • Memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik dan orang tua/wali
Prinsip Pelaksanaan Belajar Dari Rumah
BDR dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran COVID 19, yaitu:
  • Keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik, pendidik, kepala satuan pendidikan dan seluruh warga satuan pendidikan menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan BDR;
  • Kegiatan BDR dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum;
  • BDR dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19;
  • Materi pembelajaran bersifat inklusif sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan, konteks budaya, karakter dan jenis kekhususan peserta didik;
  • Aktivitas dan penugasan selama BDR dapat bervariasi antar daerah, satuan pendidikan dan Peserta Didik sesuai minat dan kondisi masingmasing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses terhadap fasilitas BDR;
  • Hasil belajar peserta didik selama BDR diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif; dan
  • Mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dengan orang tua/wali.
Metode dan Media Pelaksanaan Belajar Dari Rumah
BDR dilaksanakan dengan Pembelajaran Jarak Jauh yang dibagi kedalam 2 (dua) pendekatan:
  • Pembelajaran jarak jauh dalam jaringan (daring)
  • Pembelajaran jarak jauh luar jaringan (luring)
Panduan Pelaksanaan Belajar dari Rumah oleh guru
Guru memfasilitasi pelaksanaan PJJ secara daring, luring, maupun kombinasi keduanya sesuai kondisi dan ketersediaan sarana pembelajaran.
  • Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran jarak jauh Referensi perencanaan PJJ baik secara daring maupun luring dapat dilihat pada portal Guru Berbagi https://guruberbagi.kemdikbud.go.id/.
Dalam menyiapkan pembelajaran, guru perlu memastikan beberapa hal berikut:
  • Memastikan kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai. dilarang memaksakan penuntasan kurikulum dan fokus pada pendidikan kecakapan hidup.
  • Menyiapkan materi pembelajaran. Dalam pelaksanaan BDR, materi dapat difokuskan pada:
      • Literasi dan numerasi
      • Pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19
      • Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas)
      • Kegiatan rekreasional dan aktivitas fisik
      • Spiritual keagamaan; dan/atau
      • Penguatan karakter dan budaya.
  • Menentukan metode dan interaksi yang dipakai dalam penyampaian pembelajaran melalui daring, luring, atau kombinasi keduanya.
  • Menentukan jenis media pembelajaran, seperti format teks, audio/video simulasi, multimedia, alat peraga, dan sebagainya yang sesuai dengan metode pembelajaran yang digunakan; dan
  • Guru perlu meningkatkan kapasitas dengan mengikuti pelatihan daring yang disediakan oleh pemerintah maupun lembaga nonpemerintah guna mendukung keterampilan menyelenggarakan PJJ pada situasi darurat COVID-19
Berikut langkah-langkah pelaksanaan PJJ daring oleh pendidik dengan fasilitas LMS (Leearning Management System)





 Berikut ini langkah fasilitasi PJJ luring menggunakan media buku, modul dan bahan ajar dari lingkungan sekitar:



Demikianlah informasi kami terkait Download Edaran Kemdikbud Tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Covid 19. Download Edaran Kemdikbud Tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Covid 19. Sebagai bahan referensi bacaan terkait langkah-langkah pembelajaran dalam masa penyebaran covid 19, dapat anda baca pada tautan berikut ini: (unduh)
sumber (https://www.kemdikbud.go.id/)