JUKNIS BANTUAN KUOTA DATA INTERNET TAHUN 2020

Posted by On 23:41:00

 

Juknis Bantuan Kuota Data Internet Tahun 2020_ Peraturan Sekretaris Jenderal (Persekjen) Nomor 14 Tahun 2020 tentang Juknis (Petunjuk Teknis) Bantuan Quota Data Internet dirilis atas dasar pertimbangan  bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran jarak jauh dalam   masa   pandemi   Corona   Virus   Disease   2019 (COVID-19), perlu memastikan ketersediaan paket data internet bagi pendidik dan peserta didik. Selanjutnya, guna   memastikan   ketersediaan   paket   data internet bagi pendidik dan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam huruf a pada Persekjen tersebut, perlu adanya bantuan kuota data internet bagi pendidik dan peserta didik dalam mendukung penerapan pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Petunjuk teknis bantuan kuota data internet tahun 2020 merupakan pedoman dalam menentukan, menetapkan, dan menyalurkan bantuan kuota data internet kepada:

  • peserta didik pendidikan anak usia dini;
  • peserta    didik    jenjang    pendidikan    dasar    dan menengah
  • mahasiswa;
  • pendidik pada pendidikan anak usia dini;
  • pendidik   pada   jenjang   pendidikan   dasar   dan menengah, dan
  • dosen.

Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini yang dimaksud dengan:

  1. Satuan  Pendidikan  adalah  kelompok  layanan  pendidikan  yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal.
  2. Surat   Pernyataan   Tanggung   Jawab   Mutlak   yang   selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan dari Pemimpin Satuan Pendidikan, yang menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas kebenaran data nomor ponsel yang terinput ke sistem data pokok pendidikan dan sistem pangkalan data pendidikan tinggi.
  3. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan  Kebudayaan  yang  memuat  data  Satuan  Pendidikan,  peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari Satuan Pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
  4. 4. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disebut PDDikti adalah sistem yang menghimpun data pendidikan tinggi dari seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
  5. Operator  seluler  adalah  perusahaan  yang  bergerak  dalam  jasa telekomunikasi seluler.
  6. Operator Satuan Pendidikan adalah petugas yang bertanggungjawab menginput data pendidik dan peserta didik di aplikasi Dapodik dan PDDikti.
  7. NIDN adalah Nomor Induk Dosen Nasional.
  8. NIDK adalah Nomor Induk Dosen Khusus. 
  9.  NUP adalah Nomor Urut Pendidik.
  10. NPSN adalah Nomor Pokok Sekolah Nasional.
  11. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kemendikbud adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan
Tujuan
Bantuan kuota data internet bertujuan untuk menunjang pelaksanaan belajar dari rumah pada masa pandemi Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19)
Rincian Jumlah Bantuan



Bantuan kuota data internet dibagi atas:

  1. Kuota Umum, yaitu kuota yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi; dan
  2. Kuota  Belajar,  yaitu  kuota  yang  hanya  dapat  digunakan  untuk mengakses  laman  dan  aplikasi  pembelajaran,  dengan  daftar yang tercantum pada http://kuota-belajar.kemdikbud.go.id/.
Persyaratan Penerima Bantuan Quota Internet

Persyaratan Penerima Bantuan

Penerima    bantuan    kuota    internet    pendidikan    harus    memenuhi persyaratan sebagai berikut.
1.    Peserta  Didik  pada  PAUD  dan  Jenjang  Pendidikan  Dasar  dan Menengah
  • Terdaftar di aplikasi Dapodik
  • Memiliki  nomor  ponsel  aktif  atas  nama  peserta  didik/orang tua/anggota keluarga /wali.
2. Pendidik pada PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
  • Terdaftar di aplikasi Dapodik dan berstatus aktif; dan
  • Memiliki nomor ponsel aktif.
3.    Mahasiswa
  • Terdaftar di aplikasi PDDikti, berstatus aktif dalam perkuliahan atau sedang double degree
  • Memiliki Kartu Rencana Studi pada semester berjalan
  • Memiliki nomor ponsel aktif.
4.    Dosen
  • Terdaftar di aplikasi PDDikti dan berstatus aktif pada tahun ajaran 2020/2021
  • Memiliki nomor registrasi (NIDN, NIDK, atau NUP)
  • Memiliki nomor ponsel aktif
Mekanisme Penyiapan Data Awal, Verifikasi, Dan Validasi Data Nomor Ponsel
Pendataan Awal dan Verifikasi Nomor Ponsel Peserta Didik dan Pendidik PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

  1. Satuan    Pendidikan/lembaga    penyelenggara    pendidikan    harus mempunyai NPSN dan terdaftar di aplikasi Dapodik.
  2. Operator  Satuan  Pendidikan  memastikan  diri  sudah  terdaftar  di Jaringan Pengelola      Data      Pendidikan      dan      Kebudayaan (http://sdm.data.kemdikbud.go.id).
  3. Operator Satuan Pendidikan menginput data nomor ponsel pendidik dan peserta didik di aplikasi Dapodik.
Pendataan Awal dan Verifikasi Nomor Ponsel Mahasiswa dan Dosen

  1. Perguruan     tinggi     wajib     terdaftar     di     aplikasi     PDDikti (https://pddikti.kemdikbud.go.id)
  2. Pengelola PDDikti perguruan tinggi menginput data nomor ponsel mahasiswa dan dosen ke aplikasi PDDikti.

Verifikasi dan Validasi Nomor Ponsel oleh Operator Seluler

  • Pusat  Data  dan  Teknologi  Informasi  mengumpulkan  data  nomor ponsel pendidik dan peserta didik dari aplikasi Dapodik dan PDDikti.
  • Operator  seluler  menarik  data  dari  Pusat  Data  dan  Teknologi Informasi  setiap hari.
  • Variabel data yang ditarik oleh operator seluler meliputi:
      • Peserta Didik ID sebagai kode unik peserta didik;
      • Pendidik ID sebagai kode unik pendidik;
      • SDM ID sebagai kode unik dosen;
      • Jenjang Pendidikan;
      • Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
      • Kode Perguruan Tinggi;
      • Nama Sekolah;
      • Nama Perguruan Tinggi;
      • Provinsi;
      • Kabupaten; 
      • Kecamatan; 
      • Nomor Ponsel.
  • Operator seluler melakukan verifikasi dan validasi nomor ponsel.
  • Operator seluler mengirimkan kembali ke Pusat Data dan Teknologi Informasi hasil verifikasi dan validasi dengan kelompok sebagai berikut:
      • omor ponsel aktif;
      • nomor ponsel tidak aktif; dan
      • nomor ponsel tidak ditemukan.
Penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

Untuk PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah.

  • Pusat   Data   dan   Teknologi   Informasi   menyampaikan   hasil verfikasi dan validasi nomor ponsel oleh operator seluler kepada Satuan Pendidikan    melalui    aplikasi    verifikasi    validasi: https://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id.
  • Pengelola Satuan Pendidikan/kepala sekolah membuat SPTJM untuk nomor ponsel aktif.

Pengelola   Satuan   Pendidikan/kepala   sekolah   mengunggah SPTJM tersebut dalam aplikasi verifikasi validasi.

Operator        Dinas        Pendidikan        memonitor        Satuan Pendidikan/sekolah yang belum mengunggah SPTJM pada aplikasi verifikasi     validasi     dan     menghimbau     Satuan Pendidikan/sekolah tersebut untuk mengunggah SPTJM.
Pusat      Data      dan      Teknologi      Informasi      melakukan pengecekan/pemeriksaan SPTJM Satuan Pendidikan/sekolah.
2.    Untuk Satuan Pendidikan jenjang pendidikan tinggi.

  • Pusat   Data   dan   Teknologi   Informasi   menyampaikan   hasil verfikasi dan validasi nomor ponsel oleh operator seluler kepada Satuan Pendidikan         melalui         aplikasi        PDDikti: https://pddikti.kemdikbud.go.id.
  • Pimpinan  perguruan  tinggi  membuat  SPTJM  untuk  nomor ponsel aktif.
  • Pimpinan perguruan tinggi mengunggah SPTJM tersebut dalam aplikasi kuota dikti: https://kuotadikti.kemdikbud.go.id.
  • Lembaga  Layanan  Pendidikan  Tinggi  (LLDIKTI)  memastikan kelengkapan SPTJM Perguruan Tinggi Swasta. 

Pengelola PDDikti Pusat pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi memastikan kelengkapan SPTJM Perguruan Tinggi Negeri.

 Pemutakhiran Nomor Ponsel

1.    Untuk PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah.

  • Operator Satuan Pendidikan melakukan pemutakhiran nomor ponsel yang berubah, tidak aktif, dan tidak ditemukan melalui aplikasi verifikasi validasi: https://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id.
  • Pengelola Satuan Pendidikan/kepala sekolah membuat SPTJM untuk nomor ponsel yang dimutakhirkan.
  • Pengelola   Satuan   Pendidikan/kepala   sekolah   mengunggah SPTJM tersebut dalam aplikasi verifikasi validasi.
  • Operator        Dinas        Pendidikan        memonitor        Satuan Pendidikan/sekolah yang belum mengunggah SPTJM untuk data yang dimutakhirkan        dan        menghimbau        Satuan Pendidikan/sekolah tersebut untuk mengunggah SPTJM untuk data yang dimutakhirkan.
  • Pusat      Data      dan      Teknologi      Informasi      melakukan pengecekan/pemeriksaan SPTJM  Satuan  Pendidikan/sekolah untuk data yang dimutakhirkan.
2.    Untuk Satuan Pendidikan jenjang pendidikan tinggi.

  • Pengelola PDDikti di perguruan tinggi melakukan pemutakhiran nomor ponsel yang berubah, tidak aktif, dan tidak ditemukan melalui aplikasi PDDikti: https://pddikti.kemdikbud.go.id.
  • Pimpinan  perguruan  tinggi  membuat  SPTJM  untuk  nomor ponsel yang dimutakhirkan.
  • Pimpinan perguruan tinggi mengunggah SPTJM tersebut dalam aplikasi kuota dikti: https://kuotadikti.kemdikbud.go.id.
  • Lembaga  Layanan  Pendidikan  Tinggi  (LLDIKTI)  memastikan kelengkapan SPTJM Perguruan Tinggi Swasta untuk data yang dimutakhirkan.
  • Pengelola PDDikti Pusat pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi memastikan kelengkapan SPTJM Perguruan Tinggi Negeri untuk data yang dimutakhirkan. 
  • Pengunggahan  SPTJM  untuk  pemutakhiran  nomor  ponsel  dapat dilakukan sampai dengan tanggal penyaluran tahap berikutnya.
  • Nomor        ponsel        yang        dimutakhirkan        dan        sudah dipertanggungjawabkan dalam   SPTJM   akan   mulai   menerima bantuan kuota data internet pada tahap penyaluran berikutnya. 
Penyaluran kuota data internet dilakukan selama 4 (empat) bulan dari September sampai dengan Desember 2020 dengan jadwal sebagai berikut :
Bantuan kuota data internet untuk bulan pertama
1)    tahap I pada tanggal 22 sampai 24 September 2020
2)    tahap II pada tanggal 28 sampai 30 September 2020. 
Bantuan kuota data internet untuk bulan kedua
1)    tahap I pada tanggal 22 sampai 24 Oktober 2020
2)    tahap II pada tanggal 28 sampai 30 Oktober 2020.
Bantuan kuota data internet untuk bulan ketiga dan keempat dikirim bersamaan.
1)    tahap I pada tanggal 22 sampai 24 November 2020
2)    tahap II pada tanggal 28 sampai 30 November 2020.
Bantuan kuota data internet memiliki masa berlaku sebagai berikut:
  • bantuan kuota data internet untuk bulan pertama dan kedua berlaku selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak kuota data internet diterima oleh nomor ponsel pendidik dan peserta didik; dan
  • bantuan  kuota  data  internet  untuk  bulan  ketiga  dan  keempat berlaku selama 75 (tujuh puluh lima) hari terhitung sejak kuota data internet diterima oleh nomor ponsel pendidik dan peserta didik.
Demikianlah informasi mengenai Juknis Bantuan Kuota Data Internet Tahun 2020.  Semoga bermanfaat buat semua. Bagi anda yang berminat unduh file tersebut, silahkan anda unduh pada tautan berikut ini: (unduh)

DOWNLOAD KEPMENDIKBUD TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KURIKULUM PADA SATUAN PENDIDIKAN DALAM KONDISI KHUSUS

Posted by On 01:00:00




Download Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayan (Kepmendikbud) RI Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus_  Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayan (Kepmendikbud) Republik Indonesia yang bernomor 719/P/2020 dikeluarkan atas pertimbangan bahwa bahwa implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan harus memperhatikan ketercapaian kompetensi peserta didik pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus
Tujuan Pelaksanaan Kurikulum Pada Kondisi Khusus adalah untuk memberikan fleksibilitas bagi Satuan Pendidikan untuk menentukan Kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran Peserta Didik. 
Kurikulum pada Kondisi Khusus
1. Pelaksanaan Kurikulum ini haruslah memperhatikan hal-hal berikut:
  • Usia dan tahap perkembangan Peserta Didik pada PAUD
  • Capaian kompetensi pada Kurikulum, kebermaknaan, dan kebermanfaatan pembelajaran untuk Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah termasuk pada pendidikan khusus dan program pendidikan kesetaraan.

2. Satuan Pendidikan pada Kondisi Khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat:
a. tetap mengacu pada Kurikulum nasional yang selama ini dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan;
b. mengacu pada:
  1. Kurikulum nasional untuk PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang berbentuk sekolah menengah atas dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disederhanakan untuk Kondisi Khusus yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
  2. Kurikulum nasional untuk pendidikan menengah yang berbentuk sekolah menengah kejuruan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disederhanakan untuk Kondisi Khusus yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
c. Melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri
3. Satuan Pendidikan dalam kondisi khusus tidak diwajibkan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan
Pembelajaran 
1. Pembelajaran dalam Kondisi Khusus tetap dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  • Aktif yaitu pembelajaran mendorong keterlibatan penuh Peserta Didik dalam perkembangan belajarnya, mempelajari bagaimana dirinya dapat belajar, merefleksikan pengalaman belajarnya, dan menanamkan pola pikir bertumbuh
  • Relasi sehat antar pihak yang terlibat yaitu pembelajaran mendorong semua pihak yang terlibat untuk menaruh pengharapan yang tinggi terhadap perkembangan belajar Peserta Didik, menciptakan rasa aman, saling menghargai, percaya, dan peduli, terlepas dari keragaman latar belakang Peserta Didik
  • Inklusif yaitu pembelajaran yang bebas dari diskriminasi Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA), tidak meninggalkan Peserta Didik manapun, termasuk Peserta Didik berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas, serta memberikan pengembangan ruang untuk identitas, kemampuan, minat, bakat, serta kebutuhan Peserta Didik;
  • Keragaman budaya yaitu pembelajaran mencerminkan dan merespon keragaman budaya Indonesia yang menjadikannya sebagai kekuatan untuk merefleksikan pengalaman kebhinekaan serta menghargai nilai dan budaya bangsa
  • Berorientasi sosial yaitu mendorong Peserta Didik untuk memaknai dirinya sebagai bagian dari lingkungan serta melibatkan keluarga dan masyarakat;
  • Berorientasi pada masa depan yaitu pembelajaran mendorong Peserta Didik untuk mengeksplorasi isu dan kebutuhan masa depan, keseimbangan ekologis, sebagai warga dunia yang bertanggung jawab dan berdaya
  • Sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Peserta Didik yaitu pembelajaran difokuskan pada tahapan dan kebutuhannya, berfokus pada penguasaan kompetensi, berpusat pada Peserta Didik untuk membangun kepercayaan dan keberhargaan dirinya
  • Menyenangkan yaitu pembelajaran mendorong Peserta Didik untuk senang belajar dan terus menumbuhkan rasa tertantang bagi dirinya, sehingga dapat memotivasi diri, aktif dan kreatif, serta bertanggung jawab pada kesepakatan yang dibuat bersama
2.  Pembelajaran diawali dengan Asesmen Diagnostik.
3. Peserta Didik yang perkembangan atau hasil belajarnya paling tertinggal berdasarkan hasil Asesmen Diagnostik, diberikan pendampingan belajar secara afirmatif.
4. Pembelajaran dalam Kondisi Khusus dilaksanakan secara kontekstual dan bermakna dengan menggunakan berbagai strategi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Peserta Didik, Satuan
Pendidikan, dan daerah serta memenuhi prinsip pembelajaran.
Asesmen
1. Asesmen dalam Kondisi Khusus tetap dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  • Valid yaitu Asesmen menghasilkan informasi yang sahih mengenai pencapaian Peserta Didik;
  • Beliabel yaitu Asesmen menghasilkan informasi yang konsisten dan dapat dipercaya tentang pencapaian Peserta Didik;
  • Adil yaitu Asesmen yang dilaksanakan tidak merugikan Peserta Didik tertentu;
  • Fleksibel yaitu Asesmen yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Peserta Didik dan Satuan Pendidikan;
  • Otentik yaitu Asesmen yang terfokus pada capaian belajar Peserta Didik dalam konteks penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari;
  • Terintegrasi yaitu Asesmen dilaksanakan sebagai bagian integral dari pembelajaran sehingga menghasilkan umpan balik yang berguna untuk memperbaiki proses dan hasil belajar Peserta Didik.
2. Hasil asesmen digunakan oleh pendidik, Peserta Didik, dan orang tua/wali sebagai umpan balik dalam perbaikan pembelajaran
Selanjutnya, diakhir postingan ini kami lampirkan link unduhan Kepmendikbud RI Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus. (unduh)



Demikianlah informasi ini kami sampaikan, semoga bermanfaat buat semua
DOWNLOAD JUKNIS BOS AFIRMASI DAN BOS KINERJA 2020

Posted by On 04:09:00



Download Juknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Juknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja tahun 2020| Petunjuk Teknis ( Juknis) BOS Afirmasi dan BOS Kinerja tahun 2020 tertuang dalam Permendikbud Nomor 24 tahun 2020. Juknis ini dikeluarkan atas dasar beberapa pertimbangan. Salah satu diantaranya adalah untuk membantu pembiayaan kegiatan operasional sekolah dan mendukung kegiatan pembelajaran yang belum tercukupi dari dana bantuan operasional sekolah reguler serta sebagai bentuk penghargaan atas kinerja sekolah, perlu memberikan bantuan operasional sekolah afirmasi dan dana bantuan operasional sekolah kinerja. Berikut ini adalah ulasan mengenai Juknis BOS Afirmasi dan BOS Kinerja tahun 2020:
Pengertian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi
Dana   Bantuan   Operasional   Sekolah   Afirmasi   yang selanjutnya disebut Dana BOS Afirmasi adalah program pemerintah pusat  yang  dialokasikan  bagi   satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Kementerian. Adapun pengertian dari daerah khusus berdasarkan Permendikbud Nomor 24 tahun 2020 adalah daerah yang terpencil atau terbelakang; daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil; daerah perbatasan dengan negara lain; daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
Tujuan BOS Afirmasi
Dana BOS Afirmasi bertujuan untuk membantu kegiatan operasional sekolah dan     mendukung    kegiatan pembelajaran yang belum tercukupi oleh Dana BOS Reguler di Daerah Khusus yang  ditetapkan   oleh Kementerian
Syarat dan Kriteria Penerimaan Dana
Syarat sekolah penerima dana BOS Afirmasi 
Sekolah yang menerima dana BOS Afirmasi harus memiliki syarat sebagai berikut:
  • Penerima   Dana   BOS   Reguler   tahun   anggaran berjalan
  • Berada  di  Daerah  Khusus  yang  ditetapkan  oleh Kementerian
Kriteria Sekolah penerima Dana BOS Afirmasi
Adapun kriteria sekolah penerima Dana BOS Afirmasi adalah sebagai berikut
  • Memiliki proporsi siswa dari keluarga miskin yang lebih banyak
  • Menerima Dana BOS Reguler yang lebih rendah
  • Memiliki proporsi guru yang berstatus pegawai negeri sipil atau guru tetap yayasan yang lebih kecil
  • Memenuhi capaian mutu yang lebih tinggi berdasarkan: Peta mutu pendidikan, Indeks Integritas   ujian   nasional   tahun   ajaran berkenaan dan/atau Nilai ujian nasional tahun ajaran berkenaan
Alokasi dana  dan Penggunaan Dana BOS Afirmasi
Alokasi dana untuk Sekolah yang ditetapkan sebagai penerima Dana BOS Afirmasi sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setiap sekolah
Dana BOS Afirmasi digunakan untuk membiayai operasional sekolah sesuai dengan komponen penggunaan Dana BOS Reguler berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana BOS Reguler. Penggunaan BOS Afirmasi tidak  dapat digunakan untuk membiayai belanja yang sudah dibiayai secara penuh oleh sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pengertian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja
Dana   Bantuan   Operasional   Sekolah   Kinerja   yang selanjutnya disebut Dana BOS Kinerja adalah program Pemerintah Pusat   yang   dialokasikan   bagi   satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan di Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Kementerian. Adapun pengertian dari daerah khusus berdasarkan Permendikbud Nomor 24 tahun 2020 adalah daerah yang terpencil atau terbelakang; daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil; daerah perbatasan dengan negara lain; daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
Tujuan BOS Kinerja
Dana BOS Kinerja bertujuan untuk membantu kegiatan operasional sekolah dan mendukung kegiatan pembelajaran yang belum tercukupi oleh Dana BOS Reguler sebagai bentuk penghargaan atas kinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan di Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Kementerian
Syarat dan Kriteria Penerimaan Dana
Syarat sekolah penerima dana BOS Kinerja
Sekolah yang menerima dana BOS Kinerja harus memiliki syarat sebagai berikut:
  • Penerima   Dana   BOS   Reguler   tahun   anggaran berjalan
  • Berada  di  Daerah  Khusus  yang  ditetapkan  oleh Kementerian
Kriteria Sekolah penerima Dana BOS Kinerja
Adapun kriteria sekolah penerima Dana BOS Afirmasi adalah sebagai berikut
  • Memiliki proporsi siswa dari keluarga miskin yang lebih banyak
  • Menerima Dana BOS Reguler yang lebih rendah
  • Memiliki proporsi guru yang berstatus pegawai negeri sipil atau guru tetap yayasan yang lebih kecil
  • Memenuhi capaian mutu yang lebih tinggi berdasarkan: Peta mutu pendidikan, Indeks Integritas   ujian   nasional   tahun   ajaran berkenaan dan/atau Nilai ujian nasional tahun ajaran berkenaan
Alokasi dana  dan Penggunaan Dana BOS Kinerja
Alokasi dana untuk Sekolah yang ditetapkan sebagai penerima Dana BOS Kinerja sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setiap sekolah. Dana BOS kinerja digunakan untuk membiayai operasional sekolah sesuai dengan komponen penggunaan Dana BOS Reguler berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana BOS Reguler. Penggunaan BOS kinerja tidak  dapat digunakan untuk membiayai belanja yang sudah dibiayai secara penuh oleh sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
Demikianlah informasi mengenai Download Juknis BOS Afirmasi dan Juknis BOS Kinerja tahun 2020, semoga bermanfaat. Untuk informasi lebih detail terkait Juknis BOS Afirmasi dan Juknis BOS Kinerja tahun 2020, silahkan anda baca dan atau unduh pada tautan berikut ini (unduh). 
Adapun file pendukung yang lain, dapat anda unduh pada tautan berikut:
1. SALINAN SK SEKOLAH PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH AFIRMASI DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020 (unduh)
2. LAMPIRAN 1. KEPUTUSAN MENDIKBUD
NOMOR 582 /P/2020 TENTANG SEKOLAH PENERIMA BOS AFIRMASI DAN BOS KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020 (unduh)
3. LAMPIRAN 2. KEPUTUSAN MENDIKBUD
NOMOR 582 /P/2020 TENTANG SEKOLAH PENERIMA BOS AFIRMASI DAN BOS KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020 (unduh)







DOWNLOAD EDARAN  KEMDIKBUD TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN BELAJAR DARI RUMAH DALAM MASA DARURAT PENYEBARAN COVID 19

Posted by On 22:40:00


Download Edaran Kemdikbud Tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Covid 19_  Dalam rangka pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat penyebaran Corona Virus Disease (COVID- 19) melalui penyelenggaraan Belajar dari Rumah sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), Kemdibud menyampaikan bahwa:
  • Belajar dari Rumah selama darurat penyebaran Corona Virus Disease (COVID- 19) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol penanganan COVID-19
  • Belajar dari Rumah melalui pembelajaran jarak jauh daring dan/ atau luring dilaksanakan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan Belajar dari Rumah
Tujuan Pelaksanaan Belajar Dari Rumah

Pelaksanaan Belajar Dari Rumah selama darurat COVID-19 bertujuan untuk:
  • Memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama masa darurat COVID-19
  • Melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk dari COVID-19
  • Mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 pada satuan pendidikan
  • Memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik dan orang tua/wali
Prinsip Pelaksanaan Belajar Dari Rumah
BDR dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran COVID 19, yaitu:
  • Keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik, pendidik, kepala satuan pendidikan dan seluruh warga satuan pendidikan menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan BDR;
  • Kegiatan BDR dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum;
  • BDR dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19;
  • Materi pembelajaran bersifat inklusif sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan, konteks budaya, karakter dan jenis kekhususan peserta didik;
  • Aktivitas dan penugasan selama BDR dapat bervariasi antar daerah, satuan pendidikan dan Peserta Didik sesuai minat dan kondisi masingmasing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses terhadap fasilitas BDR;
  • Hasil belajar peserta didik selama BDR diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif; dan
  • Mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dengan orang tua/wali.
Metode dan Media Pelaksanaan Belajar Dari Rumah
BDR dilaksanakan dengan Pembelajaran Jarak Jauh yang dibagi kedalam 2 (dua) pendekatan:
  • Pembelajaran jarak jauh dalam jaringan (daring)
  • Pembelajaran jarak jauh luar jaringan (luring)
Panduan Pelaksanaan Belajar dari Rumah oleh guru
Guru memfasilitasi pelaksanaan PJJ secara daring, luring, maupun kombinasi keduanya sesuai kondisi dan ketersediaan sarana pembelajaran.
  • Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran jarak jauh Referensi perencanaan PJJ baik secara daring maupun luring dapat dilihat pada portal Guru Berbagi https://guruberbagi.kemdikbud.go.id/.
Dalam menyiapkan pembelajaran, guru perlu memastikan beberapa hal berikut:
  • Memastikan kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai. dilarang memaksakan penuntasan kurikulum dan fokus pada pendidikan kecakapan hidup.
  • Menyiapkan materi pembelajaran. Dalam pelaksanaan BDR, materi dapat difokuskan pada:
      • Literasi dan numerasi
      • Pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19
      • Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas)
      • Kegiatan rekreasional dan aktivitas fisik
      • Spiritual keagamaan; dan/atau
      • Penguatan karakter dan budaya.
  • Menentukan metode dan interaksi yang dipakai dalam penyampaian pembelajaran melalui daring, luring, atau kombinasi keduanya.
  • Menentukan jenis media pembelajaran, seperti format teks, audio/video simulasi, multimedia, alat peraga, dan sebagainya yang sesuai dengan metode pembelajaran yang digunakan; dan
  • Guru perlu meningkatkan kapasitas dengan mengikuti pelatihan daring yang disediakan oleh pemerintah maupun lembaga nonpemerintah guna mendukung keterampilan menyelenggarakan PJJ pada situasi darurat COVID-19
Berikut langkah-langkah pelaksanaan PJJ daring oleh pendidik dengan fasilitas LMS (Leearning Management System)





 Berikut ini langkah fasilitasi PJJ luring menggunakan media buku, modul dan bahan ajar dari lingkungan sekitar:



Demikianlah informasi kami terkait Download Edaran Kemdikbud Tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Covid 19. Download Edaran Kemdikbud Tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Covid 19. Sebagai bahan referensi bacaan terkait langkah-langkah pembelajaran dalam masa penyebaran covid 19, dapat anda baca pada tautan berikut ini: (unduh)
sumber (https://www.kemdikbud.go.id/)
Permendibud RI No. 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Juknis  BOS Reguler

Posted by On 06:14:00




Permendibud RI No. 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Juknis  BOS Reguler | Postingan ini menjelaskan Permendikbud RI No. 19 tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud RI nomor 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler. Sebagai pertimbangan diterbitkannya Permendikbud ini adalah guna mendukung pelaksanaan pembelajaran dari rumah sebagai akibat dari meningkatnya dampak penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) terhadap pembelajaran pada satuan pendidikan. Selain itu, ketentuan mengenai komponen pembiayaan dalam BOS reguler yang diatur dalam Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Juknis Bos Reguler belum mengakomodir penggunaan dana untuk operasional pembelajaran dari rumah, sehingga perlu adanya perubahan.
Dasar Hukum Permendibud RI No. 19 Tahun 2020 
  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 
  5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler 
Ketentuan Perubahan Petunjuk Teknis (Juknis) BOS tahun 2020
Ketentuan yang dirubah dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020:
Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9A Permendibud RI No. 19 Tahun 2020 menjelaskan bahwa
(1) Selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat, sekolah dapat menggunakan dana BOS Reguler dengan ketentuan sebagai berikut:

  • a) Pembiayaan langganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah
  • b) Pembiayaan administrasi kegiatan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 huruf e digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pencuci tangan, pembasmi kuman(disinfectant), masker atau penunjang kebersihan lainnya.

(2) Ketentuan pembayaran honor paling banyak 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) tidak berlaku selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh Pemerintah Pusat.

(3) Pembiayaan pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada guru yang berstatus bukan aparatur sipil negara dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  • Tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019
  • Belum mendapatkan tunjangan profesi
  • Memenuhi beban mengajar termasuk mengajar dari rumah dalam masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
(4) Ketentuan penggunaan dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mulai berlaku sejak bulan April tahun 2020 sampai dengan dicabutnya penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-l9 oleh Pemerintah Pusat.

Selanjutnya Pasal II Permendibud RI No. 19 Tahun 2020 menjelaskan bahwa Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 13 April 2020.

Sebelumnya, perlu juga kami kutip komponen penggunaan dana yang disebutkan dalam pasal 9 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang JUKNIS BOS Reguler. Dalam Permendikbud ini disebutkan bahwa Dana BOS Reguler yang diterima oleh sekolah digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaran pendidikan di sekolah (Pasal 9 Ayat 1). Selanjutnya pada pasal 9 ayat 2 menyatakan bahwa operasional penyelenggaraan pendidikan disekolah sebagaimana yang disebut pada pasal 9 ayat 1 dilaksanakan untuk menbiayaai:

  • Penerimaan Peserta Didik baru
  • Pengembangan perpustakaan
  • Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
  • Kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran
  • Administrasi kegiatan sekolah
  • Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan
  • Langganan daya dan jasa
  • Pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah
  • Penyediaan alat multi media pembelajaran
  • Penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri pemantauan kebekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama;
  • Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB
  • Pembayaran honor.

Pada pasal 9 ayat 3 menyatakan bahwa pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l hanya dapat digunakan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS Reguler yang diterima oleh Sekolah.
Demikianlah informasi mengenai Permendibud RI No. 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permendikbud No.8 Tahun 2020 Tentang Juknis BOS Reguler. Berikut ini kami lampirkan Permendibud RI No. 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Juknis BOS Reguler. semoga informasi ini bermanfaat buat semua


JUKNIS BOS SEMUA JENJANG TAHUN 2020

Posted by On 23:18:00


Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler semua jenjang tahun 2020_ Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Jenjang SD, SMP, SMA, SMK tahun 2020 tertuang dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 belum lama ini dirilis. Petunjuk teknis ini merupakan aturan yang ditunggu oleh banyak sekolah didalam mengelolah dana BOS yang diberikan oleh pemerintah. Beberapa hal yang menjadi point penting dan dapat kami informasikan terkait Juknis BOS yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 8 tahun 2020 adalah sebagai berikut:
Definisi BOS Reguler
Definisi BOS Reguler dijelaskan dalam pasal 1 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler tahun 2020. Pada pasal ini dinyatakan bahwa BOS reguler merupakan program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik.
Tujuan Dana BOS
Dana BOS yang diberikan kepada sekolah memiliki beberapa tujuan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 2 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler tahun 2020  bahwa tujuan dari dana BOS adalah
  • Membantu biaya operasional Sekolah
  • Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik.
Penggunaan dana BOS Reguler dilakukan berdasarkan prinsip. Hal tersebut di sebutkan dalam pasal 3 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020. Adapun prinsip penggunaan dana BOS Reguler adalah sebagai berikut
  1. Fleksibilitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler dikelola sesuai dengan kebutuhan Sekolah
  2. Efektivitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Sekolah
  3. Efisiensi yaitu penggunaan dana BOS Reguler diupayakan untuk meningkatan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal
  4. Akuntabilitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundangundangan
  5. Transparansi yaitu penggunaan dana BOS Reguler dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Sekolah.
Kriteria Sekolah Penerima Dana BOS Reguler
Terdapat bebrapa kriteria yang harus dipenuhi oleh sekolah untuk dapat menerima dana BOS Reguler. Kriteria tersebut diatur dalam pasal 4 ayat 2 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa dana BOS Reguler diberikan kepada sekolah dengan persyaratan sebagai berikut:
  • Mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun
  • Memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik
  • Memiliki izin operasional yang berlaku bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik
  • Memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 (enam puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir
  • Bukan satuan pendidikan kerja sama
Terkait dengan persyaratan sekolah yang mengharuskan memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 peserta didik selama tiga tahun terakhir, persyaratan ini tidak berlaku bagi jenis sekolah yang tersebut dalam pasal 4 ayat 3 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020. Adapun jenis sekolah yang disebutkan dalam pasal 4 ayat 3 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 adalah:

  • Sekolah Terintegrasi, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB;
  • Sekolah yang berada pada wilayah tertinggal, terdepan, terluar atau daerah khusus sesuai
  • ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  • Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berada pada wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis tidak dapat digabungkan dengan Sekolah lain
Selanjutnya, penetapan Sekolah penerima dana BOS Reguler didasarkan pada data pada Dapodik per tanggal 31 Agustus. Hal ini disebutkan dalam pasal 5 ayat 2 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020. Data pada Dapodik per tanggal 31 Agustus merupakan batas akhir pengambilan data oleh Kementerian yang digunakan untuk penetapan penyaluran dana BOS Reguler pada:
  • Penyaluran dana BOS Reguler tahap III tahun berjalan
  • Penyaluran dana BOS Reguler tahap I dan tahap II tahun berikutnya.
Alokasi Dana BOS
Terkait dengan alokasi dana BOS Reguler tahun 2020 ini, Pemerintah telah menetapkan besaran alokasi dana BOS Reguler 2020. Adapun besaran alokasi dana BOS reguler disebutkan dalam pasal 6 ayat 1, 2 dan 3 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020. Pada pasal 6 ayat 1 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 disebutkan bahwa besaran alokasi dana BOS Reguler yang diberikan kepada Sekolah penerima dihitung berdasarkan besaran satuan biaya dikalikan dengan jumlah Peserta Didik. Pada ayat selanjutnya yaitu ayat 2 pasal 6 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 disebutkan bahwa  Satuan biaya yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
  • Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SD setiap 1 (satu) tahun;
  • Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMP setiap 1 (satu) tahun;
  • Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMA setiap 1 (satu) tahun;
  • Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMK setiap 1 (satu) tahun; dan
  • Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB setiap 1 (satu) tahun.
Selanjutnya, penghitungan alokasi dana BOS Reguler untuk Sekolah Terintegrasi, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB yang memiliki jumlah Peserta Didik kurang dari 60 (enam puluh) Peserta Didik tetap dihitung sebesar 60 (enam puluh) Peserta Didik dikalikan satuan biaya. Sedangkan penghitungan alokasi dana BOS Reguler untuk SMP terbuka dan SMA terbuka didasarkan pada jumlah peserta didik yang memiliki NISN dan perhitungannya disatukan dengan Sekolah induk. hal ini disebutkan dalam pasal 7 ayat 1 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020
Komponen Penggunaan Dana
Ada beberapa komponen penggunaan dana BOS yang disebutkan dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 ini. Dana BOS Reguler yang diterima sekolah seyogyanya digunakan sesuai dengan komponen yang disebutkan dalam permendikbud tersebut. Pada pasal 9 ayat 2 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 disebutkan bahwa Dana BOS Reguler yang diterima sekolah digunakan untuk membiayai: 
  1. Penerimaan Peserta Didik baru
  2. Pengembangan perpustakaan
  3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
  4. Kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran
  5. Administrasi kegiatan sekolah
  6. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan
  7. Langganan daya dan jasa
  8. Pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah
  9. Penyediaan alat multi media pembelajaran
  10. Penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama
  11. Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB
  12. Pembayaran honor. Pembayaran honor sebagaimana pada point ini hanya dapat digunakan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS Reguler yang diterima oleh Sekolah.
Selain itu, dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 ini juga disebutkan bahwa terdapat beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh tim BOS sekolah dalam menggunakan dana BOS Reguler. Berdasarkan pasal 12 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 menyatakan bahwa Tim BOS Sekolah tidak boleh menggunakan dana BOS Reguler untuk:
  1. Disimpan dengan maksud dibungakan
  2. Dipinjamkan kepada pihak lain
  3. Membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan dana BOS Reguler atau perangkat lunak lainnya yang sejenis
  4. Sewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan
  5. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Sekolah
  6. Membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran
  7. Membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau Peserta Didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris Sekolah)
  8. Digunakan untuk pemeliharaan prasarana Sekolah dengan kategori kerusakan sedang dan berat
  9. Membangun gedung atau ruangan baru
  10. Membeli saham
  11. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan, sosialisasi, pendampingan terkait program BOS Reguler atau perpajakan program BOS Reguler yang diselenggarakan lembaga di luar dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, dan/atau Kementerian
  12. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lainnya
  13. Melakukan penyelewengan penggunaan dana BOS Reguler untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu
  14. Bertindak menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada Peserta Didik di Sekolah yang bersangkutan
KETENTUAN PERALIHAN 
Ketentuan peralihan ini diatur dalam pasal 19 dan 20 Permendikbud Nomor 8 tahun 2020. Dalam hal Sekolah belum melakukan pemutakhiran data pada Dapodik sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019 maka pemutakhiran data dilakukan paling lambat tanggal 31 Januari 2020. Dalam hal terdapat sisa dana BOS Reguler tahun anggaran 2019 pada Pemerintah Daerah provinsi maka sisa dana BOS Reguler tetap disalurkan oleh Pemerintah Derah provinsi dan digunakan oleh Sekolah sesuai dengan petunjuk teknis BOS Reguler tahun anggaran berjalan. Dalam hal terdapat sisa dana BOS Reguler tahun anggaran 2019 pada Sekolah maka sisa dana BOS Reguler tetap digunakan oleh Sekolah sesuai dengan petunjuk teknis BOS Reguler tahun anggaran berjalan.
Pengelolaan Dana BOS Reguler di Sekolah
Pengelolaan dana BOS Reguler di Sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:
  • Dana BOS Reguler dikelola oleh Sekolah dengan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah yaitu, kewenangan sekolah untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Sekolah
  • Perencanaan mengacu pada hasil evaluasi diri sekolah
  • Sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan dana BOS Reguler sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan dana BOS Reguler
  • Penggunaan dana BOS Reguler hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan di Sekolah dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun
  • Penggunaan dana BOS Reguler harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim BOS Sekolah, guru, dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana BOS Reguler harus didasarkan pada skala prioritas kebutuhan Satuan Pendidikan, khususnya untuk pengembangan program peningkatan kualitas belajar Peserta Didik di Sekolah
  • Pengelolaan dana BOS Reguler di Sekolah dilakukan oleh tim BOS Sekolah
Tugas dan Tanggungjawab Tim BOS Sekolah
tugas dan tanggung jawab tim BOS Sekolah adalah sebagai berikut:
  1. Mengisi dan memutakhirkan data Sekolah secara lengkap dan valid ke dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah
  2. Bertanggung jawab mutlak terhadap hasil isian data Sekolah yang masuk dalam Dapodik
  3. Menyusun RKAS mengacu pada prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan dana BOS Reguler
  4. Melakukan input RKAS pada sistem yang telah disediakan oleh Kementerian
  5. Memenuhi ketentuan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan dana BOS Reguler
  6. Menyelenggarakan keadministrasian pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler secara lengkap, serta menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan dana BOS Reguler sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
  7. Melakukan konfirmasi dana sudah diterima melalui laman bos.kemdikbud.go.id
  8. Menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler melalui laman bos.kemdikbud.go.id
  9. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS Reguler yang diterima
  10. Bersedia diaudit oleh lembaga yang memiliki kewenangan melakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan terhadap seluruh dana yang dikelola Sekolah, baik yang berasal dari dana BOS Reguler maupun dari sumber lain
  11. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
Penggunaan Dana BOS Reguler
penggunaan dana BOS Reguler dilakukan dengan rincian sebagai berikut
Pembiayaan penerimaan peserta didik baru
  1. Penggandaan formulir dan publikasi atau pengumuman penerimaan peserta didik baru, dan biaya layanan penerimaan peserta didik baru dalam jaringan
  2. Biaya kegiatan pengenalan lingkungan sekolah
  3. Penentuan peminatan bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan tes bakat skolastik atau tes potensi akademik bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  4. Pendataan ulang bagi Peserta Didik lama
  5. Kegiatan lainnya dalam rangka penerimaan peserta didik baru yang relevan
Pembiayaan pengembangan perpustakaan
  • Penyediaan buku teks utama dengan ketentuan:
  • Disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan
  • Memenuhi rasio 1 (satu) buku untuk setiap Peserta Didik pada setiap tema/mata pelajaran
  • Memenuhi kebutuhan buku untuk guru pada setiap tema/mata pelajaran yang diajarkan
  • Buku yang dibeli merupakan buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian
  • Buku yang dibeli oleh Sekolah harus dijadikan pegangan dalam proses pembelajaran di Sekolah
  • Penyediaan buku teks pendamping dengan ketentuan:
  • Disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan;dan
  • Buku yang dibeli Sekolah adalah buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian;
  • Penyediaan buku non teks dengan ketentuan:
  • Sekolah dapat membeli atau menyediakan buku untuk mendukung proses pembelajaran di Sekolah, diutamakan untuk menunjang penguatan pendidikan karakter dan pengembangan literasi Sekolah
  • Buku yang dibeli Sekolah adalah buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian atau Pemerintah Daerah; dan/atau pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang operasional layanan perpustakaan
Pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler  
Kegiatan pembelajaran meliputi:
  1. Penyediaan alat/bahan pendukung pembelajaran
  2. Pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan dan persiapan ujian
  3. Biaya untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, misalnya, dan pengembangan buku elektronik
  4. Pembelian atau langganan buku digital dan/atau aplikasi pembelajaran digital
  5. Pembelian perangkat lunak atau peranti lunak asli dan/atau pengembangan aplikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran
  6. Pengembangan kegiatan literasi, pendidikan karakter, penumbuhan budi pekerti, dan kegiatan program pelibatan keluarga di Sekolah
  7. Pembiayaan kegiatan pembelajaran lain yang relevan dalam rangka menunjang proses pembelajaran
Kegiatan ekstrakurikuler pembelajaran meliputi:
  • Mendukung penyelenggaraan ekstrakurikuler yang sesuai dengan kebutuhan Sekolah, termasuk pembiayaan lomba di Sekolah
  • Pembiayaan dalam rangka mengikuti kegiatan/lomba di dalam negeri
  • Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang operasional kegiatan ekstrakurikuler
Pembiayaan kegiatan asesmen/evaluasi 
  • Pembiayaan untuk penyelenggaraan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, ujian sekolah, ujian sekolah berbasis komputer dan/atau ujian lainnya termasuk penyediaan laporan hasil ulangan/ujian
  • Pembiayaan lain yang relevan untuk kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran di Sekolah
Pembiayaan administrasi kegiatan Sekolah
Pembiayaan administrasi kegiatan Sekolah digunakan untuk pembiayaan dalam rangka pengelolaan dan operasional rutin Sekolah, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, administrasi, dan pelaporan meliputi:
  • pembelian alat dan/atau bahan habis pakai yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan pembelajaran, akreditasi, administrasi, layanan umum, tata usaha dan perkantoran
  • pembelian peralatan kesehatan dan keselamatan Sekolah meliputi tandu, stetoskop, tabung oksigen, tabung pemadam kebakaran, dan/atau alat kesehatan dan keselamatan sejenisnya
  • pembiayaan penyelenggaraan rapat tim BOS Sekolah, tidak termasuk komponen honor
  • biaya perjalanan dalam rangka pengambilan dana untuk keperluan Sekolah di bank atau kantor pos
  • biaya perjalanan dalam rangka koordinasi dan pelaporan program dana BOS Reguler kepada dinas yang menangani urusan pendidikan provinsi/ kabupaten/kota;
  • penggandaan laporan dan/atau pembiayaan korespondensi;
  • pembiayaan untuk membangun, mengembangkan, dan/atau memelihara laman Sekolah dengan domain sch.id;
  • pembiayaan kegiatan pengembangan Sekolah meliputi kegiatan sekolah sehat, sekolah aman, sekolah ramah anak, sekolah inklusi, sekolah adiwiyata, atau kegiatan pengembangan lainnya;
  • pembiayaan penyelenggaraan kegiatan keamanan dan kebersihan Sekolah;
  • pembiayaan pengelolaan Sekolah melalui aplikasi yang sudah disiapkan oleh Kementerian antara lain perencanaan, pembukuan, dan penyusunan laporan melalui aplikasi RKAS, penyampaian laporan hasil belajar melalui aplikasi e-rapor, dan pendataan melalui aplikasi Dapodik;
  • pembiayaan bagi Sekolah yang berada di daerah terpencil dan belum ada jaringan listrik, antara lain untuk menyewa atau membeli genset atau panel surya, termasuk peralatan pendukungnya sesuai dengan kebutuhan di daerah tersebut, termasuk biaya perawatan dan/atau perbaikan;
  • pembiayaan bagi Sekolah yang berada di daerah yang mengalami bencana alam berdasarkan pernyataan resmi dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dana BOS Reguler dapat digunakan untuk membiayai penanggulangan dampak darurat bencana selama masa tanggap darurat;
  • penyediaan konsumsi; dan/atau
  • pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang operasional administrasi kegiatan Sekolah;
Pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan
Pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan meliputi:
  1. Pembiayaan dalam rangka mengikuti atau menyelenggarakan kegiatan dalam rangka pengembangan/peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan;
  2. Pembiayaan dalam rangka pengembangan inovasi terkait pengembangan konten pembelajaran, metode pembelajaran, kompetensi guru dan tenaga kependidikan; dan/atau
  3. Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
Pembiayaan langganan daya dan/atau jasa
pembiayaan langganan daya dan/atau jasa digunakan untuk pembiayaan dalam rangka pembayaran daya dan/atau jasayang mendukung operasional Sekolah meliputi, pemasangan baru, penambahan kapasitas, pembayaran langganan rutin,atau pembiayaan langganan daya dan jasa lain yang relevan.
Pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana
Pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolahdigunakan untuk pembiayaan dalam rangka pemeliharaan dan perbaikan kondisi rusak ringan pada sarana dan prasarana Sekolah meliputi:
  • Perbaikan kerusakan komponen non struktural bangunan Sekolah dengan ketentuan penggantian kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari komponenterpasang bangunan seperti:
  • Penutup atap
  • Penutup plafond
  • Kelistrikan
  • Pintu, jendela dan aksesoris lainnya
  • Pengecatan
  • Penutup lantai
  • Perbaikan meubelair, dan/atau pembelian meja dan/atau kursi Peserta Didik atau guru jika meja dan atau kursi yang ada sudah tidak berfungsi dan/ataujumlahnya kurang mencukupi kebutuhan
  • Perbaikan toilet Sekolah, tempat cuci tangan, saluran air kotor dan sanitasi lainnya
  • Penyediaan sumber air bersih termasuk pompa dan instalasinya bagi Sekolah yang belum memiliki air bersih
  • Pemeliharaan dan/atau perbaikan komputer, printer, laptop, proyektor, dan/atau pendingin ruangan
  • Pemeliharaan dan/atau perbaikan peralatan praktikum
  • Pemeliharaan taman dan fasilitas Sekolah lainnya
  • Penyediaan dan perawatan fasilitas/aksesibilitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus
  • Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah.
Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran
Biaya penyediaan alat multi media pembelajaran merupakan pembiayaan dalam rangka penyediaan kebutuhan alat multi media pembelajaran mengacu pada hasil analisa kebutuhan meliputi:
  • Komputer desktop/work station berupa Personal Computer (PC)/All in One Computer untuk digunakan dalam proses pembelajaran
  • Printer atau printer plus scanner
  • Laptop
  • Liquid Crystal Display (LCD) proyektor
  • Alat multi media pembelajaran lainnya dalam rangka menunjang pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi
Pembiayaan untuk pembayaran honor
Pembiayaan untuk pembayaran honor dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  • Pembayaran honor hanya diberikan kepada guru yang berstatus bukan aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  • Tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019
  • Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan
  • Belum memiliki sertifikat pendidik 
  • Dalam hal terdapat sisa dana dalam pembayaran honor terhadap guru sebagaimana pada point diatas, maka honor dapat diberikan kepada tenaga kependidikan yang berstatus bukan aparatur sipil negara di Sekolah
Demikianlah informasi terkait dengan  Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler semua jenjang tahun 2020, buat anda yang berminat untuk membaca detail juknis BOS 2020, silahkan anda unduh pada tautan berikut ini (unduh)

DOWNLOAD KEPMENDIKBUD NOMOR 364/P/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPMENDIKBUD NOMOR 320/P/2019 TENTANG SATUAN PENDIDIKAN PENERIMA BOS AFIRMASI DAN BOS KINERJA TAHUN 2019

Posted by On 12:42:00


Download Kepmendikbud Nomor 364/P/2019 Tentang Perubahan atas Kepmendikbud  Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima BOS Afirmasi dan BOS Kinerja tahun 2019_ Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kepmendikbud) ini disampaikan atas dasar beberapa pertimbangan diantaranya:
  • terdapat perbedaan pagu anggaran di daerah pada Bantuan Operasional Sekolah afirmasi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 dengan pagu anggaran daerah yang ditetapkan dalam Kepmendikbud Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019.
  • Guna melakukan sinkronisasi pagu anggaran di daerah pada BOS afirmasi yang ditetapkan dalam APBN tahun 2019 dengan jumlah satuan pendidikan penerima BOS afirmasi, perlu dilakukan perubahan terhadap Kepmendikbud Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima BOS Afirmasi dan BOS Kinerja Tahun 2019

Kepmendikbud ini menetapkan perubahan Lampiran I dalam Kepmendikbud Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima BOS Afirmasi dan BOS Kinerja Tahun 2019 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini serta berlaku pada tanggal yang ditetapkan yaitu 27 September 2019. 
Terkait informasi mengenai Satuan pendidikan penerima BOS afirmasi dan BOS Kinerja yang terdapat pada Kepmendikbud Nomor 364/P/2019, silahkan anda unduh pada tautan berikut ini:
Download Kepmendikbud Nomor 364/P/2019 Tentang Perubahan atas Kepmendikbud  Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima BOS Afirmasi dan BOS Kinerja tahun 2019

Informasi tambahan mengenai BOS Afirmasi dan BOS Kinerja:
A. Bantuan Opersional Sekolah (BOS) Afirmasi
BOS Afirmasi merupakan Bantuan Operasional Sekolah yang menjadi program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah tertinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian BOS ini bertujuan guna membantu peningkatan mutu pembelajaran pada satuan pendidikan dasar serta menengah yang diselenggarakan pada daerah tertinggal, terdepan dan terluar. 
BOS Afirmasi ini diberikan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berbentuk SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SLB dan SMK yang memiliki syarat diantaranya:
  • Menerima BOS Reguler pada tahun anggaran berkenaan
  • Mengisi data pokok pendidikan paling sedikit 3 (tiga) semester terakhir
  • Berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar
  • Memiliki sumber listrik
  • Memiliki jaringan internet.
Lalu berapakan Jumlah total alokasi BOS Afirmasi yang diberikan kepada satuan pendidikan? Berdasarkan Permendikbud Nomor 31 tahun 2019 menyatakan bahwa total alokasi BOS Afirmasi yang diberikan kepada satuan pendidikan penerima sebesar Rp24.000.000,00 ditambah dengan alokasi penghitungan jumlah sasaran siswa prioritas. Adapun alokasi penghitungan jumlah sasaran siswa prioritas adalah sebesar Rp2.000.000,00 dikalikan dengan jumlah siswa sasaran prioritas pada masing-masing satuan pendidikan penerima yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan Jumlah Pagu Anggaran BOS Afirmasi setiap Provinsi. 
Pembiayaan apa saja yang bisa dikeluarkan sekolah melalui BOS Afirmasi? Dijelaskan dalam pasal 7 Permendikbud Nomor 31 tahun 2019 bahwa total alokasi BOS Afirmasi dapat digunakan untuk membiayai:
  • Penyediaan fasilitas akses Rumah Belajar
  • Langganan daya dan jasa.
B. Bantuan Operasional Sekolah Kinerja
BOS Kinerja merupakan Bantuan Operasional Sekolah yang menjadi program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai baik dalam menyelenggarakan layananan pendidikan. Pemberian BOS Kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari penghargaan atas kinerja yang baik yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. 
BOS Kinerja ini diberikan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berbentuk SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SLB dan SMK yang memiliki syarat diantaranya:

  • Menerima BOS Reguler pada tahun anggaran berkenaan dan tahun anggaran sebelumnya
  • Mengisi data pokok pendidikan 3 (tiga) semester terakhir
  • Memiliki jumlah siswa paling sedikit 60 (enam puluh) untuk SD, 90 (sembilan puluh) untuk SMP, 180 (seratus delapan puluh) untuk SMA/SMK
Diprioritaskan bagi yang telah melaksanakan ujian nasional berbasis komputer dan menerapkan proses penerimaan peserta didik baru berdasarkan zonasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Terkait dengan alokasi BOS Kinerja, kira-kira berapa total alokasi BOS Kinerja yang diberikan kepada satuan pendidikan? Sesuai dengan Permendikbud nomor 31 tahun 2019, sudah jelas disebutkan dalam pasal  6 ayat 2 bahwa total alokasi BOS Kinerja yang diberikan kepada sekolah penerima sebesar Rp19.000.000,00 ditambah dengan alokasi penghitungan jumlah sasaran siswa prioritas. Adapun alokasi penghitungan jumlah sasaran siswa prioritas adalah sebesar Rp2.000.000,00 dikalikan dengan jumlah siswa sasaran prioritas pada masing-masing satuan pendidikan penerima yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan Jumlah Pagu Anggaran BOS Kinerja setiap Provinsi.
Pembiayaan apa saja yang bisa dikeluarkan sekolah melalui BOS Kinerja? Dijelaskan dalam pasal  Permendikbud Nomor 31 tahun 2019 bahwa total alokasi BOS Kinerja dapat digunakan untuk membiayai:
  • Penyediaan fasilitas akses Rumah Belajar
  • Langganan daya dan jasa.
Selanjutnya, Informasi terkait Juknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan BOS Kinerja tahun 2019, silahkan anda download pada tautan berikut ini
Demikianlah informasi terkait Download Kepmendikbud Nomor 364/P/2019 Tentang Perubahan atas Kepmendikbud  Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima BOS Afirmasi dan BOS Kinerja tahun 2019, semoga bermanfaat buat semua.


JUKNIS BOS AFIRMASI DAN BOS KINERJA TAHUN 2019

Posted by On 19:31:00



Juknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan BOS Kinerja tahun 2019_ Juknis BOS Afirmasi dan BOS Kinerja tahun 2019 tertuang dalam Permendikbud Nomor 31 Tahun 2019. Juknis ini dikeluarkan berdasarkan atas beberapa pertimbangan, salah satu diantaranya adalah guna meningkatkan pengolahan pendidikan pada satuan pendidikan, maka perlu memberikan bantuan operasional melalui pengalokasian dana BOS afirmasi dan BOS kinerja . Berikut ini ulasan mengenai BOS Afirmasi dan BOS Kinerja berdasarkan Permendikbud Nomor 31 Tahun 2019:
A. Bantuan Opersional Sekolah (BOS) Afirmasi
BOS Afirmasi merupakan Bantuan Operasional Sekolah yang menjadi program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah tertinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian BOS ini bertujuan guna membantu peningkatan mutu pembelajaran pada satuan pendidikan dasar serta menengah yang diselenggarakan pada daerah tertinggal, terdepan dan terluar. 
BOS Afirmasi ini diberikan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berbentuk SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SLB dan SMK yang memiliki syarat diantaranya:
  • Menerima BOS Reguler pada tahun anggaran berkenaan
  • Mengisi data pokok pendidikan paling sedikit 3 (tiga) semester terakhir
  • Berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar
  • Memiliki sumber listrik
  • Memiliki jaringan internet.
Lalu berapakan Jumlah total alokasi BOS Afirmasi yang diberikan kepada satuan pendidikan? Berdasarkan Permendikbud Nomor 31 tahun 2019 menyatakan bahwa total alokasi BOS Afirmasi yang diberikan kepada satuan pendidikan penerima sebesar Rp24.000.000,00 ditambah dengan alokasi penghitungan jumlah sasaran siswa prioritas. Adapun alokasi penghitungan jumlah sasaran siswa prioritas adalah sebesar Rp2.000.000,00 dikalikan dengan jumlah siswa sasaran prioritas pada masing-masing satuan pendidikan penerima yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan Jumlah Pagu Anggaran BOS Afirmasi setiap Provinsi. 
Pembiayaan apa saja yang bisa dikeluarkan sekolah melalui BOS Afirmasi? Dijelaskan dalam pasal 7 Permendikbud Nomor 31 tahun 2019 bahwa total alokasi BOS Afirmasi dapat digunakan untuk membiayai:
  • Penyediaan fasilitas akses Rumah Belajar
  • Langganan daya dan jasa.
B. Bantuan Operasional Sekolah Kinerja
BOS Kinerja merupakan Bantuan Operasional Sekolah yang menjadi program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai baik dalam menyelenggarakan layananan pendidikan. Pemberian BOS Kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari penghargaan atas kinerja yang baik yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. 
BOS Kinerja ini diberikan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berbentuk SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SLB dan SMK yang memiliki syarat diantaranya:
  • Menerima BOS Reguler pada tahun anggaran berkenaan dan tahun anggaran sebelumnya
  • Mengisi data pokok pendidikan 3 (tiga) semester terakhir
  • Memiliki jumlah siswa paling sedikit
      • 60 (enam puluh) untuk SD
      • 90 (sembilan puluh) untuk SMP
      • 180 (seratus delapan puluh) untuk SMA/SMK
  • Diprioritaskan bagi yang telah melaksanakan ujian nasional berbasis komputer dan menerapkan proses penerimaan peserta didik baru berdasarkan zonasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Terkait dengan alokasi BOS Kinerja, kira-kira berapa total alokasi BOS Kinerja yang diberikan kepada satuan pendidikan? Sesuai dengan Permendikbud nomor 31 tahun 2019, sudah jelas disebutkan dalam pasal  6 ayat 2 bahwa total alokasi BOS Kinerja yang diberikan kepada sekolah penerima sebesar Rp19.000.000,00 ditambah dengan alokasi penghitungan jumlah sasaran siswa prioritas. Adapun alokasi penghitungan jumlah sasaran siswa prioritas adalah sebesar Rp2.000.000,00 dikalikan dengan jumlah siswa sasaran prioritas pada masing-masing satuan pendidikan penerima yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan Jumlah Pagu Anggaran BOS Kinerja setiap Provinsi.
Pembiayaan apa saja yang bisa dikeluarkan sekolah melalui BOS Kinerja? Dijelaskan dalam pasal  Permendikbud Nomor 31 tahun 2019 bahwa total alokasi BOS Kinerja dapat digunakan untuk membiayai:
  • Penyediaan fasilitas akses Rumah Belajar
  • Langganan daya dan jasa.
Demikianlah informasi dari kami terkait Juknis BOS Afirmasi dan BOS Kinerja tahun 2019, untuk informasi detailnya, silahkan anda baca pada slide berikut ini:

Selanjutnya sebagai bahan referensi bacaan terkait dengan Juknis BOS Afirmasi dan BOS Kinerja tahun 2019, silahkan anda unduh pada tautan berikut ini:
.Baca Juga