PEREMENDIKBUD-RISTEK RI NOMOR 17 TAHHUN 2021 TENTANG ASESMEN NASIONAL

Diposting oleh On 04:24:00 with 1 comment


Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia ( Permendikbud-Ristek RI) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional_  Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 di terbitkan atas dasar pertimbangan bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu dilakukan pemetaan dan perbaikan berkelanjutan atas mutu sistem pendidikan sehingga dapat mendorong pembelajaran yang menumbuhkan daya nalar dan karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, Permendikbud-Ristek ini juga diterbitkan atas dasar bahwa untuk memetakan mutu pendidikan secara berkala dan mendorong perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan perlu dilaksanakan asesmen nasional. 

 Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 pasal 1 menjelaskan bahwa 

  1. Asesmen Nasional yang selanjutnya disingkat AN adalah salah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan oleh Kementerian pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.  
  2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
  3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 
  4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 

Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 pasal 2 menjelaskan tentang tujuan AN. Adapun AN bertujuan untuk mengukur: 

  • a. hasil belajar kognitif
  • b. hasil belajar nonkognitif
  • c. kualitas lingkungan belajar pada satuan pendidikan

Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 pasal 3 menyebutkan bahwa:

(1) Hasil belajar kognitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mencakup literasi membaca dan numerasi.
(2) Hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur melalui asesmen kompetensi minimum.
(3) Hasil belajar nonkognitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mencakup sikap yang melandasi karakterkarakter dalam profil pelajar Pancasila.
(4) Hasil belajar nonkognitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur melalui survei karakter.
(5) Kualitas lingkungan belajar pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mencakup:
a. iklim keamanan;
b. iklim inklusifitas dan kebinekaan
c. proses pembelajaran di satuan pendidikan.
(6) Kualitas lingkungan belajar pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diukur melalui survei lingkungan belajar.
(7) Profil pelajar Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  • a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia;
  • b. bernalar kritis
  • c. mandiri
  • d. kreatif
  • e. bergotong royong
  • f. berkebinekaan global

 Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 pasal 4 menyebutkan bahwa 

(1) AN dilaksanakan pada:

a. satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal
b. program pendidikan kesetaraan jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur nonformal.

(2) AN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3) Jangka waktu pelaksanaan AN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 Pasal 5 menyebutkan bahwa:

(1) Persiapan AN meliputi:
  • a. Penentuan waktu pelaksanaan
  • b. Pendataan peserta AN oleh Kementerian dan Pemerintah Daerah berdasarkan jumlah  yang ditetapkan oleh Menteri
  • c. Penentuan tempat pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah
  • d. Ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia di satuan pendidikan yang menjadi tempat pelaksanaan AN.

(2) Waktu pelaksanaan AN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri.
(3) Pendataan peserta AN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  • a. perwakilan peserta didik pada kelas 5 (lima), kelas 8 (delapan), dan kelas 11 (sebelas);
  • b. pendidik pada setiap satuan pendidikan; dan
  • c. kepala satuan pendidikan.
(4) Tempat pelaksanaan AN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tempat yang memiliki akses jaringan internet yang memadai.
(5) Ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menjadi tanggung jawab:
  • a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama
  • b. Pemerintah Daerah
  • c. masyarakat penyelenggara pendidikan
  • d. Kementerian.
(6) Tanggung jawab ketersediaan sumber daya AN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya.

Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 Pasal 6 menyatakan bahwa

(1) Peserta AN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berasal dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, Pemerintah Daerah, atau masyarakat.
(2) Perwakilan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a terdaftar dalam pangkalan data pendidikan yang dikelola oleh Kementerian atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
(3) Perwakilan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kementerian.
(4) Pendidik dan kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dan huruf c terdaftar dalam pangkalan data pendidikan yang dikelola oleh Kementerian atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 Pasal 7 menyatakan bahwa

(1) Persiapan ketersediaan sumber daya pelaksanaan AN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dapat dilakukan dengan berbagi sumber daya pada satuan pendidikan di setiap wilayah.
(2) Dalam berbagi sumber daya pada satuan pendidikan di setiap wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, Pemerintah Daerah, atau masyarakat penyelenggara pendidikan sesuai kewenangannya saling berkoordinasi.
(3) Kementerian dapat memfasilitasi pemenuhan sumber daya satuan pendidikan.
Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 Pasal 8
(1) Pelaksanaan AN bagi Peserta Didik melalui:
a. asesmen kompetensi minimum;
b. survei karakter; dan
c. survei lingkungan belajar.
(2) Pelaksanaan AN bagi Pendidik dan kepala satuan pendidikan melalui survei lingkungan belajar.
Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 Pasal 9 menyatakan bahwa
(1) Asesmen kompetensi minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan numerasi yang harus dimiliki oleh peserta didik.
(2) Survei karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan pengukuran karakter yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila; dan
(3) Survei lingkungan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dan ayat (2) merupakan pengukuran aspek-aspek lingkungan satuan pendidikan yang berdampak pada proses dan hasil belajar peserta didik.
Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 Pasal 10 menyatakan bahwa

(1) Pelaksanaan AN bagi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipandu dan diawasi oleh pendidik yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Pelaksanaan AN bagi pendidik dan kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan secara mandiri.
(3) AN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui sistem aplikasi yang dikembangkan Kementerian.

Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 Pasal 11 menyatakan bahwa:

(1) Hasil AN terinput secara sistem dalam basis data Kementerian.
(2) Kementerian melakukan analisis hasil AN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Hasil analisis AN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bagian evaluasi sistem pendidikan oleh Menteri.
(4) Hasil analisis oleh Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, Pemerintah Daerah, atau masyarakat penyelenggara pendidikan sesuai kewenangannya untuk:
a. meningkatkan kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan
b. melakukan evaluasi kinerja satuan pendidikan di wilayahnya.
Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 Pasal 12 menyatakan bahwa
Petunjuk teknis mengenai persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil AN ditetapkan oleh kepala badan yang membidangi asesmen dan pembelajaran.
Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 Pasal 13 menyatakan bahwa 
Pendanaan pelaksanaan AN bersumber dari:
a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara
b. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 Pasal 14 menyatakan bahwa:
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai ujian nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1590), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Demikianlah informasi mengenai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia ( Permendikbud-Ristek RI) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional. Selengkapnya, anda dapat membaca informasi tersebut melalui tautan link berikut ini (unduh file)










DOWNLOAD PERMENDIKBUD NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDUKBUD NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG JUKNIS BOS PAUD DAN KESETARAAN

Diposting oleh On 07:54:00 with No comments


Download Permendikbud Nomor 15 tahun 2021 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 9 tahun 2021 tentang Juknis Bos Paud dan Kesetaraan
Permendikbud Nomor 15 tahun 2021 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 9 tahun 2021 tentang Juknis Bos Paud dan Kesetaraan diterbitkan atas dasar pertimbangan bahwa untuk meningkatkan layanan pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini sejenis, perlu menyalurkan dana bantuan operasional untuk membantu pembiayaan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Pertimbangan lain yang disebutkan dalam Permendikbud Nomor 15 tahun 2021 tentang Perubahan atas Permendikbus Nomor 9 tahun 2021 tentang Juknis Bos Paud dan Kesetaraan adalah bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, belum mengakomodir satuan pendidikan anak usia dini sejenis sebagai penerima bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, sehingga perlu diubah.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 401) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
(1) Dana BOP PAUD diberikan kepada Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD.
(2) Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. taman kanak-kanak
b. kelompok bermain
c. taman penitipan anak
d. sanggar kegiatan belajar
e. pusat kegiatan belajar masyarakat
f. satuan PAUD sejenis
(3) Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  • A. memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik;
  • B. mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan;
  • C. memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 9 (sembilan) Peserta Didik; dan
  • D. bukan merupakan satuan pendidikan kerja sama.
(4) Persyaratan jumlah Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dikecualikan bagi Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD yang berada di Daerah Khusus sesuai dengan ketentuan Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Kementerian.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
(1) Besaran alokasi Dana BOP PAUD dihitung berdasarkan jumlah Peserta Didik pada Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD dikalikan satuan biaya Dana BOP PAUD. 
(2) Peserta Didik pada Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Peserta Didik yang terdata pada Dapodik. 
(3) Satuan biaya Dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap Peserta Didik setiap tahun
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD dan Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang tidak ditetapkan sebagai penerima dan/atau tidak menerima Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan, biaya operasional Satuan Pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2) Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD dan Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak ditetapkan sebagai penerima dan/atau tidak menerima Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan, biaya operasional Satuan Pendidikan menjadi tanggung jawab badan hukum penyelenggara.
Selanjutnya peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Selanjutnya, informasi terkait Download Permendikbud Nomor 15 tahun 2021 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 9 tahun 2021 tentang Juknis Bos Paud dan Kesetaraan dapat anda baca pada tautan berikut (file)
Demikianlah informasi ini kami sampaikan, semoga bermafaat buat semua 


DOWNLOAD JUKNIS BANTUAN KUOTA DATA INTERNET KEMDIKBUD 2021, PDF

Diposting oleh On 23:26:00 with No comments

Download Juknis Bantuan Kuota Data Internet Kementerian Pendidikan dan Kebudayan (Kemdikbud) RI tahun 2021 versi PDF_ Kali ini admin akan berbagi informasi mengenai Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Bantuan Pemerintah berupa Paket Kuota Data Internet pada tahun 2021. Juknis ini diterbitkan dengan tujuan agar dapat menjadi pedoman dalam menentukan, menetapkan serta menyalurkan bantuan paket kuota data internet tahun 2021.
Juknis tentang penyaluran bantuan pemerintah berupa paket kuota data internet ini termaktub dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 4 tahun 2021, dan diberlakukan sejak Juknis ini ditetapkan yaitu tanggal 1 Maret 2021.
Salah satu pertimbangan diterbitkannya Peraturan Sekretaris Jenderal (Persekjen) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Juknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Paket Kuota Data Internet tahun 2021 adalah guna memvasilitasi proses pembelajaran peserta didik dimasa pandemi Covid-19 sehingga diperlukan pengaturan terhadap mekanisme bantuan tersebut kepada pendidik dan peserta didik

Perlu diketahui bahwa rincian bantuan kuota data internet di tahun 2021 ini berbeda dengan rincian bantuan kuota data internet ditahun sebelumnya. Ditahun 2021, Peserta didik jenjang PAUD akan memperoleh bantuan kuota data internet sebesar 7 Gigabyte per bulan selama 3 bulan, Peserta didik untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah akan memperoleh bantuan kuota data internet sebesar 10 Gigabyte per bulan selama 3 bulan, untuk mahasiswa dan dosen akan memperoleh bantuan kuota data internet sebesar 15 Gygabite per bulan selama 3 bulan dan bagi para pendidik akan memperoleh bantuan kuota data internet sebesar 12 Gigabyte per bulan selama 3 bulan

Tentunya, penerima bantuan kuota data internet juga harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam juknis. Adapun persyaratannya dapat anda baca pada tautan berikut ini

PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN KUOTA DATA INTERNET 2021

Bantuan kuota data internet ini disalurkan selama tiga bulan dari bulan maret hingga bulan mei 2021 dengan jadwal:

  • Bulan pertama dimulai tanggal 11 maret sampai dengan 15 maret 2021
  • Bulan kedua dimulai tanggal 11 april sampai dengan 15 april 2021
  • Bulan ketiga dimulai tanggal 11 mei sampai dengan 15 mei 2021
Bantuan ini memiliki masa berlaku selama 30 hari terhitung sejak paket kuota data internet tersebut diterima oleh nomor ponsel para peserta didik dan para pendidik. Bantuan kuota data internet ini juga tidak dapat digunakan untuk mengakses berbagai situs yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika serta situs dan aplikasi lain yang tercantum pada laman https://kuota-belajar.kemdikbud.go.id/

Selanjutnya, guna memperoleh informasi terkait  Juknis Bantuan Kuota Data Internet Kementerian Pendidikan dan Kebudayan (Kemdikbud) RI tahun 2021 versi PDF, silahkan anda unduh  Juknis Bantuan Kuota Data Internet Kementerian Pendidikan dan Kebudayan (Kemdikbud) RI tahun 2021 tersebut pada tautan berikut ini

Demikianlah informasi mengenai  Juknis Bantuan Kuota Data Internet Kementerian Pendidikan dan Kebudayan (Kemdikbud) RI tahun 2021 versi PDF. Kami berharap informasi ini bermanfaat buat semua.

DOWNLOAD JUKNIS BOS REGULER SD SMP SMA SMK TAHUN 2021

Diposting oleh On 18:43:00 with No comments


Download Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler SD, SMP, SMA, SMK tahun 2021_ Guna meningkatkan mutu pembelajaran serta pemerataan akses layanan pendidikan, maka dipandang perlu mengalokasikan serta menyalurkan dana bantuan operasional sekolah reguler. Hal inilah menjadi salah satu pertimbangan atas Permendikbud Nomor 6 tahun 2021. Pertimbangan lain yaitu guna mendukung pengelolaan dana BOS yang akuntabel serta tepat sasaran, maka diperlukan Juknis BOS reguler. 

Dengan diterbitkannya Permendikbud Nomor 6 tahun 2021 ini, maka Permendikbud Nomor 8 tahun 2020 dicabut serta dinyatakan tidak berlaku. Sebagai bahan referensi bacaan terkait Permendikbud Nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, maka kami akan mengutip beberapa poin penting yang terdapat dalam Permendikbud tersebut.

Pasal 1 menyatakan bahwa Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama  untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan  pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana  program wajib belajar serta dapat dimungkinkan untuk  mendanai beberapa kegiatan kegiatan lain yang sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana BOS Reguler merupakan dana yang dialokasikan  guna membantu kebutuhan belanja operasional seluruh  peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan  menengah. 

Pasal 2 menyatakan bahwa Pengelolaan Dana BOS Reguler dilakukan berdasarkan prinsip:
a. Fleksibilitas yaitu penggunaan Dana BOS Reguler dikelola sesuai dengan kebutuhan sekolah
b. efektivitas dimana penggunaan Dana BOS Reguler diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah
c. efisiensi dimana penggunaan Dana BOS Reguler diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal
d. Akuntabilitas dimana penggunaan Dana BOS Reguler dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang undangan
e. transparansi dimana penggunaan Dana BOS Reguler dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan sekolah.
Pasal 3 menyatakan bahwa Sekolah Penerima Dana BOS Reguler terdiri dari SD,SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SLB dan SMK
Sekolah tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
  • mengisi serta melakukan pemutakhiran dapodik  sesuai dengan kondisi riil di sekolah sampai dengan  tanggal 31 Agustus
  • memiliki NPSN yang terdata  pada Dapodik
  • memiliki izin menyelenggarakan pendidikan  bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat  yang terdata pada Dapodik
  • memiliki jumlah peserta didik dengan jumlah paling sedikit 60 Peserta Didik selama 3 tahun  terakhir
  • tidak merupakan satuan pendidikan kerja sama. 
Besaran Alokasi Dana BOS Reguler 2021 diatur pada pasal 5 ayat 1. Dalam pasal 5 ayat 1 Permendikbud Nomor 6 tahun 2021 dijelaskan bahwa besaran alokasi Dana BOS Reguler dihitung berdasarkan  besaran satuan biaya masing-masing daerah dikalikan  dengan jumlah Peserta Didik. 
Selanjutnya, penyaluran dana BOS Reguler dilakukan secara bertahap dengan ketentuan seperti yang dijelaskan dalam pasal 8 Permendikbud Nomor 6 tahun 2021 yaitu
  • Penyaluran tahap I ini dilakukan setelah sekolah  menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS  Reguler tahap II tahun sebelumnya. 
  • penyaluran tahap II ini dilakukan setelah sekolah  menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS  Reguler tahap III tahun sebelumnya
  • Penyaluran tahap III ini dilakukan sekolah guna menyampaikan penyampaian laporan tahap I tahun  anggaran berjalan. 
Sekolah dapat langsung menggunakan Dana BOS Reguler  untuk membiayai penyelenggaraan operasional sekolah dengan komponen sebagai berikut:
a. penerimaan Peserta Didik baru
b. pengembangan perpustakaan
c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan  ekstrakurikuler
d. pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi  pembelajaran
e. pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah
f. pengembangan profesi guru dan tenaga  kependidikan
g. pembiayaan langganan daya dan jasa
h. pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah
i. penyediaan alat multimedia pembelajaran 
j. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi  keahlian
k. penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung  keterserapan lulusan
l. pembayaran honor

Terkait dengan komponen pembayaran honor, dipasal 13 Permendikbud Nomor 6 tahun 2021 dijelaskan bahwa 
(1) Pembayaran honor sebagaimana dimaksud dalam Pasal  12 ayat 1 huruf  l digunakan paling banyak 50% dari keseluruhan jumlah alokasi Dana BOS  Reguler yang diterima oleh sekolah. 
(2) Pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada guru dengan persyaratan: 
a. berstatus bukan aparatur sipil negara
b. tercatat pada Dapodik
c. memiliki NUPTK
d. belum mendapatkan tunjangan profesi guru
Persentase pembayaran honor paling banyak 50% (lima  puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat  dikecualikan pada masa penetapan status bencana  alam/non-alam yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat  dan/atau Pemerintah Daerah. 
(4) Pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (3)  diberikan kepada guru dengan persyaratan: 
a. berstatus bukan aparatur sipil negara; 
b. tercatat pada Dapodik; 
c. belum mendapatkan tunjangan profesi; dan d. melaksanakan proses pembelajaran secara tatap  muka atau pembelajaran jarak jauh. 
Selanjutnya, informasi mengenai Download Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler SD, SMP, SMA, SMK tahun 2021 dapat anda unduh pada tautan berikut ini

Salinan Kepmendikbud Nomor :16/P/2021 dapat diunduh disini
Salinan Lampiran Keputusan Menteri tentang Satuan Baiaya Dana BOS masing-masing daerah dapat diunduh disini
Demikianlah informasi mengenai Download Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler SD, SMP, SMA, SMK tahun 2021. Semoga bermanfaat buat semua


JUKNIS PPDB TK SD SMP SMA SMK TAHUN 2021/2022

Diposting oleh On 22:45:00 with No comments



Petunjuk Teknis (JUKNIS)  PPDB TK SD SMP SMA SMK tahun 2021/2022_ Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) telah mengeluarkan Juknis yang berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru TK, SD, SMP, SMA, dan SMK pada tahun ajaran 2021/2022. Juknis ini sekiranya menjadi panduan bagi satuan pendidikan dalam menjalankan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru. 

Beberapa hal penting terkait PPDB yang diatur dalam Permendibkud Nomor 1 tahun 2021

Tata cara Penerimaan Peserta Didik Baru yang diatur dalam Permendikbud Nomor 1 tahun 2021 Bab II menjelaskan bahwa:

Bagian kesatu, PPDB dilaksanakan secara objective, transparan serta akuntabel. Selain itu PPDB dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Bagian kedua, berkaitan erat dengan ketentuan persyaratan sebagai calon peserta didik baru. Persyaratan Calon Peserta Didik Baru yang diatur dalam Permendikbud Nomor 1 tahun 2021 ini adalah 

A. Calon Peserta Didik Baru Jenjang TK
Dijelaskan pada pasal 3 Permendikbud Nomor 1 tahun 2021. Calon Peserta Didik Baru jenjang TK harus memenuhi persyaratan usia sebagai berikut:

  • Paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 tahun untuk kelompok A
  • Paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 tahun untuk kelompok B

B. Calon Peserta Didik Baru Jenjang SD
Dijelaskan pada pasal 4 Permendikbud No. 1 tahun 2021. Calon Peserta Didik Baru kelas 1 SD harus memenuhi persyaratan usia sebagai berikut
  • Berusia 7  tahun
  • Paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan (Persyaratan usia ini dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi peserta didik yang memiliki kecerdasaran dan/atau bakat istimewa serta memiliki kesiapan psikis)
Pada poin selanjutnya dari pasal ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 SD yang berusia 7 tahun. Sedangkan penjelasan mengenai usia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 juli tahun berjalan ini dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dengan ketentuan memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa serta memiliki kesiapan psikis (Pasal 4 ayat 3). Calon Peserta didik yang memiliki kecerdasan dan atau bakat istimewa serta kesiapan psikis tersebut harus dibuktikan dengan rekomendasi tertuli dari psikolog profesional atau jika tidak tersedia, bisa melalui dewan guru sekolah yang bersangkutan.

C. Calon Peserta Didik Baru Jenjang SMP
Dijelaskan pada pasal 5 Permendikbud No. 1 tahun 2021. Calon Peserta Didik Baru kelas 7 SMP harus memenuhi persyaratan usia sebagai berikut:
  • Berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan
  • Telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain  yang sederajat.
D. Calon Peserta Didik Baru Jenjang SMA atau SMK
Dijelaskan pada pasal 6 Permendikbud No. 1 tahun 2021. Calon peserta didik baru kelas 10 SMA atau SMK harus memenuhi persyaratan:
  • Berusia paling tinggi 21tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan
  • Telah menyelesaikan kelas 9 SMP atau bentuk lain yang sederajat.
Terkait dengan SMK bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 sebagaimana yang diatur dalam Permendikbud No. 1 tahun 2021 pasal 6 ayat 2.
Persyaratan usia tersebut dapat dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria: Menyelenggarakan pendidikan khusus, menyelenggarakan pendidikan layanan khusus serta berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar yang dibuktikan dengan akta kelahiran serta surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik. Hal ini diatur dalam Permendikbud No. 1 tahun 2021 pasal 7 ayat 1 dan 2
Baca Juga:
Selanjutnya, bagaimana dengan informasi terkait jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru? Berdasarkan Juknis PPDB tahun 2021/2022 ini menyatakan bahwa PPDB untuk masing-masing Jenjang seperti SD, SMP dan SMA dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB berupa: zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan atau prestasi. Jalur zonasi tersebut meliputi: Jalur zonasi SD paling sedikit 70% dari daya tampung sekolah, jalur zonasi SMP paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah dan jalur zonasi SMA paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah
Bagamana dengan Jalur afirmasi? Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Permendikbud ini adalah bahwa jalur afirmasi paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5%dari daya tampung sekolah. Selanjutnya, jika masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran, maka Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi (Hanya untuk Jenjang SMP SMA)
Pengumuman penetapan peserta didik baru
  • Pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.  
  • Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah. 
  • Dalam hal kepala sekolah yang belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang. 
  • Khusus untuk SMK, dalam tahapan pelaksanaan PPDB dapat melakukan proses seleksi khusus yang dilakukan sebelum tahap pengumuman penetapan peserta didik baru.
Daftar Ulang 
  1. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah. 
  2. Daftar ulang digunakan untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan. 
Selanjutnya, untuk menambah informasi mengenai juknis PPDB ini, silahkan anda baca pada tautan berikut ini:

 
Bacaan lainnya terkait Juknis PPDB, bisa anda unduh pada tautan berikut ini
Download Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB SMA SMK Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2021/2022 (unduh)
Demikianlah informasi terkait Petunjuk Teknis (JUKNIS)  PPDB TK SD SMP SMA SMK tahun 2021/2022. Semoga bermanfaat buat semua
DOWNLOAD PERMENDIKBUD NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH SERTIFIKAT PENDIDIK BAGI GURU DALAM JABATAN

Diposting oleh On 23:02:00 with No comments



Download Permendikbud Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik bagi Guru dalam Jabatan_ Permendikbud Nomor 8 tahun 2020 diterbitkan atas dasar pertimbangan bahwa ketentuan Pasal 66 ayat tiga Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru khususnya yang mengatur tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan perlu disempurnakan. Pertimbangan lain diterbitkannya Permendikbud ini adalah bahwa Permendikbud Nomor 37 Tahun 2017 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan yang Diangkat sampai dengan Akhir Tahun 2015 sudah tidak memenuhi kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti. 

Pada Permendikbud Nomor 38 tahun 2020 disebutkan bahwa Program Pendidikan Profesi Guru bagi Guru dalam Jabatan atau yang kita kenal dengan istilah Program PPG daljab adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan bagi Guru dalam Jabatan guna mendapatkan sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini di jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Program PPG dalam Jabatan ini diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi serta telah ditetapkan oleh Menteri. Lalu seperti apakah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa program PPG dalam Jabatan? Berdasarkan Permendikbud Nomor 8 tahun 2020 pasal 4 menyatakan bahwa Calon Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  • Memiliki kualifikasi akademik S-l/D-IV
  • Guru dalam Jabatan yang diangkat sampai dengan bulan Desember 2015
  • Guru dalam Jabatan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat
  • Terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  • Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)
  • Telah melengkapi dokumen persyaratan.

Guru dalam Jabatan sebagaimana dimaksud pada point yang kami sebutkan diatas adalah guru yang diangkat oleh: 

  • Pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah
  • Pimpinan penyelenggara pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berdasarkan Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama.

Bagaimanakah tahapan pelakasanaan Program PPG dalam jabatan? Terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan Program PPG Daljab, diantaranya:

  • Penetapan kuota nasional
  • Sosialisasi Program PPG dalam Jabatan
  • Penerimaan Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan.
Penjelasan: 
Penetapan Kuota Nasional 

Penetapan kuota nasional diatur pada Pasal 5 dengan mengikuti tahapan berikut ini:
  1. Menteri menetapkan kuota nasional Mahasiswa Program  PPG Daljab setiap tahun
  2. Menteri dalam menetapkan kuota nasional Mahasiswa Program PPG Daljab mendelegasikan kepada Direktur Jenderal
  3. Direktur Jenderal menginformasikan tentang jumlah kuota nasional kepada kepala Dinas Pendidikan. 
Sosialisasi Program PPG dalam Jabatan
Terkait dengan sosialisasi program PPG Daljab bahwa kegiatan ini dilakukan guna menginformasikan pelaksanaan Program PPG dalam Jabatan melalui media elektronik maupun nonelektronik. Sosialisasi ini dilakukan secara berjenjang oleh Kementerian melalui Dirjen kepada Dinas Pendidikan lalu kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan kepada satuan pendidikan di wilayahnya. 

Penerimaan Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan
Penerimaan Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan Pendaftaran calon Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan
Berikut ini beberapa cara yang dapat calon mahasiswa lakukan untuk mendaftarkan diri dalam program PPG dalam Jabatan:
  • calon Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan melakukan pendaftaran melalui aplikasi sistem informasi manajemen pengembangan keprofesionalan berkelanjutan (SIM PKB)
  • Mengunggah dokumen administrasi meliputi: 
    • Ijazah akademik
    • Surat keputusan pengangkatan Guru dalam Jabatan
2. Tahapan seleksi penerimaan calon Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan 
Seleksi penerimaan calon Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
a. Seleksi administrasi tahap I
Seleksi administrasi tahap I meliputi:
      • Direktur Jenderal melakukan verifikasi dan validasi  dokumen administrasi
      • Dalam melakukan verifikasi dan validasi dokumen administrasi Direktur Jenderal dibantu oleh tim verifikasi dan validasi dari LPMP
      • Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, Direktur Jenderal menetapkan calon Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan yang lulus seleksi administrasi tahap I untuk mengikuti seleksi kemampuan akademik 
b. Seleksi Kemampuan Akademik
Seleksi Kemampuan Akademik dilakukan dengan tahapan dimana Direktur Jenderal dibantu tim verifikasi dan validasi  dari LPMP melaksanakan seleksi kemampuan akademik. Adapun seleksi akademik ini meliputi:
      • Tes materi profesional, tes materi pedagogik,  dan tes potensi akademik berbasis komputer
      • Wawancara; 
c. Seleksi Administrasi tahap II
Adapun seleksi administrasi tahap II meliputi:
    • Calon Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan yang dinyatakan lulus seleksi kemampuan akademik menyampaikan bukti fisik persyaratan administrasi sebagai berikut:
      • Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau Dinas Pendidikan
      • Fotokopi surat keputusan pengangkatan pertama dan surat keputusan pengangkatan 2 (dua) tahun terakhir, dengan ketentuan:
          • Guru yang berstatus sebagai pegawai negeri  sipil dan guru yang berstatus bukan pegawai negeri sipil di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilegalisasi oleh kepala Dinas Pendidikan
          • Guru tetap yayasan di satuan pendidikan yang diselengarakan oleh masyarakat dilegalisasi oleh ketua yayasan
    • Surat izin dari kepala sekolah atau pemimpin penyelenggara pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk menjadi Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan
    • Pakta integritas dari calon Mahasiswa bahwa berkas/dokumen yang diserahkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya
    • Surat penyetaraan dari direktorat jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi bagi Mahasiswa yang memiliki ijazah kualifikasi akademik S1/D4 dari luar negeri.  
3. Pengumuman peserta
Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi tahap I, seleksi kemampuan akademik, dan seleksi administrasi tahap II diumumkan melalui laman www.ppg.kemdikbud.go.id.

Selanjutnya, dalam Permendikbud ini juga dijelaskan bagaimana sistem pembelajaran mahasiswa PPG dalam Jabatan. Pembelajaran pada program ini dijalankan melalui tiga moda, yaitu moda daring, luring dan kombinasi moda daring dan luring. Selama proses pembelajaran, mahasiswa program PPG akan melalui proses penilaian. Proses penilaian Program PPG dalam jabatan tersebut diatur dalam pasal 16, pasal 17, pasal 18 dan pasal 19. Point penting dari pasal tersebut adalah:
  • Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan harus lulus uji komprehensif  berupa penguasaan materi pedagogik dan bidang studi/bidang keahlian serta proses dan produk pengembangan perangkat pembelajaran. 
  • Mahasiswa harus mengikuti PPL yang peneliannya akan dilakukan oleh guru pamong dan dosen. Adapun aspek penilaiannya berupa aspek kompetensi pengetahuan, sikap dan prilaku. 
  • Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan yang telah lulus penilaian PPL harus mengikuti Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru yang meliputi uji kinerja dan uji pengetahuan. 
Selengkapnya sebagai informasi tambahan, anda dapat baca dan unduh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 38 tahun 2020 pada tautan berikut ini (unduh)
Demikanlah informasi mengenai Download Permendikbud Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik bagi Guru dalam Jabatan. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat buat semua. 


PETUNJUK  TEKNIS PEMANFAATAN DATA POKOK PENDIDIKAN UNTUK AKUN AKSES LAYANAN PEMBELAJARAN (PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR 18 TAHUN  2020)

Diposting oleh On 23:17:00 with No comments


Petunjuk Teknis (JUKNIS) tentang Pemanfaatan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk Akun Akses Layanaan Pembelajaran diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal (Persekjen) Nomor 18 tahun 2020. Juknis ini diterbitkan atas dasar pertimbangan bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran, perlu memudahkan pendidik dan peserta didik dalam mengakses layanan pembelajaran. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Data Pokok Pendidikan untuk Akun Akses Layanan Pembelajaran.

Ketentuan Umum yang tertera dalam Juknis Pemanfaatan Dapodik untuk Akun Akses Layanan Pembelajaran adalah sebagai berikut:

  • Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 
  • Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 
  • Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
  • Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 
  • Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pendidikan dan kebudayaan. 
  • Akun Akses Layanan Pembelajaran, yang selanjutnya disebut Akun Pembelajaran, adalah akun yang memuat nama akun (user ID) dan akses masuk akun (password) yang diterbitkan oleh Kementerian dan dapat digunakan oleh Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan sebagai akun untuk mengakses layanan pembelajaran berbasis elektronik. 
  • Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik, adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang memuat data Satuan Pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari Satuan Pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara daring online). 
  • Direktorat Jenderal adalah unit utama yang menangani fungsi pembinaan pendidikan di lingkungan Kementerian. 
  • Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional, yang selanjutnya disebut NPSN, adalah pengkodean referensi Satuan Pendidikan. 
  • Nomor Induk Siswa Nasional, yang selanjutnya disebut NISN, adalah pengkodean referensi Peserta Didik. 
  • Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang selanjutnya disebut NUPTK, adalah pengkodean referensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 
  • Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disebut (NIK), adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. 
  • Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 
  • Dinas Pendidikan adalah satuan kerja pemerintah daerah bidang pendidikan yang ada di wilayah provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangannya. 

Selanjutnya, Pemanfaatan Dapodik untuk Akun Pembelajaran bertujuan untuk mendukung perwujudan Dapodik sebagai basis data dalam menyediakan layanan pembelajaran. Sedangkan Akun Pembelajaran bertujuan untuk:

  • Mendukung proses pembelajaran di Satuan Pendidikan melalui  penerapan teknologi; dan
  • Meningkatkan keterhubungan antara layanan pembelajaran. 

Kemudian, ruang lingkup pengaturan dalam petunjuk teknis ini meliputi:

  • Pemanfaatan Dapodik dalam pembuatan, pendistribusian, dan penonaktifan Akun Pembelajaran; dan
  • Pengelolaan Akun Pembelajaran. 

Pembuatan Akun Akses Layanan Pembelajaran

Jenis Data 

Pembuatan Akun Pembelajaran dilakukan melalui pemanfaatan data dari Dapodik, yang meliputi:

  1. Nama;
  2. NISN Peserta Didik;
  3. NUPTK Pendidik
  4. NIK;
  5. Nama Satuan Pendidikan;
  6. NPSN;
  7. Jenjang pendidikan; dan
  8. Tingkat Satuan Pendidikan. 

Sasaran  

Pembuatan Akun Pembelajaran ditujukan bagi:

Peserta Didik

1) SD dan Program Paket A kelas 5 dan kelas 6;

2) SMP dan Program Paket B kelas 7 sampai dengan kelas 9;

3) SMA dan Program Paket C kelas 10 sampai dengan kelas 12;

4) SMK kelas 10 sampai dengan kelas 13;

5) SLB kelas 5 sampai dengan kelas 12;  

Pendidik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah

Tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, meliputi:

  1. kepala Satuan Pendidikan; dan 
  2. operator Satuan Pendidikan yang terdata di Dapodik.

Tata Cara Pembuatan Akun 

Pembelajaran dilakukan dengan tata cara sebagai berikut. 

a. Pusat Data dan Teknologi Informasi mengolah nama individu, NISN, serta NIK dari Dapodik untuk menentukan nama akun (user ID) unik untuk setiap individu sasaran. 

b. Pusat Data dan Teknologi Informasi menentukan akses masuk akun (password) untuk setiap individu sasaran. 

c. Pusat Data dan Teknologi Informasi menggunakan nama akun (user ID) unik yang telah ditentukan untuk membuat Akun Pembelajaran masing-masing individu sasaran dengan penamaan sebagai berikut:

Sekolah Dasar:

a) Peserta Didik: namaakun@sd.belajar.id

b) Pendidik: namaakun@guru.sd.belajar.id

c) Tenaga kependidikan: namaakun@admin.sd.belajar.id 

Jenjang SMP

a) Peserta Didik: namaakun@smp.belajar.id

b) Pendidik: namaakun@guru.smp.belajar.id

c) Tenaga kependidikan: 

namaakun@admin.smp.belajar.id

Jenjang SMA

a) Peserta Didik: namaakun@sma.belajar.id

b) Pendidik: namaakun@guru.sma.belajar.id

c) Tenaga kependidikan: 

namaakun@admin.sma.belajar.id

Jenjang SMK

a) Peserta Didik: namaakun@smk.belajar.id

b) Pendidik: namaakun@guru.smk.belajar.id

c) Tenaga kependidikan: namaakun@admin.smk.belajar.id

Jenjang SLB

a) Peserta Didik: namaakun@slb.belajar.id

b) Pendidik: namaakun@guru.slb.belajar.id

Bagi Tenaga kependidikan: namaakun@admin.slb.belajar.id 

Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C:

a) Peserta Didik: namaakun@kesetaraan.belajar.id

b) Pendidik: namaakun@pendidik.kesetaraan.belajar.id

Bagi Tenaga kependidikan: 

namaakun@admin.kesetaraan.belajar.id 

d. Pusat Data dan Teknologi Informasi dalam pembuatan akun pembelajaran dapat melibatkan penyelenggara layanan berbasis elektronik atau mitra resmi yang ditunjuk oleh penyelenggara.

Pendistribusian Akun Pembelajaran

Pendistribusian Akun Pembelajaran dilakukan dengan tata cara sebagai berikut.

  • Pusat Data dan Teknologi Informasi mengunggah nama akun (user ID) dan akses masuk akun (password) Akun Pembelajaran untuk masingmasing Satuan Pendidikan pada Dapodik.
  • Operator Satuan Pendidikan mengunduh nama akun (user ID) dan akses masuk akun (password) untuk pengguna Akun Pembelajaran di Satuan Pendidikan yang bersangkutan. 
  • Operator Satuan Pendidikan mendistribusikan nama akun (user ID) dan akses masuk akun (password) kepada pengguna Akun Pembelajaran di Satuan Pendidikan yang bersangkutan. 
  • Pertama kali pengguna Akun Pembelajaran mengakses Akun Pembelajaran masing-masing, mereka akan diminta untuk:
          • menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan Akun Pembelajaran; dan
          • melakukan penggantian akses masuk akun (password). 
  • Pusat Data dan Teknologi Informasi dapat mengubah akses masuk akun (password) pengguna Akun Pembelajaran. 
  • Operator Satuan Pendidikan dapat mengubah akses masuk akun (password) pengguna Akun Pembelajaran di Satuan Pendidikan mereka. 

Penonaktifan Akun Pembelajaran 

Penonaktifan Akun Pembelajaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

  • Pusat Data dan Teknologi Informasi melakukan penonaktifan  pengguna Akun Pembelajaran berdasarkan perubahan status keaktifan Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam Dapodik. 
  • Pusat Data dan Teknologi Informasi juga dapat menonaktifkan Akun Pembelajaran dalam hal pengguna melanggar syarat dan ketentuan penggunaan Akun Pembelajaran.
Penggunaan Akun Pembelajaran

Akun Pembelajaran digunakan oleh Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan sebagai akun untuk mengakses layanan pembelajaran berbasis elektronik.

Layanan pembelajaran berbasis elektronik yang dapat diakses menggunakan Akun Pembelajaran antara lain:

  1. surat elektronik;
  2. penyimpanan dan pembagian dokumen secara elektronik;
  3. pengelolaan administrasi pembelajaran secara elektronik;
  4. penjadwalan proses pembelajaran secara elektronik; dan
  5. pelaksanaan proses pembelajaran secara daring, baik secara  sinkronus (dilakukan pada waktu yang bersamaan) maupun asinkronus (fleksibel dan tidak harus dalam waktu yang bersamaan). 

Daftar layanan pembelajaran yang dapat diakses menggunakan Akun Pembelajaran tercantum pada http://belajar.id. B. 

Grup Akun Pembelajaran

Setiap pengguna Akun Pembelajaran dapat membuat grup dengan Akun Pembelajaran lainnya sesuai kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran. Terhadap grup Akun Pembelajaran, Pusat Data dan Teknologi Informasi dan Direktorat Jenderal dapat melakukan kegiatan paling sedikit:

  • mengubah hak akses ke grup tertentu;
  • menyediakan layanan untuk grup tertentu; dan/atau 
  • menghapus grup tertentu. 

 Keamanan Akun Pembelajaran

  • Pusat Data dan Teknologi Informasi mengatur keamanan penggunaan Akun Pembelajaran dalam rangka memberikan perlindungan  terhadap:
      • kerahasiaan data, informasi, dan/atau dokumen aktivitas Akun  Pembelajaran; dan 
      • kemungkinan terjadinya kelalaian dalam penggunaan dan/atau  penyalahgunaan data, informasi, dan/atau dokumen aktivitas Akun Pembelajaran. 
  • Keamanan penggunaan Akun Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan ketentuan paling sedikit:
      • pengaturan syarat akses masuk akun (password) yang diwajibkan pada semua pengguna Akun Pembelajaran; 
      • pemberian notifikasi terhadap pengguna terkait aktivitas mencurigakan; dan 
      • pengaturan terkait akses melalui Application Programming Interface (API). 

Layanan Bantuan Akun Pembelajaran 

Dalam melakukan pengelolaan Akun Pembelajaran, Pusat Data dan Teknologi Informasi menyediakan layanan bantuan Akun Pembelajaran bagi Direktorat Jenderal, Dinas Pendidikan, dan/atau pengguna Akun Pembelajaran. 

Analisa Data Agregat Aktivitas Akun Pembelajaran

  • Analisa data agregat aktivitas Akun Pembelajaran merupakan Analisa terhadap data aktivitas, antara lain durasi penggunaan layanan tertentu, frekuensi perubahan dokumen, dan perubahan pengaturan oleh administrator. 
  • Pusat Data dan Teknologi Informasi melakukan:
      • analisa data agregat aktivitas Akun Pembelajaran secara umum
      • pembuatan menu analisa data agregat aktivitas Akun Pembelajaran yang dilakukan oleh oleh Direktorat Jenderal, Dinas Pendidikan, dan kepala Satuan Pendidikan. 
  • Direktorat Jenderal dapat melakukan analisa data agregat aktivitas Akun Pembelajaran sesuai kewenangan dan sesuai menu yang dibuat oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi. 

  • Dinas Pendidikan dapat melakukan analisa data agregat aktivitas Akun Pembelajaran di wilayah kerjanya sesuai menu yang dibuat oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi. 
  • Kepala Satuan Pendidikan dapat melakukan analisa data agregat aktivitas Akun Pembelajaran di Satuan Pendidikan yang bersangkutan sesuai menu yang dibuat oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi. 
  • Analisa data agregat aktivitas Akun Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada angka 2-5 dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. 

Demikianlah infomasi mengenai Petunjuk Teknis (JUKNIS) tentang Pemanfaatan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk Akun Akses Layanaan Pembelajaran diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal (Persekjen) Nomor 18 tahun 2020. Adapun informasi mengenai juknis tersebut, anda dapat unduh pada tautan berikut ini (unduh)