PROSEDUR TAMBAH PTK BARU DISEKOLAH INDUK PADA DAPODIK 2021 DAN DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN

Posted by On 23:54:00


Prosedur tambah PTK Baru disekolah induk pada Dapodik 2021 dan Dokumen yang dibutuhkan_ Pada postingan ini kami ingin berbagi informasi mengenai prosedur dan tambah PTK baru disekolah induk pada Dapodik 2021 dan dokumen seperti apa yang dibutuhkan sebagai prasyarat penamban PTK baru pada Dapodik 2021. Sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Data dan Teknologi Informasi yang bernomor 3187/J1/TI/2020 tentang Tata Kelola Pendataan Pendidikan menyatakan bahwa perekaman data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) baru pada sekolah induk dilakukan melalui http:vervalptk.data.kemdikbud.go.id/tambahptk/ yang dikelolah oleh Pusat Data Teknologi Informasi (Pusdatin) yang terintegrasi dengan NIK Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil). 
Terkait dengan Penambahan PTK Baru disekolah induk pada Dapodik 2021, berikut ini adalah tugas dan tanggungjawab pengelolah data ditingkat sekolah:
  • Menyiapkan dokumen persyaratan untuk proses tambah PTK Baru ke dinas pendidikan/yayasan pendidikan
  • Menarik data PTK Baru dari Manajemen Dapodik melalui proses sinkronisasi pada aplikasi Dapodik
  • Merekam data rinci PTK Baru melalui aplikasi  Dapodik
  • Mengirimkan data rinci PTK Baru ke Pusat melalui
  • proses sinkronisasi pada aplikasi Dapodik
Sedangkan tugas dan tanggung jawab dinas pendidikan kab/kota/propvinsi /yayasan pendidikan dalam proses menambahkan PTK adalah sebagai berikut:

  • Melakukan verifikasi data dan validasi dokumen persyaratan Tambah PTK Baru dari satuan pendidikan 
  • Merekam data PTK baru pada laman Pengelolaan Data PTK Baru, meliputi data: Identitas, Domisili, Kepegawaian, dan Penugasan
  • Memberikan persetujuan atas pengajuan penambahan PTK Baru dari sekolah-sekolah dibawah binaan Yayasan Pendidikan (Khusus Dinas Pendidikan). 

Untuk melakukan penambahan PTK baru, maka operator GTK dinas Kabupaten/Kota ataupun Operator yayasan dapat mengunjungi laman http:vervalptk.data.kemdikbud.go.id/tambahptk/
Hak akses untuk tambah PTK Baru diperoleh dari keanggotan di laman Jaringan Pengelola Data Pendidikan & Kebudayaan (SDM) Pusdatin, dengan:

  • penugasan sebagai Operator GTK bagi Dinas Pendidikan
  • penugasan sebagai Operator Yayasan bagi Yayasan Pendidikan. 
Bagaimana dengan persyaratan yang dibutuhkan dalam hal menambahkan PTK baru? Sebagai referensi buat anda semua bahwa terdapat sejumlah dokumen yang dipersiapkan dalam melakukan tambah PTK baru. Dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Kartu Keluarga (KK);
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Surat Keterangan Domisili dari kantor kependudukan setempat;
4. Surat Keputusan (SK) Pengangkatan:

  • bagi PTK berstatus CPNS/PNS, berupa SK pengangkatan sebagai CPNS/PNS yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terkait
  • bagi PTK berstatus pegawai tidak tetap dan mengampu di sekolah negeri, berupa SK pengangkatan atau Surat Perjanjian Kerja yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terkait
  • bagi PTK yang mengampu di sekolah swasta, berupa SK pengangkatan atau Surat Perjanjian Kerja yang ditetapkan oleh Ketua Yayasan Pendidikan

5. Surat Keputusan (SK) Penugasan di satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Satuan  Pendidikan;
6. Sertifikat Lisensi Kepala Sekolah (Opsional).
Tahapan tambah PTK baru (Sekolah Negeri)

  • Satuan pendidikan menyiapkan dan menyerahkan dokumen persyaratan untuk proses tambah PTK Baru ke Dinas  Pendidikan Kab/Kota/Provinsi terkait. 
  • Operator Dinas Pendidikan Kab/Kota/Provinsi merekam data PTK Baru melalui laman Pengelolaan Data PTK Baru, meliputi data:
                • Identitas
                • Domisili 
                • Kepegawaian 
                • Penugasan
  • Nomor Induk Kependudukan (NIK) PTK Baru dipadankan  secara otomatis ke database Arsip PTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (ODS Pusdatin). 
      • Jika NIK PTK Baru ditemukan/pernah terekam di database Arsip PTK, maka pengajuan tambah PTK baru secara otomatis akan ditolak oleh sistem di aplikasi. Operator dinas pendidikan dapat menginformasikan kepada satuan pendidikan untuk melakukan proses Tarik PTK di Manajemen Dapodik. 
      • Jika NIK PTK Baru tidak ditemukan/belum pernah terekam di database Arsip PTK, selanjutnya NIK dan  identitas PTK Baru dipadankan ke database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil, Kemdagri). 
  • NIK dan identitas PTK Baru selanjutnya dipadankan secara otomatis ke database Dukcapil Kemdagri.  
      • Jika NIK dan identitas PTK Baru hasil perekaman tidak sesuai dengan identitas PTK di database Dukcapil, maka proses tambah PTK Baru tidak bisa dilanjutkan. Operator dinas pendidikan harus memastikan ulang kebenaran NIK dan data-data identitas yang direkam, dengan mengacu pada  dokumen kependudukan atas PTK yang bersangkutan. 
      • Jika NIK dan identitas PTK Baru hasil perekaman sesuai dengan identitas PTK di database Dukcapil, maka pengajuan PTK Baru dapat dilanjutkan dan disimpan ke dalam daftar Data Master PTK Baru dan secara otomatis menjadi Arsip PTK Kemdikbud.  

  • Data PTK-PTK Baru pada Data Master PTK Baru selanjutnya dikirimkan ke server Dapodik pusat (Manajemen Dapodik) secara otomatis dan periodik. 
  • Operator satuan pendidikan melakukan sinkronisasi pada aplikasi Dapodik satuan pendidikan untuk menarik data PTK baru dari server Dapodik pusat.  
  • Operator satuan pendidikan merekam data-data rinci dan penugasan PTK Baru di rombongan belajar dengan lengkap. 
  • Operator satuan pendidikan selanjutnya melakukan proses sinkronisasi pada aplikasi Dapodik satuan pendidikan untuk mengirimkan hasil perekaman data-data rinci dan penugasan PTK Baru ke server Dapodik pusat. 
 Tahapan tambah PTK baru (Sekolah Swasta)

  • Satuan pendidikan menyiapkan dan menyerahkan dokumen persyaratan untuk proses tambah PTK Baru ke Yayasan  Pendidikan terkait. 
  • Operator Yayasan Pendidikan merekam data PTK Baru melalui laman Pengelolaan Data PTK Baru, meliputi data:
        • a. Identitas
        • b. Domisili
        • c. Kepegawaian 
        • d. Penugasan 
  • Nomor Induk Kependudukan (NIK) PTK Baru dipadankan secara otomatis ke database Arsip PTK Kementerian Pendidikan Kebudayaan (ODS Pusdatin). 
      • Jika NIK PTK Baru ditemukan/pernah terekam di database Arsip PTK, maka pengajuan tambah PTK  baru secara otomatis akan ditolak oleh sistem di  aplikasi. Operator yayasan pendidikan dapat menginformasikan kepada satuan pendidikan untuk melakukan proses Tarik PTK di Manajemen Dapodik. 
      • Jika NIK PTK Baru tidak ditemukan/belum pernah terekam di database Arsip PTK, selanjutnya NIK dan  identitas PTK Baru dipadankan ke database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil, Kemdagri). 
  • NIK dan identitas PTK Baru selanjutnya dipadankan secara otomatis ke database Dukcapil Kemdagri.  
      • Jika NIK dan identitas PTK Baru hasil perekaman tidak sesuai dengan identitas PTK di database Dukcapil, maka proses tambah PTK Baru tidak bisa dilanjutkan. Operator yayasan pendidikan harus memastikan ulang kebenaran NIK dan data-data identitas yang direkam, dengan mengacu pada  dokumen kependudukan yang sah dari PTK yang bersangkutan.
      • Jika NIK dan identitas PTK Baru hasil perekaman sesuai dengan identitas PTK di database Dukcapil, maka Operator yayasan pendidikan dapat melanjutkan perekaman data sampai ke tahapan Unggah Dokumen.  
  • Operator yayasan pendidikan mengunggah dokumen SK Penugasan. Pengajuan PTK Baru harus mendapatkan persetujuan dinas pendidikan terkait.
  • Operator dinas pendidikan melakukan verifikasi data dan validasi dokumen PTK Baru yang diajukan oleh yayasan  pendidikan: 
      • Jika data dan dokumen PTK Baru tidak sesuai, maka proses tambah PTK Baru tidak bisa dilanjutkan. Operator dinas pendidikan harus memberikan alasan penolakan yang jelas sehingga bisa ditindaklanjuti oleh yayasan pendidikan atau satuan pendidikan. 
      • Jika data dan dokumen PTK Baru sesuai, maka  pengajuan PTK Baru dapat disetujui dan disimpan ke dalam daftar Data Master PTK Baru dan secara otomatis menjadi Arsip PTK Kemdikbud.  
  • Data PTK-PTK Baru pada Data Master PTK Baru selanjutnya dikirimkan ke server Dapodik pusat (Manajemen Dapodik) secara otomatis dan periodik. 
  • Operator satuan pendidikan melakukan sinkronisasi pada aplikasi Dapodik satuan pendidikan untuk menarik data PTK baru dari server Dapodik pusat.  
  • Operator satuan pendidikan merekam data-data rinci dan penugasan PTK Baru di rombongan belajar dengan lengkap.  
  • Operator satuan pendidikan selanjutnya melakukan proses sinkronisasi pada aplikasi Dapodik satuan pendidikan untuk mengirimkan hasil perekaman data-data rinci dan penugasan PTK Baru ke server Dapodik pusat. 
Demikianlah informasi mengenai Prosedur tambah PTK Baru disekolah induk pada Dapodik 2021 dan Dokumen yang dibutuhkan. Kami berharap informasi ini memberi manfaat buat anda semua. Sebagai referensi dokumen yang dapat anda baca terkai prosedur tambah PTK, berikut ini kami lampirkan file yang dapat anda unduh pada tautan berikut ini

DOWNLOAD MATERI MPLS 2020/2021 SD SMP SMA DAN SMK

Posted by On 18:56:00


Download Materi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2020/2021 SD, SMP, SMA dan SMK| Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada masing-masing sekolah ditiap jenjang pada awal tahun ajaran. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan:
  • Sebagai sarana untuk mengenali potensi diri siswa baru
  • Mendorong  serta membantu siswa    baru    untuk beradaptasi    dengan lingkungan  sekolah  dan  sekitarnya,  diantaranya terhadap  aspek  keamanan,  fasilitas  umum,  dan sarana prasarana sekolah
  • Menumbuhkan   motivasi,   semangat,   dan   cara belajar efektif siswa baru
  • Mengembangkan  interaksi  positif  antar siswa  serta warga sekolah lainnya
  • Membangun perilaku    positif, menghormati keanekaragaman   dan   persatuan, disiplin, hidup  bersih   dan   sehat   untuk mewujudkan  siswa  yang  memiliki  nilai  integritas, semangat kerja, dan semangat gotong royong
Guna mewujudkan hal tersebut, tentunya diperlukan materi MPLS sebagai penunjang. Pada postingan kali ini kami berbagi informasi mengenai materi-materi MPLS umum yang nantinya bisa disampaikan kepada siswa SD, SMP, SMA dan SMK pada kegiatan MPLS tersebut. Adapun materinya tersebut adalah wawasan wiyata mandala, kepramukaan, kesadaran berbangsa dan bernegara, belajar efektif, pendidikan karakter, tata krama siswa, pengenalan kurikulum serta pembinaan mental agama disekolah

Guna membantu anda mendapatkan materi tersebut, berikut ini kami share link mengenai materi MPLS yang sifatnya umum untuk jenjang SD,SMP, SMA dan SMK:
  • Materi MPLS arti dan makna wawasan wiyata mandala (unduh)
  • Materi MPLS kepramukaan (unduh)
  • Materi MPLS kesadaran berbangsa dan bernegara (unduh)
  • Materi MPLS belajar efektif (unduh)
  • Materi MPLS pendidikan karakter (unduh)
  • Materi MPLS tata krama siswa (unduh)
  • Materi MPLS pengenalan kurikulum (unduh)
  • Materi MPLS pembinaan mental agama disekolah (unduh
Demikianlah informasi yang kami sampaikan mengengai Download Materi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2020/2021 SD, SMP, SMA dan SMK.  Kami berharap informasi ini dapat memberikan manfaat buat semua. 
DOWNLOAD JUKNIS BOS AFIRMASI DAN BOS KINERJA 2020

Posted by On 04:09:00



Download Juknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Juknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja tahun 2020| Petunjuk Teknis ( Juknis) BOS Afirmasi dan BOS Kinerja tahun 2020 tertuang dalam Permendikbud Nomor 24 tahun 2020. Juknis ini dikeluarkan atas dasar beberapa pertimbangan. Salah satu diantaranya adalah untuk membantu pembiayaan kegiatan operasional sekolah dan mendukung kegiatan pembelajaran yang belum tercukupi dari dana bantuan operasional sekolah reguler serta sebagai bentuk penghargaan atas kinerja sekolah, perlu memberikan bantuan operasional sekolah afirmasi dan dana bantuan operasional sekolah kinerja. Berikut ini adalah ulasan mengenai Juknis BOS Afirmasi dan BOS Kinerja tahun 2020:
Pengertian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi
Dana   Bantuan   Operasional   Sekolah   Afirmasi   yang selanjutnya disebut Dana BOS Afirmasi adalah program pemerintah pusat  yang  dialokasikan  bagi   satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Kementerian. Adapun pengertian dari daerah khusus berdasarkan Permendikbud Nomor 24 tahun 2020 adalah daerah yang terpencil atau terbelakang; daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil; daerah perbatasan dengan negara lain; daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
Tujuan BOS Afirmasi
Dana BOS Afirmasi bertujuan untuk membantu kegiatan operasional sekolah dan     mendukung    kegiatan pembelajaran yang belum tercukupi oleh Dana BOS Reguler di Daerah Khusus yang  ditetapkan   oleh Kementerian
Syarat dan Kriteria Penerimaan Dana
Syarat sekolah penerima dana BOS Afirmasi 
Sekolah yang menerima dana BOS Afirmasi harus memiliki syarat sebagai berikut:
  • Penerima   Dana   BOS   Reguler   tahun   anggaran berjalan
  • Berada  di  Daerah  Khusus  yang  ditetapkan  oleh Kementerian
Kriteria Sekolah penerima Dana BOS Afirmasi
Adapun kriteria sekolah penerima Dana BOS Afirmasi adalah sebagai berikut
  • Memiliki proporsi siswa dari keluarga miskin yang lebih banyak
  • Menerima Dana BOS Reguler yang lebih rendah
  • Memiliki proporsi guru yang berstatus pegawai negeri sipil atau guru tetap yayasan yang lebih kecil
  • Memenuhi capaian mutu yang lebih tinggi berdasarkan: Peta mutu pendidikan, Indeks Integritas   ujian   nasional   tahun   ajaran berkenaan dan/atau Nilai ujian nasional tahun ajaran berkenaan
Alokasi dana  dan Penggunaan Dana BOS Afirmasi
Alokasi dana untuk Sekolah yang ditetapkan sebagai penerima Dana BOS Afirmasi sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setiap sekolah
Dana BOS Afirmasi digunakan untuk membiayai operasional sekolah sesuai dengan komponen penggunaan Dana BOS Reguler berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana BOS Reguler. Penggunaan BOS Afirmasi tidak  dapat digunakan untuk membiayai belanja yang sudah dibiayai secara penuh oleh sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pengertian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja
Dana   Bantuan   Operasional   Sekolah   Kinerja   yang selanjutnya disebut Dana BOS Kinerja adalah program Pemerintah Pusat   yang   dialokasikan   bagi   satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan di Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Kementerian. Adapun pengertian dari daerah khusus berdasarkan Permendikbud Nomor 24 tahun 2020 adalah daerah yang terpencil atau terbelakang; daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil; daerah perbatasan dengan negara lain; daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
Tujuan BOS Kinerja
Dana BOS Kinerja bertujuan untuk membantu kegiatan operasional sekolah dan mendukung kegiatan pembelajaran yang belum tercukupi oleh Dana BOS Reguler sebagai bentuk penghargaan atas kinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan di Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Kementerian
Syarat dan Kriteria Penerimaan Dana
Syarat sekolah penerima dana BOS Kinerja
Sekolah yang menerima dana BOS Kinerja harus memiliki syarat sebagai berikut:
  • Penerima   Dana   BOS   Reguler   tahun   anggaran berjalan
  • Berada  di  Daerah  Khusus  yang  ditetapkan  oleh Kementerian
Kriteria Sekolah penerima Dana BOS Kinerja
Adapun kriteria sekolah penerima Dana BOS Afirmasi adalah sebagai berikut
  • Memiliki proporsi siswa dari keluarga miskin yang lebih banyak
  • Menerima Dana BOS Reguler yang lebih rendah
  • Memiliki proporsi guru yang berstatus pegawai negeri sipil atau guru tetap yayasan yang lebih kecil
  • Memenuhi capaian mutu yang lebih tinggi berdasarkan: Peta mutu pendidikan, Indeks Integritas   ujian   nasional   tahun   ajaran berkenaan dan/atau Nilai ujian nasional tahun ajaran berkenaan
Alokasi dana  dan Penggunaan Dana BOS Kinerja
Alokasi dana untuk Sekolah yang ditetapkan sebagai penerima Dana BOS Kinerja sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setiap sekolah. Dana BOS kinerja digunakan untuk membiayai operasional sekolah sesuai dengan komponen penggunaan Dana BOS Reguler berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana BOS Reguler. Penggunaan BOS kinerja tidak  dapat digunakan untuk membiayai belanja yang sudah dibiayai secara penuh oleh sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
Demikianlah informasi mengenai Download Juknis BOS Afirmasi dan Juknis BOS Kinerja tahun 2020, semoga bermanfaat. Untuk informasi lebih detail terkait Juknis BOS Afirmasi dan Juknis BOS Kinerja tahun 2020, silahkan anda baca dan atau unduh pada tautan berikut ini (unduh). 
Adapun file pendukung yang lain, dapat anda unduh pada tautan berikut:
1. SALINAN SK SEKOLAH PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH AFIRMASI DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020 (unduh)
2. LAMPIRAN 1. KEPUTUSAN MENDIKBUD
NOMOR 582 /P/2020 TENTANG SEKOLAH PENERIMA BOS AFIRMASI DAN BOS KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020 (unduh)
3. LAMPIRAN 2. KEPUTUSAN MENDIKBUD
NOMOR 582 /P/2020 TENTANG SEKOLAH PENERIMA BOS AFIRMASI DAN BOS KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020 (unduh)







LANGKAH PENGAJUAN NUPTK KEMENDIKBUD

Posted by On 00:40:00




Langkah pengajuan NUPTK Kemendikbud| Pada kesempatan kali ini admin ingin berbagi informasi mengenai langkah pengajuan NUPTK Kemendikbud tahun 2020. Postingan ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau referensi bacaan bagi anda yang akan melakukan verval GTK guna pengajuan NUPTK Kemendikbud.
Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa NUPTK menjadi "barang pokok" yang harus dimiliki oleh guru serta tenaga kependidikan di seluruh Indonesia. NUPTK menjadi data nomor induk guru dan tenaga kependidikan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Penerbitan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) merupakan bagian dari pengelolaan master referensi pendidik dan tenaga kependidikan yang sejalan dengan permendikbud Nomor 79 tahun 2015 dimana penerbitan dan pengelolaan master referensi pendidikan merupakan tugas Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK).
Mekanisme penerbitan NUPTK yang sudah berjalan sampai saat ini adalah Operator sekolah memastikan PTK yang akan diajukan agar diberikan NUPTK terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai calon penerima NUPTK serta melampirkan dokumen yang dibutuhkan, Dinas pendidikan memverifikasi dan validasi dokumen yang dilampirkan pada saat pengajuan NUPTK dari segi legalitas dan keabsahan dokumen yang dilampirkan, LPMP memastikan kembali kesesuain dokumen yang dilampirkan, dan PDSPK memverikasi ulang dokumen yang dilampirkan apabila sudah sesuai maka segera diterbitkan NUPTK
Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) merupakan Nomor Induk bagi seorang Pendidik atau Tenaga Kependidikan (PTK). NUPTK diberikan kepada seluruh PTK baik PNS maupun Non-PNS yang memenuhi persyaratan dan ketentuan. NUPTK merupakan Nomor Identitas yang resmi untuk keperluan identifikasi dalam berbagai pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
Baca Juga
PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) PENGELOLAAN NUPTK
NUPTK identik dengan NISN yang sudah ada, dimana pemanfaatannya disesuaikan dengan kebutuhan dan persyaratan yang berlaku di masing-masing unit kerja. NUPTK diberikan kepada Tenaga Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan jalur formal maupun non formal di seluruh jenis dan jenjang pendidikan yang ada. Unit utama Pembina dapat memanfaatkan hasil penerbitan NUPTK untuk kepentingan pelaksanaan programnya sesuai dengan persyaratan, ketentuan, dan kebutuhan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Sesjen Kemendikbud, Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan mekanisme pengajuan NUPTK dimulai dari sekolah, kemudian dilakukan approval di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi, selanjutnya dilakukan approval di LPMP/BPKLN, dan kemudian bagi yang memenuhi persyaratan, NUPTK diterbitkan oleh PDSPK. Adapun verifikasi dan validasi yang melibatkan Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan, LPMP/BPKLN, dan PDSPK adalah Proses Penerbitan NUPTK.

Penerbitan NUPTK adalah pemberian nomor NUPTK kepada calon penerima NUPTK yang sudah memenuhi seluruh persyaratan dan sudah diajukan oleh sekolah (OPS). Penerbitan NUPTK dilaksanakan oleh PDSPK melalui aplikasi verval PTK setelah diajukan oleh satuan pendidikan. Pengajuan NUPTK dapat dikabulkan apabila semua persyaratan terpenuhi dan masih berlaku. Proses pengajuan NUPTK dimulai dari satuan pendidikan mengajukan melalui aplikasi verval PTK dengan melampirkan dokumen yang dibutuhkan setelah itu diverifikasi legalitasnya oleh Dinas Pendidikan, kemudian LPMP/BPKLN memastikan kembali dokumen yang dilampirkan sudah sesuai dengan yang dibutuhkan. Selanjutnya PDSPK memastikan kembali semua dokumen yang dilampirkan sudah sesuai dan masih berlaku, serta memastikan kembali PTK tersebut masih berada di satuan pendidikan maka pengajuan NUPTK tersebut akan diterbitkan.

Langkah-langkah pengajuan dan penerbitan NUPTK:


  • PTK mengajukan penerbitan NUPTK ke Satuan Pendidikan dengan melengkapi persyaratan dalam bentuk file elektronik (hasil scan). 
  • Satuan Pendidikan mengajukan penerbitan NUPTK melalui aplikasi verval PTK dengan melengkapi semua persyaratan yang masih berlaku sesuai dengan apa yang telah ditentukan. 
  • Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi menerima pengajuan penerbitan NUPTK dari sekolah dalam aplikasi verval PTK dengan melakukan pemeriksaan berkas persyaratan dalam file elektronik, dalam hal keaslian cap dan tanda tangan, keaslian hasil legalisir (untuk ijazah jika tidak ada berkas yang asli, maka bisa diganti dengan SK pengganti ijazah), serta masa berlaku berkas. Apabila semua persyaratan terpenuhi dan masih berlaku diteruskan (di-approve), kalau tidak sesuai dikembalikan (ditolak).
  • LPMP menerima pengajuan penerbitan NUPTK dalam aplikasi verval PTK dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi dengan memeriksa persyaratan dalam file elektronik. BPKLN menerima pengajuan penerbitan NUPTK dari satuan pendidikan Indonesia di luar negeri. Apabila semua persyaratan terpenuhi dan masih berlaku pegajuan diteruskan (di-approve), kalau tidak sesuai dikembalikan (ditolak). 
  • PDSPK menerima pengajuan penerbitan NUPTK dari satuan pendidikan yang sudah di-approve oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/ Provinsi dan LPMP/BPKLN melalui verval PTK, dengan memeriksa semua kelengkapan dan masa berlaku berkas, dan kondisi saat ini terdata di Dapodik. Apabila semua persyaratan terpenuhi dan masih berlaku, serta terdata di Dapodik sebagai guru aktif (memiliki rombel), maka pengajuan sah dan NUPTK diterbitkan, kalau tidak sesuai di kembalikan (ditolak). Pengajuan NUPTK yang dilakukan tolak SK di PDSPK tidak melalui mekanisme pengajuan NUPTK dari awal, tetapi satuan pendidikan cukup meng-upload SK yang diminta dan langsung masuk di antrian PDSPK. 


Catatan: setiap penolakan dari masing-masing tingkatan harus dilengkapi dengan catatan yang menunjukan letak kesalahan dan memberikan solusi yang benar dan jelas.

Persyaratan pengajuan dan penerbitan NUPTK
Adapun persyaratan pengajuan dan penerbitan NUPTK adalah sebagai berikut:

  • PTK terdata dalam pangkalan data Dapodik dan memiliki rombongan belajar. 
  • PTK tersebut belum memiliki NUPTK. 
  • PTK tersebut bertugas di satuan pendidikan yang memiliki NPSN; 
  • Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP); 
  • Ijazah dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan terakhir; 
  • Bukti memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma IV (D-IV) atau strata 1 (S-1) bagi Pendidik pada Satuan Pendidikan Formal; 
  • Bagi yang berstatus CPNS/PNS melampirkan: a. Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS/PNS; dan b. Surat Keputusan (SK) Penugasan dari Dinas Pendidikan; 
  • Surat keputusan pengangkatan dari Kepala Dinas Pendidikan bagi yang berstatus bukan PNS yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah; dan telah bertugas paling sedikit selama 2 (dua) tahun secara terus menerus yang dibuktikan melalui surat keputusan pengangkatan dari ketua yayasan atau badan hukum lainnya dan SK Penugasan/pembagian jam mengajar dari kepala sekolah/kepala yayasan bagi yang berstatus bukan PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat

Penjelasan Persyaratan penerbitan NUPTK: 


  • Untuk guru PNS atau CPNS di sekolah negeri dan swasta; (1.) SK Pengangkatan PNS/CPNS dan atau SK Penugasan dari Dinas Pendidikan. Apabila pada SK Pengangkatan dijelaskan tentang nama guru yang bersangkutan beserta satuan pendidikan dimana guru tersebut ditugaskan maka cukup melampirkan SK Pengangkatan saja. Jika tidak, maka harus melampirkan juga SK Penugasan dari Kepala Dinas Pendidikan terkait penempatan/penugasan guru tersebut, (2.) KTP, (3.) Ijazah SD atau sederajat, (4.) Ijazah SMP atau sederajat, (5.) Ijazah SMA/ SMK atau sederajat, (6.) Ijazah S1 atau D4. 
  • Untuk guru non PNS di sekolah negeri; (1.) SK Pengangkatan bisa berupa; SK Penugasan, Surat Perjanjian Kontrak Kerja, Surat Keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan/ Bupati/ Gubernur/BKD, Surat Perintah Melaksanakan Tugas, SK Pembayaran Honorarium. SK yang dilampirkan haruslah yang terbaru atau terakhir. Apabila SK Pengangkatan berbentuk kolektif pada bagian daftar nama guru yang bersangkutan harus dilegalisir oleh Dinas Pendidikan dan diberi tanda pada nama guru yang bersangkutan (nomor dilingkari), (2.) KTP, (3.) Ijazah SD atau sederajat, (4.) Ijazah SMP atau sederajat, (5.) Ijazah SMA/SMK atau sederajat, (6.) Ijazah S1 atau D4. 
  • Untuk guru non PNS (diangkat oleh pemerintah) di sekolah swasta; (1.) SK Pengangkatan bisa berupa; SK Penugasan, Surat Perjanjian Kontrak Kerja, Surat Keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan/ Bupati/Gubernur/BKD, Surat Perintah Melaksanakan Tugas, SK Pembayaran Honorarium. SK yang dilampirkan haruslah yang terbaru atau terakhir. Apabila SK Pengangkatan berbentuk kolektif pada bagian daftar nama PTK yang bersangkutan harus dilegalisir oleh dinas pendidikan dan diberi tanda pada nama PTK yang bersangkutan (nomor dilingkari), (2.) SK Penugasan dari Kepala Sekolah/Kepala Yayasan dalam penetapan jadwal mengajar atau pembagian tugas mengajar paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus menerus (5 semester di yayasan yang sama walaupun beda jenjang). (3.) KTP, (4.) Ijazah SD atau sederajat, (5.) Ijazah SMP atau sederajat, (6.) Ijazah SMA/SMK atau sederajat, (7.) Ijazah S1 atau D4.
  • Untuk guru non PNS (diangkat oleh yayasan) di sekolah swasta; (1.) SK Pengangkatan dari Ketua Yayasan yang masih berlaku, (2.) SK Penugasan dari Kepala Sekolah/Yayasan dalam penetapan jadwal mengajar atau pembagian tugas mengajar paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus menerus (5 semester di yayasan yang sama walaupun beda jenjang). Contoh apabila guru tersebut diangkat pada tahun ajaran 2010/11 mengajukan penerbitan NUPTK pada tahun ajaran 2018/19, maka SK Penugasan yang dilampirkan adalah tahun 2016/17, 2017/18 dan 2018/19. (3.) KTP, (4.) Ijazah SD atau sederajat, (5.) Ijazah SMP atau sederajat, (6.) Ijazah SMA/SMK atau sederajat, (7.) Ijazah S1 atau D4. 
  • Dokumen SK Pengangkatan dan SK Penugasan harus di-scan dari dokumen asli, jika fotokopi harus dilegalisir cap basah oleh instansi terkait. 
  • Jenis-jenis guru Non PNS yang dimaksud adalah guru honor, guru kontrak, guru bantu daerah, Guru Tetap Yayasan (GTY), Guru Tidak Tetap (GTT), Guru Wiyata Bakti. 
  • Untuk kepala sekolah di sekolah negeri; (1.) SK Pengangkatan sebagai Kepala Sekolah yang terbaru dari Dinas Pendidikan, (2.) KTP, (3.) Ijazah SD atau sederajat, (4.) Ijazah SMP atau sederajat, (5.) Ijazah SMA/SMK atau sederajat, (6.) Ijazah S1 atau D4. 
  • Untuk kepala sekolah di sekolah swasta; (1.) SK Pengangkatan sebagai Kepala Sekolah yang terbaru dari Yayasan, (2.) KTP, (3.) Ijazah SD atau sederajat, (4.) Ijazah SMP atau sederajat, (5.) Ijazah SMA/SMK atau sederajat, (6.) Ijazah S1 atau D4. 
  • Untuk Tenaga Kependidikan (tenaga administrasi, pustakawan, dll) pengajuan penerbitan NUPTK persyaratannya sama dengan guru/ pendidik tetapi untuk kualifikasi pendidikan mengacu pada Permendiknas Nomor 24 tahun 2008 tentang Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah dan Permendikbud Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. 
  • Semua yang dilampirkan berupa hasil scan dokumen asli.  Untuk KTP harus scan dokumen asli berwarna. Apabila hilang atau belum mendapatkan, dapat melampirkan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jika fotokopi harus dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil/Kecamatan.  Untuk Ijazah dilampirkan scan dokumen asli berwarna atau dokumen fotokopi yang dilegalisir cap basah oleh lembaga yang mengeluarkan ijazah atau Dinas Pendidikan tempat domisili. Jika ijazah hilang maka dokumen yang dilampirkan adalah surat keterangan pengganti ijazah yang ditandatangani oleh kepala sekolah yang bersangkutan serta diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan setempat. (Surat tersebut dibuat bedasarkan dari surat laporan kehilangan dari kepolisian yang tertuang di dalam redaksi). 
  • Yang berhak melakukan pengesahan SK Pengangkatan adalah pejabat yang berwenang (Gubernur, Bupati, Wali kota, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala BKD atau pelaksana tugas (Plt)). 
  • Masa berlaku SK Pengangkatan; Masa berlaku SK Pengangkatan disesuaikan dengan bunyi redaksinya, ada yang mulai berlaku dari tanggal ditetapkan hingga tanggal yang sudah ditentukan. Ada yang menetapkan satu tahun anggaran, ada pula yang menetapkan satu tahun pelajaran. Apabila pada SK Pengangkatan tidak ada redaksi yang menyebutkan batas masa berlakunya maka SK Pengangkatan tersebut masih berlaku dengan catatan belum ada SK Pengangkatan terbaru yang keluar. Approval mengacu pada tahun SK Pengangkatan dengan tahun pengajuan penerbitan NUPTK bukan pada tahun verval. Masa berlaku SK Pengangkatan dari yayasan disesuaikan dengan bunyi redaksinya. Ada yang setiap tahun yayasan mengeluarkan SK Pengangkatan. Ada yang menetapkan per tahun pelajaran , ada juga yang mulai berlaku dari tanggal ditetapkan hingga tanggal yang sudah ditentukan. Ada pula yang dikeluarkan sekali dan berlaku tanpa ada batas waktu sampai keluar SK Pembaruan. 
  • Yang dimaksud program khusus sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 6 Persesjen nomor 1 tahun 2018 adalah guru yang mengikuti program Kemendikbud yang bukan program regular dan tidak untuk umum (Guru Garis Depan, SM3T). Salah satu contoh program reguler yang tidak masuk dalam kriteria pasal tersebut adalah lulus pretes PPG dan lulus PPG.
Langkah Pengajuan NUPTK/Upload dokumen calon penerima NUPTK pada laman Verval PTK (http://vervalptk.data.kemdikbud.go.id/)

  • Pastikan anda telah memenuhi dokumen persyaratan yang dibutuhkan dalam Pengajuan NUPTK. Adapun dokumen yang dibutuhkan berupa
      • Scan Asli KTP
      • Scan Asli Ijazah SD
      • Scan Asli Ijazah SMP
      • Scan Asli Ijazah SMA Sederajat 
      • Scan Asli Ijazah S1/D4
      • Scan Asli SK Pengangkatan Dinas dan SK Tugas dari atasan langsung bagi PTK Non PNS, dan bagi PTK yang PNS; menggunakan scan asli SK Bupati/Walikota/Gubernur terkait 
  • Setelah data anda dirasa sudah yakin dan lengkap, silahkan anda konfirmasi kepada operator untuk melakukan upload dokumen. Adapun langkah upload dokumen adalah sebagai berikut:


      • Pilih menu NUPTK yang terletak dibagian atas pada portal verval PTK

      • Pilih submenu calon Penerima NUPTK 
      • Pilih nama PTK yang menjadi calon Penerima NUPTK
      • Lalu Pilih unggah berkas (Upload). Silahkan unggah (upload) berkas yang dibutuhkan seperti Berkas KTP, Berkas Ijazah SD,SMP, SMA sederajat, S1/D4 serta SK Pengangkatan Dinas dan Penempatan.
      • Jika semua dokumen sudah terupload, maka langkah terkahir adalah klik menu OK
Setelah anda melakukan upload dokumen, anda tidak langsung mendapatkan NUPTK. Hal ini dikarenakan proses pengajuan melalui beberapa tahapan approval, mulai dari tingkat dinas, LPMP hingga PDSPK. Oleh karenanya, dimohon untuk bersabar. Demikianlah informasi mengenai langkah pengajuan NUPTK Kemendikbud, semoga bermanfaat buat semua
DOWNLOAD KEPUTUSAN BERSAMA PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TAHUN AJARAN/AKADEMIK 2020/2021

Posted by On 21:50:00


DOWNLOAD KEPUTUSAN BERSAMA PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TAHUN AJARAN/AKADEMIK 2020/2021| Keputusan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri mengenai Penyelenggaraan Pembelajaran pada tahun pelajaran/tahun Akademik 2020/2021telah disampaikan secara virtual melalui webinar pada tanggal 15 Juni 2020 Kemarin. Dalam penyampaian keputusan ini dihadiri oleh para pihak seperti Kemendikbud, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Kemenko PMK, Kemenag, Kemenkes, Kemendagri, BNPB serta komisi X DPR RI.
Keputusan ini disusun sebagai hasil dari kerjasama serta sinergi antara kementerian satu dengan kementerian yang lain, guna mempersiapkan satuan pendidikan disaat menjalani kebiasaan yang baru. 
Disela sela webinar tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan bahwa Prinsip Kebijakan Pendidikan pada di masa pandemi covid 19 adalah prioritas terhiadap kesehatan serta keselamatan warga sekolah menjadi merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. 
Berdasarkan panduan pembelajaran yang dirilis bahwa tahun ajaran baru pada jenjang PAUD, pendidikan dasar serta pendidikan menengah tetap dimulai pada bulan Juli 2020. hanya saja bagi daerah pada zona kuning, oranye, dan merah dilarang melakukan pembelajaran tatap muka disatuan pendidikan. Siswa yang berada pada zona tersebut tetap melakukan pembelajaran dirumah
Berkiatan dengan jumlah peserta didik, terdapat 94 persen peserta didik yang berada pada wilayah zona kuning, oranye serta merah dalam 429 kabupaten/kota hingga 15 Juni 2020. Sebagai referensi, berikut ini adalah daftar 92 Kabupaten/Kota daerah zona hijau diseluruh Indonesia:

  • Provinsi Aceh

    • Pidie Jaya
    • Aceh Singkil
    • Bireuen
    • Aceh Jaya
    • Nagan Raya
    • Subulussalam
    • Aceh Tenggara
    • Aceh Tengah
    • Aceh Barat
    • Aceh Selatan
    • Sabang
    • Langsa
    • Aceh Timur
    • Aceh Besar.

  • Provinsi Bengkulu
    • Lebong

  • Provinsi Kalimantan Timur
    • Mahakam Ulu

  • Provinsi Jambi
    • Kerinci
  • Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
    • Belitung Timur
  • Provinsi Nusa Tenggara Timur
    • Sabu Raijua
    • Manggarai Timur
    • Sumba Barat Daya
    • Sumba Tengah
    • Timor Tengah Utara
    • Ngada
    • Alor
    • Malaka
    • Belu
    • Rote Ndao
    • Sumba Barat
    • Kupang
    • Timor Tengah Selatan
  • Provinsi Lampung
    • Mesuji
    • Lampung Timur
  • Provinsi Kepulauan Riau
    • Lingga
    • Natuna
    • Kepulauan Anambas
  • Provinsi Maluku
    • Maluku Tenggara Barat
    • Kota Tual
    • Kepulauan Aru
  • Provinsi Maluku Utara
    • Halmahera Timur
    • Halmahera Tengah
  • Provinsi Riau
    • Rokan Hilir
    • Kuatan Singingi
  • Provinsi Sulawesi Tengah
    • Tojo Una-Una
    • Parigi Moutong
    • Donggala
  • Provinsi Sulawesi Barat
    • Mamasa
  • Provinsi Sulawesi Selatan
    • Toraja Utara
  • Provinsi Sulawesi Tenggara
    • Konawe Kepulauan
    • Buton Selatan
    • Buton Utara
    • Konawe Utara
  • Provinsi Sulawesi Utara
    • Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
    • Bolaang Mongondow Timur
  • Provinsi Sumatera Utara
    • Nias Utara
    • Kota GunungSitoli
    • Samosir
    • Nias
    • Nias Selatan
    • Padang Lawas
    • Humbang Hasundutan
    • Nias Barat
    • Padang Lawas Utara
    • Labuhan Batu Selatan
    • Tapanuli Selatan
    • Mandailing Natal
    • Kota Sibolga
    • Pakpak Bharat
  • Provinsi Sumatera Selatan
    • Muara Enim
    • Empat Lawang
    • Kota Pagar Alam
  • Provinsi Papua
    • Intan Jaya
    • Asmat
    • Deiyai
    • Dogiyai
    • Mamberamo Raya
    • Mappi
    • Pegununggan Bintang
    • Supriori
    • Kepulauan Yapen
    • Puncak
    • Nduga
    • Yahukimo
    • Paniai
    • Tolikara
    • Yalimo
    • Lanny Jaya
    • Puncak Jaya
  • Provinsi Papua barat
    • Tambrauw
    • Sorong Selatan
    • Maybrat
    • Pegunungan Arfak
Kemendikbud menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan dimulainya pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan dizona hijau dilakukan secara ketat serta dengan persyaratan yang berlapis. Keberadaan satuan pendidikan diwilayah zona hijau menjadi syarat utama yang wajib terpenuhi guna melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Selain itu, dimulainya pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan juga bisa diselenggarakan jika telah mendapat ijin dari pemerintah daerah setempat serta telah memenuhi daftar periksa dan siap mulai pembelajaran tatap muka.
Berikut ini adalah Daftar Periksa Kesiapan Satuan Pendidikan sesuai protokol kesehatan Kemenkes. 
  • Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan:
    • Tersedia Toilet bersih
    • Tersedia sarana cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer)
    • Tersedia disinfektan.
  • Mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan (puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya).
  • Kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu.
  • Memiliki thermogun (pengukur suhu tubuh tembak).
  • Pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan:
    • Memiliki kondisi medis penyerta (comorbidity) yang tidak terkontrol
    • Tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak
    • Memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning, oranye, dan merah atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari.
  • Membuat kesepakatan bersama komite satuan pendidikan terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Proses pembuatan kesepakatan tetap perlu menerapkan protokol kesehatan. 
Pembelajaran tatap muka pada zona hijau
Pembelajaran tatap muka pada zona hijau dilaksanakan secara bertahap, diawali dengan masa transisi selama dua bulan lalu dilanjutkan dengan masa kebiasaan baru jika aman.
Masa transisi (dua bulan pertama)
Waktu Mulai 
Waktu mulai Paling Cepat bagi yang Memenuhi Kesiapan:
  •  SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTs: paling cepat Juli 2020
  • SD, MI, dan SLB: paling cepat September 2020 
  • PAUD: paling cepat November 2020
Kondisi Kelas
  • Kondisi kelas pada pendidikan dasar dan menengah: jaga jarak min. 1,5 m dan maks.18 peserta didik/kelas (standar 28-36 peserta didik/kelas) 
  • SLB: jaga jarak min. 1,5 m dan maks. 5 peserta didik/kelas (standar 5-8 peserta didik/kelas) 
  • PAUD: jaga jarak min. 3 m dan maks. 5 peserta didik/kelas (standar 15 peserta didik/kelas). 
Jadwal Pembelajaran 
Jumlah hari dan jam belajar dengan sistem pergiliran rombongan belajar (shift) ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan
Prilaku Wajib
  • Menggunakan masker kain non medis 3 lapis atau 2 lapis yang di dalamnya diisi tisu dengan baik serta diganti setelah digunakan selama 4 jam/lembab.
  • Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer
  • Menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik
Kondisi Medis Warga Sekolah
  • Sehat dan jika mengidap comorbid, dalam kondisi terkontrol
  • Tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk pada orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan. 
Kegiatan selain KBM
Tidak diperbolehkan ada kegiatan selain KBM. Contoh yang tidak diperbolehkan: orangtua
menunggui siswa di sekolah, istirahat di luar kelas, pertemuan orangtua-murid, pengenalan lingkungan sekolah, dan sebagainya 
Masa Kebiasaan Baru
 waktu mulai
Waktu mulai Paling Cepat bagi yang Memenuhi Kesiapan:
  • SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTs: paling cepat September 2020
  • SD, MI, dan SLB: paling cepat November 2020
  • PAUD: paling cepat Januari 2021
Kondisi Kelas
  • Pendidikan dasar dan menengah: jaga jarak min. 1,5 m dan maks.18 peserta didik/kelas
  • SLB: jaga jarak min. 1,5 m dan maks. 5 peserta didik/kelas
  • PAUD: jaga jarak min. 3 m dan maks. 5 peserta didik/kelas
Jadwal Pembelajaran 
Jumlah hari dan jam belajar dengan sistem pergiliran rombongan belajar (shift) ditentukan oleh
masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan
Prilaku Wajib
  • Menggunakan masker kain non medis 3 lapis atau 2 lapis yang di dalamnya diisi tisu dengan
  • baik serta diganti setelah digunakan selama 4 jam/lembab.
  • Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer 
  • Menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik.
  • Sehat dan jika mengidap comorbid, dalam kondisi terkontrol
  • Tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk pada orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan. 
Kantin Boleh beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan

Kegiatan Olahraga dan Ekstrakurikuler
Kegiatan Olahraga dan Ekstrakurikuler diperbolehkan, kecuali: kegiatan dengan adanya penggunaan alat/ fasilitas yang harus dipegang oleh banyak orang secara bergantian dalam waktu yang singkat dan/atau tidak memungkinkan penerapan jaga jarak minimal 1,5 meter, misalnya: senam lantai dan basket Kegiatan Selain Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan
Demikianlah informasi mengenai DOWNLOAD KEPUTUSAN BERSAMA PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TAHUN AJARAN/AKADEMIK 2020/2021. Untuk informasi yang lebih detail, silahkan anda unduh file tersebut pada tautan berikut ini (download)

Tata Cara Pendaftaran Calon Pradja IPDN Tahun Akademik 2020/2021

Posted by On 19:26:00


Tata Cara Pendaftaran Calon Pradja IPDN Tahun Akademik 2020/2021_ Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi  Nomor B/435/M.SM.01.00/2020 tanggal  6  Mei  2020 tentang Rencana  Pembukaan   Pendaftaran   dan   Seleksi  Sekolah Kedinasan Tahun 2020, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memberikan   kesempatan    bagi Putra/Putri Warga Negara Republik   Indonesia  untuk mengikuti   Seleksi Penerimaan Calon  Praja (SPCP) Institut Pemerintahan    Dalam  Negeri (IPDN) Tahun 2020 dengan ketentuan  sebagai berikut:
Persyaratan  umum:
  • Warga   Negara   Indonesia
  • Usia   peserta    seleksi   minimal   16  (enam   belas) tahun    dan   maksimal 21  (dua  puluh    satu)   tahun    pada   tanggal   31   Desember  2020 
  • Tinggi  badan     pendaftar    bagi    pria    minimal   160   cm   dan    wanita minimal  155  cm

Persyaratan   administrasi:
  • Berijazah    paling    rendah      Sekolah   Menengah    Umum     (SMU) atau Madrasah Aliyah  (MA) termasuk lulusan  Paket   C dengan   ketentuan: 
        • Nilai  Rata-rata   ljazah   minimal  70,00   (tujuh   puluh     koma   nol-nol) untuk     Nilai   Rata-rata    Rapor    dan    nilai   Ujian    Sekolah   lulusan 201 7 sampai dengan 2020
        • Nilai Rata-rata     Ijazah    bagi   Provinsi    Papua    dan   Provinsi    Papua Barat   ditetapkan   minimal  65,00   (enam  puluh    lima  koma   nol-nol) untuk Nilai Rata-rata    Rapor    dan    Nilai   Ujian    Sekolah     lulusan 2017   sampai dengan 2020
  • KTP-el  bagi  peserta    yang  berusia    17 tahun  atau   Kartu   Keluarga  (KK) bagi  yang   belum   memiliki KTP-el
  • Bagi yang   belum    memiliki    KTP-el  atau  Kartu    Keluarga   (KK)   dapat melampirkan Surat  Keterangan Kependudukan atau rest permintaan pembuatan  KTP-el   yang  ditandatangani    oleh   pejabat berwenang;
  • Surat     Keterangan    lulus    dari    Kepala    Sekolah     atau     pejabat     yang berwenang, bagi  siswa   SMU/MATahun  Ajaran  2019/2020;
  • Surat   Keterangan   Orang   Asli  Papua  (OAP)  khusus    bagi  peserta    OAP yang     ditandatangani    oleh     Kepala     Badan      Kepegawaian     Daerah  Kabupaten/Kota masing-masing       dan     mengetahui       Ketua      atau  Anggota Majelis Rakyat   Papua (MRP);
  • Alamat   e-mail  yang   aktif
  • Pasfoto.

Persyaratan   khusus:
  • Tidak    sedang    menjalani  atau    terancam   hukuman    pidana     karena melakukan kejahatan
  • Tidak   bertindik  atau  bekas ditindik   telinganya   atau    anggota  badan lainnya bagi  peserta  pria,  kecuali   karena  ketentuan  agama/   adat
  • Tidak   bertato    atau   bekas   tato
  • Tidak  menggunakan   kacamata/lensa     kontak
  • Belum   pernah    menikah/kawin,    bagi  pendaftar   wanita   belum   pernah hamil  / melahirkan
  • Belum    pernah     diberhentikan    sebagai     Praja    IPDN   dan    perguruan tinggi lainnya dengan    tidak   hormat
  • Apabila    pendaftar   dinyatakan   lulus   dan   dikukuhkan    sebagai    Praja IPDN,   maka   pendaftar:
      • Sanggup  tidak   menikah/kawin    selama  mengikuti  pendidikan;
      • Bersedia               diangkat            menjadi            CPNS/PNS           dan ditugaskan/ ditempatkan    di   seluruh    wilayah   Negara    Republik Indonesia;
      • Bersedia      ditempatkan     pada    proses   pembelajaran    di   seluruh kampus   IPDN
      • Bersedia  mentaati   segala   peraturan  yang berlaku    di IPDN;   dan
      • Bersedia    diberhentikan     sebagai    Praja     IPDN jika    melakukan tindakan kriminal,   mengkonsumsi    dan/atau     menjual   belikan narkoba,   melakukan    perkelahian,  pemukulan,    pengeroyokan, menyebarkan     paham      radikalisme  dan  melakukan    tindakan asusila  atau  penyimpangan  seksual (LGBT).
  • Apabila          pendaftar           terbukti           melakukan            pemalsuan identitas/  dokumen  persyaratan   pendaftaran   di atas maka pendaftar dinyatakan   GUGUR
  • Tata  cara    dan    teknis     pengisian   persyaratan    administrasi    secara lengkap dapat  dipelajari melalui  video tutorial  pada laman https://spcp.ipdn.ac.id/2020/

Pendaftaran
  • Pendaftaran    SPCP   IPDN    Tahun     2020    dilakukan   bersamaan    dengan pendaftaran    Siswa-Siswi/Taruna-Taruni       Perguruan    Tinggi   Kedinasan secara  online/ daring dan  terpusat melalui  laman https://dikdin.bkn.qo.id/ sebagaimana alur   mekanisme   pendaftaran    di bawah  ini:

  • Selanjutnya    pelamar   melakukan    log  in  dengan     menggunakan   Nomor Induk    Kependudukan  (NIK)   dan   password  yang telah didaftarkan pada laman  https://dikdin.bkn.go.id/   untuk:
    • Mengisi   biodata  calon   peserta    seleksi.
    • Mengunggah   scanning dokumen   sebagai   berikut:
        • KTP-el   asli   atau    fotokopi  bagi   peserta    yang   berusia     1 7  Tahun atau  Kartu Keluarga    (KK)  bagi  yang   belum   memiliki  KTP-el, atau melampirkan     Surat      Keterangan     Kependudukan      atau      resi Permintaan   Pembuatan   KTP-elyang  ditandatangani    oleh  pejabat berwenang  dengan    format   jpg  ukuran    maksimal   200  kb
        • Ijazah   asli  atau   fotokopi  legalisir    (diunggah  halaman   depan    dan belakang)  dengan    format   pdf  ukuran  maksimal  1.000  kb
        • Surat   Keterangan   lulus   asli  berstempel   dari  Kepala   Sekolah  atau pejabat   yang    berwenang,    bagi    siswa    SMU/ MA  Tahun     Ajaran 2019  / 2020   dengan    format   pdf  ukuran    maksimal   1.000  kb
        • d.    Surat    Keterangan   Orang   Asli  Papua (OAP)  khusus     bagi   peserta OAP yang     ditandatangani   oleh  Kepala Badan      Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota masing-masing dan   mengetahui oleh Ketua   atau Anggota   Majelis   Rakyat    Papua    (MRP)dengan  format pdf  ukuran maksimal  1.000  kb
        • Pasfoto    berwarna    (tidak    hitam    putih)    ukuran      4x6   cm   dengan menghadap     ke   depan     dan    tidak     memakai    kacamata,     serta mengenakan kemeja berwama putih format jpg ukuran maksimal   200  kb.
    • Dalam  dokumen   KTP-el   atau    KK  dan   Ijazah    mencantumkan     data yang sama   untuk nama   dan   tempat    tanggal   lahir.
    • Mencetak   bukti   registrasi.
  • Apabila   pendaftar   tidak   memenuhi   ketentuan    persyaratan    administrasi pendaftaran   di atas   maka   pendaftar   dinyatakan   GUGUR

Demikian lah informasi dari kami mengenai tata cara pendaftaran calon Pradja IPDN tahun Akademik 2020/2021. Untuk informasi lebih detail, silahkan anda unduh pengumuman resmi pendaftaran Calon Praja IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) pada tautan berikut ini (unduh)
Download Surat Edaran MENPAN RB Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tatanan Normal Baru

Posted by On 16:47:00

Download Surat Edaran MENPAN RB Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tatanan Normal Baru_ Mengutip informasi dari laman menpan.go.id bahwa Pemerintah akan menerapkan tatanan normal baru bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) terhitung mulai tanggal 5 Juni 2020. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berharap bahwa semua ASN dapat beradaptasi dengan perubahan tatanan hidup baru pada situasi pandemi Covid-19 ini.
Kebijakan MENPAN RB ini tertuang dalam surat edaran bernomor 58 Tahun 2020 tentang sistem Kerja ASN dalam tatanan Normal baru. Sebagai dasar latarbelakang diterbitkannya Surat Edaran MENPAN RB Nomor 58 tahun 2020 ini adalah untuk menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 dan Keputusan Presiden Nornor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, serta memperhatikan arahan Presiden RI untuk menyusun tatanan normal baru yang mendukung produktivitas kerja namun tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat, perlu dilakukan perubahan sistem kerja Pegawai ASN agar dapat beradaptasi terhadap perubahan tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19.
Adapun tujuan diterbitkannya surat edaran ini adalah 
  • Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan efektif dalam mencapai kinerja Kementerian/Lembaga/Daerah. 
  • Untuk memastikan pelaksanaan pelayanan publik di Kementerian/Lembaga/Daerah dapat berjalan efektif.
  • Untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran serta mengurangi risiko COVID-19 di lingkungan Kementerian/Lembaga/Daerah dan masyarakat luas di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya
Ketentuan yang tertera dalam Surat Edaran MENPAN RB Nomor 58 tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tatanan Normal Baru adalah sebagai berikut:
Ketentuan Umum
Untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu penyesuaian sistem kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam tatanan normal baru dengan cara menjalankan protokol kesehatan dalam aktivitas keseharian.
Adaptasi terhadap tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 di lingkungan Kementerian/Lembaga/Daerah meliputi Penyesuaian Sistem Kerja, Dukungan Sumber Daya Manusia Aparatur, Dukungan lnfrastruktur, dengan memperhatikan protokol kesehatan. 
Penyesuaian Sistem Kerja
  • Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Namun demikian, untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi COVID-19, perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan cara menjalankan protokol kesehatan dalam aktivitas keseharian.
  • Penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 2 huruf a, dilaksanakan untuk mewujudkan budaya kerja yang adaptif dan berintegritas guna meningkatkan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
  • Penyesuaian sistem kerja dimaksud dapat dilaksanakan melalui fleksibilitas dalam pengaturan lokasi bekerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang meliputi:
      • Pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (work from office); dan/atau
      • Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (work from home).
  • Pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (work from office) dimana Pegawai Aparatur Sipil Negara melaksanakan tugas kedinasan di kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
  • Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (work from home) Pegawai Aparatur Sipil Negara melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal dimana Pegawai Aparatur Sipil Negara di tempatkan/ditugaskan pada instansi pemerintah. Pelaksanaan tugas kedinasan dimaksud, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
  • Terhadap fleksibilitas dalam pengaturan lokasi bekerja, Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah:
      • Mengatur sistem kerja yang akuntabel dan selektif bagi pejabat/pegawai di lingkungan unit kerjanya yang dapat melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) dan/atau di rumah/tempat tinggal (work from home) dengan memperhatikan kondisi penyebaran Covid-19 di daerah masing-masing.
      • Menentukan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dapat melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (work from home), dengan mempertimbangkan:
          1. Jenis pekerjaan pegawai. 
          2. Hasil penilaian kinerja pegawai.
          3. Kompetensi pegawai dalam mengoperasikan sistem dan teknologi informasi.
          4. Laporan disiplin pegawai.
          5. Kondisi kesehatan/faktor komorbiditas pegawai.
          6. Tempat tinggal pegawai berada di wilayah dengan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar.
          7. Kondisi kesehatan keluarga pegawai (dalam status orang dalam pemantauan/orang dalam pengawasan/dikonfirmasi positif COVID-19).
          8. Riwayat perjalanan dalam negeri/luar negeri pegawai dalam 14 hari kalender terakhir.
          9. Riwayat interaksi pegawai dengan penderita terkonfirmasi positif COVID-19 dalam 14 {empat belas) hari kalender terakhir.
          10. Efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan unit organisasi.
  • Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah yang berlokasi di wilayah dengan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar agar:
      1. Menugaskan Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk menjalankan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (work from home) secara penuh dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pejabat/pegawai yang bersangkutan.
      2. Mengatur Pegawai Aparatur Sipil Negara pada lnstansi Pemerintah yang tugas dan fungsinya bersifat strategis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 {COVID-19), untuk melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) dengan jumlah minimum pejabat/pegawai dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan.
  • Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah memastikan agar penyesuaian sistem kerja dalam tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 yang dilakukan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
  • Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik, Kementerian/Lembaga/Daerah agar:
      1. Melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi; 
      2. Menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi;
      3. Membuka media komunikasi online sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan;
      4. Memastikan bahwa output dari produk pelayanan yang dilakukan secara online maupun of/line tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; dan
      5. Memperhatikan jarak aman (physical distancing), kesehatan, dan keselamatan pegawai yang melakukan pelayanan of/line sesuai dengan protokol kesehatan yang langsung secara ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. 
  • Penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
      1. Seluruh penyelenggaraan rapat dan/atau kegiatan tatap muka baik di lingkungan instansi pusat maupun instansi daerah agar memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau melalui media elektronik lainnya yang tersedia.
      2. Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat dan/atau kegiatan lainnya di kantor, agar memperhatikan jarak aman antar peserta rapat (physical distancing) dan jumlah peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      3. Perjalanan dinas dilakukan secara selektif dan sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan, serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan protokol kesehatan.
Informasi lebih detail mengenai Surat Edaran MENPAN RB Nomor 58 tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tatanan Normal Baru dapat anda baca atau unduh pada tautan berikut ini.


atau bisa juga dapat unduh pada tautan disini

demikan informasi dari kami terkait Download Surat Edaran MENPAN RB Nomor 58 tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tatanan Normal Baru. Semoga bermanfaat buat semua. Sumber: https://jdih.menpan.go.id/
Download Panduan Pembelajaran Jarak Jauh Bagi Guru selama Sekolah Tutup dan Pandemi Covid-19

Posted by On 02:46:00


Download Panduan Pembelajaran Jarak Jauh Bagi Guru selama Sekolah Tutup dan Pandemi Covid-19_ Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa peran guru pada masa pandemi Covid-19 sangatlah penting. Selain guru diharapkan dapat membantu siswa menghadapi ketidakpastian yang disebabkan oleh pandemi, guru juga diharapkan dapat melibatkan siswa untuk terus belajar meskipun kegiatan sekolah normal terganggu.
Panduan yang dirilis oleh Pusdatin Kemendikbud yang beralamatkan di http://pusdatin.kemdikbud.go.id/ memiliki fungsi penting bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Tujuan utama dari panduan ini adalah 
  1. Memandu pengambilan keputusan yang cepat untuk memulai dan melaksanakan pembelajaran yang berkelanjutan. 
  2. Mendorong kolaborasi orang tua, guru, murid, untuk berdaya belajar dalam menghadapi situasi darurat akibat wabah virus corona.
  3. Memastikan anak mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna, menantang dan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak.
Guru memiliki tiga tugas utama dalam mendisain serta mengimplementasikan pembelajaran jarak jauh. Tiga tugas utama tersebut dirumuskan pada pertanyaan Apa, Siapa dan Bagaimana? Berikut ini penjelasan detailnya berdasarkan Panduan yang dirilis oleh Pusdatin Kemendikbud:

A. APA (Isi/ Konten)
Hal yang perlu dilakukan:
  • Selaraskan dengan Kepala Sekolah tentang materi/konten yang paling tepat untuk diajarkan Pastikan GURU tetap mengikuti perubahan kurikulum, kebijakan, atau panduan yang ada
  • Mengikuti arahan pemerintah, dan sumber daya yang dimiliki guru dan siswa. Menentukan prioritas pembelajaran:
          • Selengkap mungkin sebagaimana kurikulum standar, 
          • Memberikan pengalaman belajar tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum, 
          • Mencakup pengetahuan dan keterampilan inti, atau
          • Fokus pada konten dan kegiatan yang akan membantu siswa mengatasi  krisis saat ini.
Hal-hal yang harus diperhatikan oleh guru:
  • Mengikuti arahan atau panduan resmi yang diberikan Kepala Sekolah tentang apa yang harus diajarkan dan bagaimana cara mendapatkannya. 
  • Selalu memberikan laporan perkembangan pembelajaran, kendala selama proses pembelajaran untuk mendapatkan umpan balik dari Kepala Sekolah. Mengikuti pertemuan atau diskusi kelompok dengan Kepala Sekolah menggunakan saluran formal dan informal. 
  • Melakukan komunikasi dengan sesama GURU untuk berbagi pengalaman dan mencari solusi atas kendala yang dihadapi.
  • Memastikan persetujuan dari kepala Kepala Sekolah tentang kurikulum dan rencana pembelajaran yang akan diberikan selama proses pembelajaran jarak jauh.  
  • Menentukan target kurikulum yang akan dicapai yang mencakup pengetahuan dan keterampilan inti, dengan lebih memfokuskan pada kesejahteraan (well-being) para siswa.
  • Memastikan ada arahan atau panduan resmi yang harus diikuti untuk menerapkan rencana pembelajaran tersebut, dan sumber daya yang akan digunakan, serta rekomendasi narasumber yang harus dihubungi jika diperlukan bantuan teknis. 
  • Memulai pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah disiapkan dan disetujui Kepala Sekolah dengan tetap mengikuti perkembangan kebijakan berikutnya

SIAPA ( Profil Pembelajaran, Kondisi dan Kebutuhan Siswa)

Profil Pembelajaran 
  • GURU memiliki pemahaman yang mendalam tentang siswa dan bagaimana mereka belajar, hal ini akan sangat membantu GURU untuk merancang pengalaman belajar jarak jauh yang lebih baik.
  • Tinjau apa yang GURU ketahui tentang siswa tentang pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan minat mereka, kekuatan mereka dan tantangan mereka
Yang diperhatikan GURU
  • Mengetahui siswa mana yang dapat menyelesaikan tugas sekolah mereka dengan baik sebelum sekolah ditutup dan mana yang masih belum bisa. 
  • Menentukan strategi pengajaran dan kegiatan belajar yang terbaik untuk siswa, diferensiasi atau strategi personalisasi yang paling efektif. 
  • Mengetahui siswa mana saja saya yang dapat bekerja secara mandiri dan siapa yang akan membutuhkan lebih banyak bimbingan dan dukungan belajar dari jarak jauh.
  • Mengetahui siswa mana saja yang merasa nyaman menggunakan teknologi dan siapa saja yang akan membutuhkan lebih banyak bantuan.
  • Mengetahui siswa mana saja yang dapat membantu teman sekelas dengan kegiatan belajar menggunakan teknologi. 

Kondisi dan Kebutuhan Siswa 

Mengetahui lingkungan rumah dan kondisi psikososial  siswa akan membantu GURU untuk menetapkan  tujuan yang realistis untuk belajar mereka
Yang diperhatikan GURU
  • Lokasi dan lingkungan rumah tinggal siswa, ditinjau dari aspek kenyamanan, keamanan, ketersediaan kebutuhan dasar yang memadai.
  • Mengetahui kondisi mental dan emosi siswa, apakah cemas atau takut, apakah mereka memiliki jaringan dukungan yang kuat di dalam rumah atau di komunitasnya. 
  • Mengetahui kepemilikan akses ke teknologi untuk pembelajaran jarak jauh, jenisnya, seberapa sering, untuk berapa lama, dan berapa biayanya, bagaimana mereka akan mengakses materi pembelajaran, bagaimana komunikasi satu sama lain, dan siapa yang akan paling membutuhkan bantuan dalam hal akses.
  • Mengetahui orang tua siswa atau orang lain dalam rumah siswa yang dapat membantu dalam enyelesaikan tugas sekolah, siswa mana yang akan membutuhkan lebih banyak  bimbingan dan dukungan dari GURU
BAGAIMANA MENYUSUN PEMBELAJARAN
GURU menyusun struktur pembelajaran jarak jauh bergantung pada apa yang diajarkan, siapa yang diajar, kemampuan pribadi dan sumber daya yang tersedia. Ingatlah refleksi mengenai hal ini saat akan mendesain pengalaman belajar jarak jauh.
Beberapa Sekenario dalam menyusun Pembelajaran
SKENARIO A dan B: lengkap, pelajaran terstruktur dimana guru masih perlu  menyusun kembali rencana pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh
Yang diperhatikan GURU
  • Mengadakan kelas jarak jauh dan memastikan jadwal proses pembelajaran dilaksanakan, alat untuk berkomunikasi  satu sama lain, mempertimbanghkan biaya, pola pelaksanaan secara serentak (pada saat yang sama) atau asinkronus (tidak  pada saat yang sama) atau campuran keduanya.
  • Instruksi langsung dan sumber daya. Memastikan bahan pengajaran berupa presentasi yang sesuai dengan materi kurikulum disiapkan dengan cara mengadopsi atau mengadaptasi dari bahan lain atau mengembangkan baru. 

SKENARIO A dan B: lengkap, pelajaran terstruktur

  • Kegiatan dan tugas
Disiapkan dengan cara menyederhanakan kegiatan lama atau membuat yang baru untuk dikerjakan siswa sendiri atau dengan bantuan dari orang tua atau wali murid. Bagaimana cara terbaik untuk memupuk rasa kepemilikan mereka terhadap proses belajar melalui self-direction, penemuan, penyelidikan, dan kolaborasi? Memastikan berapa banyak waktu yang akan diberikan kepada mereka untuk  setiap kegiatan yang akan dikerjakan baik secara individu atau dalam kelompok.
  • Fasilitasi
Memberikan panduan kepada murid saat mereka bekerja  dengan cara pemberian satu-satu, dalam kelompok kecil atau keseluruh kelas. Berkominukasi dengan orang tua atau wali murid untuk meminta kerjasamanya agar dapat bekerja secara efektif bersama mereka untuk menjaga anak mereka tetap terlibat dan membuat kemajuan dalam pembelajarannya.

SKENARIO A dan B: lengkap, pelajaran terstruktur
Kesejahteraan (well-being) psikososial
  • Memberikan dukungan kepada siswa secara mental dan emosional saat menghadapi tantangan pembelajaran jarak jauh. 
  • Jumlah pekerjaan yang diberikan kepada siswa harus mempertimbangkan keseimbangan kesejahteraan psikososial siswa dengan tuntutan kurikulum dan berkomunikasi dengan orang tua untuk bekerja sama dalam mencapai keseimbangan tersebut. 
  • Sumber daya dan alat apa yang  dapat ditawarkan kepada siswa untuk membantu mengatasi dan tindakan apa yang hendaknya diambil bagi mereka yang memerlukan perjuangan khusus. 
Inklusi
Memastikan bahwa semua siswa dapat berpartisipasi dalam pembelajaran jarak jauh. Apabila ada siswa dengan keterbatasan atau tidak memiliki akses ke internet atau telepon, maka disiapkan:  
  • pola komunikasi dan jadwalnya dengan alternatif pola pembelajaran instruksi langsung, sumber daya, kegiatan, dan penilaian untuk siswa 
  • fasilitasi pembelajaran siswa, mendukung  secara mental dan emosional, dan memeriksa kemajuan mereka. 
  • pengaturan alternatif yang akan diperlukan untuk mereka dengan kepala sekolah, orang tua, atau pengasuh
Demikanlah informasi mengenai Panduan Pembelajaran Jarak Jauh Bagi Guru selama Sekolah Tutup dan Pandemi Covid-19. Untuk informasi detailnya, silahkan anda unduh pada tautan berikut ini