InfoGuruku.Net

InfoGuruku.Net

aneka trik, aplikasi, dapodik, info guru, permendikbud ristek, panduan, info cpns, anbk, kalender pendidikan, erapor, edaran, juknis, kurikulum merdeka

MANUAL PENDATAAN SISWA ANBK SD TAHUN 2022

Diposting oleh On 18:40:00

Pusat Asesmen Pendidikan, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengembangkan sistem Pendataan Calon Peserta Asesmen Nasional (AN) Tahun 2022 untuk jenjang SD Sederajat. 

Secara garis besar, alur proses pendataan calon peserta AN tahun 2022 sebagai berikut:

  1. Pengelolan data Satuan Pendidikan.
  2. Menambahkan Calon Peserta AN dengan Cara Impor Data dari Server Integrasi 
  3. yang berbasis data DAPODIK/EMIS. 
  4. Melakukan proses Generate Sampling Calon Peserta AN. 
  5. Melakukan proses Cetak DNS (Data Nominasi Sementara) Calon Peserta AN. 
  6. Melakukan proses Generate Nomor Peserta Calon Peserta AN.  
  7. Melakukan proses Cetak DNT (Data Nominasi Tetap) Calon Peserta AN

Untuk memudahkan pengelolaan data, Aplikasi Pendataan Calon Peserta AN  tahun 2022 dilakukan secara berjenjang, dibagi menjadi 3 Kategori pengguna yaitu :  
  • Pengguna Satuan Pendidikan adalah Pengguna yang diberikan hak untuk mengelola data Satuan Pendidikan dan Calon Peserta AN tahun 2022
  • Pengguna Kota/Kabupaten adalah Pengguna yang diberikan hak untuk mengelola data Satuan Pendidikan serta Calon Peserta AN tahun 2022 di masing-masing Kota/Kabupaten.  
  • Pengguna Provinsi adalah Pengguna yang diberikan hak untuk mengelola data Satuan Pendidikan dan  Calon Peserta AN tahun 2022 di masing-masing provinsi. 
Proses Pendaataan Kepesertaan ANBK SD tahun 2022
1. Kunjungi laman pendataan ANBK SD tahun 2022 yang beralamatkan di https://biosdmi.kemdikbud.go.id/
2. Login dengan username dan password yang diperoleh dari dinas pendidikan setempat

3. Lakukan tarik (impor)biodata yang terdapat pada menu TARIK (IMPOR) BIODATA
4. Lakukan pengecekan terhadap biodata peserta baik identitas maupun ekonomi sosial peserta
5. Lakukan pengecekan sampling peserta jika generate peserta sampling oleh admin dinas telah dilakukan.
Selanjutnya, informasi mengenai Manual Pendataan Kepesertaan Siswa ANBK SD tahun 2022 bisa anda unduh pada tautan berikut ini (unduh)
PEDOMAN PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA 2022

Diposting oleh On 20:11:00


Kita mengetahui bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 bahwa tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila, sehingga setiap tanggal 1 Juni pun diperingati sebagai hari lahir pancasila dan ditetapkan sebagai hari libur nasional.

Agar pelaksanaan peringatan tahun 2022 dapat berjalan tertib, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengeluarkan Surat Edaran tentang Pedoman Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2022. Surat ini telah ditanda tangani oleh Sekertaris Jendral Kemdikbud Ristek Suharti pada tanggal 27 Mei 2022. 

Diterbitkan surat edaran ini agar menjadi pedoman dan panduan dalam pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2022 ditingat pusat dan daerah serta kantor perwakilan Republik Indonesia diluar Negeri.

Disebutkan dalam surat ini bahwa  Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2022 di masing-masing instansi pemerintah pusat dan daerah serta kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri ditiadakan dan diganti dengan kegiatan mengikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila terpusat di Lapangan Pancasila Ende, Kelurahan Kotaraja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur secara daring

Adapun Tema Peringatan Hari Lahir Pancasila pada tahun 2022 ini adalah "Bangkit Bersama Membangun Peradaban Dunia". Lebih lanjut untuk bisa mengetahui informasi lengkap mengenai pedoman peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2022 ini dapat diakses atau diunduh langsung melalui tautan berikut ini:

Unduh Pedoman Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2022


DOWNLOAD BUKU SAKU BANTUAN PAKET KUOTA DATA INTERNET TAHUN 2021

Diposting oleh On 20:21:00


Download Buku Saku Bantuan Paket Kuota Data Internet tahun 2021_ seperti yang dikutip dari Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang bernomor 9969/C/DS.00.01/2021 tentang Program Lanjutan Pemberian Kuota Internet bagi peserta didik dan guru. Terkait hal tersebut terdapat beberapa pertanyaan umum terkait bantuan paket kuota data internet tahun 2021 ini seperti berapa lamakah masa berlakunya untuk bantuan paket kuota data internet ini setiapbulannya? Apakah setiap siswa atau mahasiswa hanya  mendapatkan bantuan sebanyak satu kali dalam satu bulan?  dan lain sebagainya. Semua pertanyaan umum tersebut dijawab dalam buku saku bantuan paket kuota data internet tahun 2021. Berikut ini adalah deretan tanya jawab terkait bantuan paket kuota data internet tahun 2021:

1. Apakah yang dimaksud dengan bantuan paket kuotadata internet yang diberikan oleh Kemdikbudristek?
Bantuan paket kuota data internet adalah bantuan yang diberikan Kemendikbudristek kepada siswa, guru, mahasiswa, dan dosen berupa kuota data internet seluler dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan belajar dari rumah pada masa pandemi Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19).
2. Apakah kuota data internet dibagi menjadi kuota umum dan kuota belajar?
Keseluruhan bantuan kuota di tahun 2021 merupakan kuota umum yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi kecuali yang diblokir oleh Kemenkominfo dan yang tercantum pada situs resmi bantuan kuota data internet Kemendikbudristek: https://kuota-belajar.kemdikbud.go.id.
3. Apa saja rincian bantuan paket kuota data internet yang diberikan oleh Kemendikbudristek kepada siswa, guru, mahasiswa, dan dosen?
Rincian bantuan kuota data internet dibagi menjadi empat kategori yaitu sebagai berikut:
• Peserta Didik Jenjang PAUD: 7 GB / bulan.
• Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah: 10 GB / bulan.
• Pendidik Jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar dan Menengah: 12 GB / bulan.
• Dosen dan Mahasiswa: 15 GB / bulan.
4. Siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan paket kuota data internet ini?
Penerima bantuan paket kuota data tahun 2021 berdasarkan pengajuan SPTJM yang sudah di verval pada https://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id untuk untuk jenjang pauddasmen dan https://kuotadikti.kemdikbud.go.id untuk jenjang Pendidikan Tinggi.
Untuk unduh SPTJM paling lambat :
a) tanggal 28 Agustus 2021 untuk bulan September;
b) tanggal 28 September 2021 untuk bulan Oktober; dan
c) tanggal 28 Oktober 2021 untuk bulan November.
Untuk unggah SPTJM paling lambat :
a) tanggal 31 Agustus 2021 untuk bulan September;
b) tanggal 30 September 2021 untuk bulan Oktober; dan
c) tanggal 31 Oktober 2021 untuk bulan November.
5. Kapan bantuan paket kuota data internet ini mulai dilakukan?
Penyaluran kuota data internet dilakukan selama 3 (tiga) bulan dari September sampai dengan November 2021. Bantuan disalurkan pada setiap bulan dan berlaku selama 30 hari sejak diterima.
6. Bagaimana kalau ada yang nomornya berubah atau belum menerima bantuan paket kuota data internet ?
Bagi yang nomornya berubah atau yang belum menerima batuan paket kuota internet sebelumnya, baru bisa menerima bantuan paket kuota mulai bulan berikutnya, dengan memperhatikan hal sebagai berikut: .
• Calon penerima melaporkan kepada pimpinan satuan pendidikan untuk mendapat bantuan paket kuota.
• Pimpinan/operator satuan pendidikan mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk nomor baru atau nomor yang berubah pada laman http://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id (untuk jenjang PAUD, dikdas, dan dikmen) atau http://kuotadikti.kemdikbud.go.id (untuk jenjang pendidikan tinggi)
7. Berapa lamakah masa berlakunya untuk bantuan paket kuota data internet ini setiap bulannya?
Bantuan paket kuota data internet memiliki masa berlaku selama 30 (tiga puluh)hari terhitung sejak bantuan paket kuota data internet diterima oleh nomor ponsel pendidik dan peserta didik.
8. Apakah setiap pendidik atau peserta didik hanya mendapatkan bantuan sebanyak satu kali dalam satu bulan?
Ya, sama seperti bantuan kuota bulan maret - mei 2021. Setiap penerima bantuan hanya dapat menerima bantuan paket kuota data internet untuk 1 (satu) nomor ponsel setiap bulannya.
9. Apakah ada proses entri maupun verval untuk mendapatkan bantuan paket kuota data internet ini?
Ya, Ada proses entri yang dilakukan Pengelola/Operator satuan Pendidikan dan verval oleh Pusdatin dan Operator Selular.
10. Apa saja persyaratan penerima bantuan paket kuota data internet baru pada tahun 2021?
Untuk Penerima bantuan paket kuota data internet baru di tahun 2021 ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
• Peserta Didik pada PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah:
- Terdaftar di aplikasi Dapodik; dan
- Memiliki nomor ponsel aktif atas nama peserta didik/ orang tua/anggota keluarga /wali.
• Pendidik pada PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Terdaftar di aplikasi Dapodik dan berstatus aktif; dan
- Memiliki nomor ponsel aktif.
• Mahasiswa
- Terdaftar di aplikasi PDDikti, berstatus aktif dalam perkuliahan atau sedang menuntaskan gelar ganda (double degree);
- Memiliki Kartu Rencana Studi pada semester berjalan; dan
- Memiliki nomor ponsel aktif.
• Dosen
- Terdaftar di aplikasi PDDikti dan berstatus aktif;
- Memiliki nomor registrasi (NIDN, NIDK, atau NUP); dan,
- Memiliki nomor ponsel aktif.
11. Di mana saya bisa mendapatkan informasi daftar laman dan aplikasi pembelajaran yang dapat diakses dan tidak dapat diakses menggunakan bantuan paket kuota data internet ini?
Informasi tentang daftar Laman dan aplikasi pembelajaran yang tidak dapat diakses dapat dilihat melalui laman https://kuota-belajar.kemdikbud.go.id/
12. Saya mendapat bantuan paket kuota berupa nomor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kemdikbud.go.id baru/nomor perdana yang dibagikan di sekolah, namun besar kuotanya tidak seperti yang diberitakan?
Penyaluran kuota Kemendikbudristek tidak menuntut penerima bantuan menggunakan nomor baru/nomor perdana karena bantuan akan disalurkan langsung ke nomor handphone yang didaftarkan melalui Dapodik melalui serangkaian ­verifikasi­dan­­validasi.
Apabila terdapat bantuan kuota dengan besaran tidak sesuai, terlebih menggunakan nomor baru/perdana, dapat dipastikan hal tersebut bukan bantuan resmi dari Kemendikbudristek.
13.Bagaimana agar nomor saya terdaftar sebagai penerima bantuan kuota data internet pada bulan September - November 2021?
a.Untuk dapat menerima paket bantuan kuota bulan september - november 2021,segera melaporakan ke operator/pimpinan satuan pendidikan agar dapat diusulkan dengan pengajuan SPTJM melalui https://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id atau https://kuotadikti.kemdikbud.go.id.
b.Jika operator/pimpinan satuan pendidikan melakukan usulan SPTJM pada bulan Agustus 2021, maka bantuan paket data kuota internet akan diterima bulan September 2021. Jika operator/pimpinan satuan pendidikan melakukan usulan SPTJM pada bulan September 2021, maka bantuan paket data kuota internet akan diterima bulan Oktober 2021.Jika operator/pimpinan satuan pendidikan melakukan usulan SPTJM pada bulan Oktober 2021, maka bantuan paket data kuota internet akan diterima bulan November 2021.
14. Apakah nomor pascabayar yang didaftarkan bisa mendapatkan program ini?
Tidak hanya prabayar, program ini juga dapat diberikan untuk nomor pascabayar yang didaftarkan ke pihak satuan pendidikan.
15. Bila nomor ponsel belum didaftarkan pada bulan pertama penyaluran, apa yang harus saya lakukan?
a. Melapor ke sekolah atau kampus untuk mendapatkan program bantuan paketdata kuota internet.
b. Menyampaikan nomor ponsel yang akan didaftarkan untuk program bantuan paket data kuota internet. Tidak hanya prabayar, program ini juga dapat diberikan untuk nomor pascabayar yang didaftarkan ke pihak sekolah.
Pengelola/Operator satuan Pendidikan memutakhirkan datanya melalui https://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id atau https://pddikti.kemdikbud.go.id.
16. Bagaimana jaminan keamanan data pribadi peserta didik dan pendidik yang menerima program ini?
Program ini telah menerapkan sistem perlindungan data sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penghimpunan data yang dilakukan hanya melalui sistem resmi Kemdikbudristek juga merupakan salah satu upaya dalam perlindungan data pribadi penerima bantuan.
17. Bantuan Paket Kuota data internet bisa digunakan untuk apa saja?
Bantuan Paket Kuota data internet ini dapat digunakan untuk semua akses, kecuali pada: situs yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, aplikasi sosial media, game, dan video apps yang tercantum pada https:Kuota-belajar.kemdikbud.go.id. Daftar situs dan aplikasi yang dikecualikan di atas dapat disesuaikan selama periode bantuan berlangsung.
18.Bagaimana bentuk pengawasannya jika ada pelanggaran yang terjadi terkait bantuan kuota data internet ini?
Pengawasan dilakukan oleh Kemendikbudristek bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dalam rangka transparansi dalam pemanfaatan anggaran pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat, masyarakat dapat melakukan pengawasan untuk memantau pelaksanaan pengadaan bantuankuota data internet dan apabila terdapat indikasi penyimpangan, masyarakat dapat melaporkannya kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemendikbudristek: Saluran ULT Kemendikbud yang dapat diakses yaitu:
• Pusat Panggilan: 177
• Posel: pengaduan@kemdikbud.go.id
• Portal kemdikbud.lapor.go.id
• Portal ult.kemdikbud.go.id
Demikianlah informasi yang kami sajikan, semoga informasi ini bermanfaat buat anda semua. Diakhir postingan ini, kami sajikan link unduhan download buku saku bantuan paket kuota internet tahun 2021. File dapat diunduh (disini)
JADWAL PDM ASN DAN PPT NON ASN PADA APLIKASI MySAPK 2021 VERSI PDF

Diposting oleh On 19:30:00

Foto Jadwal PDM yangbersumber dari https://pdm-asn.bkn.go.id/
Jadwal Pemutahiran Data Mandiri (PDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Non ASN pada Aplikasi MySAPK tahun 2021 Versi PDF_  BKN telah merilis Jadwal Pemutahiran Data Mandiri (PDM) melalui aplikasi MySAPK beberapa saat yang lalu. Dibulan Juli hingga Desember 2021, proses Pemutahiran Data telah memasuki tahap usulan PDM yang nantinya akan diverifikasi oleh instansi kepegawaian di daerah dan juga oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional dan BKN Pusat. Guna mengetahui informasi detail mengenai PDM ASN serta PPT Non ASN dan bagaimana anda melakukan pemutahiran data mandiri melalui aplikasi tersebut, silahkan anda baca panduan berikut ini:

Download Pedoman Pemutahiran Data Mandiri ASN dan PPT Non ASN

Guna mempermudah pelaksanaan pemutahiran data, maka BKN dalam hal ini telah membuat jadwal pembagian wilayah PDM. Pembagian ini didasarkan pada wilayah Kantor Regional (Kanreg) BKN yang terdiri dari 14 Kantor Regional BKN dengan ditambah pusat. Pelaksanaan PDM tersebut dibagi kedalam tiga periode pelaksanaan, dimana periode ke-1 dijadwalkan pada tanggal 12 Juli hingga 11 Agustus 2021, periode ke-2 dijadwalkan pada tanggal 12 Agustus hingga 11 September 2021 dan periode terkahir dijadwalkan pada tanggal `12 September hingga 11 Oktober 2021. Berikut ini jadwal pelaksanaan PDM pada instansi pusat dan di berbagai wilayah Kanreg BKN:

Instansi Pusat

Pelaksanaan PDM pada instansi pusat, kanreg 9 dan kanreg 14,  dijadwalkan penuh mulai dari 12 Juli - 11 Oktober 2021. Dibawah ini adalah daftar nama intansi pusat, Kanreg 9 dan 14:

Instansi Pusat

  • Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional
  • Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
  • Badan Pusat Statistik
  • Badan Pemeriksa Keuangan
  • Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
  • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
  • Badan Kepegawaian Negara
  • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
  • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  • Setjen Dewan Perwakilan Daerah
  • Badan Tenaga Nuklir Nasional
  • Kementerian Dalam Negeri
  • Setjen Komisi Pemilihan Umum
  • Perpustakaan Nasional RI
  • Kementerian Sosial
  • Badan Siber dan Sandi Negara
  • Badan Pengawas Tenaga Nuklir
  • Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
  • Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
  • Kementerian Perindustrian
  • Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
  • Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
  • Kementerian Perdagangan
  • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
  • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  • Setjen KOMNAS HAM
  • Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
  • Mahkamah Agung RI
  • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  • Kementerian Agama
  • Badan Pengawas Pemilihan Umum
  • Kementerian Kelautan dan Perikanan
  • Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
  • Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
  • Setjen WANTANNAS
  • Kementerian Pertanian
  • Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
  • Kementerian Kesehatan
  • Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
  • Kejaksaan Agung
  • Badan Standardisasi Nasional
  • Kepolisian Negara
  • Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
  • Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
  • Arsip Nasional Republik Indonesia
  • Badan Narkotika Nasional
  • Sekretariat Jenderal MPR
  • Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
  • Kementerian Ketenagakerjaan
  • Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
  • Sekretariat Jenderal DPR RI
  • Badan Koordinasi Penanaman Modal
  • Lembaga Administrasi Negara
  • Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
  • Badan Keamanan Laut RI
  • Komisi Aparatur Sipil Negara
  • Badan Pengawas Obat dan Makanan
  • Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
  • Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  • Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi
  • Badan Informasi Geospasial
  • Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  • Kementerian Pemuda dan Olahraga
  • Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
  • Kementerian Keuangan
  • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  • Kementerian Komunikasi dan Informatika
  • Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  • Kementerian Pertahanan
  • Kementerian Perhubungan
  • Sekretariat Kabinet
  • Ombudsman Republik Indonesia
  • Kementerian Luar Negeri
  • Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
  • Kementerian Sekretariat Negara
  • Badan Nasional Penanggulangan Bencana
  • Kementerian Badan Usaha Milik Negara
  • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  • Badan Nasional Pengelola Perbatasan
  • Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
  • Setjen Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Kantor Regional 9

  • Pemerintah Kab. Mimika
  • Pemerintah Kab. Biak Numfor
  • Pemerintah Kab. Merauke
  • Pemerintah Kab. Boven Digoel
  • Pemerintah Provinsi Papua
  • Pemerintah Kab. Mamberamo Tengah
  • Pemerintah Kab. Asmat
  • Pemerintah Kota Jayapura
  • Pemerintah Kab. Keerom
  • Pemerintah Kab. Mappi
  • Pemerintah Kab. Yahukimo
  • Pemerintah Kab. Nabire
  • Pemerintah Kab. Jayapura
  • Pemerintah Kab. Sarmi
  • Pemerintah Kab. Jayawijaya
  • Pemerintah Kab. Mamberamo Raya
  • Pemerintah Kab. Nduga
  • Pemerintah Kab. Yalimo
  • Pemerintah Kab. Supiori
  • Pemerintah Kab. Waropen
  • Pemerintah Kab. Puncak
  • Pemerintah Kab. Pegunungan Bintang
  • Pemerintah Kab. Kepulauan Yapen
  • Pemerintah Kab. Lanny Jaya
  • Pemerintah Kab. Paniai
  • Pemerintah Kab. Dogiyai
  • Pemerintah Kab. Puncak Jaya
  • Pemerintah Kab. Deiyai
  • Pemerintah Kab. Tolikara
  • Pemerintah Kab. Intan Jaya

Kantor Regional 14

  • Pemerintah Kab. Fak-Fak
  • Pemerintah Provinsi Papua Barat
  • Pemerintah Kab. Sorong Selatan
  • Pemerintah Kab. Sorong
  • Pemerintah Kota Sorong
  • Pemerintah Kab. Teluk Bintuni
  • Pemerintah Kab. Kaimana
  • Pemerintah Kab. Maybrat
  • Pemerintah Kab. Manokwari
  • Pemerintah Kab. Raja Ampat
  • Pemerintah Kab. Manokwari Selatan
  • Pemerintah Kab. Pegunungan Arfak
  • Pemerintah Kab. Tambrauw
  • Pemerintah Kab. Teluk Wondama

Pelaksanaan Pemutahiran Data Mandiri pada periode ke-1
Dibawah ini adalah daftar wilayah kabupaten /kota atau instansi yang hendak melakukan PDM pada periode ke-1 (12 Juli hingga 11 Agustus 2021):

Kantor Regional 4

  • Pemerintah Kab. Bone
  • Pemerintah Kab. Pasangkayu
  • Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang Pemerintah Kab. Enrekang
  • Pemerintah Kab. Soppeng
  • Pemerintah Kab. Maros
  • Pemerintah Kab. Bulukumba
  • Pemerintah Kab. Bantaeng
  • Pemerintah Kota Kendari
  • Pemerintah Kab. Jeneponto
  • Pemerintah Kab. Barru
  • Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat
  • Pemerintah Kab. Sinjai
  • Pemerintah Kab. Luwu Utara
  • Pemerintah Kota Parepare
  • Pemerintah Kab. Luwu Timur
  • Pemerintah Kab. Mamuju Tengah
  • Pemerintah Kab. Takalar
  • Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan
  • Pemerintah Kab. Wajo
  • Pemerintah Kab. Luwu
  • Pemerintah Kab. Konawe Selatan
  • Pemerintah Kab. Buru
  • Pemerintah Kab. Tana Toraja
  • Pemerintah Kab. Kolaka Timur
  • Pemerintah Kab. Konaw

Kantor Regional 8

  • Pemerintah Kota Tarakan
  • Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara 
  • Pemerintah Kab. Tanah Laut
  • Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat
  • Pemerintah Kab. Pulang Pisau
  • Pemerintah Kab. Tapin
  • Pemerintah Kab. Tana Tidung
  • Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
  • Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan
  • Pemerintah Kab. Malinau
  • Pemerintah Kota Balikpapan
  • Pemerintah Kota Bontang
  • Pemerintah Kota Banjarmasin
  • Pemerintah Kota Palangka Raya
  • Pemerintah Kab. Bulungan
  • Pemerintah Kab. Kutai Barat

Kantor Regional 10

  • Pemerintah Kab. Buleleng
  • Pemerintah Kab. Karangasem
  • Pemerintah Provinsi Bali
  • Pemerintah Kab. Gianyar
  • Pemerintah Kab. Sumbawa Barat
  • Pemerintah Kab. Lombok Barat
  • Pemerintah Kab. Badung
  • Pemerintah Provinsi NTB
  • Pemerintah Kab. Lombok Tengah
  • Pemerintah Kab. Bima
  • Pemerintah Kab. Sabu Raijua
  • Pemerintah Kota Mataram
  • Pemerintah Kab. Lombok Utara
  • Pemerintah Kab. Jembrana
  • Pemerintah Kab. Lombok Timur

Kantor Regional 11

  • Pemerintah Kab. Bone Bolango
  • Pemerintah Kota Gorontalo
  • Pemerintah Kab. Gorontalo
  • Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur
  • Pemerintah Provinsi Gorontalo
  • Pemerintah Kab. Minahasa
  • Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
  • Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe
  • Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara
  • Pemerintah Kab. Boalemo
  • Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud
  • Pemerintah Kab. Halmahera Utara

Kantor Regional 12

  • Pemerintah Kota Pariaman
  • Pemerintah Kab. Rokan Hilir
  • Pemerintah Kab. Karimun
  • Pemerintah Kab. Dharmasraya
  • Pemerintah Kota Tanjungpinang
  • Pemerintah Kota Payakumbuh
  • Pemerintah Kab. Lingga
  • Pemerintah Kab. Pasaman Barat
  • Pemerintah Kab. Rokan Hulu
  • Pemerintah Kab. Pasaman
  • Pemerintah Kab. Indragiri Hulu
  • Pemerintah Kab. Solok Selatan
  • Pemerintah Kab. Solok
  • Pemerintah Kota Sawahlunto

Kantor Regional 13 

  • Pemerintah Kab. Aceh Timur
  • Pemerintah Kab. Aceh Barat
  • Pemerintah Kab. Aceh Tamiang
  • Pemerintah Aceh
  • Pemerintah Kota Langsa
  • Pemerintah Kab. Aceh Singkil
  • Pemerintah Kab. Simeulue
  • Pemerintah Kab. Aceh Utara

Pelaksanaan Pemutahiran Data Mandiri pada periode ke-2

Berikut ini daftar nama wilayah kabupaten/ kota atau instansi yang hendak melakukan PDM pada periode ke-2 (12 Agustus hingga 11 September 2021):

Kantor Regional 1 

  • Pemerintah Kab. Karanganyar
  • Pemerintah Kab. Banjarnegara
  • Pemerintah Kab. Kudus
  • Pemerintah Kab. Kulon Progo
  • Pemerintah Kab. Banyumas
  • Pemerintah Daerah D I Yogyakarta
  • Pemerintah Kab. Temanggung
  • Pemerintah Kab. Rembang
  • Pemerintah Kota Surakarta
  • Pemerintah Kab. Wonosobo
  • Pemerintah Kab. Magelang
  • Pemerintah Kab. Pekalongan
  • Pemerintah Kab. Wonogiri
  • Pemerintah Kab. Pati
  • Pemerintah Kab. Jepara
  • Pemerintah Kab. Klaten
  • Pemerintah Kab. Brebes
  • Pemerintah Kab. Tegal
  • Pemerintah Kab. Gunung Kidul
  • Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
  • Pemerintah Kab. Cilacap

Kantor Regional 2

  • Pemerintah Kab. Pamekasan
  • Pemerintah Kota Batu
  • Pemerintah Kota Blitar
  • Pemerintah Kab. Bondowoso
  • Pemerintah Kab. Trenggalek
  • Pemerintah Kab. Banyuwangi
  • Pemerintah Kab. Magetan
  • Pemerintah Kab. Bangkalan
  • Pemerintah Kab. Pacitan
  • Pemerintah Kab. Ngawi
  • Pemerintah Kab. Sampang
  • Pemerintah Kab. Kediri
  • Pemerintah Kab. Blitar
  • Pemerintah Kab. Bojonegoro
  • Pemerintah Kab. Madiun
  • Pemerintah Kota Surabaya
  • Pemerintah Kota Madiun
  • Pemerintah Kab. Probolinggo
  • Pemerintah Kota Probolinggo
  • Pemerintah Kab. Situbondo

Kantor Regional 3

  • Pemerintah Kota Bekasi
  • Pemerintah Provinsi Banten
  • Pemerintah Kab. Pandeglang
  • Pemerintah Kab. Pangandaran
  • Pemerintah Kota Tangerang Selatan
  • Pemerintah Kota Sukabumi
  • Pemerintah Kota Serang
  • Pemerintah Kota Cirebon
  • Pemerintah Kab. Karawang
  • Pemerintah Kab. Serang
  • Pemerintah Kab. Bandung
  • Pemerintah Kota Cilegon
  • Pemerintah Kab. Sukabumi
  • Pemerintah Kab. Sumedang
  • Pemerintah Kota Depok
  • Pemerintah Kab. Subang
  • Pemerintah Kab. Purwakarta
  • Pemerintah Kab. Lebak
  • Pemerintah Kab. Cirebon

Kantor Regional 4

  • Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
  • Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan
  • Pemerintah Kota Palopo
  • Pemerintah Kab. Pinrang
  • Pemerintah Kab. Buol
  • Pemerintah Kab. Buton Selatan
  • Pemerintah Kota Baubau
  • Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar
  • Pemerintah Kab. Kolaka Utara
  • Pemerintah Kab. Mamuju
  • Pemerintah Kab. Wakatobi
  • Pemerintah Kab. Konawe Utara
  • Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
  • Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan
  • Pemerintah Kab. Buton
  • Pemerintah Provinsi Maluku
  • Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
  • Pemerintah Kab. Buton Utara
  • Pemerintah Kab. Mamasa
  • Pemerintah Kota Ambon
  • Pemerintah Kab. Banggai Laut
  • Pemerintah Kab. Muna Barat
  • Pemerintah Kab. Toraja Utara
  • Pemerintah Kab. Buton Tengah
  • Pemerintah Kab. Sigi

Kantor Regional 5

  • Pemerintah Kota Metro
  • Pemerintah Kab. Lampung Barat
  • Pemerintah Kota Pontianak
  • Pemerintah Kab. Kayong Utara
  • Pemerintah Kab. Tanggamus
  • Pemerintah Kab. Kubu Raya
  • Pemerintah Kab. Way Kanan
  • Pemerintah Provinsi Lampung
  • Pemerintah Kab. Pesisir Barat
  • Pemerintah Kab. Sintang
  • Pemerintah Kab. Pesawaran
  • Pemerintah Kab. Sekadau
  • Pemerintah Kab. Lampung Timur
  • Pemerintah Kab. Melawi
  • Pemerintah Kab. Lampung Selatan
  • Pemerintah Kota Bandar Lampung

Kantor Regional 6

  • Pemerintah Kota Medan
  • Pemerintah Kota Pematangsiantar
  • Pemerintah Kab. Simalungun
  • Pemerintah Kab. Toba Samosir
  • Pemerintah Kota Tanjungbalai
  • Pemerintah Kab. Batubara
  • Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara
  • Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
  • Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan
  • Pemerintah Kota Tebing Tinggi
  • Pemerintah Kab. Asahan
  • Pemerintah Kota Sibolga
  • Pemerintah Kota Gunung Sitoli
  • Pemerintah Kab. Nias
  • Pemerintah Kab. Langkat
  • Pemerintah Kab. Deli Serdang
  • Pemerintah Kab. Labuhanbatu

Kantor Regional 7

  • Pemerintah Kab. Banyuasin
  • Pemerintah Kab. Bangka Tengah
  • Pemerintah Kab. Bengkulu Utara
  • Pemerintah Kota Sungai Penuh
  • Pemerintah Kota Prabumulih
  • Pemerintah Kab. Bungo
  • Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu
  • Pemerintah Kab. Kepahiang
  • Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel.
  • Pemerintah Kab. Belitung
  • Pemerintah Kab. Bangka Selatan
  • Pemerintah Kota Lubuk Linggau
  • Pemerintah Kab. Musi Rawas
  • Pemerintah Kota Pagar Alam
  • Pemerintah Kab. Seluma
  • Pemerintah Kab. Musi Banyuasin
  • Pemerintah Kab. Tebo
  • Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir
  • Pemerintah Kota Jambi
  • Pemerintah Provinsi Jambi
  • Pemerintah Kab. Empat Lawang
  • Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat
  • Pemerintah Kota Bengkulu
  • Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara
  • Pemerintah Kab. Sarolangun

Kantor Regional 8

  • Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
  • Pemerintah Kota Samarinda
  • Pemerintah Kab. Nunukan
  • Pemerintah Kab. Barito Kuala
  • Pemerintah Kab. Tanah Bumbu
  • Pemerintah Kab. Tabalong
  • Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara
  • Pemerintah Kab. Barito Selatan
  • Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah
  • Pemerintah Kab. Paser
  • Pemerintah Kab. Banjar
  • Pemerintah Kab. Gunung Mas
  • Pemerintah Kab. Kutai Timur
  • Pemerintah Kab. Murung Raya
  • Pemerintah Kab. Mahakam Ulu

Kantor Regional 10

  • Pemerintah Kab. Tabanan
  • Pemerintah Kota Denpasar
  • Pemerintah Kab. Sumba Timur
  • Pemerintah Kab. Sumba Barat
  • Pemerintah Kab. Sumbawa
  • Pemerintah Kab. Nagekeo
  • Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya
  • Pemerintah Kota Bima
  • Pemerintah Kab. Sikka
  • Pemerintah Kab. Klungkung
  • Pemerintah Kab. Alor
  • Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan
  • Pemerintah Kab. Dompu
  • Pemerintah Kab. Sumba Tengah
  • Pemerintah Kab. Belu

Kantor Regional 11

  • Pemerintah Kab. Pulau Taliabu
  • Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow
  • Pemerintah Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
  • Pemerintah Kota KotaMobagu
  • Pemerintah Kab. Pohuwato
  • Pemerintah Kab. Kepulauan Sula
  • Pemerintah Kota Ternate
  • Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan
  • Pemerintah Kab. Halmahera Timur
  • Pemerintah Kab. Gorontalo Utara
  • Pemerintah Provinsi Maluku Utara

Kantor Regional 12

  • Pemerintah Kota Padang Panjang
  • Pemerintah Kota Solok
  • Pemerintah Kab. Natuna
  • Pemerintah Kab. Kepulauan Anamba
  • Pemerintah Kab. Pesisir Selatan
  • Pemerintah Kab. Kuantan Singingi
  • Pemerintah Kab. Tanah Datar
  • Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti
  • Pemerintah Kab. Pelalawan
  • Pemerintah Kab. Agam
  • Pemerintah Kab. Bengkalis
  • Pemerintah Kab. Padang Pariaman Pemerintah Kab. Bintan
  • Pemerintah Kab. Kampar

Kantor Regional 13

  • Pemerintah Kota Subulussalam
  • Pemerintah Kota Banda Aceh
  • Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya 
  • Pemerintah Kota Lhokseumawe
  • Pemerintah Kab. Aceh Tengah
  • Pemerintah Kab. Aceh Besar
  • Pemerintah Kab. Nagan Raya
  • Pemerintah Kab. Pidie Jaya

Pelaksanaan Pemutahiran Data Mandiri Periode ke-3

 DIbawah ini adalah daftar wilayah kabupaten / kota atau instansi yang hendak melakukan PDM pada periode ke-3 (12 September hingga 11 Oktober 2021):

Kantor Regional 1

  • Pemerintah Kab. Purbalingga
  • Pemerintah Kab. Boyolali
  • Pemerintah Kab. Grobogan
  • Pemerintah Kab. Blora
  • Pemerintah Kota Tegal
  • Pemerintah Kab. Sragen
  • Pemerintah Kab. Purworejo
  • Pemerintah Kab. Bantul
  • Pemerintah Kota Pekalongan
  • Pemerintah Kab. Sukoharjo
  • Pemerintah Kab. Sleman
  • Pemerintah Kab. Pemalang
  • Pemerintah Kab. Kebumen
  • Pemerintah Kab. Demak
  • Pemerintah Kab. Batang
  • Pemerintah Kota Yogyakarta
  • Pemerintah Kab. Kendal
  • Pemerintah Kab. Semarang
  • Pemerintah Kota Salatiga
  • Pemerintah Kota Magelang
  • Pemerintah Kota Semarang

Kantor Regional 2 

  • Pemerintah Kab. Sumenep
  • Pemerintah Kab. Ponorogo
  • Pemerintah Kab. Mojokerto
  • Pemerintah Kab. Tulungagung
  • Pemerintah Provinsi Jawa Timur
  • Pemerintah Kota Mojokerto
  • Pemerintah Kab. Jombang
  • Pemerintah Kab. Sidoarjo
  • Pemerintah Kab. Lamongan
  • Pemerintah Kab. Jember
  • Pemerintah Kota Malang
  • Pemerintah Kab. Nganjuk
  • Pemerintah Kab. Lumajang
  • Pemerintah Kab. Pasuruan
  • Pemerintah Kota Pasuruan
  • Pemerintah Kab. Gresik
  • Pemerintah Kab. Tuban
  • Pemerintah Kota Kediri
  • Pemerintah Kab. Malang

Kantor Regional 3

  • Pemerintah Kab. Garut
  • Pemerintah Kab. Bekasi
  • Pemerintah Kab. Tasikmalaya
  • Pemerintah Kab. Indramayu
  • Pemerintah Kota Banjar
  • Pemerintah Kota Cimahi
  • Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Pemerintah Kota Bandung
  • Pemerintah Kota Bogor
  • Pemerintah Kab. Bandung Barat
  • Pemerintah Kota Tasikmalaya
  • Pemerintah Kab. Majalengka
  • Pemerintah Kota Tangerang
  • Pemerintah Kab. Cianjur
  • Pemerintah Kab. Bogor
  • Pemerintah Kab. Tangerang
  • Pemerintah Kab. Ciamis
  • Pemerintah Kab. Kuningan

Kantor Regional 4

  • Pemerintah Kota Makassar
  • Pemerintah Kab. Bombana
  • Pemerintah Kab. Buru Selatan
  • Pemerintah Kab. Majene
  • Pemerintah Kab. Kepulauan Aru
  • Pemerintah Kab. Maluku Tengah
  • Pemerintah Kab. Morowali Utara
  • Pemerintah Kab. Kolaka
  • Pemerintah Kab. Banggai
  • Pemerintah Kab. Muna
  • Pemerintah Kab. Polewali Mandar
  • Pemerintah Kab. Morowali
  • Pemerintah Kab. Poso
  • Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
  • Pemerintah Kab. Gowa
  • Pemerintah Kab. Donggala
  • Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya
  • Pemerintah Kota Palu
  • Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur
  • Pemerintah Kota Tual
  • Pemerintah Kab. Tojo Una Una
  • Pemerintah Kab. Tolitoli
  • Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimba
  • Pemerintah Kab. Parigi Moutong
  • Pemerintah Kab. Maluku Tenggara

Kantor Regional 5

  • Pemerintah Kota Singkawang
  • Pemerintah Kab. Tulang Bawang
  • Pemerintah Kab. Landak
  • Pemerintah Kab. Sambas
  • Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat
  • Pemerintah Kab. Mempawah
  • Pemerintah Kab. Mesuji
  • Pemerintah Kab. Lampung Utara
  • Pemerintah Kab. Pringsewu
  • Pemerintah Kab. Lampung Tengah
  • Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
  • Pemerintah Kab. Bengkayang
  • Pemerintah Kab. Ketapang
  • Pemerintah Kab. Sanggau
  • Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
  • Pemerintah Kab. Kapuas Hulu

Kantor Regional 6

  • Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan
  • Pemerintah Kab. Padang Lawas
  • Pemerintah Kab. Nias Selatan
  • Pemerintah Kab. Nias Barat
  • Pemerintah Kab. Samosir
  • Pemerintah Kab. Tapanuli Utara
  • Pemerintah Kab. Nias Utara
  • Pemerintah Kota Binjai
  • Pemerintah Kota Padangsidimpuan
  • Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan
  • Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah
  • Pemerintah Kab. Pakpak Bharat
  • Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara
  • Pemerintah Kab. Mandailing Natal
  • Pemerintah Kab. Dairi
  • Pemerintah Kab. Serdang Bedagai
  • Pemerintah Kab. Karo

Kantor Regional 7

  • Pemerintah Kota Palembang
  • Pemerintah Kab. Kerinci
  • Pemerintah Kab. Muara Enim
  • Pemerintah Kota Pangkal Pinang
  • Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
  • Pemerintah Kab. Lahat
  • Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung
  • Pemerintah Kab. Ogan Ilir
  • Pemerintah Kab. Bangka Barat
  • Pemerintah Kab. Bangka
  • Pemerintah Kab. Merangin
  • Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
  • Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan
  • Pemerintah Kab. Lebong
  • Pemerintah Kab. Batang Hari
  • Pemerintah Kab. Muaro Jambi
  • Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur
  • Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah
  • Pemerintah Kab. Belitung Timur
  • Pemerintah Kab. Kaur
  • Pemerintah Kab. Mukomuko
  • Pemerintah Provinsi Bengkulu
  • Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur
  • Pemerintah Kab. Rejang Lebong

Kantor Regional 8

  • Pemerintah Kab. Kapuas
  • Pemerintah Kab. Berau
  • Pemerintah Kab. Balangan
  • Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
  • Pemerintah Kab. Sukamara
  • Pemerintah Kab. Seruyan
  • Pemerintah Kab. Barito Timur
  • Pemerintah Kab. Kotabaru
  • Pemerintah Kota Banjarbaru
  • Pemerintah Kab. Barito Utara
  • Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur
  • Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara
  • Pemerintah Kab. Lamandau
  • Pemerintah Kab. Katingan
  • Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara

Kantor Regional 10

  • Pemerintah Kab. Bangli
  • Pemerintah Kab. Manggarai Barat
  • Pemerintah Provinsi NTT
  • Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara
  • Pemerintah Kab. Kupang
  • Pemerintah Kab. Manggarai Timur
  • Pemerintah Kota Kupang
  • Pemerintah Kab. Rote Ndao
  • Pemerintah Kab. Manggarai
  • Pemerintah Kab. Malaka
  • Pemerintah Kab. Ngada
  • Pemerintah Kab. Flores Timur
  • Pemerintah Kab. Ende
  • Pemerintah Kab. Lembata

Kantor Regional 11

  • Pemerintah Kab. Minahasa Utara
  • Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara
  • Pemerintah Kab. Minahasa Selatan
  • Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
  • Pemerintah Kab. Halmahera Selatan
  • Pemerintah Kab. Halmahera Barat
  • Pemerintah Kab. Halmahera Tengah
  • Pemerintah Kota Manado
  • Pemerintah Kota Tomohon
  • Pemerintah Kab. Pulau Morotai
  • Pemerintah Kota Bitung

Kantor Regional 12

  • Pemerintah Kota Bukittinggi
  • Pemerintah Kab. Limapuluh Kota
  • Pemerintah Kab. Kep. Mentawai
  • Pemerintah Kota Batam
  • Pemerintah Kab. Siak
  • Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
  • Pemerintah Kota Dumai
  • Pemerintah Kab. Sijunjung
  • Pemerintah Kab. Indragiri Hilir
  • Pemerintah Provinsi Riau
  • Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
  • Pemerintah Kota Pekanbaru
  • Pemerintah Kota Padang

Kantor Regional 13

  • Pemerintah Kota Sabang
  • Pemerintah Kab. Aceh Tenggara
  • Pemerintah Kab. Bireuen
  • Pemerintah Kab. Bener Meriah
  • Pemerintah Kab. Aceh Jaya
  • Pemerintah Kab. Pidie
  • Pemerintah Kab. Gayo Lues
  • Pemerintah Kab. Aceh Selatan
Selanjutnya, guna melengkapi postingan ini, berikut ini kami lampirkan info grafik jadwal PDM ASN serta PPT Non ASN:

 

Demikanlah informasi mengenai Jadwal Pemutahiran Data Mandiri (PDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Non ASN pada Aplikasi MySAPK tahun 2021, semoga informasi ini bermanfaat buat anda semua.

sumber: https://pdm-asn.bkn.go.id/

PANDUAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS DIMASA PANDEMI COVID-19

Diposting oleh On 00:35:00

Panduan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dimasa Pandemi Covid-19_ Pandemi COVID-19 menimbulkan dampak yang luar biasa di berbagai bidang termasuk bidang pendidikan. 

“Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi pendidikan di semua jenjang dengan berbagai cara (Carrilo dan Flores, 2020)"

Pola pembelajaran yang selama ini dilakukan oleh guru dan peserta didik secara tatap muka di dalam kelas harus berubah dan digantikan dengan cara bertemu secara virtual di dalam jaringan (daring), di mana keadaan ini memberikan efek terhadap kualitas pembelajaran. 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Risetdan Teknologi  melalui  Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19 diperkuat dengan SE Sesjen nomor 15 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Belajar Dari Rumah (BDR) selama darurat COVID-19, menjelaskan bahwa BDR melalui PJJ dapat dilaksanakan secara daring maupun luring sesuai dengan pedoman BDR. Dalam surat edaran ini juga disebutkan tujuan dari pelaksanaan BDR tersebut adalah memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak pandemi COVID-19, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan dan memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidikpeserta didik, dan orang tua.

Pola pembelajaran yang berubah dari tatap muka menjadi BDR berdasarkan simulasi dapat menyebabkan learning loss peserta didik lebih besar daripada penurunan kemampuan peserta didik akibat libur sekolah (Beatty dkk, 2020). Selain itu, kesenjangan capaian belajar yang disebabkan oleh perbedaan akses dan kualitas selama PJJ dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar, terutama untuk peserta didik dari sosio-ekonomi menengah bawah. Pada masa pandemi COVID-19 ini peserta didik menunjukkan sedikit ataupun tidak ada kemajuan saat BDR dimana learning loss paling menonjol berada pada peserta didik yang kondisinya kurang beruntung (Engzell, Frey dan Verhagen, 2021). 

Dari bulan Januari tahun 2021 sampai dengan terbitnya panduan ini, pemerintah melakukan beberapa kali penyesuaian peraturan mengikuti dinamika pandemi. Pada penyesuaian terbaru, Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor  03/KB/2021, Nomor  384 tahun 2021, Nomor  HK.01.08/MENKES/4242/2021 dan Nomor 440-717 tahun 2021 Tentang Panduan penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Peraturan tersebut menggariskan apabila pemerintah daerah (Pemda) sudah memberikan izin dan satuan pendidikan memenuhi semua syarat berjenjangnya, pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat.

Sebagai persiapan penyelenggaraan pembelajaran tahun ajaran 2021/2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyusun dan menerbitkan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran PAUDDIKDASMEN di Masa Pandemi COVID-19 ini untuk membantu guru dan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Diharapkan dengan panduan ini, guru dan tenaga kependidikan mempunyai acuan dalam merancang, melaksanakan, memandu dan mengembangkan pembelajaran yang efektif pada tahun ajaran 2021/2022. 

Tujuan penyusunan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran PAUDDIKDASMEN di Masa Pandemi COVID-19 adalah untuk:

  1. Memandu guru dan tenaga kependidikan dalam merancang, memfasilitasi, melaksanakan dan merefleksikan pembelajaran di masa pandemi COVID-19.
  2. Memandu guru dan tenaga kependidikan dalam melakukan penyesuaian pembelajaran ketika ada perubahan kondisi pada satuan pendidikan dan/atau status daerah terkait pandemi COVID-19.
  3. Memandu warga satuan pendidikan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas pembelajaran di masa pandemi COVID-19.

Manfaat Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran PAUDDIKDASMEN di Masa Pandemi COVID-19 adalah diperolehnya hal-hal sebagai berikut:

  1. Adanya arahan untuk penyesuaian konsep dan rencana pembelajaran di masa pandemi COVID-19 bagi guru dan tenaga kependidikan.
  2. Adanya acuan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas dan satuan pendidikan bagi peserta didik dan warga satuan pendidikan. 
  3. Adanya rujukan bagi guru dan peserta didik dalam melakukan penyesuaian pembelajaran campuran di masa pandemi COVID-19.

Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19 Berdasarkan SKB yang ditetapkan pada 30 Maret 2021, ada 9 ketentuan pokok,yaitu:

  • Point 1: Penyelenggaraan Pembelajaran PAUDDIKDASMEN di Masa Pandemi COVID-19 dilakukan dengan:
    • Pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan
    • Pembelajaran jarak jauh
  • Point 2: Dalam hal pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan telah divaksinasi COVID-19 secara lengkap, maka pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya mewajibkan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi di wilayahnya menyediakan pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh.
  • Point 3: Orang tua/wali peserta didik dapat memilih pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh bagi peserta didiknya.
  • Point 4: Penyediaan layanan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin nomor 2 di atas dilaksanakan paling lambat tahun ajaran dan tahun akademik 2021/2022.
  • Point 5: Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin nomor 1.
  • Point 6: Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan di atas ditemukan kasus terkonfirmasi COVID-19 di satuan pendidikan, maka Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, dan kepala satuan pendidikan, wajib melakukan penanganan kasus yang diperlukan dan dapat memberhentikan sementara pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan.
  • Point 7: Dalam hal satuan pendidikan belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin nomor dua di atas, maka penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan mengacu pada SKB yang diterbitkan pada tanggal 30 Maret 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
  • Point 8: Dalam hal terdapat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19 pada suatu wilayah tertentu, maka pembelajaran tatap muka terbatas dapat diberhentikan sementara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam kebijakan dimaksud.
  • Point 9: Ketentuan mengenai Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) tercantum dalam Lampiran SKB.

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pendidikan

Pembelajaran di masa pandemi COVID-19 merupakan tanggung jawab sejumlah pihak yang terkait. Nama pihak, tugas dan tanggung jawab masingmasing pihak tercantum pada Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021 dan Nomor 440-717 tahun 2021 Tentang Panduan penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Adapun pada Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran PAUDDIKDASMEN di Masa Pandemi COVID-19 ini hanya mencantumkan tugas dan tanggung jawab dari sasaran utama panduan ini yaitu kepala satuan pendidikan dan tim yang berada pada satuan pendidikan.

1. Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah 

Dalam menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas, kepala satuan pendidikan bertanggung jawab untuk:

  • mengisi daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka terbatas satuan pendidikan melalui laman DAPODIK bagi TK, BA, KB, TPA, SPS, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, SKB, dan PKBM atau laman EMIS bagi RA, MI, MTs, MA. Daftar periksa kesiapan satuan pendidikan meliputi:
    • 1) ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, paling sedikit memiliki:
      • a) toilet bersih dan layak
      • b) sarana CTPS dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer)
      • c) disinfektan
  • mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya
  • kesiapan menerapkan area wajib masker atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu
  • memiliki thermogun (pengukur suhu tubuh tembak)
  • mendata warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan, yaitu:
    • a) memiliki kondisi medis komorbid yang tidak terkontrol
    • b) tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak
    • c) memiliki riwayat perjalanan dari luar daerah dengan tingkat risiko penyebaran COVID-19 yang tinggi dan belum menyelesaikan isolasi mandiri sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau rekomendasi satuan tugas penanganan COVID-19
    • d) memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau rekomendasi satuan tugas penanganan COVID-19;
  • Membentuk satuan tugas penanganan COVID-19 di satuan pendidikan dan dapat melibatkan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar dengan komposisi sebagai berikut:
    • 1) tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang
    • 2) tim kesehatan, kebersihan, keamanan 
    • 3) tim pelatihan dan humas
  • Membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS) terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan satuan pendidikan;

Dalam hal terjadi temuan kasus konfirmasi COVID-19 di satuan pendidikan, maka kepala satuan pendidikan melakukan hal sebagai berikut:

  • melaporkan kepada satuan tugas penanganan COVID-19, dinas pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan/ atau kantor Kementerian Agama kabupaten/kota setempat;
  • memastikan penanganan warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi COVID-19, antara lain:

      • memeriksakan warga satuan pendidikan terkonfirmasi COVID-19 ke fasilitas layanan kesehatan
      • apabila bergejala, harus mendapatkan perawatan medis sesuai dengan rekomendasi dari satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan;
      • apabila tidak bergejala, harus melakukan isolasi atau karantina pada tempat yang direkomendasikan oleh satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan
      • memantau kondisi warga satuan pendidikan selama isolasi atau karantina;
  • mendukung satuan tugas penanganan COVID-19 atau Puskesmas setempat dalam melakukan penelusuran kontak erat warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi COVID-19 dan tes COVID-19, dalam bentuk:
          • membantu membuat daftar kontak erat warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi COVID-19
          • membantu menginformasikan kepada warga satuan pendidikan yang terdaftar dalam kontak erat untuk segera melaporkan diri kepada satuan tugas penanganan COVID-19 atau Puskesmas;
  • memastikan penanganan warga satuan pendidikan yang terdaftar dalam kontak erat sebagaimana rekomendasi dari satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan;
  • melakukan pemantauan terhadap kondisi warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi COVID-19 dan yang masuk dalam daftar kontak
  • melakukan disinfeksi di area satuan pendidikan paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak ditemukan kasus konfirmasi COVID-19.

2. Tim Pembelajaran, Psikososial, dan Tata Ruang

  • Melakukan pembagian kelompok belajar dalam rombongan belajar yang sama dan pengaturan jadwal pelajaran untuk setiap kelompok dalam rombongan belajar sesuai dengan ketentuan pada masa transisi.
  • Melakukan pembagian jam masuk, istirahat, dan keluar satuan pendidikan untuk semua kelompok belajar dari masing-masing rombongan belajar untuk meminimalkan kerumunan pada waktu yang bersamaan, terutama di lokasi seperti pintu/gerbang sekolah, kantin, lapangan, dan sebagainya.
  • Melakukan pengaturan tata letak ruangan dengan memperhatikan:

      • jarak antar-orang duduk dan berdiri atau mengantre minimal 1,5 (satu koma lima) meter, dan memberikan tanda jaga jarak antara lain pada area ruang kelas, kantin, tempat ibadah, lokasi antar/ jemput peserta didik, ruang pendidik, kantor dan tata usaha, perpustakaan, dan koperasi;
      • kecukupan ruang terbuka dan saluran udara untuk memastikan sirkulasi yang baik. Contoh pengaturan ruang kelas dapat dilihat pada gambar di bawah; dan apabila sirkulasi udara di dalam kelas kurang baik atau ventilasi ruangan kelas tidak memadai, pembelajaran tatap muka terbatas disarankan dilakukan di ruangan terbuka di lingkungan sekolah.
  • Melakukan pengaturan lalu lintas 1 (satu) arah di lorong/koridor dan tangga. Jika tidak memungkinkan, memberikan batas pemisah dan penanda arah jalur di lorong/koridor dan tangga.
  • Menerapkan mekanisme pencegahan perundungan bagi warga satuan pendidikan yang terstigma COVID-19 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
  • Mempersiapkan layanan bantuan kesehatan jiwa dan psikososial bagi seluruh warga satuan pendidikan dengan tata cara:
        • menugaskan guru Bimbingan Konseling (BK) atau wali kelas atau pendidik lainnya sebagai penanggung jawab dukungan psikososial di satuan pendidikan
        • mendata kontak layanan dukungan psikososial:
            • pusat panggilan 119 ext 8
            • Himpunan Psikologi Indonesia, bit.ly/bantuanpsikologi
            • Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, https://www.pdskji.org/home
            • Telepon Pelayanan Sosial Peserta didik (TePSA) 1500-771, tepsa.indonesia@gmail.com; dane) dinas sosial atau dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan peserta didik setempat.

3. Tim Kesehatan, Kebersihan, dan Keamanan

  • aMembuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan.
    • (1)Pemantauan kesehatan berfokus kepada gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa).
    • (2)Pemantauan dilaksanakan setiap hari sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan oleh tim kesehatan.
    • (3)Jika warga satuan pendidikan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada angka 1), wajib diminta kembali ke rumah dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan.
    • (4)Jika warga satuan pendidikan teridentifikasi ada riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi COVID-19, tim kesehatan satuan pendidikan:
          • menghubungi orang tua/wali/narahubung darurat dari warga satuan pendidikan agar membawanya ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat atau satuan tugas penanganan COVID-19 setempat
          • melaporkan kepada kepala satuan pendidikan
          • memastikan warga satuan pendidikan memperoleh penanganan oleh satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan setempat.
    • (5)Jika terdapat orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan teridentifikasi gejala COVID-19, tim kesehatan satuan pendidikan:
        • melaporkan kepada kepala satuan pendidikan
        • memastikan warga satuan pendidikan ditangani oleh satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan setempat
        • memastikan warga satuan pendidikan memperoleh penanganan oleh satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan setempat.
    • (6)Jika terdapat warga satuan pendidikan yang tidak hadir karena sakit dan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada angka 1), maka tim:
        • melaporkan kepada kepala satuan pendidikan dan Puskesmas;
        • memastikan warga satuan pendidikan ditangani oleh satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan setempat; dan
        • memastikan warga satuan pendidikan memperoleh penanganan oleh satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan setempat.
    • (7)Pemantauan dilakukan terhadap semua warga satuan pendidikan pada angka 3 sampai dengan 6.
    • (8)Rekapitulasi hasil pemantauan kesehatan dan ketidakhadiran warga satuan pendidikan dilaporkan setiap hari kepada kepala satuan pendidikan.

4. Tim Pelatihan dan Humas

  • a. Melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di lingkungan satuan pendidikan, khususnya orang tua/wali peserta didik, terkait:

      1. tanggal mulainya pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan beserta tahapannya, pembagian rombongan belajar dan jadwal pembelajaran per rombongan belajar;
      2. metode pembelajaran yang akan digunakan;
      3. langkah pengendalian penyebaran COVID-19 di tingkat satuan pendidikan;
      4. hal yang perlu dipersiapkan oleh peserta didik dan orang tua/ wali peserta didik; dan
      5. keterlibatan masyarakat di sekitar satuan pendidikan.

  • b. Menempelkan poster dan/atau media komunikasi, informasi, dan edukasi lainnya pada area strategis di lingkungan satuan pendidikan, antara lain pada gerbang satuan pendidikan, papan pengumuman, kantin, toilet, fasilitas CTPS, lorong, tangga, lokasi antar jemput, dan lain-lain, yang mencakup:
    1. informasi pencegahan COVID-19 dan gejalanya
    2. protokol kesehatan selama berada di lingkungan satuan pendidikan
    3. informasi area wajib masker, pembatasan jarak fisik, CTPS dengan air mengalir serta penerapan etika batuk/bersin
    4. informasi terkait vaksinasi COVID-19
    5. ajakan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
    6. prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan
    7. informasi kontak layanan bantuan kesehatan jiwa dan dukungan psikososial
    8. protokol kesehatan sesuai panduan dalam Keputusan Bersama ini.
  • c. Mempersiapkan peningkatan kapasitas yang mencakup:

      1. protokol kesehatan sesuai panduan dalam Keputusan Bersama ini, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka terbatas dimulai; dan
      2. peningkatan kapasitas bagi tenaga kebersihan, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka terbatas dimulai berupa pelatihan tata cara dan teknik pembersihan lingkungan satuan pendidikan.

  • d. Menyampaikan protokol kesehatan untuk tamu.

Informasi selanjutnya terkait Panduan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dimasa Pandemi Covid-19 dapat anda unduh pada tautan berikut ini (unduh file)

Demikianlah informasi mengenai Panduan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dimasa Pandemi Covid-19, semoga informasi ini bermanfaat buat anda semua

sumber : https://bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id/

DOWNLOAD POS UJIAN MADRASAH TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Diposting oleh On 01:20:00

Download Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Ujian Madrasah Tahun Pelajaran 2020/2021 _ Penilaian hasil belajar sebagai salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk mengukur capaian hasil belajar peserta didik terhadap Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang telah ditetapkan. Kegiatan penilaian hasil belajar di madrasah diantaranya berupa penilaian harian yaitu penilaian yang dilakukan untuk mengukur capaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar atau lebih, penilaian akhir semester berupa penilaian yang dilakukan untuk mengukur capaian kompetensi peserta didik pada akhir semester ganjil, penilaian akhir tahun berupa penilaian yang dilakukan untuk mengukur capaian kompetensi peserta didik pada akhir semester genap, serta Ujian Madrasah berupa penilaian yang dilakukan untuk mengukur capaian kompetensi peserta didik pada akhir jenjang pendidikan.
UM mencakup mata pelajaran yang diajarkan di kelas akhir pada satuan pendidikan, baik kelompok mata pelajaran wajib maupun muatan lokal. UM diikuti oleh peserta didik pada akhir jenjang pendidikan pada MI, MTs dan MA/MAK sebagai salah satu persyaratan untuk penentuan kelulusan. Hal diatas menunjukkan bahwa pemerintah telah memberi wewenang penuh kepada satuan pendidikan dalam hal ini adalah madrasah untuk menyelenggarakan ujian pada akhir jenjang pendidikan untuk mengukur pencapaian standar kompetensi lulusan bagi peserta didiknya.
Dalam rangka standarisasi penyelenggaraan Ujian Madrasah, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menyusun dan menetapkan Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Madrasah sebagai panduan bagi pengelola madrasah dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan Ujian Madrasah.
Penting untuk diketahui bersama bahwa bentuk ujian pada jenjang MI, MTs, MA dan MAK berupa ujian tertulis, ujian praktik, penugasan dan portofolio. Madrasah juga dapat memilih satu bentuk ujian untuk setiap mata pelajaran sesuai dengan karakteristik serta aspek yang akan diukur.
Selanjutnya, guna melengkapi postingan ini, kami menyertakan link unduhan Download Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Ujian Madrasah Tahun Pelajaran 2020/2021 (unduh disini)
Demikianlah informasi terkait Download Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Ujian Madrasah Tahun Pelajaran 2020/2021,  semoga informasi ini bermanfaat buat semua. 

PEDOMAN PENDAFTARAN KIP KULIAH 2021

Diposting oleh On 18:02:00



Pedoman Pendaftaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tahun 2021_ Pendidikan tinggi di Indonesia harus dapat membangun karakter individu yang inovatif, kreatif, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui penguasaan ilmu dan teknologi terkini. Pendidikan tinggi merupakan bagian dari pembangunan sumberdaya manusia sebagai investasi bangsa untuk menghadapi masa depan dan melapangkan jalan menuju Indonesia maju. Melalui Program Indonesia Pintar, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) sejak tahun 2020 sebagai salah satu bentuk bantuan pendidikan yang diberikan kepada lulusan SMA, SMK atau sederajat dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi atau akademi. KIP Kuliah harus dapat dimanfaatkan oleh lulusan SMA, SMK atau sederajat untuk dapat menempuh pendidikan tinggi agar bisa berkontribusi bagi pembangunan bangsa.

PERSYARATAN PENERIMA KIP KULIAH
  1. Penerima KIP Kuliah adalah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulus 2 (dua) tahun sebelumnya
  2. Memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah
  3. Lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui semua jalur masuk Perguruan Tinggi dan diterima di PTN atau PTS pada Program Studi yang telah terakreditasi.
Keterbatasan ekonomi calon penerima KIP Kuliah dibuktikan dengan :
1. kepemilikan program bantuan pendidikan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP); atau
2. berasal dari keluarga peserta PKH; atau
3. pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau
4. mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan, atau
5. mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam desil kurang atau sama dengan kategori 4 (empat) pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Jika calon penerima tidak memenuhi salah satu dari 5 kriteria di atas, maka dapat tetap mendaftar untuk mendapatkan KIP Kuliah asalkan memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan, yang dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan orang tua/wali paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
JANGKA WAKTU PEMBERIAN KIP KULIAH
Program Regular:
  • Sarjana maksimal 8 (delapan) semester
  • Diploma Empat maksimal 8 (delapan) semester
  • Diploma Tiga maksimal 6 (enam) semester
  • Diploma Dua maksimal 4 (empat) semester
Program Profesi:
  • Dokter maksimal 4 (empat) semester
  • Dokter Gigi maksimal 4 (empat) semester
  • Dokter Hewan maksimal 4 (empat) semester
  • Ners maksimal 2 (dua) semester
  • Apoteker maksimal 2 (dua) semester
  • Guru maksimal 2 (dua) semester.
PENDAFTARAN KIP KULIAH
Tata cara pendaftaran KIP Kuliah dilakukan secara online melalui laman KIP Kuliah yaitu kip-kuliah.kemdikbud.go.id. 
Untuk pendaftaran akun di SIM KIP Kuliah, calon penerima harus memasukkan data yang valid sebagai berikut: 
1. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
2. Nomor Induk Siswa Nasional (NISN); dan
3. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN). 
Calon penerima juga harus memiliki email yang aktif untuk  pengiriman Nomor Pendaftaran dan Kode Akses setelah sistem KIP Kuliah berhasil melakukan validasi NIK, NISN dan NPSN.
Jika anda mengalami kendala dalam pendaftaran KIP Kuliah, silahkan anda lakukan hal berikut:
1. Manfaatkan fasilitas informasi Frequently Asked Questiondi laman SIM KIP Kuliah 
2. Manfaatkan Helpdesk di laman SIM KIP Kuliah
3. Manfaatkan email pengaduan dengan alamat pengaduan@kemdikbud.go.id 
4. Manfaatkan sosial media resmi KIP Kuliah dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan @ puslapdik_dikbud 
5. Diskusikan dengan pengelola atau operator KIP Kuliah di Perguruan Tinggi bagi mahasiswa yang telah diterima dan melakukan registrasi di Perguruan Tinggi.
Selanjutnya, untuk melengkapi informasi terkait pedoman pendaftaran KIP Kuliah 2021, silahkan anda unduh file pedoman pendaftaran KIP Kuliah tahun 2021 pada tautan berikut ini (unduh)