JADWAL PDM ASN DAN PPT NON ASN PADA APLIKASI MySAPK 2021 VERSI PDF

Diposting oleh On 19:30:00 with No comments

Foto Jadwal PDM yangbersumber dari https://pdm-asn.bkn.go.id/
Jadwal Pemutahiran Data Mandiri (PDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Non ASN pada Aplikasi MySAPK tahun 2021 Versi PDF_  BKN telah merilis Jadwal Pemutahiran Data Mandiri (PDM) melalui aplikasi MySAPK beberapa saat yang lalu. Dibulan Juli hingga Desember 2021, proses Pemutahiran Data telah memasuki tahap usulan PDM yang nantinya akan diverifikasi oleh instansi kepegawaian di daerah dan juga oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional dan BKN Pusat. Guna mengetahui informasi detail mengenai PDM ASN serta PPT Non ASN dan bagaimana anda melakukan pemutahiran data mandiri melalui aplikasi tersebut, silahkan anda baca panduan berikut ini:

Download Pedoman Pemutahiran Data Mandiri ASN dan PPT Non ASN

Guna mempermudah pelaksanaan pemutahiran data, maka BKN dalam hal ini telah membuat jadwal pembagian wilayah PDM. Pembagian ini didasarkan pada wilayah Kantor Regional (Kanreg) BKN yang terdiri dari 14 Kantor Regional BKN dengan ditambah pusat. Pelaksanaan PDM tersebut dibagi kedalam tiga periode pelaksanaan, dimana periode ke-1 dijadwalkan pada tanggal 12 Juli hingga 11 Agustus 2021, periode ke-2 dijadwalkan pada tanggal 12 Agustus hingga 11 September 2021 dan periode terkahir dijadwalkan pada tanggal `12 September hingga 11 Oktober 2021. Berikut ini jadwal pelaksanaan PDM pada instansi pusat dan di berbagai wilayah Kanreg BKN:

Instansi Pusat

Pelaksanaan PDM pada instansi pusat, kanreg 9 dan kanreg 14,  dijadwalkan penuh mulai dari 12 Juli - 11 Oktober 2021. Dibawah ini adalah daftar nama intansi pusat, Kanreg 9 dan 14:

Instansi Pusat

  • Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional
  • Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
  • Badan Pusat Statistik
  • Badan Pemeriksa Keuangan
  • Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
  • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
  • Badan Kepegawaian Negara
  • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
  • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  • Setjen Dewan Perwakilan Daerah
  • Badan Tenaga Nuklir Nasional
  • Kementerian Dalam Negeri
  • Setjen Komisi Pemilihan Umum
  • Perpustakaan Nasional RI
  • Kementerian Sosial
  • Badan Siber dan Sandi Negara
  • Badan Pengawas Tenaga Nuklir
  • Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
  • Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
  • Kementerian Perindustrian
  • Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
  • Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
  • Kementerian Perdagangan
  • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
  • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  • Setjen KOMNAS HAM
  • Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
  • Mahkamah Agung RI
  • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  • Kementerian Agama
  • Badan Pengawas Pemilihan Umum
  • Kementerian Kelautan dan Perikanan
  • Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
  • Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
  • Setjen WANTANNAS
  • Kementerian Pertanian
  • Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
  • Kementerian Kesehatan
  • Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
  • Kejaksaan Agung
  • Badan Standardisasi Nasional
  • Kepolisian Negara
  • Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
  • Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
  • Arsip Nasional Republik Indonesia
  • Badan Narkotika Nasional
  • Sekretariat Jenderal MPR
  • Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
  • Kementerian Ketenagakerjaan
  • Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
  • Sekretariat Jenderal DPR RI
  • Badan Koordinasi Penanaman Modal
  • Lembaga Administrasi Negara
  • Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
  • Badan Keamanan Laut RI
  • Komisi Aparatur Sipil Negara
  • Badan Pengawas Obat dan Makanan
  • Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
  • Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  • Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi
  • Badan Informasi Geospasial
  • Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  • Kementerian Pemuda dan Olahraga
  • Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
  • Kementerian Keuangan
  • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  • Kementerian Komunikasi dan Informatika
  • Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  • Kementerian Pertahanan
  • Kementerian Perhubungan
  • Sekretariat Kabinet
  • Ombudsman Republik Indonesia
  • Kementerian Luar Negeri
  • Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
  • Kementerian Sekretariat Negara
  • Badan Nasional Penanggulangan Bencana
  • Kementerian Badan Usaha Milik Negara
  • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  • Badan Nasional Pengelola Perbatasan
  • Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
  • Setjen Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Kantor Regional 9

  • Pemerintah Kab. Mimika
  • Pemerintah Kab. Biak Numfor
  • Pemerintah Kab. Merauke
  • Pemerintah Kab. Boven Digoel
  • Pemerintah Provinsi Papua
  • Pemerintah Kab. Mamberamo Tengah
  • Pemerintah Kab. Asmat
  • Pemerintah Kota Jayapura
  • Pemerintah Kab. Keerom
  • Pemerintah Kab. Mappi
  • Pemerintah Kab. Yahukimo
  • Pemerintah Kab. Nabire
  • Pemerintah Kab. Jayapura
  • Pemerintah Kab. Sarmi
  • Pemerintah Kab. Jayawijaya
  • Pemerintah Kab. Mamberamo Raya
  • Pemerintah Kab. Nduga
  • Pemerintah Kab. Yalimo
  • Pemerintah Kab. Supiori
  • Pemerintah Kab. Waropen
  • Pemerintah Kab. Puncak
  • Pemerintah Kab. Pegunungan Bintang
  • Pemerintah Kab. Kepulauan Yapen
  • Pemerintah Kab. Lanny Jaya
  • Pemerintah Kab. Paniai
  • Pemerintah Kab. Dogiyai
  • Pemerintah Kab. Puncak Jaya
  • Pemerintah Kab. Deiyai
  • Pemerintah Kab. Tolikara
  • Pemerintah Kab. Intan Jaya

Kantor Regional 14

  • Pemerintah Kab. Fak-Fak
  • Pemerintah Provinsi Papua Barat
  • Pemerintah Kab. Sorong Selatan
  • Pemerintah Kab. Sorong
  • Pemerintah Kota Sorong
  • Pemerintah Kab. Teluk Bintuni
  • Pemerintah Kab. Kaimana
  • Pemerintah Kab. Maybrat
  • Pemerintah Kab. Manokwari
  • Pemerintah Kab. Raja Ampat
  • Pemerintah Kab. Manokwari Selatan
  • Pemerintah Kab. Pegunungan Arfak
  • Pemerintah Kab. Tambrauw
  • Pemerintah Kab. Teluk Wondama

Pelaksanaan Pemutahiran Data Mandiri pada periode ke-1
Dibawah ini adalah daftar wilayah kabupaten /kota atau instansi yang hendak melakukan PDM pada periode ke-1 (12 Juli hingga 11 Agustus 2021):

Kantor Regional 4

  • Pemerintah Kab. Bone
  • Pemerintah Kab. Pasangkayu
  • Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang Pemerintah Kab. Enrekang
  • Pemerintah Kab. Soppeng
  • Pemerintah Kab. Maros
  • Pemerintah Kab. Bulukumba
  • Pemerintah Kab. Bantaeng
  • Pemerintah Kota Kendari
  • Pemerintah Kab. Jeneponto
  • Pemerintah Kab. Barru
  • Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat
  • Pemerintah Kab. Sinjai
  • Pemerintah Kab. Luwu Utara
  • Pemerintah Kota Parepare
  • Pemerintah Kab. Luwu Timur
  • Pemerintah Kab. Mamuju Tengah
  • Pemerintah Kab. Takalar
  • Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan
  • Pemerintah Kab. Wajo
  • Pemerintah Kab. Luwu
  • Pemerintah Kab. Konawe Selatan
  • Pemerintah Kab. Buru
  • Pemerintah Kab. Tana Toraja
  • Pemerintah Kab. Kolaka Timur
  • Pemerintah Kab. Konaw

Kantor Regional 8

  • Pemerintah Kota Tarakan
  • Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara 
  • Pemerintah Kab. Tanah Laut
  • Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat
  • Pemerintah Kab. Pulang Pisau
  • Pemerintah Kab. Tapin
  • Pemerintah Kab. Tana Tidung
  • Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
  • Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan
  • Pemerintah Kab. Malinau
  • Pemerintah Kota Balikpapan
  • Pemerintah Kota Bontang
  • Pemerintah Kota Banjarmasin
  • Pemerintah Kota Palangka Raya
  • Pemerintah Kab. Bulungan
  • Pemerintah Kab. Kutai Barat

Kantor Regional 10

  • Pemerintah Kab. Buleleng
  • Pemerintah Kab. Karangasem
  • Pemerintah Provinsi Bali
  • Pemerintah Kab. Gianyar
  • Pemerintah Kab. Sumbawa Barat
  • Pemerintah Kab. Lombok Barat
  • Pemerintah Kab. Badung
  • Pemerintah Provinsi NTB
  • Pemerintah Kab. Lombok Tengah
  • Pemerintah Kab. Bima
  • Pemerintah Kab. Sabu Raijua
  • Pemerintah Kota Mataram
  • Pemerintah Kab. Lombok Utara
  • Pemerintah Kab. Jembrana
  • Pemerintah Kab. Lombok Timur

Kantor Regional 11

  • Pemerintah Kab. Bone Bolango
  • Pemerintah Kota Gorontalo
  • Pemerintah Kab. Gorontalo
  • Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur
  • Pemerintah Provinsi Gorontalo
  • Pemerintah Kab. Minahasa
  • Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
  • Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe
  • Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara
  • Pemerintah Kab. Boalemo
  • Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud
  • Pemerintah Kab. Halmahera Utara

Kantor Regional 12

  • Pemerintah Kota Pariaman
  • Pemerintah Kab. Rokan Hilir
  • Pemerintah Kab. Karimun
  • Pemerintah Kab. Dharmasraya
  • Pemerintah Kota Tanjungpinang
  • Pemerintah Kota Payakumbuh
  • Pemerintah Kab. Lingga
  • Pemerintah Kab. Pasaman Barat
  • Pemerintah Kab. Rokan Hulu
  • Pemerintah Kab. Pasaman
  • Pemerintah Kab. Indragiri Hulu
  • Pemerintah Kab. Solok Selatan
  • Pemerintah Kab. Solok
  • Pemerintah Kota Sawahlunto

Kantor Regional 13 

  • Pemerintah Kab. Aceh Timur
  • Pemerintah Kab. Aceh Barat
  • Pemerintah Kab. Aceh Tamiang
  • Pemerintah Aceh
  • Pemerintah Kota Langsa
  • Pemerintah Kab. Aceh Singkil
  • Pemerintah Kab. Simeulue
  • Pemerintah Kab. Aceh Utara

Pelaksanaan Pemutahiran Data Mandiri pada periode ke-2

Berikut ini daftar nama wilayah kabupaten/ kota atau instansi yang hendak melakukan PDM pada periode ke-2 (12 Agustus hingga 11 September 2021):

Kantor Regional 1 

  • Pemerintah Kab. Karanganyar
  • Pemerintah Kab. Banjarnegara
  • Pemerintah Kab. Kudus
  • Pemerintah Kab. Kulon Progo
  • Pemerintah Kab. Banyumas
  • Pemerintah Daerah D I Yogyakarta
  • Pemerintah Kab. Temanggung
  • Pemerintah Kab. Rembang
  • Pemerintah Kota Surakarta
  • Pemerintah Kab. Wonosobo
  • Pemerintah Kab. Magelang
  • Pemerintah Kab. Pekalongan
  • Pemerintah Kab. Wonogiri
  • Pemerintah Kab. Pati
  • Pemerintah Kab. Jepara
  • Pemerintah Kab. Klaten
  • Pemerintah Kab. Brebes
  • Pemerintah Kab. Tegal
  • Pemerintah Kab. Gunung Kidul
  • Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
  • Pemerintah Kab. Cilacap

Kantor Regional 2

  • Pemerintah Kab. Pamekasan
  • Pemerintah Kota Batu
  • Pemerintah Kota Blitar
  • Pemerintah Kab. Bondowoso
  • Pemerintah Kab. Trenggalek
  • Pemerintah Kab. Banyuwangi
  • Pemerintah Kab. Magetan
  • Pemerintah Kab. Bangkalan
  • Pemerintah Kab. Pacitan
  • Pemerintah Kab. Ngawi
  • Pemerintah Kab. Sampang
  • Pemerintah Kab. Kediri
  • Pemerintah Kab. Blitar
  • Pemerintah Kab. Bojonegoro
  • Pemerintah Kab. Madiun
  • Pemerintah Kota Surabaya
  • Pemerintah Kota Madiun
  • Pemerintah Kab. Probolinggo
  • Pemerintah Kota Probolinggo
  • Pemerintah Kab. Situbondo

Kantor Regional 3

  • Pemerintah Kota Bekasi
  • Pemerintah Provinsi Banten
  • Pemerintah Kab. Pandeglang
  • Pemerintah Kab. Pangandaran
  • Pemerintah Kota Tangerang Selatan
  • Pemerintah Kota Sukabumi
  • Pemerintah Kota Serang
  • Pemerintah Kota Cirebon
  • Pemerintah Kab. Karawang
  • Pemerintah Kab. Serang
  • Pemerintah Kab. Bandung
  • Pemerintah Kota Cilegon
  • Pemerintah Kab. Sukabumi
  • Pemerintah Kab. Sumedang
  • Pemerintah Kota Depok
  • Pemerintah Kab. Subang
  • Pemerintah Kab. Purwakarta
  • Pemerintah Kab. Lebak
  • Pemerintah Kab. Cirebon

Kantor Regional 4

  • Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
  • Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan
  • Pemerintah Kota Palopo
  • Pemerintah Kab. Pinrang
  • Pemerintah Kab. Buol
  • Pemerintah Kab. Buton Selatan
  • Pemerintah Kota Baubau
  • Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar
  • Pemerintah Kab. Kolaka Utara
  • Pemerintah Kab. Mamuju
  • Pemerintah Kab. Wakatobi
  • Pemerintah Kab. Konawe Utara
  • Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
  • Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan
  • Pemerintah Kab. Buton
  • Pemerintah Provinsi Maluku
  • Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
  • Pemerintah Kab. Buton Utara
  • Pemerintah Kab. Mamasa
  • Pemerintah Kota Ambon
  • Pemerintah Kab. Banggai Laut
  • Pemerintah Kab. Muna Barat
  • Pemerintah Kab. Toraja Utara
  • Pemerintah Kab. Buton Tengah
  • Pemerintah Kab. Sigi

Kantor Regional 5

  • Pemerintah Kota Metro
  • Pemerintah Kab. Lampung Barat
  • Pemerintah Kota Pontianak
  • Pemerintah Kab. Kayong Utara
  • Pemerintah Kab. Tanggamus
  • Pemerintah Kab. Kubu Raya
  • Pemerintah Kab. Way Kanan
  • Pemerintah Provinsi Lampung
  • Pemerintah Kab. Pesisir Barat
  • Pemerintah Kab. Sintang
  • Pemerintah Kab. Pesawaran
  • Pemerintah Kab. Sekadau
  • Pemerintah Kab. Lampung Timur
  • Pemerintah Kab. Melawi
  • Pemerintah Kab. Lampung Selatan
  • Pemerintah Kota Bandar Lampung

Kantor Regional 6

  • Pemerintah Kota Medan
  • Pemerintah Kota Pematangsiantar
  • Pemerintah Kab. Simalungun
  • Pemerintah Kab. Toba Samosir
  • Pemerintah Kota Tanjungbalai
  • Pemerintah Kab. Batubara
  • Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara
  • Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
  • Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan
  • Pemerintah Kota Tebing Tinggi
  • Pemerintah Kab. Asahan
  • Pemerintah Kota Sibolga
  • Pemerintah Kota Gunung Sitoli
  • Pemerintah Kab. Nias
  • Pemerintah Kab. Langkat
  • Pemerintah Kab. Deli Serdang
  • Pemerintah Kab. Labuhanbatu

Kantor Regional 7

  • Pemerintah Kab. Banyuasin
  • Pemerintah Kab. Bangka Tengah
  • Pemerintah Kab. Bengkulu Utara
  • Pemerintah Kota Sungai Penuh
  • Pemerintah Kota Prabumulih
  • Pemerintah Kab. Bungo
  • Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu
  • Pemerintah Kab. Kepahiang
  • Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel.
  • Pemerintah Kab. Belitung
  • Pemerintah Kab. Bangka Selatan
  • Pemerintah Kota Lubuk Linggau
  • Pemerintah Kab. Musi Rawas
  • Pemerintah Kota Pagar Alam
  • Pemerintah Kab. Seluma
  • Pemerintah Kab. Musi Banyuasin
  • Pemerintah Kab. Tebo
  • Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir
  • Pemerintah Kota Jambi
  • Pemerintah Provinsi Jambi
  • Pemerintah Kab. Empat Lawang
  • Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat
  • Pemerintah Kota Bengkulu
  • Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara
  • Pemerintah Kab. Sarolangun

Kantor Regional 8

  • Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
  • Pemerintah Kota Samarinda
  • Pemerintah Kab. Nunukan
  • Pemerintah Kab. Barito Kuala
  • Pemerintah Kab. Tanah Bumbu
  • Pemerintah Kab. Tabalong
  • Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara
  • Pemerintah Kab. Barito Selatan
  • Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah
  • Pemerintah Kab. Paser
  • Pemerintah Kab. Banjar
  • Pemerintah Kab. Gunung Mas
  • Pemerintah Kab. Kutai Timur
  • Pemerintah Kab. Murung Raya
  • Pemerintah Kab. Mahakam Ulu

Kantor Regional 10

  • Pemerintah Kab. Tabanan
  • Pemerintah Kota Denpasar
  • Pemerintah Kab. Sumba Timur
  • Pemerintah Kab. Sumba Barat
  • Pemerintah Kab. Sumbawa
  • Pemerintah Kab. Nagekeo
  • Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya
  • Pemerintah Kota Bima
  • Pemerintah Kab. Sikka
  • Pemerintah Kab. Klungkung
  • Pemerintah Kab. Alor
  • Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan
  • Pemerintah Kab. Dompu
  • Pemerintah Kab. Sumba Tengah
  • Pemerintah Kab. Belu

Kantor Regional 11

  • Pemerintah Kab. Pulau Taliabu
  • Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow
  • Pemerintah Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
  • Pemerintah Kota KotaMobagu
  • Pemerintah Kab. Pohuwato
  • Pemerintah Kab. Kepulauan Sula
  • Pemerintah Kota Ternate
  • Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan
  • Pemerintah Kab. Halmahera Timur
  • Pemerintah Kab. Gorontalo Utara
  • Pemerintah Provinsi Maluku Utara

Kantor Regional 12

  • Pemerintah Kota Padang Panjang
  • Pemerintah Kota Solok
  • Pemerintah Kab. Natuna
  • Pemerintah Kab. Kepulauan Anamba
  • Pemerintah Kab. Pesisir Selatan
  • Pemerintah Kab. Kuantan Singingi
  • Pemerintah Kab. Tanah Datar
  • Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti
  • Pemerintah Kab. Pelalawan
  • Pemerintah Kab. Agam
  • Pemerintah Kab. Bengkalis
  • Pemerintah Kab. Padang Pariaman Pemerintah Kab. Bintan
  • Pemerintah Kab. Kampar

Kantor Regional 13

  • Pemerintah Kota Subulussalam
  • Pemerintah Kota Banda Aceh
  • Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya 
  • Pemerintah Kota Lhokseumawe
  • Pemerintah Kab. Aceh Tengah
  • Pemerintah Kab. Aceh Besar
  • Pemerintah Kab. Nagan Raya
  • Pemerintah Kab. Pidie Jaya

Pelaksanaan Pemutahiran Data Mandiri Periode ke-3

 DIbawah ini adalah daftar wilayah kabupaten / kota atau instansi yang hendak melakukan PDM pada periode ke-3 (12 September hingga 11 Oktober 2021):

Kantor Regional 1

  • Pemerintah Kab. Purbalingga
  • Pemerintah Kab. Boyolali
  • Pemerintah Kab. Grobogan
  • Pemerintah Kab. Blora
  • Pemerintah Kota Tegal
  • Pemerintah Kab. Sragen
  • Pemerintah Kab. Purworejo
  • Pemerintah Kab. Bantul
  • Pemerintah Kota Pekalongan
  • Pemerintah Kab. Sukoharjo
  • Pemerintah Kab. Sleman
  • Pemerintah Kab. Pemalang
  • Pemerintah Kab. Kebumen
  • Pemerintah Kab. Demak
  • Pemerintah Kab. Batang
  • Pemerintah Kota Yogyakarta
  • Pemerintah Kab. Kendal
  • Pemerintah Kab. Semarang
  • Pemerintah Kota Salatiga
  • Pemerintah Kota Magelang
  • Pemerintah Kota Semarang

Kantor Regional 2 

  • Pemerintah Kab. Sumenep
  • Pemerintah Kab. Ponorogo
  • Pemerintah Kab. Mojokerto
  • Pemerintah Kab. Tulungagung
  • Pemerintah Provinsi Jawa Timur
  • Pemerintah Kota Mojokerto
  • Pemerintah Kab. Jombang
  • Pemerintah Kab. Sidoarjo
  • Pemerintah Kab. Lamongan
  • Pemerintah Kab. Jember
  • Pemerintah Kota Malang
  • Pemerintah Kab. Nganjuk
  • Pemerintah Kab. Lumajang
  • Pemerintah Kab. Pasuruan
  • Pemerintah Kota Pasuruan
  • Pemerintah Kab. Gresik
  • Pemerintah Kab. Tuban
  • Pemerintah Kota Kediri
  • Pemerintah Kab. Malang

Kantor Regional 3

  • Pemerintah Kab. Garut
  • Pemerintah Kab. Bekasi
  • Pemerintah Kab. Tasikmalaya
  • Pemerintah Kab. Indramayu
  • Pemerintah Kota Banjar
  • Pemerintah Kota Cimahi
  • Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Pemerintah Kota Bandung
  • Pemerintah Kota Bogor
  • Pemerintah Kab. Bandung Barat
  • Pemerintah Kota Tasikmalaya
  • Pemerintah Kab. Majalengka
  • Pemerintah Kota Tangerang
  • Pemerintah Kab. Cianjur
  • Pemerintah Kab. Bogor
  • Pemerintah Kab. Tangerang
  • Pemerintah Kab. Ciamis
  • Pemerintah Kab. Kuningan

Kantor Regional 4

  • Pemerintah Kota Makassar
  • Pemerintah Kab. Bombana
  • Pemerintah Kab. Buru Selatan
  • Pemerintah Kab. Majene
  • Pemerintah Kab. Kepulauan Aru
  • Pemerintah Kab. Maluku Tengah
  • Pemerintah Kab. Morowali Utara
  • Pemerintah Kab. Kolaka
  • Pemerintah Kab. Banggai
  • Pemerintah Kab. Muna
  • Pemerintah Kab. Polewali Mandar
  • Pemerintah Kab. Morowali
  • Pemerintah Kab. Poso
  • Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
  • Pemerintah Kab. Gowa
  • Pemerintah Kab. Donggala
  • Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya
  • Pemerintah Kota Palu
  • Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur
  • Pemerintah Kota Tual
  • Pemerintah Kab. Tojo Una Una
  • Pemerintah Kab. Tolitoli
  • Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimba
  • Pemerintah Kab. Parigi Moutong
  • Pemerintah Kab. Maluku Tenggara

Kantor Regional 5

  • Pemerintah Kota Singkawang
  • Pemerintah Kab. Tulang Bawang
  • Pemerintah Kab. Landak
  • Pemerintah Kab. Sambas
  • Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat
  • Pemerintah Kab. Mempawah
  • Pemerintah Kab. Mesuji
  • Pemerintah Kab. Lampung Utara
  • Pemerintah Kab. Pringsewu
  • Pemerintah Kab. Lampung Tengah
  • Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
  • Pemerintah Kab. Bengkayang
  • Pemerintah Kab. Ketapang
  • Pemerintah Kab. Sanggau
  • Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
  • Pemerintah Kab. Kapuas Hulu

Kantor Regional 6

  • Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan
  • Pemerintah Kab. Padang Lawas
  • Pemerintah Kab. Nias Selatan
  • Pemerintah Kab. Nias Barat
  • Pemerintah Kab. Samosir
  • Pemerintah Kab. Tapanuli Utara
  • Pemerintah Kab. Nias Utara
  • Pemerintah Kota Binjai
  • Pemerintah Kota Padangsidimpuan
  • Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan
  • Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah
  • Pemerintah Kab. Pakpak Bharat
  • Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara
  • Pemerintah Kab. Mandailing Natal
  • Pemerintah Kab. Dairi
  • Pemerintah Kab. Serdang Bedagai
  • Pemerintah Kab. Karo

Kantor Regional 7

  • Pemerintah Kota Palembang
  • Pemerintah Kab. Kerinci
  • Pemerintah Kab. Muara Enim
  • Pemerintah Kota Pangkal Pinang
  • Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
  • Pemerintah Kab. Lahat
  • Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung
  • Pemerintah Kab. Ogan Ilir
  • Pemerintah Kab. Bangka Barat
  • Pemerintah Kab. Bangka
  • Pemerintah Kab. Merangin
  • Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
  • Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan
  • Pemerintah Kab. Lebong
  • Pemerintah Kab. Batang Hari
  • Pemerintah Kab. Muaro Jambi
  • Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur
  • Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah
  • Pemerintah Kab. Belitung Timur
  • Pemerintah Kab. Kaur
  • Pemerintah Kab. Mukomuko
  • Pemerintah Provinsi Bengkulu
  • Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur
  • Pemerintah Kab. Rejang Lebong

Kantor Regional 8

  • Pemerintah Kab. Kapuas
  • Pemerintah Kab. Berau
  • Pemerintah Kab. Balangan
  • Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
  • Pemerintah Kab. Sukamara
  • Pemerintah Kab. Seruyan
  • Pemerintah Kab. Barito Timur
  • Pemerintah Kab. Kotabaru
  • Pemerintah Kota Banjarbaru
  • Pemerintah Kab. Barito Utara
  • Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur
  • Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara
  • Pemerintah Kab. Lamandau
  • Pemerintah Kab. Katingan
  • Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara

Kantor Regional 10

  • Pemerintah Kab. Bangli
  • Pemerintah Kab. Manggarai Barat
  • Pemerintah Provinsi NTT
  • Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara
  • Pemerintah Kab. Kupang
  • Pemerintah Kab. Manggarai Timur
  • Pemerintah Kota Kupang
  • Pemerintah Kab. Rote Ndao
  • Pemerintah Kab. Manggarai
  • Pemerintah Kab. Malaka
  • Pemerintah Kab. Ngada
  • Pemerintah Kab. Flores Timur
  • Pemerintah Kab. Ende
  • Pemerintah Kab. Lembata

Kantor Regional 11

  • Pemerintah Kab. Minahasa Utara
  • Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara
  • Pemerintah Kab. Minahasa Selatan
  • Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
  • Pemerintah Kab. Halmahera Selatan
  • Pemerintah Kab. Halmahera Barat
  • Pemerintah Kab. Halmahera Tengah
  • Pemerintah Kota Manado
  • Pemerintah Kota Tomohon
  • Pemerintah Kab. Pulau Morotai
  • Pemerintah Kota Bitung

Kantor Regional 12

  • Pemerintah Kota Bukittinggi
  • Pemerintah Kab. Limapuluh Kota
  • Pemerintah Kab. Kep. Mentawai
  • Pemerintah Kota Batam
  • Pemerintah Kab. Siak
  • Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
  • Pemerintah Kota Dumai
  • Pemerintah Kab. Sijunjung
  • Pemerintah Kab. Indragiri Hilir
  • Pemerintah Provinsi Riau
  • Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
  • Pemerintah Kota Pekanbaru
  • Pemerintah Kota Padang

Kantor Regional 13

  • Pemerintah Kota Sabang
  • Pemerintah Kab. Aceh Tenggara
  • Pemerintah Kab. Bireuen
  • Pemerintah Kab. Bener Meriah
  • Pemerintah Kab. Aceh Jaya
  • Pemerintah Kab. Pidie
  • Pemerintah Kab. Gayo Lues
  • Pemerintah Kab. Aceh Selatan
Selanjutnya, guna melengkapi postingan ini, berikut ini kami lampirkan info grafik jadwal PDM ASN serta PPT Non ASN:

 

Demikanlah informasi mengenai Jadwal Pemutahiran Data Mandiri (PDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Non ASN pada Aplikasi MySAPK tahun 2021, semoga informasi ini bermanfaat buat anda semua.

sumber: https://pdm-asn.bkn.go.id/

PRESENTASIMU MEMBOSANKAN? BERIKUT 5 REKOMENDASI SITUS MENYUSUN PRESENTASI

Diposting oleh On 18:28:00 with No comments

Pendidikan dimasa yang akan datang tidak cukup dengan mengandalkan pelajaran yang disampaikan dengan proses tatap muka antara siswa dan guru. Guru diupayakan dapat menguasai teknologi serta kretif dalam membuat berbagai konten pelajaran yang menarik minat generasi muda. 

Pandemi Covid-19 ini telah membuka kesadaran sebagaian besar guru bahwa tuntutan akan menjadi guru kreatif dan melek teknologi semakin besar didalam mendidik siswa. Model pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) mengubah guru tidak hanya sebagai teacher/ tenaga pengajar akan tetapi juga sebagai konten kreator yang mempresentasikan pembelajarannya secara online. Dengan penggunaan ini, siswa belajar dimana saja dan kapan saja. 

Tentunya, didalam membuat konten pembelajaran, guru perlu mempersiapkan berbagai persiapan, diantaranya adalah membuat presentasi yang menarik dan tidak membosankan. Berikut ini adalah rekomendasi situs yang bisa anda gunakan untuk membuat presentasi yang jauh lebih unik, menarik dan tentunya tidak membosankan:

1. Canva.com

Canva.com merupakan salah satus situs yang bisa membantu anda dalam membuat presentasi menjadi lebih menarik. Situs ini menyediakan berbagai desain pilihan. Anda dapat melakukan editing desain yang anda pilih. Selain itu anda juga dapat membuat desain anda sendiri dengan berbagai pilihan gambar, warna huruf, hingga icon icon yang telah disediakan oleh canva.com. Jika anda berminat untuk uji coba, silahkan anda kunjungi canva.com

2. Emaze.com

Situs ini juga menjadi salah satu situs yang bisa membantu anda dalam membuat presentasi yang lebih menarik. Pada situs ini telah disediakan dua jenis template diantaranya business design dan educational design. Meskipun hanya dua jenis yang disediakan, bukan berarti tidak banyak pilihan ya. Pada situs ini terdapat banyak pilihan template dari dua jenis template yang disediakan. Penasaran? yuk kunjungi emaze.com

3. Prezi.com

Situs prezi.com merupakan situs pembuat presentasi yang tampilannya berbeda dengan yang lain. Situs ini bekerja dengan cara zoom out atau zoom in untuk menampilkan halaman berikutnya. Berbeda dengan aplikasi yang lain yang bekerja dengan dengan menekan tombol next atau previous atau bergeser kekiri, kekanan, kebawah ataupun keatas. Cara seperti ini membuat sesuatu yang lebih menarik yang patut anda coba.

4. Visme.co

Visme.co menjadi aplikasi yang tidak hanya digunakan untuk membuat presentasi, akan tetapi situs ini menyediakan tempat untuk membuat infografik, grafik hingga diagram. Situs ini telah digunakan oleh 750.0000 marketers yang berasal dari 100 negara dengan berbagai testimoni positif akan kemudahan serta kreativitas desain yang disajikan di visme.co. 

5. Beautiful.ai

Beautiful.ai adalah pembuat presentasi online yang membantu Anda membuat presentasi yang menakjubkan dalam hitungan menit. Anda dapat menggunakan template yang tersedia ataupun anda dapat membuat template sendiri.  Beberapa menu yang disediakan pada beautiful.ai adalah menu color untuk foreground serta background, menu layout, menu tekt serta menu aplikasi. Bagi yang menggunakan versi pro, anda dapat convert to classic slide, share slide with team, serta export to pptx. Akan tetapi anda tidak perlu khawatir jika menggunakan versi gratis, karena menu yang disajikan cukup untuk membuat presentasi lebih menarik. penasaran? silahkan kunjungi situs beautiful.ai

Demikian informasi ini kami sajikan, semoga bermanfaat buat anda semua

sumber: www.shopback.co.id

DOWNLOAD CONTOH MODUL PLS 2021/ 2022 LENGKAP DENGAN MATERI

Diposting oleh On 18:45:00 with No comments

Download Contoh Modul MPLS 2021/2022 Lengkap dengan materi_ Dalam rangka penerimaan siswa baru disekolah diperlukan pengenalan lingkungan sekolah untuk mendukung proses pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pada Pengenalan Lingkungan Sekolah atau PLS diperlukan kegiatan kegiatan yang bersifat edukatif dan kreatif untuk mewujudkan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan tentunya menyesuaikan dengan kondisi saat ini yaitu kondisi pandemi covid-19.

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah diera pandemi covid-19 dapat dilakukan melalui dua cara, diantaranya:

A. Secara Daring 

  • Mengenalkan profil sekolah melalui laman sekolah, chanel youtube atau media sosial lainnya
  • Memanfaatkan video conference untuk kegiatan MPLS yang bersifat penguatan pendidikan karakter yang edukatif, kreatif dan menyenangkan seperti :
        • memutar video profil sekolah termasuk prestasi sekolah yang telah dicapai
        • saling memperkenalkan siswa baru, kepala sekolah dan guru
        • menjelaskan pengenalan visi, misi dan program, lingkungan sekolah dan tata tertib sekolah
        • motivasi seperti pentingnya belajar seumur hidup
B. Luring tanpa tatap muka
  • Menyebarkan informasi profil sekolah seperti pengenalan visi, misi, program lingkungan sekolah, tata tertib melalui:
      • surat edaran kepala sekolah
      • poster/booklet/pamflet
      • buku/modul
      • majalah sekolah
  • untuk jenjang SMA dapat menugaskan siswa baru untuk testimoni tentang alasan mengapa memilih sekolah tersebut
Selanjutnya, guna melengkapi kebutuhan guru dalam rangka kegiatan PLS dimasa pandemi, berikut ini kami berikan contoh modul PLS yang dapat digunakan disekolah masing-masing. Contoh modul ini dibuat dalam bentuk word, sehingga dapat anda rubah sesuai dengan kebutuhan sekolah anda. Adapun contoh modul PLS 2021/2022 dapat anda unduh pada tautan berikut ini (download) atau bisa dibaca pada tautan berikut ini (baca online
Demikianlah informasi yang kami sajikan, semoga informasi ini bermanfaat buat anda semua
SOLUSI TIDAK BISA REGISTRASI KE MySAPK BKN KARENA SUDAH DIDAFTARKAN ORANG LAIN

Diposting oleh On 20:53:00 with No comments


Solusi Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Non-ASN yang tidak bisa registrasi ke MySAPK BKN Karena Sudah didaftarkan Orang Lain_ Postingan ini melengkapi postingan kami sebelumnya yang berjudul Cara aktivasi Akun MySAPK BKN. Bagi anda yang belum mengetahui bagaimana cara aktivasi akun MySAPK BKN, anda dapat baca panduannya disini (baca)

MySAPK BKN merupakan aplikasi berbasis teknologi seluler untuk Pegawai Negeri Sipil yang terintegrasi dan terhubung secara daring dengan database PNS Nasional untuk informasi Profil Pegawai Negeri Sipil. Dengan aplikasi ini diharapkan bahwa layanan manajemen kepegawaian seluruhnya bisa diselesaikan tanpa memerlukan berkas fisik secara berkala sebab database PNS bersangkutan sudah tersimpan secara digital. Untuk dapat melakukan updating data melalui aplikasi MySAPK BKN, maka PNS harus melakukan aktivasi akun MySAPK BKN terlebih dahulu. Adapun langkah-langkahnya ada disini. Akan tetapi, bagaimana jika ASN ataupun PPT Non-ASN tidak bisa registrasi kedalam aplikasi ke MySAPK BKN dikarenakan sudah didaftarkan orang lain?  Adakah langkah yang bisa ASN dan PPT Non-ASN dapat lakukan agar bisa registrasi ke MySAPK BKN tersebut? Berikut ini adalah langkah yang mungkin dapat anda lakukan:

  1. Silahkan anda persiapkan dokumen yang diperlukan guna melakukan aduan tidak bisa registrasi ke MySAPK BKN. Adapun dokumen yang diperlukan adalah (1) File Scan SK CPNS (ukuran file maksimum 200kb, file dalam bentuk PDF/image jpg), (2) File Scan KTP (ukuran file maksimum 200kb, file dalam bentuk PDF/Image jpg), (3) File Scan Kartu Keluarga (ukuran file maksimum 200kb, file dalam bentuk PDF/image jpg) 
  2. Silahkan anda kunjungi laman helpdesk BKN berikut ini (link)
  3. Silahkan anda entri Nama Anda yang sesuai dengan SK CPNS, NIP (18 Karakter), NIK (16 Karakter), No. Kartu Keluarga (16 Karakter)
  4. Silahkan upload file scan SK CPNS, file scan KTP, file scan kartu keluarga
  5. Isikan kode captcha yang tampil pada layar
  6. Kirim aduan
  7. Selesai, pastikan anda mencatat nomor tiket aduan anda

Selanjutnya, guna mengetahui apakah aduan anda sudah diproses atau belum, anda dapat melihat status aduan berdasarkan nomor tiket yang anda dapatkan ketika mengajukan aduan disini

Demikanlah informasi mengenai Solusi Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Non-ASN yang tidak bisa registrasi ke MySAPK BKN Karena Sudah didaftarkan Orang Lain, semoga informasi ini bermanfaat buat anda semua

DAFTAR TANYA JAWAB SEPUTAR APLIKASI MyASPK BKN

Diposting oleh On 23:46:00 with No comments



Daftar Tanya Jawab seputar Aplikasi MyASPK BKN_ Dilansir dari berbagai sumber bahwa BKN meminta seluruh ASN dan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Non-ASN untuk melakukan pemutakhiran  data dan riwayat pribadi secara mandiri mulai bulan Juli hingga bulan Oktober 2021. Setiap ASN dan PPT Non-ASN hanya melakukan pemutakhiran data dan riwayat pribadinya melalui akses online ke dalam Aplikasi MySAPK berbasis gawai ( mobile) dan website yang ditetapkan BKN sebagai autentikasi data ASN dan PPT Non-ASN. Bagi anda yang belum mengetahui langkah-langkah aktivasi akun di aplikasi MySAPK BKN, anda dapat membacanya pada tautan berikut ini:
Dalam praktiknya, aplikasi MyASPK BKN menyisihkan beberapa pertanyaan dari user atau pengguna.  User atau pengguna mungkin belum memahami dan atau belum mengetahui beberapa hal terkait updating data pada aplikasi MyASPK BKN seperti kapan pemutahiran data dilakukan, dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan, bagaimana jika email tidak sesuai, bagaimana jika token tidak diterima melalui email dan lain sebagainya. Berikut ini adalah seputar daftar tanya jawab mengenai aplikasi MyASPK BKN sehingga dapat dijadikan referensi bagi anda terkait aplikasi tersebut. Daftar tanya jawab ini kami kutip dari laman https://pdm-asn.bkn.go.id/faq

#Apa itu Pemutakhiran Data Mandiri?
Pemutakhiran Data Mandiri adalah proses peremajaan dan pembaharuan data secara mandiri yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu, berkualitas baik sehingga dapat menciptakan interoperabilitas Data

# Siapa saja yang wajib mengikuti Pemutakhiran Data Mandiri?
Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non-ASN

# Apa yang dimaksud dengan ASN?
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah(PPPK).

# Apa yang dimaksud dengan PNS?
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

# Apa yang dimaksud dengan PPPK?
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

# Apa yang dimaksud dengan PPT Non-ASN?
Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Non ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
Siapa saja yang terlibat dalam PDM-ASN?
  1. Pengguna
  2. Verifikator
  3. Approval
  4. Admin
# Apa saja data yang dimutakhirkan?
  • Data Personal (Data yang berisi informasi mengenai data diri PNS)
  • Data Riwayat (Data yang berisi informasi riwayat terakhir PNS disertai dengan data dukung)

# Apa saja yang termasuk Data Riwayat?
  • Riwayat Jabatan
  • Riwayat SKP (2 tahun terakhir)
  • Riwayat Penghargaan
  • Riwayat Pangkat dan Golongan Ruang
  • Riwayat Keluarga
  • Riwayat Peninjauan Masa Kerja
  • Riwayat Pindah Instansi
  • Riwayat CLTN
  • Riwayat CPNS/PNS
  • Riwayat Organisasi

# Aplikasi apa yang digunakan untuk pemutakhiran data mandiri?
ASN dan PPT Non-ASN dapat menggunakan aplikasi MySAPK berbasis mobile dan web untuk usul pemutakhiran data

# Kapan pemutakhiran data mandiri dilaksanakan?
Usul Pemutakhiran Data Mandiri dilaksanakan mulai Bulan Juli 2021 sampai Bulan Desember 2021

# Bagaimana cara untuk mengajukan perubahan data dari setiap Riwayat?
Alur untuk melakukan perubahan data dapat dilihat pada Buku Saku Pemutakhiran Data Mandiri

# Dokumen apa saja yang harus diunggah untuk setiap Riwayat?
Untuk mengetahui dokumen yang perlu diunggah dapat dilihat pada Buku Saku Pemutakhiran Data Mandiri

# Apa yang harus dilakukan jika belum memiliki dokumen yang akan diunggah?
Anda dapat mengusulkan pengajuan permasalahan data ke Pejabat Pengelola Kepegawaian di Instansi masing-masing

# Bagaimana jika email yang diinput tidak sesuai?
Anda dapat menghubungi instansi untuk melakukan perbaikan alamat email

# Bagaimana jika tidak menerima token aktivasi?
Anda dapat menghubungi instansi untuk melakukan pengecekan alamat email terkini yang terdata pada SAPK

# Bagaimana jika tidak dapat mengakses MySAPK berbasis Mobile?
Anda dapat menggunakan aplikasi Mysapk berbasis web melalui portal https://pdm-asn.bkn.go.id

# Bagaimana jika tidak bisa login ke MySAPK karena data tidak ditemukan?
Anda dapat menghubungi Instansi untuk melakukan pengecekan status kepegawaian anda apakah masih aktif, jika status tidak aktif, maka Instansi dapat mengajukan pengaktifkan status kepegawaian sesuai dengan peraturan yang berlaku

Bagaimana jika dokumen pendukung hilang ?
Anda dapat menghubungi instansi untuk mendapatkan salinan dokumen pendukung

Dokumen pendukung yang diunggah apakah dalam bentuk scan asli atau fotokopi?
Dokumen pendukung yang diunggah adalah scan asli dari dokumen yang ada.
Baca Juga: 
Demikianlah informasi mengenai daftar tanya jawab seputar aplikasi MyASPK BKN, semoga daftar tanya jawab ini menjadi sumber referensi bagi anda yang mengalami kendala seputar updating data anda diaplikasi tersebut. 
PANDUAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS DIMASA PANDEMI COVID-19

Diposting oleh On 00:35:00 with No comments

Panduan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dimasa Pandemi Covid-19_ Pandemi COVID-19 menimbulkan dampak yang luar biasa di berbagai bidang termasuk bidang pendidikan. 

Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi pendidikan di semua jenjang dengan berbagai cara (Carrilo dan Flores, 2020)"

Pola pembelajaran yang selama ini dilakukan oleh guru dan peserta didik secara tatap muka di dalam kelas harus berubah dan digantikan dengan cara bertemu secara virtual di dalam jaringan (daring), di mana keadaan ini memberikan efek terhadap kualitas pembelajaran. 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Risetdan Teknologi  melalui  Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19 diperkuat dengan SE Sesjen nomor 15 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Belajar Dari Rumah (BDR) selama darurat COVID-19, menjelaskan bahwa BDR melalui PJJ dapat dilaksanakan secara daring maupun luring sesuai dengan pedoman BDR. Dalam surat edaran ini juga disebutkan tujuan dari pelaksanaan BDR tersebut adalah memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak pandemi COVID-19, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan dan memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidikpeserta didik, dan orang tua.

Pola pembelajaran yang berubah dari tatap muka menjadi BDR berdasarkan simulasi dapat menyebabkan learning loss peserta didik lebih besar daripada penurunan kemampuan peserta didik akibat libur sekolah (Beatty dkk, 2020). Selain itu, kesenjangan capaian belajar yang disebabkan oleh perbedaan akses dan kualitas selama PJJ dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar, terutama untuk peserta didik dari sosio-ekonomi menengah bawah. Pada masa pandemi COVID-19 ini peserta didik menunjukkan sedikit ataupun tidak ada kemajuan saat BDR dimana learning loss paling menonjol berada pada peserta didik yang kondisinya kurang beruntung (Engzell, Frey dan Verhagen, 2021). 

Dari bulan Januari tahun 2021 sampai dengan terbitnya panduan ini, pemerintah melakukan beberapa kali penyesuaian peraturan mengikuti dinamika pandemi. Pada penyesuaian terbaru, Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor  03/KB/2021, Nomor  384 tahun 2021, Nomor  HK.01.08/MENKES/4242/2021 dan Nomor 440-717 tahun 2021 Tentang Panduan penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Peraturan tersebut menggariskan apabila pemerintah daerah (Pemda) sudah memberikan izin dan satuan pendidikan memenuhi semua syarat berjenjangnya, pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat.

Sebagai persiapan penyelenggaraan pembelajaran tahun ajaran 2021/2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyusun dan menerbitkan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran PAUDDIKDASMEN di Masa Pandemi COVID-19 ini untuk membantu guru dan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Diharapkan dengan panduan ini, guru dan tenaga kependidikan mempunyai acuan dalam merancang, melaksanakan, memandu dan mengembangkan pembelajaran yang efektif pada tahun ajaran 2021/2022. 

Tujuan penyusunan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran PAUDDIKDASMEN di Masa Pandemi COVID-19 adalah untuk:

  1. Memandu guru dan tenaga kependidikan dalam merancang, memfasilitasi, melaksanakan dan merefleksikan pembelajaran di masa pandemi COVID-19.
  2. Memandu guru dan tenaga kependidikan dalam melakukan penyesuaian pembelajaran ketika ada perubahan kondisi pada satuan pendidikan dan/atau status daerah terkait pandemi COVID-19.
  3. Memandu warga satuan pendidikan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas pembelajaran di masa pandemi COVID-19.

Manfaat Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran PAUDDIKDASMEN di Masa Pandemi COVID-19 adalah diperolehnya hal-hal sebagai berikut:

  1. Adanya arahan untuk penyesuaian konsep dan rencana pembelajaran di masa pandemi COVID-19 bagi guru dan tenaga kependidikan.
  2. Adanya acuan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas dan satuan pendidikan bagi peserta didik dan warga satuan pendidikan. 
  3. Adanya rujukan bagi guru dan peserta didik dalam melakukan penyesuaian pembelajaran campuran di masa pandemi COVID-19.

Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19 Berdasarkan SKB yang ditetapkan pada 30 Maret 2021, ada 9 ketentuan pokok,yaitu:

  • Point 1: Penyelenggaraan Pembelajaran PAUDDIKDASMEN di Masa Pandemi COVID-19 dilakukan dengan:
    • Pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan
    • Pembelajaran jarak jauh
  • Point 2: Dalam hal pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan telah divaksinasi COVID-19 secara lengkap, maka pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya mewajibkan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi di wilayahnya menyediakan pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh.
  • Point 3: Orang tua/wali peserta didik dapat memilih pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh bagi peserta didiknya.
  • Point 4: Penyediaan layanan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin nomor 2 di atas dilaksanakan paling lambat tahun ajaran dan tahun akademik 2021/2022.
  • Point 5: Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin nomor 1.
  • Point 6: Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan di atas ditemukan kasus terkonfirmasi COVID-19 di satuan pendidikan, maka Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, dan kepala satuan pendidikan, wajib melakukan penanganan kasus yang diperlukan dan dapat memberhentikan sementara pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan.
  • Point 7: Dalam hal satuan pendidikan belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin nomor dua di atas, maka penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan mengacu pada SKB yang diterbitkan pada tanggal 30 Maret 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
  • Point 8: Dalam hal terdapat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19 pada suatu wilayah tertentu, maka pembelajaran tatap muka terbatas dapat diberhentikan sementara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam kebijakan dimaksud.
  • Point 9: Ketentuan mengenai Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) tercantum dalam Lampiran SKB.

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pendidikan

Pembelajaran di masa pandemi COVID-19 merupakan tanggung jawab sejumlah pihak yang terkait. Nama pihak, tugas dan tanggung jawab masingmasing pihak tercantum pada Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021 dan Nomor 440-717 tahun 2021 Tentang Panduan penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Adapun pada Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran PAUDDIKDASMEN di Masa Pandemi COVID-19 ini hanya mencantumkan tugas dan tanggung jawab dari sasaran utama panduan ini yaitu kepala satuan pendidikan dan tim yang berada pada satuan pendidikan.

1. Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah 

Dalam menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas, kepala satuan pendidikan bertanggung jawab untuk:

  • mengisi daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka terbatas satuan pendidikan melalui laman DAPODIK bagi TK, BA, KB, TPA, SPS, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, SKB, dan PKBM atau laman EMIS bagi RA, MI, MTs, MA. Daftar periksa kesiapan satuan pendidikan meliputi:
    • 1) ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, paling sedikit memiliki:
      • a) toilet bersih dan layak
      • b) sarana CTPS dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer)
      • c) disinfektan
  • mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya
  • kesiapan menerapkan area wajib masker atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu
  • memiliki thermogun (pengukur suhu tubuh tembak)
  • mendata warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan, yaitu:
    • a) memiliki kondisi medis komorbid yang tidak terkontrol
    • b) tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak
    • c) memiliki riwayat perjalanan dari luar daerah dengan tingkat risiko penyebaran COVID-19 yang tinggi dan belum menyelesaikan isolasi mandiri sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau rekomendasi satuan tugas penanganan COVID-19
    • d) memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau rekomendasi satuan tugas penanganan COVID-19;
  • Membentuk satuan tugas penanganan COVID-19 di satuan pendidikan dan dapat melibatkan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar dengan komposisi sebagai berikut:
    • 1) tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang
    • 2) tim kesehatan, kebersihan, keamanan 
    • 3) tim pelatihan dan humas
  • Membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS) terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan satuan pendidikan;

Dalam hal terjadi temuan kasus konfirmasi COVID-19 di satuan pendidikan, maka kepala satuan pendidikan melakukan hal sebagai berikut:

  • melaporkan kepada satuan tugas penanganan COVID-19, dinas pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan/ atau kantor Kementerian Agama kabupaten/kota setempat;
  • memastikan penanganan warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi COVID-19, antara lain:

      • memeriksakan warga satuan pendidikan terkonfirmasi COVID-19 ke fasilitas layanan kesehatan
      • apabila bergejala, harus mendapatkan perawatan medis sesuai dengan rekomendasi dari satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan;
      • apabila tidak bergejala, harus melakukan isolasi atau karantina pada tempat yang direkomendasikan oleh satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan
      • memantau kondisi warga satuan pendidikan selama isolasi atau karantina;
  • mendukung satuan tugas penanganan COVID-19 atau Puskesmas setempat dalam melakukan penelusuran kontak erat warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi COVID-19 dan tes COVID-19, dalam bentuk:
          • membantu membuat daftar kontak erat warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi COVID-19
          • membantu menginformasikan kepada warga satuan pendidikan yang terdaftar dalam kontak erat untuk segera melaporkan diri kepada satuan tugas penanganan COVID-19 atau Puskesmas;
  • memastikan penanganan warga satuan pendidikan yang terdaftar dalam kontak erat sebagaimana rekomendasi dari satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan;
  • melakukan pemantauan terhadap kondisi warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi COVID-19 dan yang masuk dalam daftar kontak
  • melakukan disinfeksi di area satuan pendidikan paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak ditemukan kasus konfirmasi COVID-19.

2. Tim Pembelajaran, Psikososial, dan Tata Ruang

  • Melakukan pembagian kelompok belajar dalam rombongan belajar yang sama dan pengaturan jadwal pelajaran untuk setiap kelompok dalam rombongan belajar sesuai dengan ketentuan pada masa transisi.
  • Melakukan pembagian jam masuk, istirahat, dan keluar satuan pendidikan untuk semua kelompok belajar dari masing-masing rombongan belajar untuk meminimalkan kerumunan pada waktu yang bersamaan, terutama di lokasi seperti pintu/gerbang sekolah, kantin, lapangan, dan sebagainya.
  • Melakukan pengaturan tata letak ruangan dengan memperhatikan:

      • jarak antar-orang duduk dan berdiri atau mengantre minimal 1,5 (satu koma lima) meter, dan memberikan tanda jaga jarak antara lain pada area ruang kelas, kantin, tempat ibadah, lokasi antar/ jemput peserta didik, ruang pendidik, kantor dan tata usaha, perpustakaan, dan koperasi;
      • kecukupan ruang terbuka dan saluran udara untuk memastikan sirkulasi yang baik. Contoh pengaturan ruang kelas dapat dilihat pada gambar di bawah; dan apabila sirkulasi udara di dalam kelas kurang baik atau ventilasi ruangan kelas tidak memadai, pembelajaran tatap muka terbatas disarankan dilakukan di ruangan terbuka di lingkungan sekolah.
  • Melakukan pengaturan lalu lintas 1 (satu) arah di lorong/koridor dan tangga. Jika tidak memungkinkan, memberikan batas pemisah dan penanda arah jalur di lorong/koridor dan tangga.
  • Menerapkan mekanisme pencegahan perundungan bagi warga satuan pendidikan yang terstigma COVID-19 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
  • Mempersiapkan layanan bantuan kesehatan jiwa dan psikososial bagi seluruh warga satuan pendidikan dengan tata cara:
        • menugaskan guru Bimbingan Konseling (BK) atau wali kelas atau pendidik lainnya sebagai penanggung jawab dukungan psikososial di satuan pendidikan
        • mendata kontak layanan dukungan psikososial:
            • pusat panggilan 119 ext 8
            • Himpunan Psikologi Indonesia, bit.ly/bantuanpsikologi
            • Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, https://www.pdskji.org/home
            • Telepon Pelayanan Sosial Peserta didik (TePSA) 1500-771, tepsa.indonesia@gmail.com; dane) dinas sosial atau dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan peserta didik setempat.

3. Tim Kesehatan, Kebersihan, dan Keamanan

  • aMembuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan.
    • (1)Pemantauan kesehatan berfokus kepada gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa).
    • (2)Pemantauan dilaksanakan setiap hari sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan oleh tim kesehatan.
    • (3)Jika warga satuan pendidikan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada angka 1), wajib diminta kembali ke rumah dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan.
    • (4)Jika warga satuan pendidikan teridentifikasi ada riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi COVID-19, tim kesehatan satuan pendidikan:
          • menghubungi orang tua/wali/narahubung darurat dari warga satuan pendidikan agar membawanya ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat atau satuan tugas penanganan COVID-19 setempat
          • melaporkan kepada kepala satuan pendidikan
          • memastikan warga satuan pendidikan memperoleh penanganan oleh satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan setempat.
    • (5)Jika terdapat orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan teridentifikasi gejala COVID-19, tim kesehatan satuan pendidikan:
        • melaporkan kepada kepala satuan pendidikan
        • memastikan warga satuan pendidikan ditangani oleh satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan setempat
        • memastikan warga satuan pendidikan memperoleh penanganan oleh satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan setempat.
    • (6)Jika terdapat warga satuan pendidikan yang tidak hadir karena sakit dan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada angka 1), maka tim:
        • melaporkan kepada kepala satuan pendidikan dan Puskesmas;
        • memastikan warga satuan pendidikan ditangani oleh satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan setempat; dan
        • memastikan warga satuan pendidikan memperoleh penanganan oleh satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan setempat.
    • (7)Pemantauan dilakukan terhadap semua warga satuan pendidikan pada angka 3 sampai dengan 6.
    • (8)Rekapitulasi hasil pemantauan kesehatan dan ketidakhadiran warga satuan pendidikan dilaporkan setiap hari kepada kepala satuan pendidikan.

4. Tim Pelatihan dan Humas

  • a. Melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di lingkungan satuan pendidikan, khususnya orang tua/wali peserta didik, terkait:

      1. tanggal mulainya pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan beserta tahapannya, pembagian rombongan belajar dan jadwal pembelajaran per rombongan belajar;
      2. metode pembelajaran yang akan digunakan;
      3. langkah pengendalian penyebaran COVID-19 di tingkat satuan pendidikan;
      4. hal yang perlu dipersiapkan oleh peserta didik dan orang tua/ wali peserta didik; dan
      5. keterlibatan masyarakat di sekitar satuan pendidikan.

  • b. Menempelkan poster dan/atau media komunikasi, informasi, dan edukasi lainnya pada area strategis di lingkungan satuan pendidikan, antara lain pada gerbang satuan pendidikan, papan pengumuman, kantin, toilet, fasilitas CTPS, lorong, tangga, lokasi antar jemput, dan lain-lain, yang mencakup:
    1. informasi pencegahan COVID-19 dan gejalanya
    2. protokol kesehatan selama berada di lingkungan satuan pendidikan
    3. informasi area wajib masker, pembatasan jarak fisik, CTPS dengan air mengalir serta penerapan etika batuk/bersin
    4. informasi terkait vaksinasi COVID-19
    5. ajakan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
    6. prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan
    7. informasi kontak layanan bantuan kesehatan jiwa dan dukungan psikososial
    8. protokol kesehatan sesuai panduan dalam Keputusan Bersama ini.
  • c. Mempersiapkan peningkatan kapasitas yang mencakup:

      1. protokol kesehatan sesuai panduan dalam Keputusan Bersama ini, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka terbatas dimulai; dan
      2. peningkatan kapasitas bagi tenaga kebersihan, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka terbatas dimulai berupa pelatihan tata cara dan teknik pembersihan lingkungan satuan pendidikan.

  • d. Menyampaikan protokol kesehatan untuk tamu.

Informasi selanjutnya terkait Panduan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dimasa Pandemi Covid-19 dapat anda unduh pada tautan berikut ini (unduh file)

Demikianlah informasi mengenai Panduan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dimasa Pandemi Covid-19, semoga informasi ini bermanfaat buat anda semua

sumber : https://bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id/

DOWNLOAD MATERI MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (MPLS) TAHUN AJARAN 2021/2022 SD SMP SMA DAN SMK

Diposting oleh On 23:23:00 with No comments

Download Materi Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2021/2022 Jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK_ Pandemi COVID-19 telah mengubah praktik dan kebiasaan belajar, bukan saja di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Pembelajaran yang biasanya dilakukan di satuan pendidikan kemudian berpindah menjadi belajar dari rumah. Guru dan peserta didik terlibat dalam pembelajaran jarak jauh yang menghadirkan sejumlah tantangan mulai dari ketersediaan peralatan digital dan jaringan internet, kondisi psikososial peserta didik maupun guru, disparitas kompetensi guru hingga rendahnya keterlibatan orang tua/wali peserta didik dalam pembelajaran.

Meski beragam kondisinya, hampir semua peserta didik, guru, dan orang tua mengalami pengalaman belajar berbeda yang membutuhkan waktu adaptasi. Meski telah banyak kebijakan dan program untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19, perubahan pola pembelajaran yang begitu drastis berisiko menyebabkan penurunan kualitas pembelajaran. Padahal kualitas pembelajaran merupakan kunci dari hasil belajar peserta didik. Jika kualitas belajar menurun, hasil belajar peserta didik pun cenderung menurun (learning loss).

Baca Juga: 

Ditahun ajaran 2021/2022, satuan pendidikan dapat melakukan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTM Terbatas), tentunya kegiatan ini tetap mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021 dan Nomor 440-717 tahun 2021 Tentang Panduan penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019

Pembelajaran tatap muka terbatas diawali dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada masing-masing sekolah ditiap jenjang pada awal tahun ajaran. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan:

  • Sebagai sarana untuk mengenali potensi diri siswa baru
  • Mendorong  serta membantu siswa    baru    untuk beradaptasi    dengan lingkungan  sekolah  dan  sekitarnya,  diantaranya terhadap  aspek  keamanan,  fasilitas  umum,  dan sarana prasarana sekolah
  • Menumbuhkan   motivasi,   semangat,   dan   cara belajar efektif siswa baru
  • Mengembangkan  interaksi  positif  antar siswa  serta warga sekolah lainnya
  • Membangun perilaku    positif, menghormati keanekaragaman   dan   persatuan, disiplin, hidup  bersih   dan   sehat   untuk mewujudkan  siswa  yang  memiliki  nilai  integritas, semangat kerja, dan semangat gotong royong

Guna mewujudkan hal tersebut, tentunya diperlukan materi MPLS sebagai penunjang. Pada postingan kali ini kami berbagi informasi mengenai materi-materi MPLS umum yang nantinya bisa disampaikan kepada siswa SD, SMP, SMA dan SMK pada kegiatan MPLS tersebut. Adapun materinya tersebut adalah wawasan wiyata mandala, kepramukaan, kesadaran berbangsa dan bernegara, belajar efektif, pendidikan karakter, tata krama siswa, pengenalan kurikulum serta pembinaan mental agama disekolah

Guna membantu anda mendapatkan materi tersebut, berikut ini kami share link mengenai materi MPLS yang sifatnya umum untuk jenjang SD,SMP, SMA dan SMK:

  • Materi MPLS arti dan makna wawasan wiyata mandala (unduh)
  • Materi MPLS kepramukaan (unduh)
  • Materi MPLS kesadaran berbangsa dan bernegara (unduh)
  • Materi MPLS belajar efektif (unduh)
  • Materi MPLS pendidikan karakter (unduh)
  • Materi MPLS tata krama siswa (unduh)
  • Materi MPLS pengenalan kurikulum (unduh)
  • Materi MPLS pembinaan mental agama disekolah (unduh

Demikianlah informasi yang kami sampaikan mengengai Download Materi Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2021/2022 Jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK.  Kami berharap informasi ini dapat memberikan manfaat buat semua.

DOWNLOAD KEPUTUSAN KEPALA BKN NO. 87 TAHUN 2021 TENTANG PEMUTAHIRAN DATA MANDIRI ASN DAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI NON ASN SECARA ELEKTRONIK  TAHUN 2021

Diposting oleh On 22:07:00 with No comments

Download Keputusan Kepala Bkn No. 87 Tahun 2021 Tentang Pemutahiran Data Mandiri Asn Dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Asn Secara Elektronik  Tahun 2021Keputusan Kepala Bkn No. 87 Tahun 2021 Tentang Pemutahiran Data Mandiri Asn Dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Asn Secara Elektronik  Tahun 2021 diterbitkan atas dasar pertimbangan bahwa untuk  memperoleh  data  Aparatur  Sipil  Negara yang akurat, terkini dan terintegrasi yang mendukung terwujudnya  Satu  Data  Aparatur  Sipil  Negara  sesuai dengan  prinsip  Satu  Data  Indonesia,  perlu  dilakukan pemutakhiran   data   mandiri   Aparatur   Sipil   Negara dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selain itu, pertimbangan lain di terbitkannya keputusan ini adalah pemanfaatan teknologi informasi dilakukan melalui Aplikasi MySAPK berbasis gawai (mobile) dan web yang dibangun Badan Kepegawaian Negara

 Terdapat lima diktum yang disebutkan dalam keputusan Kepala Bkn No. 87 Tahun 2021 Tentang Pemutahiran Data Mandiri Asn Dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Asn Secara Elektronik  Tahun 2021, diantaranya:

Pada diktum pertama Keputusan ini menjelaskan bahwa keputusan ini sebagai Pedoman Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran  yang  merupakan  bagian  tidak terpisahkan dari Keputusan ini

Baca Juga:

WAJIB DICATAT, BEGINI CARA AKTIVASI AKUN DI MY SAPK BKN

DOWNLOAD PEDOMAN PEMUTAHIRAN DATA MANDIRI ASN DAN PPT Non ASN

Selanjutnya, pada diktum kedua dijelaskan bahwa Pedoman    Pemutakhiran    Data    Mandiri    sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun untuk mengatur penyelenggaraan pemutakhiran data mandiri Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Non ASN melalui MySAPK yang di verifikasi oleh Instansi masing- masing serta divalidasi oleh Badan Kepegawaian Negara melalui SIASN

Pada diktum ketiga dijelaskan bahwa tujuan Pemutakhiran Data Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

  1. Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman dalam rangka penyelenggaraan pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT Non ASN secara elektronik Tahun 2021
  2. Mewujudkan   data   yang   akurat,   terkini,   terpadu, berkualitas baik     sehingga     dapat     menciptakan interoperabilitas Data ASN
  3. Meningkatkan   kualitas   dan   integritas   Data   dalam rangka mendukung terwujudnya Satu Data ASN dan kebijakan pemerintah di bidang manajemen Aparatur Sipil Negara.

Terkait ruang lingkup pemutahiran data mandiri ASN dan PPT Non ASN dijelaskan pada diktum keempat pada keputusan ini. Ruang lingkup pemutakhiran data mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
a.    Prosedur akses pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT Non ASN
b.    Prosedur  usul  pemutakhiran  data  mandiri  ASN  dan PPT Non ASN
c.    Prosedur Administrator pemutakhiran data
d.    Prosedur verifikasi dan persetujuan data
e.    Prosedur bantuan sistem pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT Non ASN. 
Terkahir, pada diktum kelima dari keputusan ini dijelaskan bahwa Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 10 Mei 2021. Selanjutnya, informasi mengenai Keputusan Kepala Bkn No. 87 Tahun 2021 Tentang Pemutahiran Data Mandiri Asn Dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Asn Secara Elektronik  Tahun 2021 dapat anda unduh pada tautan berikut ini (unduh file)
Demikianlah informasi mengenai  Download Keputusan Kepala Bkn No. 87 Tahun 2021 Tentang Pemutahiran Data Mandiri Asn Dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Asn Secara Elektronik  Tahun 2021.