Download Surat Edaran MENPAN RB Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tatanan Normal Baru

Posted by On 16:47:00

Download Surat Edaran MENPAN RB Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tatanan Normal Baru_ Mengutip informasi dari laman menpan.go.id bahwa Pemerintah akan menerapkan tatanan normal baru bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) terhitung mulai tanggal 5 Juni 2020. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berharap bahwa semua ASN dapat beradaptasi dengan perubahan tatanan hidup baru pada situasi pandemi Covid-19 ini.
Kebijakan MENPAN RB ini tertuang dalam surat edaran bernomor 58 Tahun 2020 tentang sistem Kerja ASN dalam tatanan Normal baru. Sebagai dasar latarbelakang diterbitkannya Surat Edaran MENPAN RB Nomor 58 tahun 2020 ini adalah untuk menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 dan Keputusan Presiden Nornor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, serta memperhatikan arahan Presiden RI untuk menyusun tatanan normal baru yang mendukung produktivitas kerja namun tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat, perlu dilakukan perubahan sistem kerja Pegawai ASN agar dapat beradaptasi terhadap perubahan tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19.
Adapun tujuan diterbitkannya surat edaran ini adalah 
  • Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan efektif dalam mencapai kinerja Kementerian/Lembaga/Daerah. 
  • Untuk memastikan pelaksanaan pelayanan publik di Kementerian/Lembaga/Daerah dapat berjalan efektif.
  • Untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran serta mengurangi risiko COVID-19 di lingkungan Kementerian/Lembaga/Daerah dan masyarakat luas di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya
Ketentuan yang tertera dalam Surat Edaran MENPAN RB Nomor 58 tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tatanan Normal Baru adalah sebagai berikut:
Ketentuan Umum
Untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu penyesuaian sistem kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam tatanan normal baru dengan cara menjalankan protokol kesehatan dalam aktivitas keseharian.
Adaptasi terhadap tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 di lingkungan Kementerian/Lembaga/Daerah meliputi Penyesuaian Sistem Kerja, Dukungan Sumber Daya Manusia Aparatur, Dukungan lnfrastruktur, dengan memperhatikan protokol kesehatan. 
Penyesuaian Sistem Kerja
  • Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Namun demikian, untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi COVID-19, perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan cara menjalankan protokol kesehatan dalam aktivitas keseharian.
  • Penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 2 huruf a, dilaksanakan untuk mewujudkan budaya kerja yang adaptif dan berintegritas guna meningkatkan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
  • Penyesuaian sistem kerja dimaksud dapat dilaksanakan melalui fleksibilitas dalam pengaturan lokasi bekerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang meliputi:
      • Pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (work from office); dan/atau
      • Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (work from home).
  • Pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (work from office) dimana Pegawai Aparatur Sipil Negara melaksanakan tugas kedinasan di kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
  • Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (work from home) Pegawai Aparatur Sipil Negara melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal dimana Pegawai Aparatur Sipil Negara di tempatkan/ditugaskan pada instansi pemerintah. Pelaksanaan tugas kedinasan dimaksud, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
  • Terhadap fleksibilitas dalam pengaturan lokasi bekerja, Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah:
      • Mengatur sistem kerja yang akuntabel dan selektif bagi pejabat/pegawai di lingkungan unit kerjanya yang dapat melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) dan/atau di rumah/tempat tinggal (work from home) dengan memperhatikan kondisi penyebaran Covid-19 di daerah masing-masing.
      • Menentukan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dapat melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (work from home), dengan mempertimbangkan:
          1. Jenis pekerjaan pegawai. 
          2. Hasil penilaian kinerja pegawai.
          3. Kompetensi pegawai dalam mengoperasikan sistem dan teknologi informasi.
          4. Laporan disiplin pegawai.
          5. Kondisi kesehatan/faktor komorbiditas pegawai.
          6. Tempat tinggal pegawai berada di wilayah dengan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar.
          7. Kondisi kesehatan keluarga pegawai (dalam status orang dalam pemantauan/orang dalam pengawasan/dikonfirmasi positif COVID-19).
          8. Riwayat perjalanan dalam negeri/luar negeri pegawai dalam 14 hari kalender terakhir.
          9. Riwayat interaksi pegawai dengan penderita terkonfirmasi positif COVID-19 dalam 14 {empat belas) hari kalender terakhir.
          10. Efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan unit organisasi.
  • Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah yang berlokasi di wilayah dengan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar agar:
      1. Menugaskan Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk menjalankan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (work from home) secara penuh dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pejabat/pegawai yang bersangkutan.
      2. Mengatur Pegawai Aparatur Sipil Negara pada lnstansi Pemerintah yang tugas dan fungsinya bersifat strategis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 {COVID-19), untuk melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) dengan jumlah minimum pejabat/pegawai dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan.
  • Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah memastikan agar penyesuaian sistem kerja dalam tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 yang dilakukan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
  • Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik, Kementerian/Lembaga/Daerah agar:
      1. Melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi; 
      2. Menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi;
      3. Membuka media komunikasi online sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan;
      4. Memastikan bahwa output dari produk pelayanan yang dilakukan secara online maupun of/line tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; dan
      5. Memperhatikan jarak aman (physical distancing), kesehatan, dan keselamatan pegawai yang melakukan pelayanan of/line sesuai dengan protokol kesehatan yang langsung secara ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. 
  • Penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
      1. Seluruh penyelenggaraan rapat dan/atau kegiatan tatap muka baik di lingkungan instansi pusat maupun instansi daerah agar memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau melalui media elektronik lainnya yang tersedia.
      2. Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat dan/atau kegiatan lainnya di kantor, agar memperhatikan jarak aman antar peserta rapat (physical distancing) dan jumlah peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      3. Perjalanan dinas dilakukan secara selektif dan sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan, serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan protokol kesehatan.
Informasi lebih detail mengenai Surat Edaran MENPAN RB Nomor 58 tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tatanan Normal Baru dapat anda baca atau unduh pada tautan berikut ini.


atau bisa juga dapat unduh pada tautan disini

demikan informasi dari kami terkait Download Surat Edaran MENPAN RB Nomor 58 tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tatanan Normal Baru. Semoga bermanfaat buat semua. Sumber: https://jdih.menpan.go.id/
EDARAN KEMDIKBUD TENTANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM MASA DARURAT PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)

Posted by On 19:16:00


EDARAN KEMDIKBUD TENTANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM MASA DARURAT PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)_ Pada kesempatan ini kami akan berbagi informasi mengenai surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayan Republik Indonesia yang bernomor 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease (COVID-19). 
Beberapa hal yang menjadi pokok perhatian terkait edaran tersebut. Adapun hal yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Informasi terkait Ujian Nasional dalam edaran Kemdikbud Bernomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease (COVID-19)
Ujian Nasional (UN):
  • UN Tahun 2020 dibatalkan, termasuk Uji Kompetensi Keahlian 2020 bagi Sekolah Menengah Kejuruan
  • Dengan dibatalkannya UN Tahun 2O2O maka keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang Iebih tinggi
  • Dengan dibatalkannya UN Tahun 2O2O maka proses penyetaraan bagi lulusan program Paket A, program Paket B, dan program Paket C akan ditentukan kemudian.
Informasi terkait Proses Belajar dari Rumah  dalam edaran Kemdikbud Bernomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease (COVID-19)
Proses Belajar dari Rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  • Belajar dari Rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun keluiusan
  • Belajar dari Rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi Covid-19
  • Aktivitas dan tugas pembelajaran Belajar dari Rumah dapat bervariasi antarsiswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/ fasilitas belajar di rumah
  • Bukti atau produk aktivitas Belajar dari Rumah diberi umpan baiik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/ nilai kuantitatif 
Informasi terkait Ujian Sekolah dalam edaran Kemdikbud Bernomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease (COVID-19)
Ujian Sekolah untuk kelulusan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Ujian Sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran ini
b. Ujian Sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya;
c. Ujian Sekolah dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh;
d. Sekolah yang telah melaksanakan Ujian Sekolah dapat menggunakan nilai Ujian Sekolah untuk menentukan kelulusan siswa. Bagi sekolah yang belum melaksanakan Ujian Sekolah berlaku ketentuan sebagai berikut:
  1. Kelulusan Sekolah Dasar (SD)/sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal). Nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan niiai kelulusan
  2. Kelulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat dan Sekolah Menengah Atas (SMA) / sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas 9 dan
    kelas 12 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan
  3. Kelulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / sederajat ditentukan berdasarkan nilai rapor, praktik kerja lapangan, portofolio dan nilai praktik selama lima semester terakhir. Nilai
    semester genap tahun terakhir dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan. 
 Informasi terkait Kenaikan kelas  dalam edaran Kemdikbud Bernomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease (COVID-19)
Kenaikan Kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  • Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya Surat Edaran ini
  • Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofoiio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya
  • Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.
 Informasi terkait Penerimaan Peserta Didik Baru  dalam edaran Kemdikbud Bernomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease (COVID-19)
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  • Dinas Pendidikan dan sekolah diminta menyiapkan mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orangtua secara fisik di sekolah;
  • PPDB pada Jalur Prestasi dilaksanakan berdasarkan:
    • Akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir; dan/ atau
    • Prestasi akademik dan non-akademik di luar rapor sekolah;
    • Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB daring.

 Informasi terkait Dana Bantuan Operasional Sekolah  dalam edaran Kemdikbud Bernomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease (COVID-19)
Dana Bantuan Operasional Sekolah atau Bantuan Operasionai Pendidikan dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan pandemi Covid19 seperti penyediaan alat kebersihan, hand sanitizer, disinfectant, dan masker bagi warga sekolah serta untuk membiayai pembelajaran daring/jarak jauh.
Demikanlah informasi mengenai edaran Kemdikbud Bernomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease (COVID-19), semoga informasi ini bermanfaat buat anda semua. Jika anda berkenan untuk menge share informasi ini, silahkan anda download edaran Kemdikbud Bernomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease (COVID-19) pada link berikut ini (Unduh)

DUA HAL PENTING YANG PERLU DILAKUKAN OLEH SEKOLAH TERKAIT PRE CUT OFF BOS 2020

Posted by On 21:05:00

Dua hal penting yang perlu dilakukan oleh sekolah terkait pre cut off BOS tahun 2020_ Ditahun 2020, terdapat perubahan dalam skema penyaluran dana BOS. Sesuai dengan surat edaran yang bernomor 0271/C/KU/2020 Tentang Pemberitahuan Pre Cut Off Boss tahun 2020, terdapat dua hal yang perlu dilakukan oleh sekolah diantaranya adalah:


  • Satuan Pendidikan menyampaikan laporan penggunaan BOS Tahun 2019 melalui laman bos.kemdikbud.go.id selambat-lambatnya tanggal 20 Januari 2020
  • Satuan Pendidikan melakukan perivikasi melalui laman bos.kemdikbud.go.id sebelum tanggal 20 Januari 2020 untuk atribut data seperti:
    • Nomor Rekening BOS
    • Nama Rekening BOS
    • Nama Bank
    • Kantor Cabang bank
    • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sekolah
    • Kode Pos Sekolah
Terkait dengan dua hal tersebut diatas, maka perlu kiranya sekolah menyampaikan pelaporan penggunaan dana BOS serta updating data yang berkaitan dengan atribut rekening sekolah dilaman bos.kemdikbud.go.id. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
A. CARA UPDATING DATA YANG BERKAITAN DENGAN ATRIBUT DATA REKENING  SEKOLAH
Adapun cara updating data yang berkaitan dengan Atribut data rekening sekolah adalah sebagai berikut:
  • Langkah pertama adalah, silahkan anda kunjungi laman BOS https://bos.kemdikbud.go.id lalu klik menu login sekolah

  • Langkah berikutnya adalah login dengan menggunakan user dapodik sekolah anda. 
  • Setelah berhasil login, silahkan ceklist (v) captcha I'm not a robot lalu klik menu proses. 

  • Langkah selanjutnya adalah silahkan anda Pilih menu profil sekolah
  • Lalu kemudian pilih menu update rekening bank

  • Langkah selanjutnya adalah mengentri data entrian atribut berupa berupa Nomor Rekening BOS, Nama Rekening BOS,Nama Bank,Kantor Cabang bank, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sekolah, Kode Pos Sekolah lalu klik menu simpan

B. Cara Menyampaikan Laporan BOS dilaman BOS Kemendikbud; https://bos.kemdikbud.go.id
Adapun cara menyampaikan laporan BOS dilaman BOS Kemendikbud adalah sebagai berikut:
  • Langkah pertama adalah, silahkan anda kunjungi laman BOS https://bos.kemdikbud.go.id lalu klik menu login sekolah 
  • Langkah kedua adalah login dengan menggunakan user dapodik sekolah anda. 
  • Langkah berikutnya adalah klik menu lapor kemudian klik menu tambah untuk menambahkan laporan. 
  • Selanjutnya, silahkan isi data entrian yang diperlukan pada laporan BOS. Pada entrian data Penggunaan dana perkomponen, jika tidak ada penggunaan pada komponen tersebut, maka boleh dikosongkan. Adapun data entrian yang terdapat pada pelaporan BOS online adalah sebagai berikut:
    • Triwulan: Pilih tahun triwulan serta pada triwulan keberapa yang akan kita isi laporannya 
    • Penerimaan Dana; silahkan masukkan jumlah dana BOS yang telah diterima. 
    • Silahkan entri data penggunaan dana perkomponen seperti Buku teks K-13 untuk siswa, Buku teks K-13 untuk Guru, Buku teks Kurikulum 2006 untuk siswa dan guru, Pengembangan perpustakaan lainnya, kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa, kegiatan evaluasi pembelajaran, pengelolahan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan serta pengembangan manajemen sekolah, langganan daya dan jasa, pemeliharan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah, pembayaran honor serta pembelian atau perawatan alat multi media pembelajaran.
    • Langkah terakir adalah klik menu proses. 
Demikanlah informasi mengenai Dua hal penting yang perlu dilakukan oleh sekolah terkait pre cut off BOS tahun 2020, semoga bermanfaat buat anda dan jika anda berminat unduh surat edaran yang bernomor 0271/C/KU/2020, silahkan anda unduh pada slide berikut ini:





    sumber :https://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/
    Surat Edaran Permendikbud Nomor 16 tahun 2019 tentang Penataan Linearitas Guru bersertifikat Pendidik

    Posted by On 19:21:00



    Surat Edaran Permendikbud Nomor 16 tahun 2019 tentang Penataan Linearitas Guru bersertifikat Pendidik_ Kementerian      Pendidikan      dan   Kebudayaan      telah menerbitkan Peraturan    Menteri    Pendidikan     dan  Kebudayaan     Nomor   16 Tahun   2019   tentang Perubahan    atas  Peraturan    Menteri   Pendidikan    dan  Kebudayaan    Nomor   46 Tahun   2016  tentang Penataan    Linieritas    Guru   Bersertifikat     Pendidik.    Peraturan    Menteri    ini  dapat  diunduh    pada laman  jdih.kemdikbud.go.id. Peraturan    Menteri   ini mengatur:
    • Kewenangan  mengajar guru pada jenjang TK  (Lampiran I) terkait   dengan:
      • Kesesuaian bidang/mata pelajaran yang  diampu   dengan   sertifikat   pendidik;   
      • Kualifikasi  akademik sarjana/diplorna IV (S-lID-IV) tertentu yang  dapat  mengajar sebagai  guru  kelas  TK.
    • Kewenangan  mengajar  guru  kelas  dan  guru  mata  pelajaran pada  SD  (Lampiran    II) terkait dengan:
      • Kesesuaian   bidang/mata    pelajaran  yang  diampu   dengan   sertifikat  pendidik;
      • Kualifikasi  akademik    sarjana/diploma IV (S-lID-IV)     tertentu   yang  dapat  mengajar sebagai   guru  kelas   SO;
      • Konversi   kode  sertifikat  pendidik   pada  bidang   studi/mata    pelajaran    lainnya; 
      • Mekanisme    perigajuan    konversi.
    • Kewenangan  mengajar guru  mata  pelajaran    pada  SMP  (Lampiran    III)  terkait   dengan:
      • Kesesuaian    mata  pelajaran    yang  diampu   dengan   sertifikat   pendidik;
      • Kualifikasi      akademik     sarjana/diplorna       IV   (S-lID-IV)      tertentu     dapat    mengajar sebagai   guru  mata  pelajaran;
      • Konversi    kode   sertifikat    pendidik    pada   bidang    studi/mata     pelajaran    lainnya    dan bidang   studi  TIK  khusus   lainnya:
        1. Konversi kode  sertifikat   pendidik   pada  bidang   studi/mata    pelajaran    lainnya;
        2. Konversi kode  sertifikat   pendidik   pada  bidang   studi  TIK  khusus   lainnya;
      • Mekanisme    pengajuan    konversi.
    • Kewenangan  mengajar  guru mata pelajaran  pada  SMA (Lampiran  IV) terkait  dengan:
      • Kesesuaian  mata pelajaran  yang diampu  dengan  sertifikat  pendidik;
      • Kualifikasi    akademik    sarjanaldiploma    IV  (S-lID-IV)    tertentu   dapat   mengajar sebagai  guru mata pelaj aran;
      • Konversi   kode  sertifikat   pendidik   pada  bidang  studi/mata   pelajaran   lainnya  dan bidang  studi TIK khusus  lainnya:
        1. Konversi  kode sertifikat  pendidik  pada bidang  studi/mata  pelajaran  lainnya;
        2. Konversi  kode sertifikat  pendidik  pada bidang  studi TIK khusus  lainnya; 
      • Konversi  kode  sertifikat  pendidik  pada bidang  studi bahasa  asing  lainnya;  dan 
      • Mekanisme  pengajuan  konversi.
    • Kewenangan  mengajar  guru mata pelajaran  pada SMK (Lampiran  V) terkait  dengan:
      • Kesesuaian  mata pelajaran  kelompok  A (nasional)  dan mata pelajaran  kelompok  B (perwilayah)   yang diampu  dengan  sertifikat  pendidik;
      • Kualifikasi    akademik    sarjanaldiploma    IV  (S-lID-IV)    tertentu   dapat   mengajar sebagai  guru mata pelajaran;
      • Konversi   kode  sertifikat   pendidik   pada  bidang  studi/mata   pelajaran   lainnya  dan bidang  studi TIK khusus  lainnya:
        1. Konversi  kode  sertifikat  pendidik  pada bidang  studi/mata  pelajaran  lainnya;
        2. Konversi  kode sertifikat  pendidik  pada bidang  studi TIK khusus  lainnya;
    • Konversi  kode sertifikat  pendidik  pada bidang  studi bahasa  asing  lainnya;
    • Mekanisme pengajuan kouversi:
    • Kesesuaian muatan peminatan kejuruan yang diampu dengan sertifikat pendidik jenjang sekolah menengah kejuruan kurikulum SMK 2013; dan
    • Kesesuaian muatan peminatan kejuruan yang diampu dengan sertifikat pendidik jenjang sekolah menengah  kejuruan  kurikulum  SMK 2013 revisi
    Permendikbud Nomor 16 Tahun 2019
    ===========================
    Permendikbud ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (23 Mei 2019) dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 2 januari 2019. Permendikbud Nomor 16 tahun 2019 merupakan Permendikbud tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linearitas Guru Bersertifikat Pendidik. Seperti yang telah disebutkan didalam Permendikbud Nomor 16 Tahun 2019 bahwa Permendikbud Nomor 46 Tahun 2016 dipandang belum memadai serta belum bisa menampung kebutuhan masyarakat sehingga menjadi alasan pertimbangan didalam mengubah Permendikbud tersebut.
    Adapun review kami tentang permendikbud nomor 16 tahun 2019 sebagai berikut:
    A. Pasal 1 Permendikbud Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Permendikbud ini Mengubah Lampiran dalam Permendikbud Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini. Adapun Penjabaran Lampiran dari Permendikbud Nomor 16 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
    • Lampiran 1 menjelaskan tentang kesesuaian Bidang atau Mata Pelajaran yang diampuh dengan Sertifikat Pendidik Taman Kanak-Kanak dimana Guru Kelas dengan Kode sertifikat0 24 linear dengan guru kelas TK dengan kode sertifikat 020. Selanjutnya, apabila guru kelas RA degan kode sertifikat 021 mutasi ke sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, maka kode sertifikatnya linear dengan kode sertifikat 020. Kemudian yang perlu menjadi catatan bahwa Guru yang memiliki sertifikat pendidik selain sertifikat pendidik guru kelas TK, dapat pindah dan mengajar di TK sebagai guru kelas TK apabila memiliki kualifikasi Akademik Sarjana/Diploma IV (S-1/D-IV) PGTK, PGPAID, atau psikologi.
    • Lampiran II menjelaskan tentang Kesesuaian Bidang atau Mata Pelajaran yang diampuh dengan Sertifikat Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar. Dalam lampiran ini menjelaskan tentang linearitas guru kelas MI dimana guru kelas MI dengan kode sertifikat 028 mutasi ke sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, maka kode sertifikatnya linear dengan kode sertifikat 027. Selanjutnya didalam lampiran II Permendikbud Nomor 16 tahun 2019 ini juga menjelaskan bahwa kode sertifikat 047(Pendidikan Matematika), 050 (Pendidikan Kewargannegaraan), 054 (Bahasa Indonesia), 057 (IPA-Fisika), 060( IPS) linear dengan kode sertifikat 027. Kemudian Guru yang memiliki kode sertifikat 084,087, 094, 097, 100,114, 117,120, 124, 154, 156, 180, 184, 187, 190, 204, 207, 210, 214, 215, 310, 318, 319, 320, 321, dan 504 dapat pindah dan mengajar sebagai guru kelas di SD. Selanjutnya, Guru dengna kode sertifikat 107 (Pendidikan Jasmani) linear dengan kode sertifikat 220. Guru dengan kode sertifikat 062 (Bahasa Daearah) harus dikonversi ke kode sertifikat 746, 747, 748, atau 750 (sesuai dengan bahasa daerah yang diajarkan) dan apabila bahasa daerah yang diajarkan selain bahasa daerah dengan kode sertifikat 746, 747, 748, atau 750, maka harus dikonversi ke kode sertifikat 749. Guru dengan kode 063 harus dikonversi ke bidang studi seni budaya, olahraga, atau salah satu bidang studi produktif di SMK yang tercantum pada sertifikat pendidiknya. Selanjutnya yang perlu menjadi catatan dalam lampiran ini adalah guru yang bersertifikat pendidik selain bersertifikat pendidik guru kelas SD, dapat pindah dan mengajar di SD sebagai guru kelas dengan ketentuan sebagai berikut:
    • Guru bersertifikat pendidik Bahasa Inggris (157) yang memiliki kualifikasi akademik Sarjana/Diploma IV (S-1/D-IV) PGSD atau psikologi
    • Guru bersertifikat pendidik guru kelas TK (020) yang memiliki kualifikasi akademik Sarjana/Diploma IV (S-1/D-IV) PGSD atau psikologi.
    • Guru pada jenjang SMP, SMA, dan SMK atau sederajat yang telah memiliki sertifikat pendidik tertentu, apabila memiliki kualifikasi akademik Sarjana/Diploma IV (S-1/D-IV) PGSD atau psikologi.
    • Lampiran III menjelaskan tentang Kesesuaian Bidang atau Mata Pelajaran yang diampuh dengan Sertifikat Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama. Lampiran ini menjelaskan bahwa kode sertifikat 084 dan 310 linear dengn kode sertifikat 154. Kode sertifikat 087 linear dengan kode sertifikat 156. Kode sertifikat 094 dan 318 linear dengan kode sertifikat 180. Kode sertifikat 319 linear dengan kode sertifikat 184. Kode sertifikat 320 dan 504 linear denga kode sertifikat 187. Kode sertifikat 124 dan 321 linear dengan kode sertifikat 190. Kode sertifikat 120 dan 210 linear dengan kode sertifikat 100. Kode sertifikat 114 linear dengan kode sertifikat 207. Kode sertifikat 117 linear dengan kode sertifikat 204. Kode sertifikat 090 dan 311 linear dengan kode sertifikat 157. Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 097 dapat mengajar mata pelajaran Prakarya,  jika aspek yang dipilih oleh sekolah memiliki KI KD yang dapat diajarkan oleh guru IPA.  Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 184 dapat mengajar mata pelajaran Prakarya, jika aspek yang dipilih oleh sekolah memiliki KI KD yang dapat diajarkan oleh guru Fisika. Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 187 dapat mengajar mata pelajaran Prakarya,  jika aspek yang dipilih oleh sekolah memiliki KI KD yang dapat diajarkan oleh guru Kimia. Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 190 dapat mengajar mata pelajaran Prakarya, jika aspek yang dipilih oleh sekolah memiliki KI KD yang dapat diajarkan. Adapun keterangan yang lain, dapat anda baca lebih detail pada lampiran III Permendikbud Nomor 16 Tahun 2019 ini.
    • Lampiran IV menjelaskan tentang Kesesuaian Bidang atau Mata Pelajaran yang diampuh dengan Sertifikat Pendidikan Jenjang Sekolah Atas
    • Lampiran V menjelaskan tentang Kesesuaian Mata Pelajaran  kelompok A (Nasional) dan Mata Pelajaran Kelompok B (Perwilayah) yang diampuh dengan Sertifikat Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan
    Selanjutnya informasi mengenai Surat Edaran Permendikbud Nomor 16 tahun 2019 tentang Penataan Linearitas Guru bersertifikat Pendidik. Bagi anda yang membutuhkan file surat edaran tersebut, kami tautkan pada link berikut ini. Terkait dengan Permendikbud Nomor 16 tahun 2019, anda dapat baca pada tautan berikut ini
    Diakhir postingan ini, kami ucapkan terimakasih atas kunjungan anda ke blog sederhana ini. Kami berharap informasi yang kami sajikan bermanfaat buat anda semua. Terimakasih_Salam infoguruku (Indahnya berbagi ilmu buat sesama guru)
    SURAT EDARAN TENTANG PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1440H

    Posted by On 18:57:00



    Dalam rangka efektivitas pelaksanaan kinerja ASN pada bulan Ramadhan 1440H, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan surat edaran tentang Penetapan Jam Kerja Bulan Ramadhan 1440H. Berikut ini adalah penetapan jam kerja bulan ramdhan 1440H bagi ASN:
    1. Bagi instansi pemerintah yang memberlakukan 5 (lima)hari kerja:
    • Hari senin sampai dengan hari kamis [pukul 08.00-15.00] dengan waktu istirahat [12.00-12.30]
    • Hari jum'at [pukul 08.00-15.30] dengan waktu istirahat [pukul 11.30-12.30]
    2. Bagi instansi pemerintah yang memberlakukan 6 (enam) hari herja:
    • Hari senin hingga kamis, dan sabtu [pukul 08.00-14.00] dengan jadwal istirahat [pukul 12.00-12.30]
    • hari Jum'at [pukul 08.00-14.30] waktu istirahat [pukul 11.30-12.30]
    3. Jumlah jam kerja efektif bagi instansi pemerintah pusat dan daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan ramadhan minimal 32.50 jam per minggu.
    4. Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut mengenai jam kerja pada bulan ramadhan tersebut diatur oleh pimpinan isntansi pemerintah pusat dan daerah masing-masing menyesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.
     Demikianlah informasi yang berkaitan dengan edaran tentang penetapan jam kerja ASN pada bulan ramadhan 1440H, semoga bermanfaat buat semua. 


    EDARAN PENERBITAN KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL GURU TAHUN 2019

    Posted by On 21:58:00

    Sobat infoguruku.net, berikut ini kami informasi mengenai Surat Edaran tentang Penerbitan Keputursan Kenaikan Jabatan Fungsional Guru tahun 2019. Adapun poin yang disampaikan dalam surat tersebut adalah sebagai berikut:
    1. bahwa  berdasarkan Pasal  22 ayat (1) huruf a Permenpan dan RB Nomor 16 Tahun  2009  tentang Jabatan   Fungsional  Guru   dan  Angka   Kreditnya  disebutkan  bahwa   Pejabat   yang  berwenang menetapkan angka kredit buat Guru Madya pangkat  Pembina Tingkat I golongan  ruang IV/b hingga Guru Utama pangkat Pembina  Utama golongan  ruang IV/e di lingkungan instansi pusat dan daerah  serta Guru Pertama  pangkat  Penata Muda golongan  ruang III/a hingga Guru Utama pangkat  Pembina  Utama  golongan  ruang IV/e yang diperbantukan pada  sekolah  Indonesia  di luar negeri  adalah  Menteri  Pendidikan Nasional  atau pejabat  lain yang ditunjuk setingkat eselon  I;
    2. Memperhatikan angka   1     di  atas,  Direktur Jenderal  Guru  dan  Tenaga  Kependidikan melakukan penilaian  prestasi  kerja bagi Guru Madya pangkat  Pembina  Tk.I, golongan ruang  IV/b ke atas dan menetapkan angka  kredit;
    3. Disebutkan dalam surat edaran bahwa Ka.  Biro Sumber Daya  Manusia  atas nama  Mendikbud menetapkan Keputusan  kenaikan   dalam  jabatan   yang  sama   sebagai   Guru  Madya   pangkat   Pembina   Tk.I, golongan  ruang  IV/b  ke atas berdasarkan Penetapan Angka  Kredit  (PAK)  yang  sudah  ditetapkan oleh Dirjen GTK;
    4. Pada Pasal  53 Undang-Undang Nomor  5  Tahun  2014 yang mengulas tentang  Aparatur  Sipil Negara  disebutkan bahwa Presiden  sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan  ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, serta pemberhentian pejabat disamping pejabat  pimpinan  tinggi utama  dan madya,  serta pejabat  fungsional keahlian  utama kepada:
        • menteri  di kementerian;
        • pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
        • sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural;
        • gubernur  di provinsi;  dan
        • bupati/walikota di kabupaten/kota. 
    5.  Memperhatikan penjelasan angka 4 diatas maka Menidkbud tidak lagi menetapkan Keputusan kenaikan dalam jabatan yang sama sebagai guru Madya pangkat Pembina TK.I, golongan ruang IV/b keatas, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (Menteri Agama/Menteri Pertanian/Menteri Kelautan dan Perikanan/Menteri Perindustrian/Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Gubernur/Bupati/Walikota untuk menetapkan keputusan kenaikan jenjang jabatan bagi:
      1. Guru TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs ditetapkan oleh Bupati/Walikota
      2. Guru SMA/MA, SMK/MAK ditetapkan oleh Gubernur,
      3. Guru dilingkungan Kementerian lain yang ditetapkan oleh PPK masing-masing atau pejabat yang ditunjuk.
    Ketentuan tersebut sebagaimana yang dijelaskan pada angka 5 diatas, rnulai bcrlaku untuk pcnilaian prcstasi kerja jabatan fungsional Guru Madya pangkat Pembina TK I, golongan ruang IV/b keatas Periode Kenaikan pangkat Oktober 2019.
    Demikanlah informasi yang bisa kami berikan, mudah-mudahan memberi manfaat buat semua. 
    Link unduhan surat Edaran Penerbitan Keputusan Kenaikan Jabatan fungsional Guru tahun 2019
    sumber (https://sdm.kemdikbud.go.id/penerbitan-keputusan-kenaikan-jabatan-fungsional-guru/)


    Download Edaran, Pedoman Upacara Bendera dan Logo Hari Guru Nasional (HGN) 2018

    Posted by On 18:29:00

    Peran utama guru dalam sejarah bangsa Indonesia sangatlah besar dan menentukan. Pada zaman penjajahan, guru memberikan andil besar didalam menanamkan kesadaran berbangsa dan bernegara serta menanamkan semangat kebangsaan kepada peserta didik dan masyarakat,
    Terkait dengan besarnya peran guru kepada bangsa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan berbagai apresiasi terhadap dedikasi guru. Salah satu apresiasi terhadap dedikasi guru tersebut adalah dengan menyelenggarakan upacara bendera memperingati Hari Guru Nasional tahun 2018.
    Pada postingan Download Edaran, Pedoman Upacara Bendera dan Logo Hari Guru Nasional (HGN) 2018, kami melampirkan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI terkait penyelenggaran Upacara Peringatan Hari Guru Nasional tahun 2018, Pedoman pelaksanaan Upacara Bendera HGN 2018 serta Logo Hari Guru Nasional (HGN)2018. Kami berharap bahwa informasi terkait dengan  Download Edaran, Pedoman Upacara Bendera dan Logo Hari Guru Nasional (HGN) 2018 ini bermanfaat buat semua.

    Melalui surat bernomor 83144/MPK.B/TU/2018, Mendikbud menyerukan kepada seluruh kepala perwakilan Indonesia di luar negeri, pemerintah daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta setiap satuan pendidikan di seluruh Indonesia untuk dapat menyelenggarakan kegiatan yang mengapresiasi guru serta menyemarakkan Hari Guru Nasional tahun 2018 serta menyelenggarakan upacara bendera dilingkungan masing-masing.
    Secara umum pedoman upacara HGN 2018 adalah sebagai berikut ini:
    • Waktu dan Tempat Upacara
    Upacara bendera peringatan Hari Guru Nasional tahun 2018 dilaksanakan pada Hari: senin, 26 November 2018 pada pukul 08.00-selesai (menyesuaikan kebiasan setempat)
    • Susunan Acara:
    • Pembina upacara memasuki lapangan upacara
    • Penghormatan kepada Pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara
    • Laporan pemimpin upacara kepada Pembina upacara
    • Pengibaran Bendera Merah Putih diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya
    • Mengheningkan cipta dipimpin oleh Pembina upacara
    • Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
    • Pemberian Penghargaan-penghargaan (jika ada)
    • Menyanyikan lagu “Hymne Guru”
    • Pembacaan doa
    • Laporan Pemimpin upacara kepada Pembina upacara, dipimpin oleh pemimpin upacara
    • Pembina upacara meninggalkan tempat upacara
    • Upacar selesai, barisan dibubarkan
    Selanjutnya, untuk informasi terkait dengan logo HGN 2018, anda dapat lihat pada gambar berikut:
    sumber gambar:www.kemdikbud.go.id

    Demikianlah informasi terkait Download Edaran, Pedoman Upacara Bendera dan Logo Hari Guru Nasional (HGN) 2018, bagi anda yang membutuhkan file tersebut, anda dapat unduh pada tautan berikut ini

    JUKNIS PENERBITAN NUPTK TAHUN 2018

    Posted by On 19:44:00


    Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut NUPTK adalah kode referensi yang berbentuk nomor unik bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai identitas dalam menjalankan tugas pada Satuan Pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pengolahan NUPTK ini bertujuan untuk:
    • Meningkatkan tata kelola data Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
    • Memberikan identitas resmi kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
    • Memetakan kondisi riil data Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan
    Selanjutnya, Penerbitan NUPTK dilakukan oleh PDSPK dengan tahapan sebagai berikut:
    • Penetapan calon penerima NUPTK; dan
    • Penetapan penerima NUPTK.
    Penetapan calon penerima NUPTK sebagaimana dimaksud diatas adalah apabila Pendidik dan Tenaga Kependidikan:
    • Sudah terdata dalam pangkalan data dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id atau dapo.paud-dikmas.kemdikbud.go.id.
    • Belum memiliki NUPTK; dan
    • Telah bertugas pada Satuan Pendidikan yang memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional.
    Permohonan Penerbitan NUPTK sebagaimana dimaksud pada lampiran (pasal 5 ayat (4)) dilakukan melalui sistem aplikasi vervalptk.data.kemdikbud.go.id dengan melampirkan syarat sebagai berikut:
    • Kartu Tanda Penduduk (KTP);
    • Ijazah dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan terakhir;
    • Bukti memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma IV (D-IV) atau strata 1 (S-1) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Formal;
    • Bagi yang berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) melampirkan:
    • Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS atau PNS; dan
    • SK penugasan dari Dinas Pendidikan;
    • Surat keputusan pengangkatan dari kepala Dinas Pendidikan bagi yang berstatus bukan PNS yang bertugas pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah; dan
    • Telah bertugas paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus bagi yang berstatus bukan PNS pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang dibuktikan melalui surat keputusan pengangkatan dari ketua yayasan atau badan hukum lainnya.
    Mekanisme Penerbitan NUPTK
    Mekanisme Penerbitan NUPTK tergambar sebagai berikut:
    1. Proses penetapan calon penerima NUPTK yaitu sebagai berikut:
     Keterangan:
    1. Satuan Pendidikan melakukan input data pokok pendidikan melalui aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Selanjutnya Satuan Pendidikan melakukan sinkronisasi aplikasi Dapodik.
    2. PDSPK melakukan verifikasi dan validasi data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) melalui sistem aplikasi VervalPTK. Data PTK hasil sinkronisasi aplikasi Dapodik kemudian dibandingkan dengan data PTK yang ada di database arsip dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. jika NUPTK valid, maka dilakukan pencocokan data PTK sehingga status NUPTK menjadi valid;
    2. jika NUPTK tidak valid dan NUPTK kosong, maka data PTK tersebut dijadikan calon penerima NUPTK;
    3. jika NUPTK tidak valid dan NUPTK tidak kosong, maka dilakukan pencarian lebih lanjut dengan ketentuan sebagai berikut:
    • Jika data PTK ditemukan sesuai, maka dilakukan pencocokan data PTK sehingga status NUPTK menjadi valid;
    • Jika data PTK tidak ditemukan, maka data PTK tersebut dijadikan calon penerima NUPTK.
    • Satuan Pendidikan memeriksa data PTK yang sudah masuk daftar calon penerima NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK. Kemudian, Satuan Pendidikan memberitahukan kepada PTK untuk menyiapkan dokumen persyaratan calon penerima NUPTK.
    2. Proses penetapan penerima NUPTK yaitu sebagai berikut:
    Keterangan:
    1. Pendidik atau Tenaga Kependidikan (PTK) menyiapkan dokumen persyaratan calon penerima NUPTK. Setiap dokumen (dokumen asli dan berwarna, bukan fotocopy) tersebut di-scan dan disimpan dalam bentuk salinan digital, kemudian diserahkan kepada Satuan Pendidikan untuk diunggah melalui sistem aplikasi VervalPTK.
    2. Satuan Pendidikan memeriksa kembali kelengkapan dokumen persyaratan dan memastikan sesuai dengan data di sistem aplikasi VervalPTK. Selanjutnya Satuan Pendidikan mengunggah semua dokumen persyaratan dan mengirim pengajuan melalui sistem aplikasi VervalPTK.
    3. Atdikbud atau Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK. Atdikbud atau Dinas Pendidikan memeriksa validitas data dan dokumen persyaratan. Jika valid dan memenuhi persyaratan maka selanjutnya data tersebut diterima atau disetujui. Jika tidak valid dan ditolak maka diberikan alasannya. Pengajuan yang ditolak akan kembali menjadi calon penerima NUPTK.
    4. BPKLN, LPMP atau BP PAUD-DIKMAS sesuai kewenangannya melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK. BPKLN, LPMP atau BP PAUD-DIKMAS memeriksa validitas data dan dokumen persyaratan. Jika valid dan memenuhi persyaratan maka selanjutnya data tersebut disetujui atau diterima. Jika tidak valid akan ditolak dan diberikan alasannya. Pengajuan yang ditolak akan kembali menjadi calon penerima NUPTK.
    5. PDSPK menerbitkan NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh BPKLN atau LPMP/BP PAUD-DIKMAS.
    Satuan Pendidikan memeriksa status penetapan penerima NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK, kemudian menginformasikannya kepada PTK terkait. NUPTK yang sudah diterbitkan dapat dilihat melalui laman gtk.data.kemdikbud.go.id/Data/Status.

    B. Mekanisme Penonaktifan NUPTK
    Mekanisme Penonaktifan NUPTK tergambar sebagai berikut:
    Keterangan:
    1. Pendidik atau Tenaga Kependidikan (PTK) menyiapkan dokumen persyaratan penonaktifan NUPTK. Setiap dokumen tersebut (dokumen asli dan berwarna, bukan fotocopy) di-scan dan disimpan dalam bentuk salinan digital atau PDF, kemudian diserahkan kepada Satuan Pendidikan untuk diunggah melalui sistem aplikasi VervalPTK.
    2. Satuan Pendidikan memeriksa kembali kelengkapan dokumen persyaratan dan memastikan sesuai dengan data di sistem aplikasi VervalPTK. Selanjutnya Satuan Pendidikan mengunggah dokumen persyaratan dan mengirim pengajuan melalui sistem aplikasi VervalPTK.
    3. Atdikbud atau Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya melakukan verifikasi dan validasi data pengajuan penonaktifan NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK. Atdikbud atau Dinas Pendidikan memeriksa validitas data dan dokumen persyaratan. Jika valid dan memenuhi persyaratan maka selanjutnya data tersebut diterima atau disetujui. Jika tidak valid dan ditolak maka diberikan alasannya.
    4. BPKLN, LPMP, BP PAUD-DIKMAS melakukan verifikasi dan validasi data pengajuan penonaktifan NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK. BPKLN, LPMP atau BP PAUD-DIKMAS memeriksa validitas data dan dokumen persyaratan. Jika valid dan memenuhi persyaratan maka selanjutnya data tersebut diterima atau disetujui. Jika tidak valid dan ditolak maka diberikan alasannya.
    5. PDSPK melakukan verifikasi dan validasi terhadap data pengajuan penonaktifan NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK. Jika data sudah sesuai, maka dilakukan penonaktifan terhadap NUPTK yang bersangkutan.
    Satuan Pendidikan memeriksa status pengajuan penonaktifan NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK, kemudian menginformasikannya kepada PTK terkait. NUPTK yang sudah dinonaktifkan dapat dilihat melalui laman gtk.data.kemdikbud.go.id/Data/Status.
    C. Proses Reaktivasi NUPTK 
    Adapun proses Reaktivasi NUPTK adalah sebagai berikut:

    Keterangan:
    1. Pendidik atau Tenaga Kependidikan (PTK) menyiapkan dokumen persyaratan reaktivasi NUPTK. Setiap dokumen (dokumen asli dan berwarna, bukan fotocopy) tersebut di-scan dan disimpan dalam bentuk salinan digital PDF, kemudian diserahkan kepada Satuan Pendidikan untuk diunggah melalui sistem aplikasi VervalPTK.
    2. Satuan Pendidikan memeriksa kembali kelengkapan dokumen persyaratan dan memastikan sesuai dengan data di sistem aplikasi VervalPTK. Selanjutnya Satuan Pendidikan mengunggah dokumen persyaratan dan mengirim pengajuan melalui sistem aplikasi VervalPTK.
    3. Atdikbud atau Dinas Pendidikan sesuai kewenanganya melakukan verifikasi dan validasi data pengajuan reaktivasi NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK. Atdikbud atau Dinas Pendidikannmemeriksa validitas data dan dokumen persyaratan. Jika valid dan memenuhi persyaratan maka selanjutnya data tersebut diterima atau disetujui. Jika tidak valid dan ditolak maka diberikan alasannya.
    4. BPKLN, LPMP, atau BP PAUD-DIKMAS melakukan verifikasi dan validasi data pengajuan reaktivasi NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK. BPKLN, LPMP, atau BP PAUD-DIKMAS memeriksa validitas data dan dokumen persyaratan. Jika valid dan memenuhi persyaratan maka selanjutnya data tersebut diterima atau disetujui. Jika tidak valid dan ditolak maka diberikan alasannya.
    5. PDSPK melakukan verifikasi dan validasi terhadap data pengajuan reaktivasi NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK. Jika data sudah sesuai, maka dilakukan reaktivasi atau pengaktifan kembali terhadap NUPTK yang bersangkutan.

    Demikianlah informasi terkait juknis penerbitan NUPTK, adapun referensi bacaran dapat anda unduh pada tautan berikut ini