InfoGuruku.Net

InfoGuruku.Net

aneka trik, aplikasi, dapodik, info guru, permendikbud ristek, panduan, info cpns, anbk, kalender pendidikan, erapor, edaran, juknis, kurikulum merdeka

DAFTAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN SERTIFIKAT PENDIDIK DALAM SELEKSI PPPK TAHUN 2022

Diposting oleh On 18:36:00

Surat Edaran Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan  yang bernomor 4757/B/GT.01.01/2022 Tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikasi Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022 ditujukan kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan baik Provinsi maupun Kabupaten Kota.

Dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan  yang bernomor 4757/B/GT.01.01/2022 Tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikasi Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022 disebutkan bahwa:

  1. Persyaratan calon PPPK untuk JF Guru harus memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S-1/Doploma Empat (D-IV) dan atau sertifikat pendidik
  2. Calon PPPK untuk JF guru mendaftar sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya
  3. Apabila tidak memiliki sertifikat pendidik, maka calon PPPK untuk JF Guru mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademik yang dimilikinya
  4. Daftar Kualifikasi Akademik dan sertifikat pendidik untuk mengisi bidang tugas/mata pelajaran yang akan dilamar oleh PPPK untuk JF Guru tercantum dalam lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal ini. 
Selanjutnya, Daftar Kualifikasi Akademik Dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022 dapat anda unduh pada tautan berikut ini: unduh

SE TENTANG PERSIAPAN PENETAPAN DAN ALOKASI PENERIMA DANA BOS, DANA BOP PAUD, DAN DANA BOP KESETARAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Diposting oleh On 07:05:00



Surat Edaran (SE) tentang persiapan penetapan dan alokasi penerima dana  BOS, dana BOP PAUD, dan dana BOP Kesetaraan tahun anggaran 2023 diterbitkan dengan nomor 7947/C/HK.04.01/2022 ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. 

Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)

2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 73). Dalam rangka persiapan penetapan dan alokasi penerima Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan satuan pendidikan penerima Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan TA 2023 dilakukan pada satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik

b. telah mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil paling lambat tanggal 31 Agustus 2022

c. memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik

d. memiliki Rekening Satuan Pendidikan atas nama Satuan Pendidikan

e. bukan merupakan satuan pendidikan kerja sama. Selain memenuhi persyaratan tersebut di atas, khusus satuan pendidikan penerima BOP Kesetaraan, harus memiliki peserta didik paling sedikit 10 (sepuluh) peserta didik pada setiap jenjang, sementara untuk satuan pendidikan penerima BOS, tidak merupakan satuan pendidikan yang dikelola oleh kementerian/lembaga lain. 

2. Penetapan alokasi Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan TA 2023 dihitung berdasarkan besaran satuan biaya pada masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah peserta didik yang memiliki NISN yang valid pada cut of Dapodik 31 Agustus 2022.

3. Persyaratan izin sebagaimana dimaksud angka 1 huruf c, jika terdapat satuan pendidikan dengan izin penyelenggaran pendidikan masih dalam proses pembuatan atau perpanjangan, maka dapat dilakukan dengan menggunakan surat keterangan dari Dinas Pendidikan. 

4. Persyaratan Rekening Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf d merupakan rekening standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Rekening Satuan Pendidikan dalam Penyaluran Dana BOP PAUD, BOS, dan BOP Kesetaraan. 

5. Dalam hal terdapat satuan pendidikan tidak ditetapkan sebagai penerima Dana BOS Reguler/BOP PAUD/BOP Kesetaraan TA 2023, biaya operasional satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan biaya operasional satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab badan hukum penyelenggara satuan pendidikan bersangkutan. 

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dimohon untuk:

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan pada satuan pendidikan di wilayah kewenangan Saudara yang meliputi:

a. melakukan verifikasi dan validasi data satuan pendidikan yang diinput pada Dapodik sesuai dengan kondisi riil;

b. membantu dan mengupayakan satuan pendidikan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;

c. memastikan satuan pendidikan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data satuan pendidikan yang mutakhir dan bertanggung jawab atas keabsahan isian data satuan pendidikan

d. memastikan seluruh satuan pendidikan melakukan sinkronisasi Dapodik paling lambat 31 Agustus 2022. 2. Menyampaikan surat keterangan yang ditujukan kepada Mendikbudristek c.q. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah yang dilampiri data satuan pendidikan yang izin penyelenggaraannya masih dalam proses pembuatan/perpanjangan. Surat paling lambat dapat diterima tanggal 31 Agustus 2022 melalui tautan http://ringkas.kemdikbud.go.id/izinPenyelenggaran. Setelah proses izin penyelenggaraan selesai, Dinas Pendidikan harus melakukan pemutakhiran data pada tautan https://vervalsp.data.kemdikbud.go.id. 3. Menyampaikan pengusulan rekening satuan pendidikan terutama bagi satuan pendidikan yang belum memiliki rekening standar dan bermaksud menerima Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan TA 2023. 

4. Melakukan identifikasi satuan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga lain dan menyampaikannya secara resmi kepada Mendikbudristek c.q. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah paling lambat 31 Agustus 2022 melalui tautan http://ringkas.kemdikbud.go.id/sekolahKL

Demikian informasi mengenai Surat Edaran (SE) tentang persiapan penetapan dan alokasi penerima dana  BOS, dana BOP PAUD, dan dana BOP Kesetaraan tahun anggaran 2023, semoga bermanfaat 

File

SURAT EDARAN (SE)  PERPANJANGAN WAKTU SSO

Diposting oleh On 18:38:00


Surat Edaran (SE) Perpanjangan Waktu SSO SIMPKB. Sobat guru yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi mengenai Surat Edaran (SE) tentang perpanjangan waktu SSO. Sebagaimana surat pemberitahuan Ditjen GTK sebelumnya  Nomor: 0697/B.B5/GT.01.15/2022 tertanggal 15 Februari 2022, perihal: Akun belajar.id sebagai SSO SIMPKB, disebutkan bahwa pemanfaatan akun pembelajaran akan dioptimalkan menjadi layanan satu akun untuk semua dengan konsep Single Sign On (SSO) pada Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (SIMPKB),  yang sedianya terhitung mulai tanggal 12 Maret 2022, dengan ini diperpanjang waktunya hingga tanggal 12 April 2022.

Perpanjangan waktu ini diberikan guna lebih memberi kesempatan kepada semua Guru dan Tenaga Kependidikan terutama di daerah yang terindikasi memiliki kesulitan jaringan internet, dan yang belum memahami mekanisme aktivasi akun pembelajaran,  dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam pemanfaatan akun belajar.id untuk  mengakses berbagai layanan program prioritas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota mohon dapat mendorong Guru dan Tenaga Kependidikan di seluruh Indonesia untuk melakukan aktivasi akun pembelajaran dan menggunakannya sebagai SSO pada SIMPKB, guna membantu kelancaran dan kemudahan layanan kepada Guru dan Tenaga Kependidikan. Adapun petunjuk dan tata cara penggunaan SSO akun belajar.id dapat diperoleh pada laman login SIMPKB itu sendiri.

Terkait surat Edaran tersebut, tentu bagi rekan guru yang belum menautkan akun belajarnya pada laman SIMPKB, rekan guru masih memiliki peluang untuk menyelesaikannya. 

Demikian informasi mengenai Surat Edaran (SE) Perpanjangan Waktu SSO SIMPKB, semoga bermanfaat. 

unduh file

SE MEKANISME PENGELUARAN DATA SISWA TERDATA GANDA

Diposting oleh On 17:21:00



Surat Edaran (SE) Pusat Data dan Teknologi Informasi mengenai Mekanisme Pengeluaran Data Siswa Terdata Ganda_ Surat Edaran (SE) Pusdatin yang bernomor 0914/JI/DS.00.01/2022 tentang Mekanisme Pengeluaran Data Siswa Terdata Ganda tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi pasal 288 poin c serta hasil Verifikasi dan Validasi Data Peserta Didik yang menunjukkan adanya data siswa terdata aktif pada lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan (ganda).

Sehubungan dengan hal tersebut, Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) selaku pengelola Data Induk Pendidikan menyiapkan mekanisme pengeluaran data siswa terdata aktif pada lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan (ganda) untuk menghasilkan data peserta didik yang valid. Adapun proses pengeluaran data siswa terdata aktif pada lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan (ganda) tersebut dapat dilakukan melalui aplikasi Verifikasi dan Validasi Data Peserta Didik (Verval PD) dilaman https://vervalpd.data.kemdikbud.go.id menggunakan menu Pengeluaran Siswa (Tercatat Ganda).

Demikanlah informasi mengenai SE Mekanisme Pengeluaran Data Siswa Terdata Ganda. Semoga informasi ini bermanfaat buat semua

PEMUTAHIRAN DATA CALON PESERTA PPG DALJAB TAHUN 2022 TAHAP II

Diposting oleh On 17:27:00


Pemutahiran Data Calon Peserta PPG Daljab Tahun 2022 Tahap II_ Mengutip informasi yang bersumber dari laman https://ppg.kemdikbud.go.id bahwa dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan tahun 2022, Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan akan melakukan pemutakhiran data calon peserta PPG Dalam Jabatan tahun 2022 Tahap II. Adapun data yang perlu dimutahirkan adalah data Nomor Induk Kependudukan dan tanggal lahir melalui laman verval PTK, Riwayat pendidikan formal mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan terakhir serta riwayat karir guru mulai dari karir pertama kali mengajar hingga terkahir pada aplikasi dapodik sekolah, serta status kepegawaian dan jenis PTK melalui aplikasi dapodik dinas. adapun caranya anda bisa baca pada tautan berikut:

CARA MEMUTAHIRKAN DATA NIK GTK DI LAMAN VERVAL PTK KEMDIKBUD https://vervalptk.data.kemdikbud.go.id

CARA MEMUTAHIRKAN DATA RIWAYAT KARIR GURU PADA APLIKASI DAPODIK 2022

Selanjutnya, berikut ini adalah Surat Edaran tentang pemutahiran data calon peserta PPG Daljab tahun 2022 tahap II:



Demikianlah Informasi Pemutahiran Data Calon Peserta PPG Daljab Tahun 2022 Tahap II, semoga informasi ini bermanfaat buat anda semua
SURAT EDARAN (SE) VERIFIKASI ANBK 2021

Diposting oleh On 19:43:00

Surat Edaran (SE) Verifikasi ANBK 2021_ Baru baru ini telah diterbitkan Surat Edaran (SE) Kemdikbud Ristek terkait Verifikasi Data ANBK 2021. Surat ini diterbitkan dengan nomor 0047/H4/PG.00.02/2022 yang isinya adalah bahwa dalam rangka evaluasi pelaksanaan Asesmen Nasional tahun 2021, Pusat Asesmen Pendidikan, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan tersebut akan melakukan perifikasi data hasil pelaksanaan ANBK 2021 pada masing masing satuan pendidikan. Sehubungan dengan itu, maka diharapkan kepada satuan pendidikan untuk melakukan beberapa hal yaitu:

  1. Satuan pendidikan melakukan verifikasi data keikutsertaan AN pada tahun 2021 melalui laman https://anbk.kemdikbud.go.id dengan menggunakan username dan password masing-masing sekolah, yang meliputi: a. verifikasi data peserta didik (siswa) pada menu konfirmasi peserta didik, b. verfikasi data kepala sekolah dan pendidik pada menu konfirmasi kepsek dan pendidik.
  2. Satuan pendidikan juga melengkapi data AN: a) mengunggah kekurangan data siswa sesuai petunjuk pada laman ANBK. Adapun akses untuk mengunggah data akan dibuka mulai tanggal 31 Januari sampai dengan tanggal 12 Februari 2022. Tim Pusat akan menghubungi sekolah yang mengalami kesulitan dalam mengunggah data respon siswa, b) Bagi guru ataupun Kepsek yang belum lengkap mengisi atau belum mengisi survey lingkungan belajar diharapkan mengisi survey lingkungan belajar pada laman https://surveilingkunganbelajar.kemdikbud.go.id/ yang akan dimulai pada tanggal 7 Februari sampai dengan tanggal 18 Februari 2022.
Berikut ini adalah surat edaran (SE) verifikasi ANBK 2021:

 
Langkah Verifikasi Data di laman ANBK
  • Silahkan anda kunjungi laman ANBK yang beralamatkan di https://anbk.kemdikbud.go.id/
  • Silahkan anda login dengan menggunakan user ANBK 2021. Jika anda mengalami kendala lupa user ataupun password, anda bisa konfirmasi kepada admin ANBK 2021 di Dinas Kabupaten/Kota
  • Untuk Perivikasi data Peserta Didik, dilaman ANBK telah disediakan menu Perivikasi Peserta Didik, silahkan lakukan konfirmasi pada kolom konfirmasi yang telah disediakan saat akses konfirmasi telah dibuka (* saat menulis tulisan ini, kondisi akses konfirmasi belum dibuka, jadi yang di tampilkan hanyalah screen shoot dari kotak konfirmasi saja)
  • Untuk Perifikasi data kepsek dan pendidik, silahkan cek dimenu perifikasi data kepsek dan pendidik. Silahkan perhatikan kolom keterangan yang disediakan di menu tersebut. Keterangan mengikuti survey susulan: guru atau kepsek harus mengikuti survey susulan sesuai dengan waktu yang ditentukan yaitu tanggal 7 februari hingga 18 februasi 2022. Dan jika keterangan tidak perlu mengikuti survey susulan, maka dianggap survey lingkungai belajar sudah selesai. 

Demikianlah informasi mengenai Surat Edaran (SE) Verifikasi ANBK 2021, semoga bermanfaat buat semua


Surat Edaran (SE) Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor s-204/PK/2021 tentang Perhitungan Anggaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja  (PPPK) Guru dalam Alokasi DAU TA 2022

Diposting oleh On 17:50:00

 

Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Nomor s-204/PK/2021 tentang Perhitungan Anggaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja  (PPPK) Guru dalam Alokasi DAU TA 2022_ Sobat infoguruku, Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Bernomor s-204/PK/2021 tentang Perhitungan Anggaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja  (PPPK) Guru dalam Alokasi DAU TA 2022 telah diterbitkan tanggal 13 Desember 2021. Adapun isi dari Surat Edaran tersebut adalah sebagai berikut:

  • Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022, telah ditetapkan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2022 yang dihitung didasarkan pada formula Alokasi Dasar serta celah fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. alokasi dasar yang dimaksud telah mempertimbangkan jumlah gaji pegawai Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah (ASND), rencana formasi ASND, dan kebijakan tunjangan hari raya serta kebijakan gaji ketiga belas.
  • Berdasarkan Surat Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Nomor B/1404/SM.01.00/2021 tanggal 16 September 2021 hal Pembaharuan Data Perkiraan Formasi ASN untuk Instansi Pemerintah Daerah Tahun 2022, rencana formasi ASND yang diperhitungkan terdiri dari: A) Formasi PPPK Guru tahun 2021 yang diumumkan dan dilaksanakan seleksinya pada tahun 2021 sebanyak 507.848 orang, B). Perkiraan Formasi PPPK Guru tahun 2022 sebanyak 758.018 orang, dan C) Perkiraan formasi PPPK Non Guru tahun 2022 sebanyak 184.239 orang. 
  • Formasi PPPK Guru tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf a merupakan formasi tahun 2021 yang seharusnya diangkat pada tahun 2021, dimana kebutuhan gajinya telah diperhitungkan dalam alokasi DAU tahun anggaran 2021 sebagaimana disampaikan melalui Surat DJPK Nomor S-98/PK/2021 tanggal 25 Juni 2021 hal Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) TA 2021.
  • Berdasarkan kondisi tersebut, perhitungan kebutuhan gaji untuk formasi ASND dalam alokasi DAU TA 2022 ditetapkan sebagai berikut: A) Sesuai penjelasan Pasal 11 ayat (14) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021, gaji yang diperhitungkan dalam alokasi DAU TA 2022 untuk formasi ASND adalah gaji pokok sebagaimana diatur dalam peraturan kepegawaian, B) Kebutuhan gaji pokok PPPK Guru sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf A sebanyak 14 bulan, termasuk gaji tunjangan hari raya dan kebijakan gaji ketiga belas, dengan asumsi bahwa penggajian PPPK Guru dimaksud pada tahun 2022 dimulai sejak bulan Januari 2022, C) Kebutuhan gaji pokok PPPK Guru sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf b dan kebutuhan gaji pokok PPPK Non Guru sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf c, sebanyak 3 bulan gaji, dengan asumsi bahwa penggajian PPPK dimaksud pada tahun 2022 dimulai sejak bulan Oktober 2022, D) Jumlah dana yang telah diperhitungkan dalam alokasi DAU TA 2021 dan tidak terserap sebagaimana dimaksud pada butir 3 menjadi pengurang dalam perhitungan kebutuhan penggajian PPPK. Apabila jumlah dana yang telah diperhitungkan dalam alokasi DAU TA 2021 tersebut lebih besar, maka total kebutuhan gaji PPPK tahun 2022 seluruhnya bersumber dari dana yang telah diperhitungkan dalam alokasi DAU TA 2021. 
Jumlah formasi PPPK dan kebutuhan gaji yang diperhitungkan dalam alokasi DAU TA 2022
untuk masing-masing Daerah sebagaimana dalam lampiran.
  • Selanjutnya, sesuai Penjelasan Pasal 11 ayat (18) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021, pembayaran gaji PPPK Guru tahun 2022 akan menjadi bagian dari pemenuhan belanja wajib Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 25% dari alokasi Dana Transfer Umum (DTU) untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah, dan mendukung pembangunan sumber daya manusia di bidang pendidikan.
  • Berkenaan dengan hal tersebut, diharapkan kepada Saudara untuk melaksanakan pengangkatan PPPK sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf a sesuai dengan hasil seleksi yang telah dilaksanakan pada tahun 2021, serta merealisasikan pengajian PPPK dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku.
  • Alokasi dana yang telah diperhitungan dalam alokasi DAU TA 2021 dan alokasi DAU TA 2022 untuk PPPK Guru merupakan dana yang ditentukan penggunaannya secara spesifik atau bersifat earmarked, sehingga tidak dapat digunakan untuk belanja lain.

Selanjutnya, dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa Dirjen Perimbangan Keuangan tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai Dirjen Perimabangan Keuangan.
Demikianlah informasi mengenai Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Nomor s-204/PK/2021 tentang Perhitungan Anggaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru dalam Alokasi DAU TA 2022, file dapat diunduh pada tautan berikut ini:

Sumber surat : https://djpk.kemenkeu.go.id/?cat=410