SE (SURAT EDARAN) PEMUTAHIRAN DAPODIK TAHUN 2021 UNTUK PERENCANAAN DAK FISIK PENDIDIKAN

Posted by On 18:37:00



SE (Surat Edaran) Pemutahiran Dapodik tahun 2021 untuk Perencanaan DAK Fisik Pendidikan_ SE (Surat Edaran) Pemutahiran Dapodik tahun 2021 untuk Perencanaan DAK Fisik Pendidikan di sampaikan dalam surat edaran Kemdikbud yang bernomor 13285/A.A1/PR/2021 tertanggal 25 Februari 2021. Adapun isi dari surat tersebut adalah sebagai berikut :
  • Penilaian tingkat kerusakan bangunan pada satuan pendidikan dilakukan oleh dinas pendidikan dan dinas yang menangani keciptakaryaan dengan menggunakan instrumen penilaian sesuai format yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR yang dapat diunduh pada laman https://ringkas.kemdikbud.go.id/dak2021 atau bisa diunduh pada tautan berikut ini(unduh)
  • Hasil penilaian tingkat kerusakan bangunan sesuai format sebagaimana pada angka 1 harus disahkan oleh dinas pendidikan dan dinas yang menangani keciptakaryaan.
  • Satuan pendidikan melakukan pemutakhiran data sarana prasarana pada Dapodik berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada angka 2 dan diunggah pada laman http://sp.datadik.kemdikbud.go.id. Adapun caranya dapat dilihat pada tautan berikut ini (unduh)
  • Satuan pendidikan dapat memantau hasil pemutakhiran data pada laman http://dapo.kemdikbud.go.id.
  • Buku panduan pemutakhiran Dapodik dapat diunduh (download) melalui laman http://ringkas.kemdikbud.go.id/panduansarpras atau dapat diunduh pada tautan berikut ini (unduh)
  • Data satuan pendidikan yang akan digunakan untuk perencanaan DAK Fisik bidang pendidikan Tahun 2022 adalah data yang telah tersinkronisasi hingga tanggal 31 Maret 2021 pukul 23.59 WIB.
  • Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pemantauan data satuan pendidikan sesuai dengan kondisi riil.
Demikianlah infromsi mengenai SE (Surat Edaran) Pemutahiran Dapodik tahun 2021 untuk Perencanaan DAK Fisik Pendidikan, semoga informasi ini bermanfaat buat anda semua. 
Baca juga : 


PENGUMUMAN HASIL SELEKSI AKADEMIK PPG DALAM JABATAN

Posted by On 21:53:00



Pengumuman Hasil Seleksi Akademik Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan_ Informasi mengenai Pengumuman Hasil Seleksi Akademik Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan ini disampaikan melalui surat edaran Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan bernomor 0582/B.B2/GT/2021. Adapun isi dari surat tersebut adalah sebagai berikut:
menindaklanjuti pelaksanaan seleksi akademik PPG Dalam Jabatan tahun 2019 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) di seluruh Indonesia, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut.
  • Pelaksanaan seleksi akademik PPG Dalam Jabatan pada tahun 2019 diikuti oleh 206.700 guru.
  • Dari hasil seleksi akademik tersebut sejumlah 29.518 guru dinyatakan lulus sebagaimana daftar rekapitulasi pada lampiran surat
  • Hasil kelulusan seleksi akademik dapat dilihat pada laman ppg.kemdikbud.go.id mulai tanggal 10 Februari 2021. Tata cara login bagi guru, Dinas Pendidikan dan LPMP dapat dibaca pada lampiran surat. Silahkan unduh disini
  • Bagi guru yang dinyatakan lulus seleksi akademik, tahapan selanjutnya yaitu melakukan seleksi administrasi.
Sebagai informasi tambahan terkait bagaimanakah cara login SIM-PKB bagi guru? berikut ini langkah-langkahnya:
A. Panduan Pencarian Nomor UKG
Dibawah ini adalah persyaratan dan langkah yang dilakukan bagi para Guru / Kandidat dalam mencari informasi nomor UKG:
  1. Pastikan Anda terdaftar aktif di dapodik sekolah anda dan pastikan dapodik sekolah telah melakukan sinkronisasi dengan Dapodik Pusat.
  2. Jika pada dapodik sekolah anda belum melakukan sinkronisasi, silahkan hubungi operator sekolah anda. Jika dapodik sekolah anda telah melakukan sinkronisasi, tunggu 2x24 jam guna mendapatkan akun SIM-PKB.
  3. Silahkan anda lakukan pencarian dan serta melakukan aktivasi akun SIM-PKB Anda melalui laman https://gtk.belajar.kemdikbud.go.id/.
  4. Entri nama, propinsi, dan kota anda kemudian silakan klik tombol CARI GTK
  5. langkah berikutnya adalah gulir kebagian bawah laman untuk melihat hasil pencarian dan silahkan lihat dan catat nomor UKG tersebut.
B. Panduan Registrasi Akun SIM-PKB
Langkah-langkah yang dilakukan untuk registrasi akun SIM-PKB : 
  1. Akses laman https://gtk.belajar.kemdikbud.go.id/ dan klik Registrasi Akun GTK 
  2. Langkah berikutnya adalah silakan lengkapi data nomor peserta UKG dan tanggal lahir Anda serta klik konfirmasi "Saya bukan robot". Jika sudah, silakan klik tombol REGISTER
  3. Silahkan anda konfirmasi registrasi akun dengan klik tombol Setujui & Cetak 
  4. Silahkan anda cetak dokumen pemberitahuan Akses Layanan dengan klik tombol Save atau Simpan / tombol berwarna biru (Sesuai pengaturan browser Anda)
C. Panduan Login ke dalam SIMPKB 
Dibawah ini adalah panduan login kedalam SIMPKB: 
  1. Akses laman https://gtk.belajar.kemdikbud.go.id/
  2. Pada laman portal akan ditampilkan beraneka program yang ada dalam layanan SIMPKB, program-program yang dimaksud seperti PPG Dalam Jabatan dan Prajabatab, Guru Penggerak, Guru Berbagi, dan sebagainya. 
  3. Selanjutnya Anda nantinya diarahkan ke laman login, silakan entri alamat surel dan kata sandi dari akun SIMPKB Anda kemudian klik masuk 
  4. Jika surel dan kata sandi yang Anda masukkan telah sesuai,  maka Anda akan menuju ke laman beranda dari Akun SIMPKB Anda. Sampai pada tahapan ini Anda telah berhasil melakukan login kedalam SIMPKB, pada laman beranda SIMPKB juga akan dimunculkan berbagai notifikasi pengumuman yang sedang aktif
  5. Berikutnya anda bisa mengakses berbagai menu yang tersedia sesuai dengan hak akses yang anda miliki (sebagai guru)
Akhirnya, diujung postingan ini kami lampirkan surat mengenai Pengumuman Hasil Seleksi Akademik Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan. (unduh disini

Demikianlah informasi ini kami sampaikan, semoga bermanfaat buat anda semua. 

Download Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan UN Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Sekolah tahun Pelajaran 2020/2021, pdf

Posted by On 08:00:00

Download Surat Edaran (SE) Mendikbud No. 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan UN Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Sekolah tahun Pelajaran 2020/2021, pdf_ Kementerian Pendidikan dan Kebudayan (Kemdikbud telah mengeluarkan surat edaran bernomor 1 tahun 2021 tentang Peniadaan UN Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Sekolah tahun Pelajaran 2020/2021. Adapun yang menjadi Dasar hukum dari kebijakan ini adalah

  1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4301)
  2. Undang-Undang No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
  3. Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 No 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 55105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 No 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5157)
  4. Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 No 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487)
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 43 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No 1590)
Adapun, isi surat edaran tersebut adalah berkaitan dengan penyebaran virus corona yang semakin meningkat, maka perlu dilakukan langkah responsif dengan mengutamakan keselamatan serta kesehatan lahir dan batin peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan. Berkaitan dengan hal tesebut, maka Kemdikbud menyampaikan beberapa hal:
1. UN dan Ujian Kesetaran tahun 2021 ditiadakan
2. Dengan ditiadakan UN dan Ujian Kesetaraan tahun 2021, maka UN dan Ujian Kesetaraan tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
3. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan/program pendidikan setelah: 
(a) menyelesaikan program pembelajaran dimasa pandemi Covid-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester, 
(b) memperoleh nilai sikap/ prilaku minimal baik, dan 
(c) mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan
4. Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada poin nomor 3 diatas, dilaksanakan dalam bentuk: 
(a) portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap/prilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya (penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya), 
(b) penugasan, 
(c) tes secara luring atau daring, dan 
(d) bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
5. Selain ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, peserta didik sekolah menengah kejuruan juga dapat mengikuti uji kompetensi keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Penyetaraan bagi lulusan program paket A, program paket B, dan program paket C dilakukan sesuai dengan ketentuan: 
(a) kelulusan bagi peserta didik pendidikan kesetaraan sesuai dengan ketentuan pada angka 3, 
(b) ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c bagi peserta didik pendidikan kesetaraan berupa ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan diakui sebagai penyetaran lulusan, 
(c) ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan dilakukan dalam bentuk ujian sebagaimana dimaksud pada angka 4, 
(d) perserta ujian tingkat satuan pada pendidikan kesetaraan adalah peserta didik yang terdaftar didaftar nominasi peserta ujian pendidikan kesetaraan pada data pokok pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, dan
(e) hasil ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan harus dimasukkan dalam data pokok pendidikan.
7. Kenaikan kelas dilaksanakan dengan ketentuan:(a)ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk: 
(a) Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk: 
(1) portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap/prilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya (penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya), 
(2) penugasan, 
(3) tes secara luring atau daring, dan 
(4) bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan

(b) Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh
8. Penerimaan peserta didik baru dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
(a) dilaksanakan sesuai dengan Permendikbud Nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK sebagaimana yang tercantum dalam lampiran surat edaran ini atau dapat diunduh pada laman jdih.kemdikbud.go.id
(b) Pusat data dan informasi Kemdikbud menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB daring
9. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 sampai 8 dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam Keputusan bersama Mendikbud, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 4/KB/2020, No. 737 tahun 2020, No. HK.01.08/Menkes/7093/2020, No. 420-3987 tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 dimasa pandemi Covid-19
Demikanlah informasi terkait  Dowload Surat Edaran Mendikbud No. 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan UN Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Sekolah tahun Pelajaran 2020/2021. Adapun file terkait edaran tersebut, kami sematkan pada tautan berikut ini (unduh)

sumber (https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/02/se-mendikbud-tentang-peniadaan-un-2021 )

SYARAT, JADWAL PENDAFTARAN DAN CARA DAFTAR CALON ASSESOR PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK TAHUN 2021

Posted by On 22:49:00



Syarat, Jadwal Pendaftaran dan Cara Daftar Calon Asessor Program Sekolah Penggerak Tahun 2021_  Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang bernomor 0205/B.B2/GT/2021 tentang rekrutmen Calon Asesor Program Sekolah Penggerak bahwa saat ini sudah mulai dibuka. Pendaftaran terbuka bagi guru, pengawas sekolah, penilik, Kepala Sekolah SPK dan Swasta, Widyaiswara PPPPTK, LPPKSPS, LPMP, Dosen Fakultas Psikologi dan Fakultas Ilmu Kependidikan, praktisi pendidikan serta asesor professional dengan persyaratan umum sebagai berikut:

  • Warga Negara Indonesia
  • Memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4
  • Memiliki akses Internet yang stabil
  • Mampu mengoperasikan aplikasi Google seperti Drive, Gmail, dll
  • Mampu mengoperasikan aplikasi konferensi video (Zoom & Google Meet)
  • Memiliki komitmen, semangat perbaikan berkelanjutan, jiwa kolaborasi, dan terbuka pada hal-hal baru
  • Tidak menjadi asesor, pengajar praktik/pendamping, dan fasilitator dalam Program Guru Penggerak
  • Jika terpilih menjadi calon asesor maka bersedia mengikuti secara penuh proses pelatihan dan sertifikasi daring selama lima hari (Senin - Jumat, jam 08:00 -17:00 WIB)
Jadwal Pendaftaran

Berdasarkan edaran tersebut diatas bahwa pendaftaran kini telah dibuka hingga tanggal 1 Februari 2021. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui tautan yang telah diberikan, yaitu pada link berikut https://aplikasi.tendik.kemdikbud.go.id/asesor-psp/registrasi/

Cara Daftar

Adapun langkah-langkah pengisian formulir pendaftaran ini adalah sebagai berikut:
  • Isilah formulir Anda di waktu yang luang dan selesaikan semua pertanyaan dalam satu waktu pada koneksi internet yang stabil (form ini tidak menyimpan data secara otomatis)
  • Kemudian, isilah jenis pekerjaan Anda
  • Isilah data diri Anda
  • Unggah dokumen yang diperlukan
  • Klik "Simpan" atau "Submit", maka data akan terekam secara online.
Demikianlah informasi mengenai Syarat, Jadwal Pendaftaran dan Cara Daftar Calon Asessor Program Sekolah Penggerak Tahun 2021 Surat resmi kami tautkan pada link dibawah ini. Semoga informasi ini bermanfaat buat semua

REKRUTMEN PENGAWAS  SEBAGAI FASILITATOR PENDIDIKAN GURU PENGGERAK TAHUN 2021

Posted by On 19:53:00



Rekrutmen Pengawas Sebagai Fasilitator Pendidikan Guru Penggerak tahun 2021_ lnformasi mengenai rekrutmen pengawas sebagai fasilitator Guru Penggerak ini kami kutip dari surat edaran Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang bernomor 0034/B.B2/GT/2021. Pada surat tersebut dinyatakan bahwa sebagai tindak lanjut dari kebijakan Merdeka Belajar, maka Dirjen GTK akan melaksanakan Program Pendidikan Guru Penggerak atau yang dikenal dengan PGP untuk menemukan Guru Penggerak sebagai pemimpin pembelajaran yang menerapkan merdeka belajar dan menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid. Adapun perannya adalah menggerakkan komunitas belajar bagi guru di sekolah dan diwilayahnya serta menumbuhkan kepemimpinan murid untuk mewujudkan Profil Pelajar Pancasila. Program ini direncanakan akan berlangsung selama 9 (sembilan) bulan dengan pola 306 jam pelajaran (JP) secara daring dan belajar di tempat kerja. 

Pada proses PGP diperlukan fasilitator yang akan  bertugas  memfasilitasi  dan  membantu  Calon  Guru  Penggerak  untuk  mencapai tujuan. Dalam Surat tersebut dinyatakan bahwa fasilitator ini bertugas mencatat perkembangan peserta selama pendidikan guru penggerak secara daring dan pendampingan selama pendidikan, mengumpulkan tugas-tugas dan memberi umpan balik kepada peserta, memberikan motivasi dan membantu peserta dalam menjalankan perannya, turut memberikan umpan balik kepada instruktur untuk perbaikan sesi dan memfasilitasi proses diskusi dan refleksi peserta. Terkait dengan hal tersebut, pada postingan kali ini kami akan berbagi apa saja persyaratan, mekanisme rekrutmen, jadwal pendaftaran rekrutmen, tempat kegiatan serta pembekalan dan asesmen bagi calon fasilitator.

Persyaratan

Adapun yang menjadi persyaratan Calon fasilitator Program Pendidikan Guru Penggerak adalah yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1.
2. Memiliki pengalaman mengajar dan/atau melatih minimal 5 (lima) tahun.
3. Berkomitmen untuk memenuhi kewajiban secara penuh sebagai fasilitator.
4. Mendapatkan izin dari atasan.

Mekanisme Rekrutmen

Bagaimanakah mekanisme rekrutmen program ini? Berikut ini adalah mekanisme rekrutmen calon fasilitator:
  • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan laman dan SIM Aplikasi pendaftaran calon fasilitator
  • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mensosialisasikan Program Pendidikan Guru Penggerak kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait
  • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengumumkan pendaftaran calon fasilitator secara daring melalui laman maupun melalui surat kepada kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota
  • Calon fasilitator melakukan pendaftaran secara daring pada laman sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak dengan memberikan isian pernyataan/pertanyaan dan mengunggah dokumen persyaratan yang terdiri dari:
      • Mengisi biodata diri pada laman;
      • Mengunggah salinan ijazah pendidikan terakhir;
      • Mengunggah pakta integritas sebagai fasilitator (sesuai format);
      • Mengunggah surat izin dari pimpinan satuan kerja (sesuai format);
      • Mengisi esai pada laman yang telah disediakan.
  • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan seleksi tahap 1 (administrasi dan esai) sesuai unggahan dan isian pada poin 4
  • Bagi calon fasilitator yang dinyatakan lolos seleksi tahap 1 akan dilanjutkan ke seleksi tahap 2 dengan cara mengikuti simulasi mengajar dan wawancara
  • Calon fasilitator yang dinyatakan lulus tahap 2, akan mengikuti seleksi tahap 3 yaitu mengikuti pembekalan calon fasilitator PGP
  • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan dan mengumumkan calon fasilitator yang lolos seleksi tahap 3 (pembekalan) dan menyampaikan rekapitulasi kepada kepada kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota

Jadwal Pendaftaran Rekrutmen Fasilitator

Berikut ini adalah jadwal Pendaftaran Rekrutmen Fasilitator berdasarkan surat tersebut:
  • Pendaftaran calon fasilitator melalui laman https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak/   pada tanggal 17-29 Januari 2021
  • Evaluasi administrasi dan esai pada tanggal 5-9 Februari 2021
  • Pengumuman hasil tahap 1 pada tanggal  12 Februari 2021
  • Simulasi Mengajar pada tanggal  16-19 Februari 2021
  • Wawancara pada tanggal  22-25 Februari 2021
  • Pengumuman hasil Tahap 2 pada tanggal  1 Maret 2021
  • Pembekalan falisitator PGP pada tanggal  8-19 Maret 2021
  • Pengumuman hasil Tahap 3 (penetapan fasilitator PGP) pada tanggal  23 Maret 2021
Sebagai catatan terkait jadwal, bahwa perubahan jadwal akan diumumkan melalui laman pendaftaran

Fasilitator

Pendaftaran calon fasilitator mengikuti langkah-langkah berikut ini.
  • Mengakses portal sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak
  • Cari menu Registrasi Fasilitator Guru Penggerak
  • Mengaktivasi akun
  • Melengkapi CV, esai, dan unggah syarat berkas lainnya
  • Melakukan ajuan sebagai calon fasilitator Guru Penggerak

Tempat Kegiatan

Tempat  rekrutmen  calon  fasilitator  dan  pelaksanaan  pembekalan  dikoordinasikan  oleh Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pembekalan dan Asesmen

Kegiatan pembekalan diakhiri dengan asesmen untuk menentukan kelayakan peserta sebagai calon fasilitator pada program pendidikan guru penggerak. Kelayakan fasilitator ditentukan melalui indikator sebagai berikut.
  • Mengikuti penuh seluruh materi kegiatan pembekalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
  • Menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan oleh instruktur/fasilitator utama
  • Memenuhi   batas   minimal   kelayakan   yang   telah   ditetapkan   oleh   Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Ketetapan dan Sertifikasi

Calon peserta yang dinyatakan layak berdasarkan asesmen di atas, akan ditetapkan sebagai fasilitator PGP dan memperoleh sertifikat sebagai fasilitator Program Pendidikan Guru Penggerak dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bagi peserta yang belum memenuhi kelayakan, dapat mengikuti kegiatan asesmen calon fasilitator pada periode berikutnya. Fasilitator Program Pendidikan Guru Penggerak akan dilibatkan dalam proses fasilitasi Pendidikan Guru Penggerak. 

Selanjutnya, guna melengkapi informasi mengenai Rekrutmen Pengawas Sebagai Fasilitator Pendidikan Guru Penggerak tahun 2021,  berikut ini kami lampirkan unduhan surat edaran tersebut( unduh disini) atau anda juga bisa baca surat edaran tersebut dibawah ini:


 
Demikanlah informasi rekrutmen pengawas sebagai fasilitator pendidikan guru penggerak tahun 2021, semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat buat semua. 
Download Surat Edaran MENPAN RB Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tatanan Normal Baru

Posted by On 16:47:00

Download Surat Edaran MENPAN RB Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tatanan Normal Baru_ Mengutip informasi dari laman menpan.go.id bahwa Pemerintah akan menerapkan tatanan normal baru bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) terhitung mulai tanggal 5 Juni 2020. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berharap bahwa semua ASN dapat beradaptasi dengan perubahan tatanan hidup baru pada situasi pandemi Covid-19 ini.
Kebijakan MENPAN RB ini tertuang dalam surat edaran bernomor 58 Tahun 2020 tentang sistem Kerja ASN dalam tatanan Normal baru. Sebagai dasar latarbelakang diterbitkannya Surat Edaran MENPAN RB Nomor 58 tahun 2020 ini adalah untuk menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 dan Keputusan Presiden Nornor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, serta memperhatikan arahan Presiden RI untuk menyusun tatanan normal baru yang mendukung produktivitas kerja namun tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat, perlu dilakukan perubahan sistem kerja Pegawai ASN agar dapat beradaptasi terhadap perubahan tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19.
Adapun tujuan diterbitkannya surat edaran ini adalah 
  • Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan efektif dalam mencapai kinerja Kementerian/Lembaga/Daerah. 
  • Untuk memastikan pelaksanaan pelayanan publik di Kementerian/Lembaga/Daerah dapat berjalan efektif.
  • Untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran serta mengurangi risiko COVID-19 di lingkungan Kementerian/Lembaga/Daerah dan masyarakat luas di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya
Ketentuan yang tertera dalam Surat Edaran MENPAN RB Nomor 58 tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tatanan Normal Baru adalah sebagai berikut:
Ketentuan Umum
Untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu penyesuaian sistem kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam tatanan normal baru dengan cara menjalankan protokol kesehatan dalam aktivitas keseharian.
Adaptasi terhadap tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 di lingkungan Kementerian/Lembaga/Daerah meliputi Penyesuaian Sistem Kerja, Dukungan Sumber Daya Manusia Aparatur, Dukungan lnfrastruktur, dengan memperhatikan protokol kesehatan. 
Penyesuaian Sistem Kerja
  • Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Namun demikian, untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi COVID-19, perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan cara menjalankan protokol kesehatan dalam aktivitas keseharian.
  • Penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 2 huruf a, dilaksanakan untuk mewujudkan budaya kerja yang adaptif dan berintegritas guna meningkatkan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
  • Penyesuaian sistem kerja dimaksud dapat dilaksanakan melalui fleksibilitas dalam pengaturan lokasi bekerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang meliputi:
      • Pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (work from office); dan/atau
      • Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (work from home).
  • Pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (work from office) dimana Pegawai Aparatur Sipil Negara melaksanakan tugas kedinasan di kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
  • Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (work from home) Pegawai Aparatur Sipil Negara melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal dimana Pegawai Aparatur Sipil Negara di tempatkan/ditugaskan pada instansi pemerintah. Pelaksanaan tugas kedinasan dimaksud, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
  • Terhadap fleksibilitas dalam pengaturan lokasi bekerja, Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah:
      • Mengatur sistem kerja yang akuntabel dan selektif bagi pejabat/pegawai di lingkungan unit kerjanya yang dapat melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) dan/atau di rumah/tempat tinggal (work from home) dengan memperhatikan kondisi penyebaran Covid-19 di daerah masing-masing.
      • Menentukan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dapat melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (work from home), dengan mempertimbangkan:
          1. Jenis pekerjaan pegawai. 
          2. Hasil penilaian kinerja pegawai.
          3. Kompetensi pegawai dalam mengoperasikan sistem dan teknologi informasi.
          4. Laporan disiplin pegawai.
          5. Kondisi kesehatan/faktor komorbiditas pegawai.
          6. Tempat tinggal pegawai berada di wilayah dengan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar.
          7. Kondisi kesehatan keluarga pegawai (dalam status orang dalam pemantauan/orang dalam pengawasan/dikonfirmasi positif COVID-19).
          8. Riwayat perjalanan dalam negeri/luar negeri pegawai dalam 14 hari kalender terakhir.
          9. Riwayat interaksi pegawai dengan penderita terkonfirmasi positif COVID-19 dalam 14 {empat belas) hari kalender terakhir.
          10. Efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan unit organisasi.
  • Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah yang berlokasi di wilayah dengan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar agar:
      1. Menugaskan Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk menjalankan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (work from home) secara penuh dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pejabat/pegawai yang bersangkutan.
      2. Mengatur Pegawai Aparatur Sipil Negara pada lnstansi Pemerintah yang tugas dan fungsinya bersifat strategis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 {COVID-19), untuk melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) dengan jumlah minimum pejabat/pegawai dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan.
  • Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah memastikan agar penyesuaian sistem kerja dalam tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 yang dilakukan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
  • Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik, Kementerian/Lembaga/Daerah agar:
      1. Melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi; 
      2. Menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi;
      3. Membuka media komunikasi online sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan;
      4. Memastikan bahwa output dari produk pelayanan yang dilakukan secara online maupun of/line tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; dan
      5. Memperhatikan jarak aman (physical distancing), kesehatan, dan keselamatan pegawai yang melakukan pelayanan of/line sesuai dengan protokol kesehatan yang langsung secara ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. 
  • Penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
      1. Seluruh penyelenggaraan rapat dan/atau kegiatan tatap muka baik di lingkungan instansi pusat maupun instansi daerah agar memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau melalui media elektronik lainnya yang tersedia.
      2. Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat dan/atau kegiatan lainnya di kantor, agar memperhatikan jarak aman antar peserta rapat (physical distancing) dan jumlah peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      3. Perjalanan dinas dilakukan secara selektif dan sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan, serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan protokol kesehatan.
Informasi lebih detail mengenai Surat Edaran MENPAN RB Nomor 58 tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tatanan Normal Baru dapat anda baca atau unduh pada tautan berikut ini.


atau bisa juga dapat unduh pada tautan disini

demikan informasi dari kami terkait Download Surat Edaran MENPAN RB Nomor 58 tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tatanan Normal Baru. Semoga bermanfaat buat semua. Sumber: https://jdih.menpan.go.id/
EDARAN KEMDIKBUD TENTANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM MASA DARURAT PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)

Posted by On 19:16:00


EDARAN KEMDIKBUD TENTANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM MASA DARURAT PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)_ Pada kesempatan ini kami akan berbagi informasi mengenai surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayan Republik Indonesia yang bernomor 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease (COVID-19). 
Beberapa hal yang menjadi pokok perhatian terkait edaran tersebut. Adapun hal yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Informasi terkait Ujian Nasional dalam edaran Kemdikbud Bernomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease (COVID-19)
Ujian Nasional (UN):
  • UN Tahun 2020 dibatalkan, termasuk Uji Kompetensi Keahlian 2020 bagi Sekolah Menengah Kejuruan
  • Dengan dibatalkannya UN Tahun 2O2O maka keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang Iebih tinggi
  • Dengan dibatalkannya UN Tahun 2O2O maka proses penyetaraan bagi lulusan program Paket A, program Paket B, dan program Paket C akan ditentukan kemudian.
Informasi terkait Proses Belajar dari Rumah  dalam edaran Kemdikbud Bernomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease (COVID-19)
Proses Belajar dari Rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  • Belajar dari Rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun keluiusan
  • Belajar dari Rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi Covid-19
  • Aktivitas dan tugas pembelajaran Belajar dari Rumah dapat bervariasi antarsiswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/ fasilitas belajar di rumah
  • Bukti atau produk aktivitas Belajar dari Rumah diberi umpan baiik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/ nilai kuantitatif 
Informasi terkait Ujian Sekolah dalam edaran Kemdikbud Bernomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease (COVID-19)
Ujian Sekolah untuk kelulusan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Ujian Sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran ini
b. Ujian Sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya;
c. Ujian Sekolah dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh;
d. Sekolah yang telah melaksanakan Ujian Sekolah dapat menggunakan nilai Ujian Sekolah untuk menentukan kelulusan siswa. Bagi sekolah yang belum melaksanakan Ujian Sekolah berlaku ketentuan sebagai berikut:
  1. Kelulusan Sekolah Dasar (SD)/sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal). Nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan niiai kelulusan
  2. Kelulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat dan Sekolah Menengah Atas (SMA) / sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas 9 dan
    kelas 12 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan
  3. Kelulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / sederajat ditentukan berdasarkan nilai rapor, praktik kerja lapangan, portofolio dan nilai praktik selama lima semester terakhir. Nilai
    semester genap tahun terakhir dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan. 
 Informasi terkait Kenaikan kelas  dalam edaran Kemdikbud Bernomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease (COVID-19)
Kenaikan Kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  • Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya Surat Edaran ini
  • Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofoiio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya
  • Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.
 Informasi terkait Penerimaan Peserta Didik Baru  dalam edaran Kemdikbud Bernomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease (COVID-19)
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  • Dinas Pendidikan dan sekolah diminta menyiapkan mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orangtua secara fisik di sekolah;
  • PPDB pada Jalur Prestasi dilaksanakan berdasarkan:
    • Akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir; dan/ atau
    • Prestasi akademik dan non-akademik di luar rapor sekolah;
    • Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB daring.

 Informasi terkait Dana Bantuan Operasional Sekolah  dalam edaran Kemdikbud Bernomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease (COVID-19)
Dana Bantuan Operasional Sekolah atau Bantuan Operasionai Pendidikan dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan pandemi Covid19 seperti penyediaan alat kebersihan, hand sanitizer, disinfectant, dan masker bagi warga sekolah serta untuk membiayai pembelajaran daring/jarak jauh.
Demikanlah informasi mengenai edaran Kemdikbud Bernomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease (COVID-19), semoga informasi ini bermanfaat buat anda semua. Jika anda berkenan untuk menge share informasi ini, silahkan anda download edaran Kemdikbud Bernomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease (COVID-19) pada link berikut ini (Unduh)