Surat Edaran (SE) Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor s-204/PK/2021 tentang Perhitungan Anggaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja  (PPPK) Guru dalam Alokasi DAU TA 2022

Diposting oleh On 17:50:00 with No comments

 

Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Nomor s-204/PK/2021 tentang Perhitungan Anggaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja  (PPPK) Guru dalam Alokasi DAU TA 2022_ Sobat infoguruku, Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Bernomor s-204/PK/2021 tentang Perhitungan Anggaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja  (PPPK) Guru dalam Alokasi DAU TA 2022 telah diterbitkan tanggal 13 Desember 2021. Adapun isi dari Surat Edaran tersebut adalah sebagai berikut:

  • Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022, telah ditetapkan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2022 yang dihitung didasarkan pada formula Alokasi Dasar serta celah fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. alokasi dasar yang dimaksud telah mempertimbangkan jumlah gaji pegawai Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah (ASND), rencana formasi ASND, dan kebijakan tunjangan hari raya serta kebijakan gaji ketiga belas.
  • Berdasarkan Surat Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Nomor B/1404/SM.01.00/2021 tanggal 16 September 2021 hal Pembaharuan Data Perkiraan Formasi ASN untuk Instansi Pemerintah Daerah Tahun 2022, rencana formasi ASND yang diperhitungkan terdiri dari: A) Formasi PPPK Guru tahun 2021 yang diumumkan dan dilaksanakan seleksinya pada tahun 2021 sebanyak 507.848 orang, B). Perkiraan Formasi PPPK Guru tahun 2022 sebanyak 758.018 orang, dan C) Perkiraan formasi PPPK Non Guru tahun 2022 sebanyak 184.239 orang. 
  • Formasi PPPK Guru tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf a merupakan formasi tahun 2021 yang seharusnya diangkat pada tahun 2021, dimana kebutuhan gajinya telah diperhitungkan dalam alokasi DAU tahun anggaran 2021 sebagaimana disampaikan melalui Surat DJPK Nomor S-98/PK/2021 tanggal 25 Juni 2021 hal Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) TA 2021.
  • Berdasarkan kondisi tersebut, perhitungan kebutuhan gaji untuk formasi ASND dalam alokasi DAU TA 2022 ditetapkan sebagai berikut: A) Sesuai penjelasan Pasal 11 ayat (14) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021, gaji yang diperhitungkan dalam alokasi DAU TA 2022 untuk formasi ASND adalah gaji pokok sebagaimana diatur dalam peraturan kepegawaian, B) Kebutuhan gaji pokok PPPK Guru sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf A sebanyak 14 bulan, termasuk gaji tunjangan hari raya dan kebijakan gaji ketiga belas, dengan asumsi bahwa penggajian PPPK Guru dimaksud pada tahun 2022 dimulai sejak bulan Januari 2022, C) Kebutuhan gaji pokok PPPK Guru sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf b dan kebutuhan gaji pokok PPPK Non Guru sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf c, sebanyak 3 bulan gaji, dengan asumsi bahwa penggajian PPPK dimaksud pada tahun 2022 dimulai sejak bulan Oktober 2022, D) Jumlah dana yang telah diperhitungkan dalam alokasi DAU TA 2021 dan tidak terserap sebagaimana dimaksud pada butir 3 menjadi pengurang dalam perhitungan kebutuhan penggajian PPPK. Apabila jumlah dana yang telah diperhitungkan dalam alokasi DAU TA 2021 tersebut lebih besar, maka total kebutuhan gaji PPPK tahun 2022 seluruhnya bersumber dari dana yang telah diperhitungkan dalam alokasi DAU TA 2021. 
Jumlah formasi PPPK dan kebutuhan gaji yang diperhitungkan dalam alokasi DAU TA 2022
untuk masing-masing Daerah sebagaimana dalam lampiran.
  • Selanjutnya, sesuai Penjelasan Pasal 11 ayat (18) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021, pembayaran gaji PPPK Guru tahun 2022 akan menjadi bagian dari pemenuhan belanja wajib Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 25% dari alokasi Dana Transfer Umum (DTU) untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah, dan mendukung pembangunan sumber daya manusia di bidang pendidikan.
  • Berkenaan dengan hal tersebut, diharapkan kepada Saudara untuk melaksanakan pengangkatan PPPK sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf a sesuai dengan hasil seleksi yang telah dilaksanakan pada tahun 2021, serta merealisasikan pengajian PPPK dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku.
  • Alokasi dana yang telah diperhitungan dalam alokasi DAU TA 2021 dan alokasi DAU TA 2022 untuk PPPK Guru merupakan dana yang ditentukan penggunaannya secara spesifik atau bersifat earmarked, sehingga tidak dapat digunakan untuk belanja lain.

Selanjutnya, dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa Dirjen Perimbangan Keuangan tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai Dirjen Perimabangan Keuangan.
Demikianlah informasi mengenai Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Nomor s-204/PK/2021 tentang Perhitungan Anggaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru dalam Alokasi DAU TA 2022, file dapat diunduh pada tautan berikut ini:

Sumber surat : https://djpk.kemenkeu.go.id/?cat=410
SURAT EDARAN NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBELJAJARAN MENJELANG LIBUR  NATAL 2021 DAN TAHUN BARU 2022 DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19

Diposting oleh On 21:51:00 with No comments


Surat Edaran Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Menjelang Libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19_ Sobat Infoguruku, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi terbaru berkaitan dengan Surat Edaran Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang bernomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Menjelang Libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. Surat ini terbit pada tanggal 14 Desember 2021. Adapun isi suratnya adalah:
  1. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya setiap tahun menetapkan kalender pendidikan yang memuat permulaan tahun ajaran, pengaturan waktu belajar efektif, dan pengaturan waktu libur
  2. Satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah tetap melaksanakan pembelajaran, pembagian rapor semester 1 (satu), dan libur sekolah tahun ajaran 2021 12022 sesuai dengan kalender pendidikan tahun ajaran 2O2l/2022 yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 1
  3. Satuan pendidikan tidak diperkenankan menambah waktu libur selama periode Natal Tahun 2O2l dan Tahun Baru Tahun 2022 di luar waktu libur semester dalam kalender pendidikan yang ditetapkan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2
  4. Pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah tetap melaksanakan tugas kedinasan di satuan pendidikan sesuai dengan kalender pendidikan
  5. Memaksimalkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik
  6. Mengimbau orang tua/wa1i peserta didik agar mengizinkan dan mendorong anaknya yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan untuk divaksinasi COVID-19
  7. Menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang lebih ketat di satuan pendidikan dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/ hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3T (testing, tracing, treatment)
Demikianlah informasi mengenai Surat Edaran Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Menjelang Libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. Anda dapat membaca informasi tersebut lebih lengkap pada tautan dibawah ini 
INSTRUKSI MENDAGRI BERNOMOR 66 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN SERTA PENANGGULANGAN COVID-19 PADA SAAT NATAL 2021 DAN TAHUN BARU 2022

Diposting oleh On 18:09:00 with No comments


Instruksi Menteri Dalam Negeri bernomor 66 tahun 2021 tentang Pencegahaan serta Penanggulangan Covid-19 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru tahun 2022_ Sobat infoguruku.net, Instruksi Menteri Dalam Negeri bernomor 66 tahun 2021 yang berkaitan dengan pencegahan serta penanggulangan covid-19 pada saat natal tahun 2021 serta tahun baru tahun 2022 telah diterbitkan pada tanggal 9 Desember 2021. Pada diktum kesatu  dijelaskan bahwa selama periode natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022: 

A) Mengaktifkan optimalisasi fungsi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di masing-masing lingkungan, baik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan dan desa serta Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) paling lama dimulai pada tanggal 20 Desember 2021
B) Menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3T (testing, tracing, treatment) serta mempertimbangkan faktor ventilasi, udara, durasi dan jarak interaksi untuk mengurangi risiko penularan dalam beraktivitas;
C) Melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi di wilayah masing-masing, untuk dosis pertama mencapai target 70% (tujuh puluh persen) dan dosis kedua mencapai target 48,57% (empat puluh delapan koma lima puluh tujuh persen) dari total sasaran, terutama vaksinasi bagi lansia sampai akhir bulan Desember 2021 serta memulai vaksinasi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 11 (sebelas) tahun dengan ketentuan, telah mencapai target minimal 70% (tujuh puluh persen) dosis pertama total sasaran dan target minimal 60% (enam puluh persen) dosis pertama lansia sesuai dengan aturan yang berlaku,
D) Melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan lainnya diantaranya Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pengelola Hotel, Pengelola Tempat Wisata, Pengelola Pusat Perbelanjaan/Mall dan Pelaku Usaha serta pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah dalam rangka pencegahan dan penegakan disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
E) Melakukan pengetatan arus pelaku perjalanan masuk dari luar negeri termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai antisipasi tradisi mudik Nataru dan memperbanyak dan memaksimalkan penggunaan dan penegakan aplikasi PeduliLindungi pada tempat kegiatan publik seperti fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah;
F) Melaksanakan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di tempat-tempat yang berpotensi terjadinya kerumunan diantaranya Gereja, tempat perbelanjaan dan tempat wisata lokal,
G) Membatasi kegiatan masyarakat pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 termasuk seni budaya dan olahraga yang dapat berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 dilakukan tanpa penonton, yang bukan perayaan natal dan tahun baru dan menimbulkan kerumunan dilakukan dengan protokol kesehatan serta dihadiri tidak lebih dari 50 (lima puluh) orang,
H) Menutup semua alun-alun pada tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 1 Januari 2022;
I) Melakukan rekayasa dan antisipasi aktivitas pedagang kaki lima di pusat keramaian agar tetap dapat menjaga jarak antar pedagang dan pembeli;
J) Masyarakat yang melakukan perjalanan keluar daerah, maka mengoptimalkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi, memenuhi persyaratan perjalanan jarak jauh yang menggunakan alat transportasi umum: 1) wajib 2 (dua) kali vaksin dan melakukan Rapid Test Antigen 1 x 24 jam; 2) untuk orang yang belum di vaksin dan orang yang tidak bisa di vaksin dengan alasan medis, dilarang bepergian jarak jauh, 3)syarat perjalanan jarak jauh yang menggunakan alat transportasi umum secara teknis diatur lebih lanjut oleh Satgas Penanganan COVID-19 Nasional, 4) dalam hal ditemukan pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) yang positif COVID-19, maka melakukan isolasi mandiri atau isolasi pada tempat yang telah disiapkan Pemerintah untuk mencegah adanya 
penularan, dengan waktu isolasi sesuai prosedur kesehatan serta melakukan tracing dan karantina kontak erat,
K) Seluruh jajaran Pemerintah Daerah termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam: 1) mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan mencegah dan mengatasi aktivitas berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah, selama periode Libur Nataru.
Selanjutnya, dalam diktum kedua menyatakan bahwa khusus pelaksanaan ibadah dan peringatan Hari Raya  Natal Tahun 2021 diatur lebih lanjut oleh Kementerian Agama; dan pelaksanaan pembagian rapot semester 1 (satu) dan libur sekolah diatur lebih lanjut oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. 
Kemudian, diktum ke 3 khusus untuk pelaksaanaan perayaan tahun baru 2022 dan tempat perbelanjaan/mall: 
a. perayaan Tahun Baru 2022 sedapat mungkin dilakukan masing-masing/bersama keluarga, menghindari kerumunan dan perjalanan, serta melakukan kegiatan di lingkungan masing masing yang tidak berpotensi menimbulkan kerumunan; 
b. melarang adanya pawai dan arak-arakan tahun baru serta pelarangan acara Old and New Year baik terbuka maupun tertutup yang berpotensi menimbulkan kerumunan; 
c. menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (entrance) dan keluar (exit) dari mall/pusat perbelanjaan serta hanya pengunjung dengan kategori hijau yang diperkenankan masuk; 
d. meniadakan event perayaan Nataru di Pusat Perbelanjaan dan Mall, kecuali pameran UMKM
e. melakukan perpanjangan jam operasional Pusat Perbelanjaan dan Mall yang semula 10.00 –21.00 waktu setempat menjadi 09.00 – 22.00 waktu setempat untuk mencegah kerumunan
pada jam tertentu dan melakukan pembatasan dengan jumlah pengunjung tidak melebihi 75%(tujuh puluh lima persen) dari kapasitas total Pusat Perbelanjaan dan Mall serta penerapan
protokol kesehatan yang lebih ketat
f. kegiatan makan dan minum di dalam pusat perbelanjaan/mall dapat dilakukan denganpembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen)  dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. 
Khusus untuk pengaturan tempat wisata diatur dalam diktum ke empat yaitu: 
meningkatkan kewaspadaan pada objek wisata 
khususnya untuk daerah-daerah sebagai destinasi pariwisata favorit, antara lain: Bali,Bandung, Bogor, Yogyakarta, Malang,Surabaya, Medan, dan lain-lain; 
b. mengidentifikasi tempat wisata yang menjadi sasaran liburan di setiap kabupaten/kota agar memiliki protokol kesehatan yang baik; 
c. menerapkan pengaturan ganjil-genap untuk mengatur kunjungan ke tempat-tempat wisata prioritas; 
d. tetap menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas,
dan menghindari kerumunan); 
e. memperbanyak sosialisasi, memperkuat penggunaan dan penegakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (entrance) dan keluar (exit) dari tempat wisata serta hanya
pengunjung dengan kategori hijau yang diperkenankan masuk; 
f. memastikan tidak ada kerumunan yang menyebabkan tidak bisa jaga jarak;  
g. membatasi jumlah wisatawan sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas total; 
h. melarang pesta perayaan dengan kerumunan di tempat terbuka/tertutup; 
i. mengurangi penggunaan pengeras suara yang menyebabkan orang berkumpul secara masif;
j. membatasi kegiatan masyarakat termasuk seni budaya yang menimbulkan kerumunan yang berpotensi terhadap penularan COVID-19. 
Demikianlah informasi mengenai Instruksi Menteri Dalam Negeri bernomor 66 tahun 2021 tentang Pencegahaan serta Penanggulangan Covid-19 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru tahun 2022. Informasi ini dapat anda unduh pada tautan berikut ini 

 
SE DIRJEN GTK TENTANG KUALIFIKASI AKADEMIK DAN SERTIFIKAT PENDIDIK DALAM PENDAFTARAN PENGADAAN GURU PPPK 2021

Diposting oleh On 19:03:00 with 1 comment



Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Pengadaan Guru Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021_ Melansir informasi yang kami kutip dari gtk.kemdikbud.go.id, bahwa Dirjen GTK telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) bernomor 1460/B.B1/GT.02.01/2021 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Pengadaan Guru Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja tahun 2021. 

Isi dari Surat Edaran (SE) Dirjen GTK Nomor 1460/B.B1/GT.02.01/2021 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Pengadaan Guru Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja tahun 2021 menyatakan bahwa dalam rangka pendaftaran pengadaan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Calon guru PPPK berasal dari
a. Guru dalam jabatan, atau
b. Lulusan Pendidikan Profesi Guru yang belum menjadi guru
2. Calon Guru PPPK harus memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S-1/Diploma Empat (D-IV) dan/atau sertifikat pendidik
3. Calon guru PPPK mendaftar sesuai dengan sertifikat pendidiknya
4. Apabila calon guru PPPK tidak memiliki sertifikat pendidik, maka mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademiknya
5. Daftar kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik untuk mengisi bidang tugas/mata pelajaran yang akan diampu oleh guru PPPK tercantum dalam lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
Baca Juga: 

Berikut ini salinan Surat Edaran (SE) Dirjen GTK Nomor 1460/B.B1/GT.02.01/2021 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Pengadaan Guru Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja tahun 2021
 
Surat Edaran (SE) tersebut juga bisa anda unduh pada tautan berikut ini (Unduh)
Demikanlah informasi tentang Surat Edaran (SE) Dirjen GTK Nomor 1460/B.B1/GT.02.01/2021 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Pengadaan Guru Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja tahun 2021. Semoga informasi ini bermanfaat buat anda semua
SE (SURAT EDARAN) PEMUTAHIRAN DAPODIK TAHUN 2021 UNTUK PERENCANAAN DAK FISIK PENDIDIKAN

Diposting oleh On 18:37:00 with No comments



SE (Surat Edaran) Pemutahiran Dapodik tahun 2021 untuk Perencanaan DAK Fisik Pendidikan_ SE (Surat Edaran) Pemutahiran Dapodik tahun 2021 untuk Perencanaan DAK Fisik Pendidikan di sampaikan dalam surat edaran Kemdikbud yang bernomor 13285/A.A1/PR/2021 tertanggal 25 Februari 2021. Adapun isi dari surat tersebut adalah sebagai berikut :
  • Penilaian tingkat kerusakan bangunan pada satuan pendidikan dilakukan oleh dinas pendidikan dan dinas yang menangani keciptakaryaan dengan menggunakan instrumen penilaian sesuai format yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR yang dapat diunduh pada laman https://ringkas.kemdikbud.go.id/dak2021 atau bisa diunduh pada tautan berikut ini(unduh)
  • Hasil penilaian tingkat kerusakan bangunan sesuai format sebagaimana pada angka 1 harus disahkan oleh dinas pendidikan dan dinas yang menangani keciptakaryaan.
  • Satuan pendidikan melakukan pemutakhiran data sarana prasarana pada Dapodik berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada angka 2 dan diunggah pada laman http://sp.datadik.kemdikbud.go.id. Adapun caranya dapat dilihat pada tautan berikut ini (unduh)
  • Satuan pendidikan dapat memantau hasil pemutakhiran data pada laman http://dapo.kemdikbud.go.id.
  • Buku panduan pemutakhiran Dapodik dapat diunduh (download) melalui laman http://ringkas.kemdikbud.go.id/panduansarpras atau dapat diunduh pada tautan berikut ini (unduh)
  • Data satuan pendidikan yang akan digunakan untuk perencanaan DAK Fisik bidang pendidikan Tahun 2022 adalah data yang telah tersinkronisasi hingga tanggal 31 Maret 2021 pukul 23.59 WIB.
  • Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pemantauan data satuan pendidikan sesuai dengan kondisi riil.
Demikianlah infromsi mengenai SE (Surat Edaran) Pemutahiran Dapodik tahun 2021 untuk Perencanaan DAK Fisik Pendidikan, semoga informasi ini bermanfaat buat anda semua. 
Baca juga : 


PENGUMUMAN HASIL SELEKSI AKADEMIK PPG DALAM JABATAN

Diposting oleh On 21:53:00 with No comments



Pengumuman Hasil Seleksi Akademik Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan_ Informasi mengenai Pengumuman Hasil Seleksi Akademik Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan ini disampaikan melalui surat edaran Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan bernomor 0582/B.B2/GT/2021. Adapun isi dari surat tersebut adalah sebagai berikut:
menindaklanjuti pelaksanaan seleksi akademik PPG Dalam Jabatan tahun 2019 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) di seluruh Indonesia, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut.
  • Pelaksanaan seleksi akademik PPG Dalam Jabatan pada tahun 2019 diikuti oleh 206.700 guru.
  • Dari hasil seleksi akademik tersebut sejumlah 29.518 guru dinyatakan lulus sebagaimana daftar rekapitulasi pada lampiran surat
  • Hasil kelulusan seleksi akademik dapat dilihat pada laman ppg.kemdikbud.go.id mulai tanggal 10 Februari 2021. Tata cara login bagi guru, Dinas Pendidikan dan LPMP dapat dibaca pada lampiran surat. Silahkan unduh disini
  • Bagi guru yang dinyatakan lulus seleksi akademik, tahapan selanjutnya yaitu melakukan seleksi administrasi.
Sebagai informasi tambahan terkait bagaimanakah cara login SIM-PKB bagi guru? berikut ini langkah-langkahnya:
A. Panduan Pencarian Nomor UKG
Dibawah ini adalah persyaratan dan langkah yang dilakukan bagi para Guru / Kandidat dalam mencari informasi nomor UKG:
  1. Pastikan Anda terdaftar aktif di dapodik sekolah anda dan pastikan dapodik sekolah telah melakukan sinkronisasi dengan Dapodik Pusat.
  2. Jika pada dapodik sekolah anda belum melakukan sinkronisasi, silahkan hubungi operator sekolah anda. Jika dapodik sekolah anda telah melakukan sinkronisasi, tunggu 2x24 jam guna mendapatkan akun SIM-PKB.
  3. Silahkan anda lakukan pencarian dan serta melakukan aktivasi akun SIM-PKB Anda melalui laman https://gtk.belajar.kemdikbud.go.id/.
  4. Entri nama, propinsi, dan kota anda kemudian silakan klik tombol CARI GTK
  5. langkah berikutnya adalah gulir kebagian bawah laman untuk melihat hasil pencarian dan silahkan lihat dan catat nomor UKG tersebut.
B. Panduan Registrasi Akun SIM-PKB
Langkah-langkah yang dilakukan untuk registrasi akun SIM-PKB : 
  1. Akses laman https://gtk.belajar.kemdikbud.go.id/ dan klik Registrasi Akun GTK 
  2. Langkah berikutnya adalah silakan lengkapi data nomor peserta UKG dan tanggal lahir Anda serta klik konfirmasi "Saya bukan robot". Jika sudah, silakan klik tombol REGISTER
  3. Silahkan anda konfirmasi registrasi akun dengan klik tombol Setujui & Cetak 
  4. Silahkan anda cetak dokumen pemberitahuan Akses Layanan dengan klik tombol Save atau Simpan / tombol berwarna biru (Sesuai pengaturan browser Anda)
C. Panduan Login ke dalam SIMPKB 
Dibawah ini adalah panduan login kedalam SIMPKB: 
  1. Akses laman https://gtk.belajar.kemdikbud.go.id/
  2. Pada laman portal akan ditampilkan beraneka program yang ada dalam layanan SIMPKB, program-program yang dimaksud seperti PPG Dalam Jabatan dan Prajabatab, Guru Penggerak, Guru Berbagi, dan sebagainya. 
  3. Selanjutnya Anda nantinya diarahkan ke laman login, silakan entri alamat surel dan kata sandi dari akun SIMPKB Anda kemudian klik masuk 
  4. Jika surel dan kata sandi yang Anda masukkan telah sesuai,  maka Anda akan menuju ke laman beranda dari Akun SIMPKB Anda. Sampai pada tahapan ini Anda telah berhasil melakukan login kedalam SIMPKB, pada laman beranda SIMPKB juga akan dimunculkan berbagai notifikasi pengumuman yang sedang aktif
  5. Berikutnya anda bisa mengakses berbagai menu yang tersedia sesuai dengan hak akses yang anda miliki (sebagai guru)
Akhirnya, diujung postingan ini kami lampirkan surat mengenai Pengumuman Hasil Seleksi Akademik Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan. (unduh disini

Demikianlah informasi ini kami sampaikan, semoga bermanfaat buat anda semua. 

Download Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan UN Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Sekolah tahun Pelajaran 2020/2021, pdf

Diposting oleh On 08:00:00 with No comments

Download Surat Edaran (SE) Mendikbud No. 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan UN Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Sekolah tahun Pelajaran 2020/2021, pdf_ Kementerian Pendidikan dan Kebudayan (Kemdikbud telah mengeluarkan surat edaran bernomor 1 tahun 2021 tentang Peniadaan UN Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Sekolah tahun Pelajaran 2020/2021. Adapun yang menjadi Dasar hukum dari kebijakan ini adalah

  1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4301)
  2. Undang-Undang No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
  3. Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 No 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 55105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 No 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5157)
  4. Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 No 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487)
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 43 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No 1590)
Adapun, isi surat edaran tersebut adalah berkaitan dengan penyebaran virus corona yang semakin meningkat, maka perlu dilakukan langkah responsif dengan mengutamakan keselamatan serta kesehatan lahir dan batin peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan. Berkaitan dengan hal tesebut, maka Kemdikbud menyampaikan beberapa hal:
1. UN dan Ujian Kesetaran tahun 2021 ditiadakan
2. Dengan ditiadakan UN dan Ujian Kesetaraan tahun 2021, maka UN dan Ujian Kesetaraan tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
3. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan/program pendidikan setelah: 
(a) menyelesaikan program pembelajaran dimasa pandemi Covid-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester, 
(b) memperoleh nilai sikap/ prilaku minimal baik, dan 
(c) mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan
4. Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada poin nomor 3 diatas, dilaksanakan dalam bentuk: 
(a) portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap/prilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya (penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya), 
(b) penugasan, 
(c) tes secara luring atau daring, dan 
(d) bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
5. Selain ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, peserta didik sekolah menengah kejuruan juga dapat mengikuti uji kompetensi keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Penyetaraan bagi lulusan program paket A, program paket B, dan program paket C dilakukan sesuai dengan ketentuan: 
(a) kelulusan bagi peserta didik pendidikan kesetaraan sesuai dengan ketentuan pada angka 3, 
(b) ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c bagi peserta didik pendidikan kesetaraan berupa ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan diakui sebagai penyetaran lulusan, 
(c) ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan dilakukan dalam bentuk ujian sebagaimana dimaksud pada angka 4, 
(d) perserta ujian tingkat satuan pada pendidikan kesetaraan adalah peserta didik yang terdaftar didaftar nominasi peserta ujian pendidikan kesetaraan pada data pokok pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, dan
(e) hasil ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan harus dimasukkan dalam data pokok pendidikan.
7. Kenaikan kelas dilaksanakan dengan ketentuan:(a)ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk: 
(a) Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk: 
(1) portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap/prilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya (penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya), 
(2) penugasan, 
(3) tes secara luring atau daring, dan 
(4) bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan

(b) Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh
8. Penerimaan peserta didik baru dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
(a) dilaksanakan sesuai dengan Permendikbud Nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK sebagaimana yang tercantum dalam lampiran surat edaran ini atau dapat diunduh pada laman jdih.kemdikbud.go.id
(b) Pusat data dan informasi Kemdikbud menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB daring
9. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 sampai 8 dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam Keputusan bersama Mendikbud, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 4/KB/2020, No. 737 tahun 2020, No. HK.01.08/Menkes/7093/2020, No. 420-3987 tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 dimasa pandemi Covid-19
Demikanlah informasi terkait  Dowload Surat Edaran Mendikbud No. 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan UN Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Sekolah tahun Pelajaran 2020/2021. Adapun file terkait edaran tersebut, kami sematkan pada tautan berikut ini (unduh)

sumber (https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/02/se-mendikbud-tentang-peniadaan-un-2021 )