SURAT EDARAN (SE)  PERPANJANGAN WAKTU SSO

Diposting oleh On 18:38:00 with No comments


Surat Edaran (SE) Perpanjangan Waktu SSO SIMPKB. Sobat guru yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi mengenai Surat Edaran (SE) tentang perpanjangan waktu SSO. Sebagaimana surat pemberitahuan Ditjen GTK sebelumnya  Nomor: 0697/B.B5/GT.01.15/2022 tertanggal 15 Februari 2022, perihal: Akun belajar.id sebagai SSO SIMPKB, disebutkan bahwa pemanfaatan akun pembelajaran akan dioptimalkan menjadi layanan satu akun untuk semua dengan konsep Single Sign On (SSO) pada Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (SIMPKB),  yang sedianya terhitung mulai tanggal 12 Maret 2022, dengan ini diperpanjang waktunya hingga tanggal 12 April 2022.

Perpanjangan waktu ini diberikan guna lebih memberi kesempatan kepada semua Guru dan Tenaga Kependidikan terutama di daerah yang terindikasi memiliki kesulitan jaringan internet, dan yang belum memahami mekanisme aktivasi akun pembelajaran,  dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam pemanfaatan akun belajar.id untuk  mengakses berbagai layanan program prioritas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota mohon dapat mendorong Guru dan Tenaga Kependidikan di seluruh Indonesia untuk melakukan aktivasi akun pembelajaran dan menggunakannya sebagai SSO pada SIMPKB, guna membantu kelancaran dan kemudahan layanan kepada Guru dan Tenaga Kependidikan. Adapun petunjuk dan tata cara penggunaan SSO akun belajar.id dapat diperoleh pada laman login SIMPKB itu sendiri.

Terkait surat Edaran tersebut, tentu bagi rekan guru yang belum menautkan akun belajarnya pada laman SIMPKB, rekan guru masih memiliki peluang untuk menyelesaikannya. 

Demikian informasi mengenai Surat Edaran (SE) Perpanjangan Waktu SSO SIMPKB, semoga bermanfaat. 

unduh file

SE MEKANISME PENGELUARAN DATA SISWA TERDATA GANDA

Diposting oleh On 17:21:00 with No comments



Surat Edaran (SE) Pusat Data dan Teknologi Informasi mengenai Mekanisme Pengeluaran Data Siswa Terdata Ganda_ Surat Edaran (SE) Pusdatin yang bernomor 0914/JI/DS.00.01/2022 tentang Mekanisme Pengeluaran Data Siswa Terdata Ganda tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi pasal 288 poin c serta hasil Verifikasi dan Validasi Data Peserta Didik yang menunjukkan adanya data siswa terdata aktif pada lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan (ganda).

Sehubungan dengan hal tersebut, Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) selaku pengelola Data Induk Pendidikan menyiapkan mekanisme pengeluaran data siswa terdata aktif pada lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan (ganda) untuk menghasilkan data peserta didik yang valid. Adapun proses pengeluaran data siswa terdata aktif pada lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan (ganda) tersebut dapat dilakukan melalui aplikasi Verifikasi dan Validasi Data Peserta Didik (Verval PD) dilaman https://vervalpd.data.kemdikbud.go.id menggunakan menu Pengeluaran Siswa (Tercatat Ganda).

Demikanlah informasi mengenai SE Mekanisme Pengeluaran Data Siswa Terdata Ganda. Semoga informasi ini bermanfaat buat semua

PEMUTAHIRAN DATA CALON PESERTA PPG DALJAB TAHUN 2022 TAHAP II

Diposting oleh On 17:27:00 with No comments


Pemutahiran Data Calon Peserta PPG Daljab Tahun 2022 Tahap II_ Mengutip informasi yang bersumber dari laman https://ppg.kemdikbud.go.id bahwa dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan tahun 2022, Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan akan melakukan pemutakhiran data calon peserta PPG Dalam Jabatan tahun 2022 Tahap II. Adapun data yang perlu dimutahirkan adalah data Nomor Induk Kependudukan dan tanggal lahir melalui laman verval PTK, Riwayat pendidikan formal mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan terakhir serta riwayat karir guru mulai dari karir pertama kali mengajar hingga terkahir pada aplikasi dapodik sekolah, serta status kepegawaian dan jenis PTK melalui aplikasi dapodik dinas. adapun caranya anda bisa baca pada tautan berikut:

CARA MEMUTAHIRKAN DATA NIK GTK DI LAMAN VERVAL PTK KEMDIKBUD https://vervalptk.data.kemdikbud.go.id

CARA MEMUTAHIRKAN DATA RIWAYAT KARIR GURU PADA APLIKASI DAPODIK 2022

Selanjutnya, berikut ini adalah Surat Edaran tentang pemutahiran data calon peserta PPG Daljab tahun 2022 tahap II:



Demikianlah Informasi Pemutahiran Data Calon Peserta PPG Daljab Tahun 2022 Tahap II, semoga informasi ini bermanfaat buat anda semua
SURAT EDARAN (SE) VERIFIKASI ANBK 2021

Diposting oleh On 19:43:00 with No comments

Surat Edaran (SE) Verifikasi ANBK 2021_ Baru baru ini telah diterbitkan Surat Edaran (SE) Kemdikbud Ristek terkait Verifikasi Data ANBK 2021. Surat ini diterbitkan dengan nomor 0047/H4/PG.00.02/2022 yang isinya adalah bahwa dalam rangka evaluasi pelaksanaan Asesmen Nasional tahun 2021, Pusat Asesmen Pendidikan, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan tersebut akan melakukan perifikasi data hasil pelaksanaan ANBK 2021 pada masing masing satuan pendidikan. Sehubungan dengan itu, maka diharapkan kepada satuan pendidikan untuk melakukan beberapa hal yaitu:

  1. Satuan pendidikan melakukan verifikasi data keikutsertaan AN pada tahun 2021 melalui laman https://anbk.kemdikbud.go.id dengan menggunakan username dan password masing-masing sekolah, yang meliputi: a. verifikasi data peserta didik (siswa) pada menu konfirmasi peserta didik, b. verfikasi data kepala sekolah dan pendidik pada menu konfirmasi kepsek dan pendidik.
  2. Satuan pendidikan juga melengkapi data AN: a) mengunggah kekurangan data siswa sesuai petunjuk pada laman ANBK. Adapun akses untuk mengunggah data akan dibuka mulai tanggal 31 Januari sampai dengan tanggal 12 Februari 2022. Tim Pusat akan menghubungi sekolah yang mengalami kesulitan dalam mengunggah data respon siswa, b) Bagi guru ataupun Kepsek yang belum lengkap mengisi atau belum mengisi survey lingkungan belajar diharapkan mengisi survey lingkungan belajar pada laman https://surveilingkunganbelajar.kemdikbud.go.id/ yang akan dimulai pada tanggal 7 Februari sampai dengan tanggal 18 Februari 2022.
Berikut ini adalah surat edaran (SE) verifikasi ANBK 2021:

 
Langkah Verifikasi Data di laman ANBK
  • Silahkan anda kunjungi laman ANBK yang beralamatkan di https://anbk.kemdikbud.go.id/
  • Silahkan anda login dengan menggunakan user ANBK 2021. Jika anda mengalami kendala lupa user ataupun password, anda bisa konfirmasi kepada admin ANBK 2021 di Dinas Kabupaten/Kota
  • Untuk Perivikasi data Peserta Didik, dilaman ANBK telah disediakan menu Perivikasi Peserta Didik, silahkan lakukan konfirmasi pada kolom konfirmasi yang telah disediakan saat akses konfirmasi telah dibuka (* saat menulis tulisan ini, kondisi akses konfirmasi belum dibuka, jadi yang di tampilkan hanyalah screen shoot dari kotak konfirmasi saja)
  • Untuk Perifikasi data kepsek dan pendidik, silahkan cek dimenu perifikasi data kepsek dan pendidik. Silahkan perhatikan kolom keterangan yang disediakan di menu tersebut. Keterangan mengikuti survey susulan: guru atau kepsek harus mengikuti survey susulan sesuai dengan waktu yang ditentukan yaitu tanggal 7 februari hingga 18 februasi 2022. Dan jika keterangan tidak perlu mengikuti survey susulan, maka dianggap survey lingkungai belajar sudah selesai. 

Demikianlah informasi mengenai Surat Edaran (SE) Verifikasi ANBK 2021, semoga bermanfaat buat semua


Surat Edaran (SE) Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor s-204/PK/2021 tentang Perhitungan Anggaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja  (PPPK) Guru dalam Alokasi DAU TA 2022

Diposting oleh On 17:50:00 with No comments

 

Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Nomor s-204/PK/2021 tentang Perhitungan Anggaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja  (PPPK) Guru dalam Alokasi DAU TA 2022_ Sobat infoguruku, Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Bernomor s-204/PK/2021 tentang Perhitungan Anggaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja  (PPPK) Guru dalam Alokasi DAU TA 2022 telah diterbitkan tanggal 13 Desember 2021. Adapun isi dari Surat Edaran tersebut adalah sebagai berikut:

  • Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022, telah ditetapkan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2022 yang dihitung didasarkan pada formula Alokasi Dasar serta celah fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. alokasi dasar yang dimaksud telah mempertimbangkan jumlah gaji pegawai Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah (ASND), rencana formasi ASND, dan kebijakan tunjangan hari raya serta kebijakan gaji ketiga belas.
  • Berdasarkan Surat Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Nomor B/1404/SM.01.00/2021 tanggal 16 September 2021 hal Pembaharuan Data Perkiraan Formasi ASN untuk Instansi Pemerintah Daerah Tahun 2022, rencana formasi ASND yang diperhitungkan terdiri dari: A) Formasi PPPK Guru tahun 2021 yang diumumkan dan dilaksanakan seleksinya pada tahun 2021 sebanyak 507.848 orang, B). Perkiraan Formasi PPPK Guru tahun 2022 sebanyak 758.018 orang, dan C) Perkiraan formasi PPPK Non Guru tahun 2022 sebanyak 184.239 orang. 
  • Formasi PPPK Guru tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf a merupakan formasi tahun 2021 yang seharusnya diangkat pada tahun 2021, dimana kebutuhan gajinya telah diperhitungkan dalam alokasi DAU tahun anggaran 2021 sebagaimana disampaikan melalui Surat DJPK Nomor S-98/PK/2021 tanggal 25 Juni 2021 hal Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) TA 2021.
  • Berdasarkan kondisi tersebut, perhitungan kebutuhan gaji untuk formasi ASND dalam alokasi DAU TA 2022 ditetapkan sebagai berikut: A) Sesuai penjelasan Pasal 11 ayat (14) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021, gaji yang diperhitungkan dalam alokasi DAU TA 2022 untuk formasi ASND adalah gaji pokok sebagaimana diatur dalam peraturan kepegawaian, B) Kebutuhan gaji pokok PPPK Guru sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf A sebanyak 14 bulan, termasuk gaji tunjangan hari raya dan kebijakan gaji ketiga belas, dengan asumsi bahwa penggajian PPPK Guru dimaksud pada tahun 2022 dimulai sejak bulan Januari 2022, C) Kebutuhan gaji pokok PPPK Guru sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf b dan kebutuhan gaji pokok PPPK Non Guru sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf c, sebanyak 3 bulan gaji, dengan asumsi bahwa penggajian PPPK dimaksud pada tahun 2022 dimulai sejak bulan Oktober 2022, D) Jumlah dana yang telah diperhitungkan dalam alokasi DAU TA 2021 dan tidak terserap sebagaimana dimaksud pada butir 3 menjadi pengurang dalam perhitungan kebutuhan penggajian PPPK. Apabila jumlah dana yang telah diperhitungkan dalam alokasi DAU TA 2021 tersebut lebih besar, maka total kebutuhan gaji PPPK tahun 2022 seluruhnya bersumber dari dana yang telah diperhitungkan dalam alokasi DAU TA 2021. 
Jumlah formasi PPPK dan kebutuhan gaji yang diperhitungkan dalam alokasi DAU TA 2022
untuk masing-masing Daerah sebagaimana dalam lampiran.
  • Selanjutnya, sesuai Penjelasan Pasal 11 ayat (18) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021, pembayaran gaji PPPK Guru tahun 2022 akan menjadi bagian dari pemenuhan belanja wajib Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 25% dari alokasi Dana Transfer Umum (DTU) untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah, dan mendukung pembangunan sumber daya manusia di bidang pendidikan.
  • Berkenaan dengan hal tersebut, diharapkan kepada Saudara untuk melaksanakan pengangkatan PPPK sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf a sesuai dengan hasil seleksi yang telah dilaksanakan pada tahun 2021, serta merealisasikan pengajian PPPK dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku.
  • Alokasi dana yang telah diperhitungan dalam alokasi DAU TA 2021 dan alokasi DAU TA 2022 untuk PPPK Guru merupakan dana yang ditentukan penggunaannya secara spesifik atau bersifat earmarked, sehingga tidak dapat digunakan untuk belanja lain.

Selanjutnya, dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa Dirjen Perimbangan Keuangan tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai Dirjen Perimabangan Keuangan.
Demikianlah informasi mengenai Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Nomor s-204/PK/2021 tentang Perhitungan Anggaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru dalam Alokasi DAU TA 2022, file dapat diunduh pada tautan berikut ini:

Sumber surat : https://djpk.kemenkeu.go.id/?cat=410
SURAT EDARAN NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBELJAJARAN MENJELANG LIBUR  NATAL 2021 DAN TAHUN BARU 2022 DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19

Diposting oleh On 21:51:00 with No comments


Surat Edaran Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Menjelang Libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19_ Sobat Infoguruku, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi terbaru berkaitan dengan Surat Edaran Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang bernomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Menjelang Libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. Surat ini terbit pada tanggal 14 Desember 2021. Adapun isi suratnya adalah:
  1. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya setiap tahun menetapkan kalender pendidikan yang memuat permulaan tahun ajaran, pengaturan waktu belajar efektif, dan pengaturan waktu libur
  2. Satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah tetap melaksanakan pembelajaran, pembagian rapor semester 1 (satu), dan libur sekolah tahun ajaran 2021 12022 sesuai dengan kalender pendidikan tahun ajaran 2O2l/2022 yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 1
  3. Satuan pendidikan tidak diperkenankan menambah waktu libur selama periode Natal Tahun 2O2l dan Tahun Baru Tahun 2022 di luar waktu libur semester dalam kalender pendidikan yang ditetapkan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2
  4. Pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah tetap melaksanakan tugas kedinasan di satuan pendidikan sesuai dengan kalender pendidikan
  5. Memaksimalkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik
  6. Mengimbau orang tua/wa1i peserta didik agar mengizinkan dan mendorong anaknya yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan untuk divaksinasi COVID-19
  7. Menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang lebih ketat di satuan pendidikan dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/ hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3T (testing, tracing, treatment)
Demikianlah informasi mengenai Surat Edaran Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Menjelang Libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. Anda dapat membaca informasi tersebut lebih lengkap pada tautan dibawah ini 
INSTRUKSI MENDAGRI BERNOMOR 66 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN SERTA PENANGGULANGAN COVID-19 PADA SAAT NATAL 2021 DAN TAHUN BARU 2022

Diposting oleh On 18:09:00 with No comments


Instruksi Menteri Dalam Negeri bernomor 66 tahun 2021 tentang Pencegahaan serta Penanggulangan Covid-19 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru tahun 2022_ Sobat infoguruku.net, Instruksi Menteri Dalam Negeri bernomor 66 tahun 2021 yang berkaitan dengan pencegahan serta penanggulangan covid-19 pada saat natal tahun 2021 serta tahun baru tahun 2022 telah diterbitkan pada tanggal 9 Desember 2021. Pada diktum kesatu  dijelaskan bahwa selama periode natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022: 

A) Mengaktifkan optimalisasi fungsi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di masing-masing lingkungan, baik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan dan desa serta Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) paling lama dimulai pada tanggal 20 Desember 2021
B) Menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3T (testing, tracing, treatment) serta mempertimbangkan faktor ventilasi, udara, durasi dan jarak interaksi untuk mengurangi risiko penularan dalam beraktivitas;
C) Melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi di wilayah masing-masing, untuk dosis pertama mencapai target 70% (tujuh puluh persen) dan dosis kedua mencapai target 48,57% (empat puluh delapan koma lima puluh tujuh persen) dari total sasaran, terutama vaksinasi bagi lansia sampai akhir bulan Desember 2021 serta memulai vaksinasi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 11 (sebelas) tahun dengan ketentuan, telah mencapai target minimal 70% (tujuh puluh persen) dosis pertama total sasaran dan target minimal 60% (enam puluh persen) dosis pertama lansia sesuai dengan aturan yang berlaku,
D) Melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan lainnya diantaranya Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pengelola Hotel, Pengelola Tempat Wisata, Pengelola Pusat Perbelanjaan/Mall dan Pelaku Usaha serta pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah dalam rangka pencegahan dan penegakan disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
E) Melakukan pengetatan arus pelaku perjalanan masuk dari luar negeri termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai antisipasi tradisi mudik Nataru dan memperbanyak dan memaksimalkan penggunaan dan penegakan aplikasi PeduliLindungi pada tempat kegiatan publik seperti fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah;
F) Melaksanakan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di tempat-tempat yang berpotensi terjadinya kerumunan diantaranya Gereja, tempat perbelanjaan dan tempat wisata lokal,
G) Membatasi kegiatan masyarakat pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 termasuk seni budaya dan olahraga yang dapat berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 dilakukan tanpa penonton, yang bukan perayaan natal dan tahun baru dan menimbulkan kerumunan dilakukan dengan protokol kesehatan serta dihadiri tidak lebih dari 50 (lima puluh) orang,
H) Menutup semua alun-alun pada tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 1 Januari 2022;
I) Melakukan rekayasa dan antisipasi aktivitas pedagang kaki lima di pusat keramaian agar tetap dapat menjaga jarak antar pedagang dan pembeli;
J) Masyarakat yang melakukan perjalanan keluar daerah, maka mengoptimalkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi, memenuhi persyaratan perjalanan jarak jauh yang menggunakan alat transportasi umum: 1) wajib 2 (dua) kali vaksin dan melakukan Rapid Test Antigen 1 x 24 jam; 2) untuk orang yang belum di vaksin dan orang yang tidak bisa di vaksin dengan alasan medis, dilarang bepergian jarak jauh, 3)syarat perjalanan jarak jauh yang menggunakan alat transportasi umum secara teknis diatur lebih lanjut oleh Satgas Penanganan COVID-19 Nasional, 4) dalam hal ditemukan pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) yang positif COVID-19, maka melakukan isolasi mandiri atau isolasi pada tempat yang telah disiapkan Pemerintah untuk mencegah adanya 
penularan, dengan waktu isolasi sesuai prosedur kesehatan serta melakukan tracing dan karantina kontak erat,
K) Seluruh jajaran Pemerintah Daerah termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam: 1) mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan mencegah dan mengatasi aktivitas berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah, selama periode Libur Nataru.
Selanjutnya, dalam diktum kedua menyatakan bahwa khusus pelaksanaan ibadah dan peringatan Hari Raya  Natal Tahun 2021 diatur lebih lanjut oleh Kementerian Agama; dan pelaksanaan pembagian rapot semester 1 (satu) dan libur sekolah diatur lebih lanjut oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. 
Kemudian, diktum ke 3 khusus untuk pelaksaanaan perayaan tahun baru 2022 dan tempat perbelanjaan/mall: 
a. perayaan Tahun Baru 2022 sedapat mungkin dilakukan masing-masing/bersama keluarga, menghindari kerumunan dan perjalanan, serta melakukan kegiatan di lingkungan masing masing yang tidak berpotensi menimbulkan kerumunan; 
b. melarang adanya pawai dan arak-arakan tahun baru serta pelarangan acara Old and New Year baik terbuka maupun tertutup yang berpotensi menimbulkan kerumunan; 
c. menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (entrance) dan keluar (exit) dari mall/pusat perbelanjaan serta hanya pengunjung dengan kategori hijau yang diperkenankan masuk; 
d. meniadakan event perayaan Nataru di Pusat Perbelanjaan dan Mall, kecuali pameran UMKM
e. melakukan perpanjangan jam operasional Pusat Perbelanjaan dan Mall yang semula 10.00 –21.00 waktu setempat menjadi 09.00 – 22.00 waktu setempat untuk mencegah kerumunan
pada jam tertentu dan melakukan pembatasan dengan jumlah pengunjung tidak melebihi 75%(tujuh puluh lima persen) dari kapasitas total Pusat Perbelanjaan dan Mall serta penerapan
protokol kesehatan yang lebih ketat
f. kegiatan makan dan minum di dalam pusat perbelanjaan/mall dapat dilakukan denganpembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen)  dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. 
Khusus untuk pengaturan tempat wisata diatur dalam diktum ke empat yaitu: 
meningkatkan kewaspadaan pada objek wisata 
khususnya untuk daerah-daerah sebagai destinasi pariwisata favorit, antara lain: Bali,Bandung, Bogor, Yogyakarta, Malang,Surabaya, Medan, dan lain-lain; 
b. mengidentifikasi tempat wisata yang menjadi sasaran liburan di setiap kabupaten/kota agar memiliki protokol kesehatan yang baik; 
c. menerapkan pengaturan ganjil-genap untuk mengatur kunjungan ke tempat-tempat wisata prioritas; 
d. tetap menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas,
dan menghindari kerumunan); 
e. memperbanyak sosialisasi, memperkuat penggunaan dan penegakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (entrance) dan keluar (exit) dari tempat wisata serta hanya
pengunjung dengan kategori hijau yang diperkenankan masuk; 
f. memastikan tidak ada kerumunan yang menyebabkan tidak bisa jaga jarak;  
g. membatasi jumlah wisatawan sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas total; 
h. melarang pesta perayaan dengan kerumunan di tempat terbuka/tertutup; 
i. mengurangi penggunaan pengeras suara yang menyebabkan orang berkumpul secara masif;
j. membatasi kegiatan masyarakat termasuk seni budaya yang menimbulkan kerumunan yang berpotensi terhadap penularan COVID-19. 
Demikianlah informasi mengenai Instruksi Menteri Dalam Negeri bernomor 66 tahun 2021 tentang Pencegahaan serta Penanggulangan Covid-19 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru tahun 2022. Informasi ini dapat anda unduh pada tautan berikut ini