INFOGURUKU

INFOGURUKU

SK TIM BOS REGULER 2021 JENJANG SD SMP SMA SMK

Posted by On 20:36:00

Surat Keputusan (SK) Tim BOS Reguler 2021 jenjang SD, SMP, SMA dan SMK_ Seperti yang tertulis dalam Juknis Bos Reguler 2021 bahwa Dana BOS Reguler dikelola oleh sekolah dengan semestinya menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah dimana sekolah memiliki kewenangan untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program sesuai dengan kondisi serta kebutuhan sekolah. Olehkarenanya, penting bagi sekolah dimasing-masing jenjang untuk membuat struktur tim BOS yang tertuang dalam SK Tim BOS Reguler dengan tugas serta tanggungjawab sebagai berikut
  • Melakukan pengisian serta pemutahiran data sekolah secara lengkap dan valid ke dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah
  • bertanggung jawab mutlak terhadap semua hasil isian data sekolah yang di entri dalam aplikasi dapodik
  • Melakukan penyusunan RKAS yang mengacu pada prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan Dana BOS Reguler
  • melakukan input data RKAS pada sistem yang telah disediakan oleh kementerian
  • memenuhi ketentuan seperti efektivitas, efisiensi, akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan Dana BOS Reguler
  • menyelenggarakan pengadministrasian pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler dengan lengkap, serta menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan dana BOS Reguler yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  • melakukan konfirmasi dana telah diterima melalui laman bos online (bos.kemdikbud.go.id)
  • Melakukan penyampaian laporan akan realisasi penggunaan dana BOS Reguler melalui laman bos.kemdikbud.go.id
  • bertanggung jawab atas penggunaan dana BOS reguler yang diterima secara formal dan material
  • bersedia diaudit oleh lembaga yang memiliki kewenangan audit sesuai dengan ketentuan undang-undang terhadap semua dana yang dikelola sekolah, baik dari dana BOS Reguler maupun dari sumber lain
  • memberikan pelayanan serta penanganan pengaduan masyarakat.
guna membantu anda dalam pembuatan SK Tim BOS Reguler jenjang SD, SMP, SMA dan SMK, kami membagikan link unduhan  contoh K Tim BOS Reguler jenjang SD, SMP, SMA dan SMK tahun 2021. Diharapkan Contoh ini dapat mempermudah anda untuk membuat SK Tim BOS Reguler tahun 2021, sebab pada contoh yang kami sajikan berekstensikan dokumen sehingga anda dapat merubah sesuai dengan keinginan sekolah anda.

Berikut ini adalah contoh SK Tim BOS Reguler jenjang SD, SMP, SMA dan SMK

 

Demikianlah informasi terkait Surat Keputusan (SK) Tim BOS Reguler 2021 jenjang SD, SMP, SMA dan SMK. Untuk melengkapi postingan ini, kami juga menautkan link unduhan Juknis BOS Reguler terbaru tahun 2021 pada tautan berikut (unduh) Semoga informasi ini bermanfaat buat anda semua. 

CONTOH SURAT IJIN ATASAN MENGIKUTI KEGIATAN PPG DALJAB 2021

Posted by On 22:37:00

Contoh Surat Ijin atasan mengikuti kegiatan PPG Dalam Jabatan (Daljab) tahun 2021_ Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 8 yang menyebutkan bahwa Guru wajib memiliki kualifikasi berupa kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan (Daljab) sebagai salah satu kebijakan Kementerian Pendidikan untuk menyelesaikan serta menuntaskan sertifikasi guru dalam jabatan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. 

Informasi terkait pemberkasan PPPG Daljab dalam surat edaran bernomor 0422/B2/GT/2021 dijelaskan bahwa pengiriman berkas persyaratan administrasi PPG Daljab dilakukan secara daring melalui aplikasi  SIM PKB pada tanggal  22 Februari hingga tanggal 7 Maret 2021. 

Salah satu berkas yang perlu dipersiapkan adalah surat ijin atasan mengikuti kegiatan PPG daljab tahun 2021 dari atasan. Pada kesempatan kali ini, kami mencoba berbagi contoh surat ijin atasa mengikuti kegiatan PPG Daljab tahun 2021. Berikut ini kami lampirkan contoh dari surat ijin atasan mengikuti kegiatan PPG Dalam jabatan tahun 2021.


 
Selanjutnya, perlu diingat bahwa Persyaratan Peserta untuk mengikuti kegiatan PPG Daljab tahun 2021 berdasarkan surat edaran bernomor 0422/B2/GT/2021 adalah sebagai berikut:
  • Guru tersebut berada pada lingkungan kementerian Pendidikan dan kebudayaan yang belum memiliki sertifikat pendidik
  • Guru tersebut telah terdaftar pada data pokok Pendidikan kementerian Pendidikan dan kebudayaan
  • Guru tersebut telah memiliki NUPTK
  • Guru tersebut telah diangkat menjadi guru sampai dengan akhir tahun 2015
  • Guru tersebut telah memiliki kualifikasi akademik S-1/D-4 sesuai dengan bidang studi PPG yang akan diikuti.
  • Guru tersebut telah aktif mengajar selama dua tahun terakhir.
  • Guru tersebut berusia setinggi-tingginya 57 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2021.
  • Guru tersebut harus sehat jasmani dan rohani.
  • Guru tersebut harus bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) serta
  • Guru tersebut harus berkelakuan baik.
Adapun syarat administratif yang lain dapat anda baca pada tautan berikut ini (Persyaratan Administrasi)
Selanjutnya, guna melengkapi postingan ini, kami melampirkan tautan unduhan contoh surat ijin atasan mengikuti kegiatan PPG daljab tahun 2021 (unduh disini)
Demikanlah informasi ini kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat buat semua
DOWNLOAD JUKNIS BOS REGULER SD SMP SMA SMK TAHUN 2021

Posted by On 18:43:00


Download Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler SD, SMP, SMA, SMK tahun 2021_ Guna meningkatkan mutu pembelajaran serta pemerataan akses layanan pendidikan, maka dipandang perlu mengalokasikan serta menyalurkan dana bantuan operasional sekolah reguler. Hal inilah menjadi salah satu pertimbangan atas Permendikbud Nomor 6 tahun 2021. Pertimbangan lain yaitu guna mendukung pengelolaan dana BOS yang akuntabel serta tepat sasaran, maka diperlukan Juknis BOS reguler. 

Dengan diterbitkannya Permendikbud Nomor 6 tahun 2021 ini, maka Permendikbud Nomor 8 tahun 2020 dicabut serta dinyatakan tidak berlaku. Sebagai bahan referensi bacaan terkait Permendikbud Nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, maka kami akan mengutip beberapa poin penting yang terdapat dalam Permendikbud tersebut.

Pasal 1 menyatakan bahwa Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama  untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan  pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana  program wajib belajar serta dapat dimungkinkan untuk  mendanai beberapa kegiatan kegiatan lain yang sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana BOS Reguler merupakan dana yang dialokasikan  guna membantu kebutuhan belanja operasional seluruh  peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan  menengah. 

Pasal 2 menyatakan bahwa Pengelolaan Dana BOS Reguler dilakukan berdasarkan prinsip:
a. Fleksibilitas yaitu penggunaan Dana BOS Reguler dikelola sesuai dengan kebutuhan sekolah
b. efektivitas dimana penggunaan Dana BOS Reguler diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah
c. efisiensi dimana penggunaan Dana BOS Reguler diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal
d. Akuntabilitas dimana penggunaan Dana BOS Reguler dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang undangan
e. transparansi dimana penggunaan Dana BOS Reguler dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan sekolah.
Pasal 3 menyatakan bahwa Sekolah Penerima Dana BOS Reguler terdiri dari SD,SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SLB dan SMK
Sekolah tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
  • mengisi serta melakukan pemutakhiran dapodik  sesuai dengan kondisi riil di sekolah sampai dengan  tanggal 31 Agustus
  • memiliki NPSN yang terdata  pada Dapodik
  • memiliki izin menyelenggarakan pendidikan  bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat  yang terdata pada Dapodik
  • memiliki jumlah peserta didik dengan jumlah paling sedikit 60 Peserta Didik selama 3 tahun  terakhir
  • tidak merupakan satuan pendidikan kerja sama. 
Besaran Alokasi Dana BOS Reguler 2021 diatur pada pasal 5 ayat 1. Dalam pasal 5 ayat 1 Permendikbud Nomor 6 tahun 2021 dijelaskan bahwa besaran alokasi Dana BOS Reguler dihitung berdasarkan  besaran satuan biaya masing-masing daerah dikalikan  dengan jumlah Peserta Didik. 
Selanjutnya, penyaluran dana BOS Reguler dilakukan secara bertahap dengan ketentuan seperti yang dijelaskan dalam pasal 8 Permendikbud Nomor 6 tahun 2021 yaitu
  • Penyaluran tahap I ini dilakukan setelah sekolah  menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS  Reguler tahap II tahun sebelumnya. 
  • penyaluran tahap II ini dilakukan setelah sekolah  menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS  Reguler tahap III tahun sebelumnya
  • Penyaluran tahap III ini dilakukan sekolah guna menyampaikan penyampaian laporan tahap I tahun  anggaran berjalan. 
Sekolah dapat langsung menggunakan Dana BOS Reguler  untuk membiayai penyelenggaraan operasional sekolah dengan komponen sebagai berikut:
a. penerimaan Peserta Didik baru
b. pengembangan perpustakaan
c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan  ekstrakurikuler
d. pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi  pembelajaran
e. pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah
f. pengembangan profesi guru dan tenaga  kependidikan
g. pembiayaan langganan daya dan jasa
h. pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah
i. penyediaan alat multimedia pembelajaran 
j. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi  keahlian
k. penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung  keterserapan lulusan
l. pembayaran honor

Terkait dengan komponen pembayaran honor, dipasal 13 Permendikbud Nomor 6 tahun 2021 dijelaskan bahwa 
(1) Pembayaran honor sebagaimana dimaksud dalam Pasal  12 ayat 1 huruf  l digunakan paling banyak 50% dari keseluruhan jumlah alokasi Dana BOS  Reguler yang diterima oleh sekolah. 
(2) Pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada guru dengan persyaratan: 
a. berstatus bukan aparatur sipil negara
b. tercatat pada Dapodik
c. memiliki NUPTK
d. belum mendapatkan tunjangan profesi guru
Persentase pembayaran honor paling banyak 50% (lima  puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat  dikecualikan pada masa penetapan status bencana  alam/non-alam yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat  dan/atau Pemerintah Daerah. 
(4) Pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (3)  diberikan kepada guru dengan persyaratan: 
a. berstatus bukan aparatur sipil negara; 
b. tercatat pada Dapodik; 
c. belum mendapatkan tunjangan profesi; dan d. melaksanakan proses pembelajaran secara tatap  muka atau pembelajaran jarak jauh. 
Selanjutnya, informasi mengenai Download Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler SD, SMP, SMA, SMK tahun 2021 dapat anda unduh pada tautan berikut ini

Salinan Kepmendikbud Nomor :16/P/2021 dapat diunduh disini
Salinan Lampiran Keputusan Menteri tentang Satuan Baiaya Dana BOS masing-masing daerah dapat diunduh disini
Demikianlah informasi mengenai Download Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler SD, SMP, SMA, SMK tahun 2021. Semoga bermanfaat buat semua


SYARAT BESERTA JADWAL SELEKSI ADMINISTRATIF  PPG DALAM JABATAN (DALJAB) TAHUN 2021

Posted by On 20:05:00


Syarat beserta Jadwal Seleksi Administratif PPG dalam Jabatan (Daljab) tahun 2021 telah disebutkan dalam surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dengan nomor surat 0582/B.B2/GT/2021 tanggal 15 Februari 2021 mengenai Pengumuman Pelaksanaan Seleksi Administrasi PPG Dalam Jabatan tahun 2021.
Dalam surat disebutkan beberapa hal yang menjadi persyaratan akan seleksi administratif PPG daljab tahun 2021. Adapun syarat-syaratnya adalah:
Persyaratan Peserta
  • Guru yang berada pada lingkungan kementerian Pendidikan dan kebudayaan yang belum memiliki sertifikat pendidik
  • Guru telah terdaftar pada data pokok Pendidikan kementerian Pendidikan dan kebudayaan
  • Guru  telah memiliki NUPTK
  • Guru telah diangkat menjadi guru sampai dengan akhir tahun 2015
  • Guru telah memiliki kualifikasi akademik S-1/D-4 sesuai dengan bidang studi PPG yang akan diikuti.
  • Guru telah aktif mengajar selama dua tahun terakhir.
  • Guru berusia setinggi-tingginya 57 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember
  • tahun 2021.
  • Guru harus sehat jasmani dan rohani.
  • Guru harus bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) serta
  • Berkelakuan baik.
Persyaratan administrasi
  • Dokumen hasil pindai ijazah S1/D4 (asli/fotokopi legalisir Perguruan Tinggi), bagi mahasiswa yang memiliki ijazah S1 lulusan luar negeri melampirkan surat penyetaraan dari Ditjen Dikti.
  • Dokumen hasil pindai Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pertama (asli/fotokopi legalisir Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota) 
  • Hasil pindai Surat Keputusan (SK) Pengangkatan/Kenaikan Pangkat 2 (dua) tahun terakhir (2019/2020 dan 2020/2021). SK tersebut dilegalisasi oleh:
    • Dinas Pendidikan Provinsi /Kabupaten/Kota/BKD untuk ASN (asli/fotokopi legalisir)
    • Dinas Pendidikan Provinsi /Kabupaten/Kota/BKD untuk PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh Pemerintah Daerah atau yang diberi kewenangan (asli/fotokopi legalisir)
    • Ketua Yayasan untuk Guru Tetap Yayasan (asli/fotokopi legalisir)
    • Dinas Pendidikan Provinsi /Kabupaten/Kota/BKD untuk Guru bukan PNS di sekolah negeri yang memiliki SK dari pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan (asli/fotokopi legalisir).
  • Dokumen hasil pindai SK Pembagian tugas mengajar 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun ajaran 2019/2020 dan 2020/2021. (asli/fotokopi legalisir Kepala Sekolah).
  • Dokumen hasil pindai Surat Izin dari atasan. Jika peserta merupakan Kepala Sekolah, maka surat izin dikeluarkan dari Dinas Pendidikan Setempat atau Pimpinan Yayasan/Ketua Yayasan.
  • Dokumen hasil pindai Pakta integritas dari calon mahasiswa bahwa berkas/dokumen yang diserahkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya yang dibubuhi materai dan ditandatangani.
Selanjutnya, adapun Jadwal pelaksanaan Kegiatan Seleksi Administratif PPG Daljab tahun 2021 adalah sebagai berikut:
  • Pengiriman Berkas Persyaratan Administrasi secara daring pada Aplikasi SIM PKB akan dilaksanakan pada tanggal 22 Februari - 7 Maret 2021
  • Verifikasi dan Validasi Dokumen Calon Peserta PPG Tahun 2021 akan dilaksanakan pada tanggal 24 Februari - 9 Maret 2021
  • Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi dan Jadwal Pelaksanaan PPG Daljab Tahun 2021 akan dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2021
  • Konfirmasi Kesediaan oleh calon peserta PPG Daljab Tahun 2021 Angkatan 1 akan dilaksanakan pada tanggal 16 - 23 Maret 2021
  • Penetapan dan Pengumuman Calon Mahasiswa PPG Daljab Tahun 2021 akan dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2021
Demikanlah informasi ini kami sampaikan, semoga informasi ini bermanfaat buat anda semua. Berikut kami lampirkan surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dengan nomor surat 0582/B.B2/GT/2021 (disini)