InfoGuruku.Net

InfoGuruku.Net

aneka trik, aplikasi, dapodik, info guru, permendikbud ristek, panduan, info cpns, anbk, kalender pendidikan, erapor, edaran, juknis, kurikulum merdeka

Cara mengonlinekan e-rapor tanpa aplikasi ngrok

Diposting oleh On 01:56:00

Source: cloudflare.com
Kita ketahui bersama bahwa ngrok merupakan proxy server yang digunakan untuk membuat atau membuka jaringan private melalui NAT atau firewall, lalu Menghubungkan localhost ke internet dengan tunnel yang aman. Atau dengan kata lain ngrok merupakan layanan gratis yang memberikan kemampuan kepada aplikasi kita agar bisa diakses secara online.
Namun, beberapa waktu ini penggunaan ngrok selalu mengalami kendala sulit diakses meskipun kita sudah melalui langkah instalasi dengan benar. Lalu bagaimana caranya agar aplikasi e-erapor kita bisa di akses oleh orang lain secara bersamaan dengan moda online?
 
Berikut ini tutorial cara mengonlinekan e-rapor tanpa menggunakan ngrok. 
1.Silahkan anda download dulu aplikasi Tunnel nya melalui link berikut ini : https://github.com/cloudflare/cloudflared/release
Pilih yang versi Windows dengan jenis msi
2. Lakukan instalasi seperti biasa hingga proses berakhir
3. Langkah berikutnya buka cmd kemudian ketik perintah sebagai berikut : cloudflared tunnel --url localhost:2679 (menyesuaikan dengan localhost erapor anda) lalu tekan enter
4. Cmd akan menampilkan link yang akan dibagikan kepada pengguna. Karena link ini cukup panjang, disarankan disingkat menggunakan penyingkat URL seperti s.id atau shortlink atau sejenisnya
5.  Guna mengakses erapor, direkomendasikan menggunakan Browser Edge

eRapor AIO 2023.c Jenjang SD, SMP dan SMA Support dengan Penerapan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka

Diposting oleh On 16:49:00


E-rapor menjadi bagian yang penting dalam institusi pendidikan mengingat bahwa proses penilaian hasil belajar peserta didik, baik oleh pendidik maupun oleh satuan Pendidikan, akan lebih sistematis, komprehensif, lebih akurat, dan cepat dilakukan apabila didukung dengan perangkat aplikasi komputer. 

Berkaitan dengan hal tersebut, sekolah berusaha mencari jalan terbaik guna dapat melakukan penilaian secara sistematis, komprehensif dan akurat melalui media komputer. Salah satu jalannya adalah menggunakan aplikasi e-rapor.

Aplikasi erapor yang secara khusus bisa mengakomodir dua kurikulum sampai saat ini belum di rilis oleh Kemdikbudristek. Namun, ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk pengolahan nilai rapor. Satu diantaranya adalah Erapor AIO. 

Aplikasi Erapor AIO merupakan aplikasi yang dibuat oleh Bapak Aditya. Bila anda ingin mengetahui cara instalasi dan hal lain terakit Erapor, anda bisa kunjungi chanel youtubenya disini 

Menu pada Aplikasi Erapor AIO

Menu diaplikasi erapor AIO ini telah dilengkapi dengan fitur-fitur yang mengakomodir pengisian rapor untuk kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. Dalam erapor ini juga dilengkapi dengan fitur ambil data dari dapodik. Pada aplikasi juga di sajikan fitur tambahan dimana kita bisa menambahkan guru lokal dan matapelajaran lokal yang tidak terdata didapodik. Terakhir, pada erapor ini juga disajikan fitur moda tampilan yang memanjakan pengguna memilih tampilan berdasarkan selera.

Aplikasi

Berikut ini kami sertakan link aplikasi yang mungkin dapat anda pergunakan untuk ujicoba di sekolah anda. Adapun link e-rapor AIO 2023.c Jenjang SD, SMP dan SMA adalah sebagai berikut (unduhan)

Instalasi

  • Jalankan aplikasi dengan moda as administrator
  • lakukan instalasi hingga selesai
  • Jika anda sudah selesai menginstal aplikasi, silahkan close aplikasi terlebih dahulu
  • Lakuan instalalasi patch 2023.c1 hingga selesai
  • Jalankan aplikasi kembali

Catatan:

  • User administrator adalah admin
  • Pasword administrator adalah admin123456
  • Disarankan menggunakan browser chrome

DAFTAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN SERTIFIKAT PENDIDIK DALAM SELEKSI PPPK TAHUN 2022

Diposting oleh On 18:36:00

Surat Edaran Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan  yang bernomor 4757/B/GT.01.01/2022 Tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikasi Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022 ditujukan kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan baik Provinsi maupun Kabupaten Kota.

Dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan  yang bernomor 4757/B/GT.01.01/2022 Tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikasi Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022 disebutkan bahwa:

  1. Persyaratan calon PPPK untuk JF Guru harus memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S-1/Doploma Empat (D-IV) dan atau sertifikat pendidik
  2. Calon PPPK untuk JF guru mendaftar sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya
  3. Apabila tidak memiliki sertifikat pendidik, maka calon PPPK untuk JF Guru mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademik yang dimilikinya
  4. Daftar Kualifikasi Akademik dan sertifikat pendidik untuk mengisi bidang tugas/mata pelajaran yang akan dilamar oleh PPPK untuk JF Guru tercantum dalam lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal ini. 
Selanjutnya, Daftar Kualifikasi Akademik Dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022 dapat anda unduh pada tautan berikut ini: unduh

PERMENDIKBUD NOMOR 54 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH SERTIFIKAT PENDIDIK BAGI GURU DALAM JABATAN

Diposting oleh On 22:44:00

Permendikbud RI Nomor 54 Tahun 2022 tentang tata cara memperoleh Sertifikat Pendidik bagi Guru dalam Jabatan_ Permendikbud RI Nomor 54 Tahun 2022 tentang tata cara memperoleh Sertifikat Pendidik bagi Guru dalam Jabatan ini diterbitkan atas dasar bahwa untuk pemenuhan guru yang profesional, perlu dilakukan sertifikasi terhadap guru yang telah diangkat namun belum memiliki sertifikat pendidik. Selain itu bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik bagi Guru dalam Jabatan belum memenuhi kebutuhan hukum bagi guru dalam jabatan, sehingga perlu diganti. Pertimbangan lain adalah perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik bagi Guru dalam Jabatan.

Sertifikasi pendidik bagi Guru Dalam Jabatan dilaksanakan melalui Program PPG dalam Jabatan. Program Pendidikan Profesi Guru bagi Guru dalam Jabatan yang selanjutnya disebut Program PPG dalam Jabatan adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan bagi Guru Dalam Jabatan untuk mendapatkan Sertifikat Pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 

Adapun persyaratan bagi guru yang dapat mengikuti program PPG dalam Jabatan adalah sebagai berikut:

  • berstatus sebagai Guru Dalam Jabatan dan masih aktif  melaksanakan tugas sebagai Guru selama 3 (tiga) tahun terakhir
  • memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S-l) atau Diploma Empat (D-IV)
  • memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
  • berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada tahun berkenaan
  • sehat jasmani dan rohani
  • bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
  • berkelakuan baik
  • terdaftar pada sistem data pokok pendidikan Kementerian. 

Program ini diselenggarakan dengan tahapan sebagai berikut:

  • penetapan jumlah Mahasiswa
  • sosialisasi Program PPG dalam Jabatan
  • penerimaan calon Mahasiswa
  • pelaksanaan Program PPG dalam Jabatan

Selanjutnya, ketentuan mengenai penetapan jumlah Mahasiswa, sosialisasi Program PPG dalam Jabatan, penerimaan calon Mahasiswa, dan pelaksanaan Program PPG dalam Jabatan dapat anda baca pada Permendikbud RI Nomor 54 Tahun 2022 tentang tata cara memperoleh Sertifikat Pendidik bagi Guru dalam Jabatan

PEMERINTAH TELAH MENETAPKAN HARI LIBUR NASIONAL 2023

Diposting oleh On 04:37:00

Pemerintah telah menyepakati dan menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066 tahun 2022, Nomor 3 tahun 2022, Nomor 3 tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2023

Berikut hari libur nasional tahun 2023:
  • 1 Januari (Minggu) : Tahun Baru 2023 Masehi
  • 22 Januari (Minggu) : Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
  • 18 Februari (Sabtu) : Isra Mikraj Nabi Muhammad saw.
  • 22 Maret (Rabu) : Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
  • 7 April (Jumat) : Wafat Isa Almasih
  • 22-23 April (Sabtu-Minggu) : Hari Raya Idulfitri 1444 Hijriah
  • 1 Mei (Senin) : Hari Buruh Internasional
  • 18 Mei (Kamis) : Kenaikan Isa Almasih
  • 1 Juni (Kamis) : Hari Lahir Pancasila
  • 4 Juni (Minggu) : Hari Raya Waisak 2567 BE
  • 29 Juni (Kamis) : Hari Raya Iduladha 1444 Hijriah
  • 19 Juli (Rabu) : Tahun Baru Islam 1445 Hijriah
  • 17 Agustus (Kamis) : Hari Kemerdekaan RI
  • 28 September (Kamis) : Maulid Nabi Muhammad saw.
  • 25 Desember (Senin) : Hari Raya Natal
Adapun cuti bersama tahun 2023 adalah sebagai berikut:
  • 23 Januari (Senin) : Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
  • 23 Maret (Kamis) : Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
  • 21, 24, 25, dan 26 April (Jumat, Senin, Selasa, dan Rabu) : Hari Raya Idulfitri 1444 Hijriah
  • 2 Juni (Jumat) : Hari Raya Waisak 2567 BE
  • 26 Desember (Selasa) : Hari Raya Natal
Source:

https://setkab.go.id/pemerintah-tetapkan-hari-libur-nasional-dan-cuti-bersama-tahun-2023


JUKNIS TPG BAGI GURU DAN PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 2022

Diposting oleh On 00:44:00



Juknis (Petunjuk Teknis) Penayaluran Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Islam 2022_ Pertimbangan diterbitkan juknis ini adalah a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan kinerja Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam melaksanakan tugas keprofesian pendidiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dipandang perlu memberikan tunjangan profesi; b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan penyaluran tunjangan profesi guru yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, perlu dibuat petunjuk teknis; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Islam
LATAR BELAKANG 
Guru pada seluruh jenjang pendidikan diakui dalam konstitusi Indonesia sebagai tenaga professional yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat pendidik. Kedudukan guru sebagai tenaga professional pendidik berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional. 
Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk  mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat pendidik yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Pendidikan profesi untuk memperoleh sertifikat pendidik diselenggarakan
oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah dimana dalam pelaksanaannya dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. 
Guru Pegawai Negeri Sipil maupun Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan, berhak atas tunjangan profesi dari Pemerintah yang dialokasikan dari APBN. Tunjangan profesi dapat diberikan dengan salah satu syaratnya adalah adanya pemenuhan atas beban kerja dan kehadiran. 
Petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi guru dan pengawas Pendidikan Agama Islam ini disusun dengan memperhatikan peraturan perndang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan prinsip efektif, efisien, akuntabel, transparan dan kepatutan. 
Tunjangan profesi bagi guru pendidikan agama islam pada sekolah dan juga bagi pengawas pendidikan agama islam ini merupakan bentuk implementasi dari amanah undang- undang nomor 20tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, antara lain tersebut dalam pasal 40 yakni tenaga pendidik –salah satunya- adalah berhak atas  penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai, dan
selanjutnya disebut dalam undang- undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, khususnya pasal 16 yakni pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagai bentuk implementasi dari jaminan kemaslahatan yang memadai bagi para guru termasuk guru pendidikan agama islam pada sekolah dan pengawas pendidikan agama islam. 
MAKSUD DAN TUJUAN 
Petunjuk Teknis ini dimaksudkan agar pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi guru bagi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Islam dapat terlaksana secara tertib dan akuntabel. Sedangkan tujuan dari petunjuk teknis ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan pembayaran TPG bagi guru dan pengawas PAI binaan Direktorat Pendidikan Agama Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. 

C. RUANG LINGKUP 
Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi:
1. Perhitungan Tunjangan Profesi Guru
2. Beban Kerja dan Kehadiran Guru dan Pengawas PAI;
3. Tata cara pembayaran Tunjangan Profesi Guru. 
KRITERIA 
1. Kriteria Umum Penerima TPG-PAI
a. GPAI yang masih aktif dan bertugas pada satuan pendidikan pada Pendidikan  Anak Usia Dini jalur pendidikan formal, Pendidikan Dasar dan Menengah pada sekolah umum, dan Sekolah Luar Biasa dengan ketentuan sebagai berikut:  
▪ Guru Pegawai Negeri Sipil (GPNS) dengan status GPAI yang diangkat oleh  Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah,dan Kementerian Lain; 
▪ Guru Pendidikan Agama Islam Bukan Pegawai Negeri Sipil (GPAI BPNS) dengan status guru tetap di sekolah swasta yang diangkat oleh yayasan yang berbadan hukum dan memiliki ijin operasional pendidikan dari pemerintah. 
▪ GPAI BPNS dengan status guru tetap di sekolah negeri yang diangkat/disetujui/disahkan oleh pemerintah daerah yang menangani urusan pendidikan/Kepegawaian. 
b. Pengawas PAI yang diangkat oleh Kementerian Agama, Pengawas PAI yang diangkat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah, atau kementerian Lain.  
c. Pengawas PAI yang masih aktif dan melaksanakan tugas kepengawasan dalam proses pembelajaran pendidikan agama islam pada sekolah dan pembinaan terhadap guru PAI pada satuan pendidikan umum. 
d. Memiliki NUPTK yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
e. Guru PAI memiliki sertifikat pendidik bidang studi PAI, rumpun PAI (AqidahAkhlak, Qur’an-Hadits, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam), Bahasa Arab, atau  guru kelas pada madrasah (RA/MI)
yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). 
f. Pengawas PAI memiliki sertifikat pendidik bidang studi PAI, rumpun PAI, Bahasa Arab, atau guru kelas pada madrasah yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). 
g. Memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dinyatakan valid melalui aplikasi SIAGA.  
h. Memenuhi beban kerja sebagaimana pada bagian B pada juknis ini.
i. Memiliki Surat Keterangan Menjalankan Tugas (SKMT). Pencetakan SKMT wajib  dilakukan setiap semester dengan ketentuan sebagai berikut:
▪ Semester Genap wajib dilakukan maksimal bulan Agustus. Jika pencetakan  SKMT belum diselesaikan sampai batas waktu yang ditentukan maka TPG pada semester tersebut dinyatakan gugur dan tidak menjadi hutang Negara. 
▪ Semester Ganjil wajib dilakukan maksimal bulan Desember. Jika pencetakan SKMT belum diselesaikan sampai batas waktu yang ditentukan maka TPG pada semester tersebut dinyatakan gugur dan tidak menjadi hutang Negara.  
▪ Nilai hasil penilaian kinerja pada poin melaksanakan proses pembelajaran dan melaksanakan proses bimbingan minimal 75 dengan kategori B (Baik). 
▪ SKMT GPAI ditandatangani oleh Kepala Sekolah di tempat mengajar dan diketahui oleh Pengawas PAI. Jika guru tidak memiliki Pengawas PAI, maka SKMT cukup ditandatangani oleh kepala sekolah. Guru yang mengajar di beberapa satuan pendidikan harus melampirkan SKMT sejumlah satuan
pendidikan tersebut. 
▪ SKMT Pengawas PAI ditandatangani oleh ketua pokjawas dan diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, atau pejabat lain yang berwenang. Jika belum tersedia pokjawas, maka SKMT hanya
ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, atau pejabat lain yang berwenang. 
j. Memiliki Surat Keterangan Beban Kerja (SKBK) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, atau pejabat lain yang berwenang. 
k. Terdaftar pada lampiran Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Penerima Tunjangan Profesi yang disahkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. 
l. Pencetakan SKMT, SKBK, dan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Penerima Tunjangan Profesi dilakukan secara digital melalui SIAGA.  
m. Bertugas pada satuan pendidikan yang setiap Rombongan Belajar (Rombel)
memiliki rasio minimal jumlah peserta didik beragama Islam terhadap guru PAI sesuai ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pedidikan Agama pada Sekolah.  
2. Kriteria Khusus Penerima TPG-PAI  
a. Guru yang memiliki sertifikat pendidik bidang studi PAI dapat mengajar bidang studi PAI di seluruh jenjang pendidikan;  
b. Guru PAI yang memiliki sertifikat pendidik Bahasa Arab yang diterbitkan oleh LPTK PTKIN dan mengajar PAI; 
c. Guru PAI pada SLB yang memiliki sertifikat pendidik dan diangkat oleh Kementerian Agama berhak menerima TPG selama tidak dibayarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan melampirkan Surat Keterangan ditandatangani oleh Dinas Pendidikan setempat. 
d. Guru PAI/Pengawas PAI yang memiliki sertifikat pendidik PAI, mata pelajaran rumpun PAI, guru kelas pada madrasah, mata pelajaran Bahasa Arab, atau Guru PAI pada SLB yang memiliki sertifikat pendidik dan diangkat oleh Kementerian Agama tetapi belum S1 berhak menerima TPG selama memenuhi ketentuan dalam pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; 
e. Guru PAI/Pengawas PAI yang memiliki sertifikat pendidik PAI, mata pelajaran rumpun PAI, guru kelas pada madrasah atau mata pelajaran Bahasa Arab yang sertifikat pendidiknya diterbitkan oleh LPTK PTKIN serta Guru PAI pada SLB yang memiliki sertifikat pendidik dan diangkat oleh Kementerian Agama tetapi kualifikasi S1 tidak linier tetap berhak menerima TPG; 
f. Guru PAI/Pengawas PAI yang sudah memiliki sertifikat pendidik tetapi dialihtugaskan antar satuan pendidikan, antar jenjang dan/atau antar mata pelajaran maka tunjangan profesinya tetap dibayarkan maksimal 2 (dua) tahun sejak dipindahtugaskan sesuai Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor: 05/X/PB/2011,SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, 48 Tahun 2011, 158/PMK.01/2011, 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, dan sesuai Bab IV Ketentuan Peralihan, Pasal 5, Permendikbud Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru; 
g. Ketentuan mengenai pelaksanaan pembayaran TPG GPAI Sekolah Indonesia  Luar Negeri akan diatur kemudian; 
h. Guru PAI golongan II yang telah menyelesaikan pendidikan S1/DIV dan belum melakukan penyesuaian golongan tetap berhak menerima TPG; 
i. Guru PAI dengan status PPPK yang diangkat oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian lain atau Pemerintah Daerah;  (poin i tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, serta yang telah memiliki sertifikat pendidik PAI atau rumpun PAI termasuk kategori GBPNS dengan membuktikan Surat Keputusan Pengangkatan PPPK stempel basah sesuai format lampiran IVa (ketentuan BKN) serta melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagaimana format terlampir.) 
Selanjutnya, JUKNIS TPG BAGI GURU DAN PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 2022 dapat anda baca pada tautan berikut ini 
JUKNIS PPPK GURU TAHUN 2022, PDF

Diposting oleh On 01:24:00



Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah tahun 2022_ Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah tahun 2022 diatur dalam Kepmendikbud Ristek RI yang bernomor 349/P/2022. Juknis ini diterbitkan atas pertimbangan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat 3 huruf a dan pasal 32 ayat 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjia Kerja dengan Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah tahun 2022, Kemendikbur Ristek perlu menyusun petunjuk teknis perlaksaan seleksi calon pegwai pemerintah dengan perjanjian kerja utuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. 

Pada diktum kesatu disebutkan bahwa menetapkan petunjuk tenis pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada isntansi daerah tahun 2022 untuk selanjutnya disebut petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri

Pada diktuk kedua dijelaskan bahwa petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu digunakan sebagai acuan bagi pemerintah dearah dalam melaksanakan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah apda tahun 2022. 

Pada diktum ketiga dijelaskan bahwa seleksi calon pegawai pemerinta dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam diktuk kedua diperlukan untk memenuhi untuk kebutuhan guru melalui pengisian jabatan fungsional guru aparatur sipil negara untuk jadi pemeritnah dengan perjanjain kerja pada instansi dearah tahun 2022 secara nasional 

Diktum keempat menjelaskan bahwa petunjuk teknis sebagaimana yang dimaksud dalam diktum kesatu memuat:

a. seleksi adminisgrasi

b. seleksi komptensi dan wawancara

c. penguuman hasil seleksi dan sanggah


Diktum kelima menjelaskan bahwa pelamar yang dapat melamar untuk mengikuti seleksi calon PPPK untuk jabatan fungsional guuu pada instansi daerah tahun 2022 terdiri atas kategori: pelamar prioritas dan pelamar umum. Demikian informasi mengenai calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru tahun 2022. Unduh file