INFOGURUKU

INFOGURUKU

PEREMENDIKBUD-RISTEK RI NOMOR 17 TAHHUN 2021 TENTANG ASESMEN NASIONAL

Diposting oleh On 04:24:00 with 1 comment


Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia ( Permendikbud-Ristek RI) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional_  Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 di terbitkan atas dasar pertimbangan bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu dilakukan pemetaan dan perbaikan berkelanjutan atas mutu sistem pendidikan sehingga dapat mendorong pembelajaran yang menumbuhkan daya nalar dan karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, Permendikbud-Ristek ini juga diterbitkan atas dasar bahwa untuk memetakan mutu pendidikan secara berkala dan mendorong perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan perlu dilaksanakan asesmen nasional. 

 Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 pasal 1 menjelaskan bahwa 

  1. Asesmen Nasional yang selanjutnya disingkat AN adalah salah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan oleh Kementerian pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.  
  2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
  3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 
  4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 

Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 pasal 2 menjelaskan tentang tujuan AN. Adapun AN bertujuan untuk mengukur: 

  • a. hasil belajar kognitif
  • b. hasil belajar nonkognitif
  • c. kualitas lingkungan belajar pada satuan pendidikan

Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 pasal 3 menyebutkan bahwa:

(1) Hasil belajar kognitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mencakup literasi membaca dan numerasi.
(2) Hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur melalui asesmen kompetensi minimum.
(3) Hasil belajar nonkognitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mencakup sikap yang melandasi karakterkarakter dalam profil pelajar Pancasila.
(4) Hasil belajar nonkognitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur melalui survei karakter.
(5) Kualitas lingkungan belajar pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mencakup:
a. iklim keamanan;
b. iklim inklusifitas dan kebinekaan
c. proses pembelajaran di satuan pendidikan.
(6) Kualitas lingkungan belajar pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diukur melalui survei lingkungan belajar.
(7) Profil pelajar Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  • a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia;
  • b. bernalar kritis
  • c. mandiri
  • d. kreatif
  • e. bergotong royong
  • f. berkebinekaan global

 Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 pasal 4 menyebutkan bahwa 

(1) AN dilaksanakan pada:

a. satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal
b. program pendidikan kesetaraan jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur nonformal.

(2) AN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3) Jangka waktu pelaksanaan AN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 Pasal 5 menyebutkan bahwa:

(1) Persiapan AN meliputi:
  • a. Penentuan waktu pelaksanaan
  • b. Pendataan peserta AN oleh Kementerian dan Pemerintah Daerah berdasarkan jumlah  yang ditetapkan oleh Menteri
  • c. Penentuan tempat pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah
  • d. Ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia di satuan pendidikan yang menjadi tempat pelaksanaan AN.

(2) Waktu pelaksanaan AN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri.
(3) Pendataan peserta AN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  • a. perwakilan peserta didik pada kelas 5 (lima), kelas 8 (delapan), dan kelas 11 (sebelas);
  • b. pendidik pada setiap satuan pendidikan; dan
  • c. kepala satuan pendidikan.
(4) Tempat pelaksanaan AN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tempat yang memiliki akses jaringan internet yang memadai.
(5) Ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menjadi tanggung jawab:
  • a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama
  • b. Pemerintah Daerah
  • c. masyarakat penyelenggara pendidikan
  • d. Kementerian.
(6) Tanggung jawab ketersediaan sumber daya AN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya.

Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 Pasal 6 menyatakan bahwa

(1) Peserta AN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berasal dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, Pemerintah Daerah, atau masyarakat.
(2) Perwakilan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a terdaftar dalam pangkalan data pendidikan yang dikelola oleh Kementerian atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
(3) Perwakilan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kementerian.
(4) Pendidik dan kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dan huruf c terdaftar dalam pangkalan data pendidikan yang dikelola oleh Kementerian atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 Pasal 7 menyatakan bahwa

(1) Persiapan ketersediaan sumber daya pelaksanaan AN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dapat dilakukan dengan berbagi sumber daya pada satuan pendidikan di setiap wilayah.
(2) Dalam berbagi sumber daya pada satuan pendidikan di setiap wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, Pemerintah Daerah, atau masyarakat penyelenggara pendidikan sesuai kewenangannya saling berkoordinasi.
(3) Kementerian dapat memfasilitasi pemenuhan sumber daya satuan pendidikan.
Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 Pasal 8
(1) Pelaksanaan AN bagi Peserta Didik melalui:
a. asesmen kompetensi minimum;
b. survei karakter; dan
c. survei lingkungan belajar.
(2) Pelaksanaan AN bagi Pendidik dan kepala satuan pendidikan melalui survei lingkungan belajar.
Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 Pasal 9 menyatakan bahwa
(1) Asesmen kompetensi minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan numerasi yang harus dimiliki oleh peserta didik.
(2) Survei karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan pengukuran karakter yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila; dan
(3) Survei lingkungan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dan ayat (2) merupakan pengukuran aspek-aspek lingkungan satuan pendidikan yang berdampak pada proses dan hasil belajar peserta didik.
Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 Pasal 10 menyatakan bahwa

(1) Pelaksanaan AN bagi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipandu dan diawasi oleh pendidik yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Pelaksanaan AN bagi pendidik dan kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan secara mandiri.
(3) AN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui sistem aplikasi yang dikembangkan Kementerian.

Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 Pasal 11 menyatakan bahwa:

(1) Hasil AN terinput secara sistem dalam basis data Kementerian.
(2) Kementerian melakukan analisis hasil AN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Hasil analisis AN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bagian evaluasi sistem pendidikan oleh Menteri.
(4) Hasil analisis oleh Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, Pemerintah Daerah, atau masyarakat penyelenggara pendidikan sesuai kewenangannya untuk:
a. meningkatkan kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan
b. melakukan evaluasi kinerja satuan pendidikan di wilayahnya.
Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 Pasal 12 menyatakan bahwa
Petunjuk teknis mengenai persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil AN ditetapkan oleh kepala badan yang membidangi asesmen dan pembelajaran.
Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 Pasal 13 menyatakan bahwa 
Pendanaan pelaksanaan AN bersumber dari:
a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara
b. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 Pasal 14 menyatakan bahwa:
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai ujian nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1590), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Demikianlah informasi mengenai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia ( Permendikbud-Ristek RI) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional. Selengkapnya, anda dapat membaca informasi tersebut melalui tautan link berikut ini (unduh file)










JADWAL PDM ASN DAN PPT NON ASN PADA APLIKASI MySAPK 2021 VERSI PDF

Diposting oleh On 19:30:00 with No comments

Foto Jadwal PDM yangbersumber dari https://pdm-asn.bkn.go.id/
Jadwal Pemutahiran Data Mandiri (PDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Non ASN pada Aplikasi MySAPK tahun 2021 Versi PDF_  BKN telah merilis Jadwal Pemutahiran Data Mandiri (PDM) melalui aplikasi MySAPK beberapa saat yang lalu. Dibulan Juli hingga Desember 2021, proses Pemutahiran Data telah memasuki tahap usulan PDM yang nantinya akan diverifikasi oleh instansi kepegawaian di daerah dan juga oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional dan BKN Pusat. Guna mengetahui informasi detail mengenai PDM ASN serta PPT Non ASN dan bagaimana anda melakukan pemutahiran data mandiri melalui aplikasi tersebut, silahkan anda baca panduan berikut ini:

Download Pedoman Pemutahiran Data Mandiri ASN dan PPT Non ASN

Guna mempermudah pelaksanaan pemutahiran data, maka BKN dalam hal ini telah membuat jadwal pembagian wilayah PDM. Pembagian ini didasarkan pada wilayah Kantor Regional (Kanreg) BKN yang terdiri dari 14 Kantor Regional BKN dengan ditambah pusat. Pelaksanaan PDM tersebut dibagi kedalam tiga periode pelaksanaan, dimana periode ke-1 dijadwalkan pada tanggal 12 Juli hingga 11 Agustus 2021, periode ke-2 dijadwalkan pada tanggal 12 Agustus hingga 11 September 2021 dan periode terkahir dijadwalkan pada tanggal `12 September hingga 11 Oktober 2021. Berikut ini jadwal pelaksanaan PDM pada instansi pusat dan di berbagai wilayah Kanreg BKN:

Instansi Pusat

Pelaksanaan PDM pada instansi pusat, kanreg 9 dan kanreg 14,  dijadwalkan penuh mulai dari 12 Juli - 11 Oktober 2021. Dibawah ini adalah daftar nama intansi pusat, Kanreg 9 dan 14:

Instansi Pusat

  • Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional
  • Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
  • Badan Pusat Statistik
  • Badan Pemeriksa Keuangan
  • Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
  • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
  • Badan Kepegawaian Negara
  • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
  • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  • Setjen Dewan Perwakilan Daerah
  • Badan Tenaga Nuklir Nasional
  • Kementerian Dalam Negeri
  • Setjen Komisi Pemilihan Umum
  • Perpustakaan Nasional RI
  • Kementerian Sosial
  • Badan Siber dan Sandi Negara
  • Badan Pengawas Tenaga Nuklir
  • Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
  • Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
  • Kementerian Perindustrian
  • Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
  • Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
  • Kementerian Perdagangan
  • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
  • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  • Setjen KOMNAS HAM
  • Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
  • Mahkamah Agung RI
  • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  • Kementerian Agama
  • Badan Pengawas Pemilihan Umum
  • Kementerian Kelautan dan Perikanan
  • Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
  • Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
  • Setjen WANTANNAS
  • Kementerian Pertanian
  • Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
  • Kementerian Kesehatan
  • Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
  • Kejaksaan Agung
  • Badan Standardisasi Nasional
  • Kepolisian Negara
  • Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
  • Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
  • Arsip Nasional Republik Indonesia
  • Badan Narkotika Nasional
  • Sekretariat Jenderal MPR
  • Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
  • Kementerian Ketenagakerjaan
  • Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
  • Sekretariat Jenderal DPR RI
  • Badan Koordinasi Penanaman Modal
  • Lembaga Administrasi Negara
  • Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
  • Badan Keamanan Laut RI
  • Komisi Aparatur Sipil Negara
  • Badan Pengawas Obat dan Makanan
  • Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
  • Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  • Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi
  • Badan Informasi Geospasial
  • Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  • Kementerian Pemuda dan Olahraga
  • Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
  • Kementerian Keuangan
  • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  • Kementerian Komunikasi dan Informatika
  • Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  • Kementerian Pertahanan
  • Kementerian Perhubungan
  • Sekretariat Kabinet
  • Ombudsman Republik Indonesia
  • Kementerian Luar Negeri
  • Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
  • Kementerian Sekretariat Negara
  • Badan Nasional Penanggulangan Bencana
  • Kementerian Badan Usaha Milik Negara
  • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  • Badan Nasional Pengelola Perbatasan
  • Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
  • Setjen Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Kantor Regional 9

  • Pemerintah Kab. Mimika
  • Pemerintah Kab. Biak Numfor
  • Pemerintah Kab. Merauke
  • Pemerintah Kab. Boven Digoel
  • Pemerintah Provinsi Papua
  • Pemerintah Kab. Mamberamo Tengah
  • Pemerintah Kab. Asmat
  • Pemerintah Kota Jayapura
  • Pemerintah Kab. Keerom
  • Pemerintah Kab. Mappi
  • Pemerintah Kab. Yahukimo
  • Pemerintah Kab. Nabire
  • Pemerintah Kab. Jayapura
  • Pemerintah Kab. Sarmi
  • Pemerintah Kab. Jayawijaya
  • Pemerintah Kab. Mamberamo Raya
  • Pemerintah Kab. Nduga
  • Pemerintah Kab. Yalimo
  • Pemerintah Kab. Supiori
  • Pemerintah Kab. Waropen
  • Pemerintah Kab. Puncak
  • Pemerintah Kab. Pegunungan Bintang
  • Pemerintah Kab. Kepulauan Yapen
  • Pemerintah Kab. Lanny Jaya
  • Pemerintah Kab. Paniai
  • Pemerintah Kab. Dogiyai
  • Pemerintah Kab. Puncak Jaya
  • Pemerintah Kab. Deiyai
  • Pemerintah Kab. Tolikara
  • Pemerintah Kab. Intan Jaya

Kantor Regional 14

  • Pemerintah Kab. Fak-Fak
  • Pemerintah Provinsi Papua Barat
  • Pemerintah Kab. Sorong Selatan
  • Pemerintah Kab. Sorong
  • Pemerintah Kota Sorong
  • Pemerintah Kab. Teluk Bintuni
  • Pemerintah Kab. Kaimana
  • Pemerintah Kab. Maybrat
  • Pemerintah Kab. Manokwari
  • Pemerintah Kab. Raja Ampat
  • Pemerintah Kab. Manokwari Selatan
  • Pemerintah Kab. Pegunungan Arfak
  • Pemerintah Kab. Tambrauw
  • Pemerintah Kab. Teluk Wondama

Pelaksanaan Pemutahiran Data Mandiri pada periode ke-1
Dibawah ini adalah daftar wilayah kabupaten /kota atau instansi yang hendak melakukan PDM pada periode ke-1 (12 Juli hingga 11 Agustus 2021):

Kantor Regional 4

  • Pemerintah Kab. Bone
  • Pemerintah Kab. Pasangkayu
  • Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang Pemerintah Kab. Enrekang
  • Pemerintah Kab. Soppeng
  • Pemerintah Kab. Maros
  • Pemerintah Kab. Bulukumba
  • Pemerintah Kab. Bantaeng
  • Pemerintah Kota Kendari
  • Pemerintah Kab. Jeneponto
  • Pemerintah Kab. Barru
  • Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat
  • Pemerintah Kab. Sinjai
  • Pemerintah Kab. Luwu Utara
  • Pemerintah Kota Parepare
  • Pemerintah Kab. Luwu Timur
  • Pemerintah Kab. Mamuju Tengah
  • Pemerintah Kab. Takalar
  • Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan
  • Pemerintah Kab. Wajo
  • Pemerintah Kab. Luwu
  • Pemerintah Kab. Konawe Selatan
  • Pemerintah Kab. Buru
  • Pemerintah Kab. Tana Toraja
  • Pemerintah Kab. Kolaka Timur
  • Pemerintah Kab. Konaw

Kantor Regional 8

  • Pemerintah Kota Tarakan
  • Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara 
  • Pemerintah Kab. Tanah Laut
  • Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat
  • Pemerintah Kab. Pulang Pisau
  • Pemerintah Kab. Tapin
  • Pemerintah Kab. Tana Tidung
  • Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
  • Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan
  • Pemerintah Kab. Malinau
  • Pemerintah Kota Balikpapan
  • Pemerintah Kota Bontang
  • Pemerintah Kota Banjarmasin
  • Pemerintah Kota Palangka Raya
  • Pemerintah Kab. Bulungan
  • Pemerintah Kab. Kutai Barat

Kantor Regional 10

  • Pemerintah Kab. Buleleng
  • Pemerintah Kab. Karangasem
  • Pemerintah Provinsi Bali
  • Pemerintah Kab. Gianyar
  • Pemerintah Kab. Sumbawa Barat
  • Pemerintah Kab. Lombok Barat
  • Pemerintah Kab. Badung
  • Pemerintah Provinsi NTB
  • Pemerintah Kab. Lombok Tengah
  • Pemerintah Kab. Bima
  • Pemerintah Kab. Sabu Raijua
  • Pemerintah Kota Mataram
  • Pemerintah Kab. Lombok Utara
  • Pemerintah Kab. Jembrana
  • Pemerintah Kab. Lombok Timur

Kantor Regional 11

  • Pemerintah Kab. Bone Bolango
  • Pemerintah Kota Gorontalo
  • Pemerintah Kab. Gorontalo
  • Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur
  • Pemerintah Provinsi Gorontalo
  • Pemerintah Kab. Minahasa
  • Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
  • Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe
  • Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara
  • Pemerintah Kab. Boalemo
  • Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud
  • Pemerintah Kab. Halmahera Utara

Kantor Regional 12

  • Pemerintah Kota Pariaman
  • Pemerintah Kab. Rokan Hilir
  • Pemerintah Kab. Karimun
  • Pemerintah Kab. Dharmasraya
  • Pemerintah Kota Tanjungpinang
  • Pemerintah Kota Payakumbuh
  • Pemerintah Kab. Lingga
  • Pemerintah Kab. Pasaman Barat
  • Pemerintah Kab. Rokan Hulu
  • Pemerintah Kab. Pasaman
  • Pemerintah Kab. Indragiri Hulu
  • Pemerintah Kab. Solok Selatan
  • Pemerintah Kab. Solok
  • Pemerintah Kota Sawahlunto

Kantor Regional 13 

  • Pemerintah Kab. Aceh Timur
  • Pemerintah Kab. Aceh Barat
  • Pemerintah Kab. Aceh Tamiang
  • Pemerintah Aceh
  • Pemerintah Kota Langsa
  • Pemerintah Kab. Aceh Singkil
  • Pemerintah Kab. Simeulue
  • Pemerintah Kab. Aceh Utara

Pelaksanaan Pemutahiran Data Mandiri pada periode ke-2

Berikut ini daftar nama wilayah kabupaten/ kota atau instansi yang hendak melakukan PDM pada periode ke-2 (12 Agustus hingga 11 September 2021):

Kantor Regional 1 

  • Pemerintah Kab. Karanganyar
  • Pemerintah Kab. Banjarnegara
  • Pemerintah Kab. Kudus
  • Pemerintah Kab. Kulon Progo
  • Pemerintah Kab. Banyumas
  • Pemerintah Daerah D I Yogyakarta
  • Pemerintah Kab. Temanggung
  • Pemerintah Kab. Rembang
  • Pemerintah Kota Surakarta
  • Pemerintah Kab. Wonosobo
  • Pemerintah Kab. Magelang
  • Pemerintah Kab. Pekalongan
  • Pemerintah Kab. Wonogiri
  • Pemerintah Kab. Pati
  • Pemerintah Kab. Jepara
  • Pemerintah Kab. Klaten
  • Pemerintah Kab. Brebes
  • Pemerintah Kab. Tegal
  • Pemerintah Kab. Gunung Kidul
  • Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
  • Pemerintah Kab. Cilacap

Kantor Regional 2

  • Pemerintah Kab. Pamekasan
  • Pemerintah Kota Batu
  • Pemerintah Kota Blitar
  • Pemerintah Kab. Bondowoso
  • Pemerintah Kab. Trenggalek
  • Pemerintah Kab. Banyuwangi
  • Pemerintah Kab. Magetan
  • Pemerintah Kab. Bangkalan
  • Pemerintah Kab. Pacitan
  • Pemerintah Kab. Ngawi
  • Pemerintah Kab. Sampang
  • Pemerintah Kab. Kediri
  • Pemerintah Kab. Blitar
  • Pemerintah Kab. Bojonegoro
  • Pemerintah Kab. Madiun
  • Pemerintah Kota Surabaya
  • Pemerintah Kota Madiun
  • Pemerintah Kab. Probolinggo
  • Pemerintah Kota Probolinggo
  • Pemerintah Kab. Situbondo

Kantor Regional 3

  • Pemerintah Kota Bekasi
  • Pemerintah Provinsi Banten
  • Pemerintah Kab. Pandeglang
  • Pemerintah Kab. Pangandaran
  • Pemerintah Kota Tangerang Selatan
  • Pemerintah Kota Sukabumi
  • Pemerintah Kota Serang
  • Pemerintah Kota Cirebon
  • Pemerintah Kab. Karawang
  • Pemerintah Kab. Serang
  • Pemerintah Kab. Bandung
  • Pemerintah Kota Cilegon
  • Pemerintah Kab. Sukabumi
  • Pemerintah Kab. Sumedang
  • Pemerintah Kota Depok
  • Pemerintah Kab. Subang
  • Pemerintah Kab. Purwakarta
  • Pemerintah Kab. Lebak
  • Pemerintah Kab. Cirebon

Kantor Regional 4

  • Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
  • Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan
  • Pemerintah Kota Palopo
  • Pemerintah Kab. Pinrang
  • Pemerintah Kab. Buol
  • Pemerintah Kab. Buton Selatan
  • Pemerintah Kota Baubau
  • Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar
  • Pemerintah Kab. Kolaka Utara
  • Pemerintah Kab. Mamuju
  • Pemerintah Kab. Wakatobi
  • Pemerintah Kab. Konawe Utara
  • Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
  • Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan
  • Pemerintah Kab. Buton
  • Pemerintah Provinsi Maluku
  • Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
  • Pemerintah Kab. Buton Utara
  • Pemerintah Kab. Mamasa
  • Pemerintah Kota Ambon
  • Pemerintah Kab. Banggai Laut
  • Pemerintah Kab. Muna Barat
  • Pemerintah Kab. Toraja Utara
  • Pemerintah Kab. Buton Tengah
  • Pemerintah Kab. Sigi

Kantor Regional 5

  • Pemerintah Kota Metro
  • Pemerintah Kab. Lampung Barat
  • Pemerintah Kota Pontianak
  • Pemerintah Kab. Kayong Utara
  • Pemerintah Kab. Tanggamus
  • Pemerintah Kab. Kubu Raya
  • Pemerintah Kab. Way Kanan
  • Pemerintah Provinsi Lampung
  • Pemerintah Kab. Pesisir Barat
  • Pemerintah Kab. Sintang
  • Pemerintah Kab. Pesawaran
  • Pemerintah Kab. Sekadau
  • Pemerintah Kab. Lampung Timur
  • Pemerintah Kab. Melawi
  • Pemerintah Kab. Lampung Selatan
  • Pemerintah Kota Bandar Lampung

Kantor Regional 6

  • Pemerintah Kota Medan
  • Pemerintah Kota Pematangsiantar
  • Pemerintah Kab. Simalungun
  • Pemerintah Kab. Toba Samosir
  • Pemerintah Kota Tanjungbalai
  • Pemerintah Kab. Batubara
  • Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara
  • Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
  • Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan
  • Pemerintah Kota Tebing Tinggi
  • Pemerintah Kab. Asahan
  • Pemerintah Kota Sibolga
  • Pemerintah Kota Gunung Sitoli
  • Pemerintah Kab. Nias
  • Pemerintah Kab. Langkat
  • Pemerintah Kab. Deli Serdang
  • Pemerintah Kab. Labuhanbatu

Kantor Regional 7

  • Pemerintah Kab. Banyuasin
  • Pemerintah Kab. Bangka Tengah
  • Pemerintah Kab. Bengkulu Utara
  • Pemerintah Kota Sungai Penuh
  • Pemerintah Kota Prabumulih
  • Pemerintah Kab. Bungo
  • Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu
  • Pemerintah Kab. Kepahiang
  • Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel.
  • Pemerintah Kab. Belitung
  • Pemerintah Kab. Bangka Selatan
  • Pemerintah Kota Lubuk Linggau
  • Pemerintah Kab. Musi Rawas
  • Pemerintah Kota Pagar Alam
  • Pemerintah Kab. Seluma
  • Pemerintah Kab. Musi Banyuasin
  • Pemerintah Kab. Tebo
  • Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir
  • Pemerintah Kota Jambi
  • Pemerintah Provinsi Jambi
  • Pemerintah Kab. Empat Lawang
  • Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat
  • Pemerintah Kota Bengkulu
  • Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara
  • Pemerintah Kab. Sarolangun

Kantor Regional 8

  • Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
  • Pemerintah Kota Samarinda
  • Pemerintah Kab. Nunukan
  • Pemerintah Kab. Barito Kuala
  • Pemerintah Kab. Tanah Bumbu
  • Pemerintah Kab. Tabalong
  • Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara
  • Pemerintah Kab. Barito Selatan
  • Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah
  • Pemerintah Kab. Paser
  • Pemerintah Kab. Banjar
  • Pemerintah Kab. Gunung Mas
  • Pemerintah Kab. Kutai Timur
  • Pemerintah Kab. Murung Raya
  • Pemerintah Kab. Mahakam Ulu

Kantor Regional 10

  • Pemerintah Kab. Tabanan
  • Pemerintah Kota Denpasar
  • Pemerintah Kab. Sumba Timur
  • Pemerintah Kab. Sumba Barat
  • Pemerintah Kab. Sumbawa
  • Pemerintah Kab. Nagekeo
  • Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya
  • Pemerintah Kota Bima
  • Pemerintah Kab. Sikka
  • Pemerintah Kab. Klungkung
  • Pemerintah Kab. Alor
  • Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan
  • Pemerintah Kab. Dompu
  • Pemerintah Kab. Sumba Tengah
  • Pemerintah Kab. Belu

Kantor Regional 11

  • Pemerintah Kab. Pulau Taliabu
  • Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow
  • Pemerintah Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
  • Pemerintah Kota KotaMobagu
  • Pemerintah Kab. Pohuwato
  • Pemerintah Kab. Kepulauan Sula
  • Pemerintah Kota Ternate
  • Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan
  • Pemerintah Kab. Halmahera Timur
  • Pemerintah Kab. Gorontalo Utara
  • Pemerintah Provinsi Maluku Utara

Kantor Regional 12

  • Pemerintah Kota Padang Panjang
  • Pemerintah Kota Solok
  • Pemerintah Kab. Natuna
  • Pemerintah Kab. Kepulauan Anamba
  • Pemerintah Kab. Pesisir Selatan
  • Pemerintah Kab. Kuantan Singingi
  • Pemerintah Kab. Tanah Datar
  • Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti
  • Pemerintah Kab. Pelalawan
  • Pemerintah Kab. Agam
  • Pemerintah Kab. Bengkalis
  • Pemerintah Kab. Padang Pariaman Pemerintah Kab. Bintan
  • Pemerintah Kab. Kampar

Kantor Regional 13

  • Pemerintah Kota Subulussalam
  • Pemerintah Kota Banda Aceh
  • Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya 
  • Pemerintah Kota Lhokseumawe
  • Pemerintah Kab. Aceh Tengah
  • Pemerintah Kab. Aceh Besar
  • Pemerintah Kab. Nagan Raya
  • Pemerintah Kab. Pidie Jaya

Pelaksanaan Pemutahiran Data Mandiri Periode ke-3

 DIbawah ini adalah daftar wilayah kabupaten / kota atau instansi yang hendak melakukan PDM pada periode ke-3 (12 September hingga 11 Oktober 2021):

Kantor Regional 1

  • Pemerintah Kab. Purbalingga
  • Pemerintah Kab. Boyolali
  • Pemerintah Kab. Grobogan
  • Pemerintah Kab. Blora
  • Pemerintah Kota Tegal
  • Pemerintah Kab. Sragen
  • Pemerintah Kab. Purworejo
  • Pemerintah Kab. Bantul
  • Pemerintah Kota Pekalongan
  • Pemerintah Kab. Sukoharjo
  • Pemerintah Kab. Sleman
  • Pemerintah Kab. Pemalang
  • Pemerintah Kab. Kebumen
  • Pemerintah Kab. Demak
  • Pemerintah Kab. Batang
  • Pemerintah Kota Yogyakarta
  • Pemerintah Kab. Kendal
  • Pemerintah Kab. Semarang
  • Pemerintah Kota Salatiga
  • Pemerintah Kota Magelang
  • Pemerintah Kota Semarang

Kantor Regional 2 

  • Pemerintah Kab. Sumenep
  • Pemerintah Kab. Ponorogo
  • Pemerintah Kab. Mojokerto
  • Pemerintah Kab. Tulungagung
  • Pemerintah Provinsi Jawa Timur
  • Pemerintah Kota Mojokerto
  • Pemerintah Kab. Jombang
  • Pemerintah Kab. Sidoarjo
  • Pemerintah Kab. Lamongan
  • Pemerintah Kab. Jember
  • Pemerintah Kota Malang
  • Pemerintah Kab. Nganjuk
  • Pemerintah Kab. Lumajang
  • Pemerintah Kab. Pasuruan
  • Pemerintah Kota Pasuruan
  • Pemerintah Kab. Gresik
  • Pemerintah Kab. Tuban
  • Pemerintah Kota Kediri
  • Pemerintah Kab. Malang

Kantor Regional 3

  • Pemerintah Kab. Garut
  • Pemerintah Kab. Bekasi
  • Pemerintah Kab. Tasikmalaya
  • Pemerintah Kab. Indramayu
  • Pemerintah Kota Banjar
  • Pemerintah Kota Cimahi
  • Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Pemerintah Kota Bandung
  • Pemerintah Kota Bogor
  • Pemerintah Kab. Bandung Barat
  • Pemerintah Kota Tasikmalaya
  • Pemerintah Kab. Majalengka
  • Pemerintah Kota Tangerang
  • Pemerintah Kab. Cianjur
  • Pemerintah Kab. Bogor
  • Pemerintah Kab. Tangerang
  • Pemerintah Kab. Ciamis
  • Pemerintah Kab. Kuningan

Kantor Regional 4

  • Pemerintah Kota Makassar
  • Pemerintah Kab. Bombana
  • Pemerintah Kab. Buru Selatan
  • Pemerintah Kab. Majene
  • Pemerintah Kab. Kepulauan Aru
  • Pemerintah Kab. Maluku Tengah
  • Pemerintah Kab. Morowali Utara
  • Pemerintah Kab. Kolaka
  • Pemerintah Kab. Banggai
  • Pemerintah Kab. Muna
  • Pemerintah Kab. Polewali Mandar
  • Pemerintah Kab. Morowali
  • Pemerintah Kab. Poso
  • Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
  • Pemerintah Kab. Gowa
  • Pemerintah Kab. Donggala
  • Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya
  • Pemerintah Kota Palu
  • Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur
  • Pemerintah Kota Tual
  • Pemerintah Kab. Tojo Una Una
  • Pemerintah Kab. Tolitoli
  • Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimba
  • Pemerintah Kab. Parigi Moutong
  • Pemerintah Kab. Maluku Tenggara

Kantor Regional 5

  • Pemerintah Kota Singkawang
  • Pemerintah Kab. Tulang Bawang
  • Pemerintah Kab. Landak
  • Pemerintah Kab. Sambas
  • Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat
  • Pemerintah Kab. Mempawah
  • Pemerintah Kab. Mesuji
  • Pemerintah Kab. Lampung Utara
  • Pemerintah Kab. Pringsewu
  • Pemerintah Kab. Lampung Tengah
  • Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
  • Pemerintah Kab. Bengkayang
  • Pemerintah Kab. Ketapang
  • Pemerintah Kab. Sanggau
  • Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
  • Pemerintah Kab. Kapuas Hulu

Kantor Regional 6

  • Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan
  • Pemerintah Kab. Padang Lawas
  • Pemerintah Kab. Nias Selatan
  • Pemerintah Kab. Nias Barat
  • Pemerintah Kab. Samosir
  • Pemerintah Kab. Tapanuli Utara
  • Pemerintah Kab. Nias Utara
  • Pemerintah Kota Binjai
  • Pemerintah Kota Padangsidimpuan
  • Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan
  • Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah
  • Pemerintah Kab. Pakpak Bharat
  • Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara
  • Pemerintah Kab. Mandailing Natal
  • Pemerintah Kab. Dairi
  • Pemerintah Kab. Serdang Bedagai
  • Pemerintah Kab. Karo

Kantor Regional 7

  • Pemerintah Kota Palembang
  • Pemerintah Kab. Kerinci
  • Pemerintah Kab. Muara Enim
  • Pemerintah Kota Pangkal Pinang
  • Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
  • Pemerintah Kab. Lahat
  • Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung
  • Pemerintah Kab. Ogan Ilir
  • Pemerintah Kab. Bangka Barat
  • Pemerintah Kab. Bangka
  • Pemerintah Kab. Merangin
  • Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
  • Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan
  • Pemerintah Kab. Lebong
  • Pemerintah Kab. Batang Hari
  • Pemerintah Kab. Muaro Jambi
  • Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur
  • Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah
  • Pemerintah Kab. Belitung Timur
  • Pemerintah Kab. Kaur
  • Pemerintah Kab. Mukomuko
  • Pemerintah Provinsi Bengkulu
  • Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur
  • Pemerintah Kab. Rejang Lebong

Kantor Regional 8

  • Pemerintah Kab. Kapuas
  • Pemerintah Kab. Berau
  • Pemerintah Kab. Balangan
  • Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
  • Pemerintah Kab. Sukamara
  • Pemerintah Kab. Seruyan
  • Pemerintah Kab. Barito Timur
  • Pemerintah Kab. Kotabaru
  • Pemerintah Kota Banjarbaru
  • Pemerintah Kab. Barito Utara
  • Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur
  • Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara
  • Pemerintah Kab. Lamandau
  • Pemerintah Kab. Katingan
  • Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara

Kantor Regional 10

  • Pemerintah Kab. Bangli
  • Pemerintah Kab. Manggarai Barat
  • Pemerintah Provinsi NTT
  • Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara
  • Pemerintah Kab. Kupang
  • Pemerintah Kab. Manggarai Timur
  • Pemerintah Kota Kupang
  • Pemerintah Kab. Rote Ndao
  • Pemerintah Kab. Manggarai
  • Pemerintah Kab. Malaka
  • Pemerintah Kab. Ngada
  • Pemerintah Kab. Flores Timur
  • Pemerintah Kab. Ende
  • Pemerintah Kab. Lembata

Kantor Regional 11

  • Pemerintah Kab. Minahasa Utara
  • Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara
  • Pemerintah Kab. Minahasa Selatan
  • Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
  • Pemerintah Kab. Halmahera Selatan
  • Pemerintah Kab. Halmahera Barat
  • Pemerintah Kab. Halmahera Tengah
  • Pemerintah Kota Manado
  • Pemerintah Kota Tomohon
  • Pemerintah Kab. Pulau Morotai
  • Pemerintah Kota Bitung

Kantor Regional 12

  • Pemerintah Kota Bukittinggi
  • Pemerintah Kab. Limapuluh Kota
  • Pemerintah Kab. Kep. Mentawai
  • Pemerintah Kota Batam
  • Pemerintah Kab. Siak
  • Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
  • Pemerintah Kota Dumai
  • Pemerintah Kab. Sijunjung
  • Pemerintah Kab. Indragiri Hilir
  • Pemerintah Provinsi Riau
  • Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
  • Pemerintah Kota Pekanbaru
  • Pemerintah Kota Padang

Kantor Regional 13

  • Pemerintah Kota Sabang
  • Pemerintah Kab. Aceh Tenggara
  • Pemerintah Kab. Bireuen
  • Pemerintah Kab. Bener Meriah
  • Pemerintah Kab. Aceh Jaya
  • Pemerintah Kab. Pidie
  • Pemerintah Kab. Gayo Lues
  • Pemerintah Kab. Aceh Selatan
Selanjutnya, guna melengkapi postingan ini, berikut ini kami lampirkan info grafik jadwal PDM ASN serta PPT Non ASN:

 

Demikanlah informasi mengenai Jadwal Pemutahiran Data Mandiri (PDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Non ASN pada Aplikasi MySAPK tahun 2021, semoga informasi ini bermanfaat buat anda semua.

sumber: https://pdm-asn.bkn.go.id/

PRESENTASIMU MEMBOSANKAN? BERIKUT 5 REKOMENDASI SITUS MENYUSUN PRESENTASI

Diposting oleh On 18:28:00 with No comments

Pendidikan dimasa yang akan datang tidak cukup dengan mengandalkan pelajaran yang disampaikan dengan proses tatap muka antara siswa dan guru. Guru diupayakan dapat menguasai teknologi serta kretif dalam membuat berbagai konten pelajaran yang menarik minat generasi muda. 

Pandemi Covid-19 ini telah membuka kesadaran sebagaian besar guru bahwa tuntutan akan menjadi guru kreatif dan melek teknologi semakin besar didalam mendidik siswa. Model pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) mengubah guru tidak hanya sebagai teacher/ tenaga pengajar akan tetapi juga sebagai konten kreator yang mempresentasikan pembelajarannya secara online. Dengan penggunaan ini, siswa belajar dimana saja dan kapan saja. 

Tentunya, didalam membuat konten pembelajaran, guru perlu mempersiapkan berbagai persiapan, diantaranya adalah membuat presentasi yang menarik dan tidak membosankan. Berikut ini adalah rekomendasi situs yang bisa anda gunakan untuk membuat presentasi yang jauh lebih unik, menarik dan tentunya tidak membosankan:

1. Canva.com

Canva.com merupakan salah satus situs yang bisa membantu anda dalam membuat presentasi menjadi lebih menarik. Situs ini menyediakan berbagai desain pilihan. Anda dapat melakukan editing desain yang anda pilih. Selain itu anda juga dapat membuat desain anda sendiri dengan berbagai pilihan gambar, warna huruf, hingga icon icon yang telah disediakan oleh canva.com. Jika anda berminat untuk uji coba, silahkan anda kunjungi canva.com

2. Emaze.com

Situs ini juga menjadi salah satu situs yang bisa membantu anda dalam membuat presentasi yang lebih menarik. Pada situs ini telah disediakan dua jenis template diantaranya business design dan educational design. Meskipun hanya dua jenis yang disediakan, bukan berarti tidak banyak pilihan ya. Pada situs ini terdapat banyak pilihan template dari dua jenis template yang disediakan. Penasaran? yuk kunjungi emaze.com

3. Prezi.com

Situs prezi.com merupakan situs pembuat presentasi yang tampilannya berbeda dengan yang lain. Situs ini bekerja dengan cara zoom out atau zoom in untuk menampilkan halaman berikutnya. Berbeda dengan aplikasi yang lain yang bekerja dengan dengan menekan tombol next atau previous atau bergeser kekiri, kekanan, kebawah ataupun keatas. Cara seperti ini membuat sesuatu yang lebih menarik yang patut anda coba.

4. Visme.co

Visme.co menjadi aplikasi yang tidak hanya digunakan untuk membuat presentasi, akan tetapi situs ini menyediakan tempat untuk membuat infografik, grafik hingga diagram. Situs ini telah digunakan oleh 750.0000 marketers yang berasal dari 100 negara dengan berbagai testimoni positif akan kemudahan serta kreativitas desain yang disajikan di visme.co. 

5. Beautiful.ai

Beautiful.ai adalah pembuat presentasi online yang membantu Anda membuat presentasi yang menakjubkan dalam hitungan menit. Anda dapat menggunakan template yang tersedia ataupun anda dapat membuat template sendiri.  Beberapa menu yang disediakan pada beautiful.ai adalah menu color untuk foreground serta background, menu layout, menu tekt serta menu aplikasi. Bagi yang menggunakan versi pro, anda dapat convert to classic slide, share slide with team, serta export to pptx. Akan tetapi anda tidak perlu khawatir jika menggunakan versi gratis, karena menu yang disajikan cukup untuk membuat presentasi lebih menarik. penasaran? silahkan kunjungi situs beautiful.ai

Demikian informasi ini kami sajikan, semoga bermanfaat buat anda semua

sumber: www.shopback.co.id

DOWNLOAD CONTOH MODUL PLS 2021/ 2022 LENGKAP DENGAN MATERI

Diposting oleh On 18:45:00 with No comments

Download Contoh Modul MPLS 2021/2022 Lengkap dengan materi_ Dalam rangka penerimaan siswa baru disekolah diperlukan pengenalan lingkungan sekolah untuk mendukung proses pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pada Pengenalan Lingkungan Sekolah atau PLS diperlukan kegiatan kegiatan yang bersifat edukatif dan kreatif untuk mewujudkan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan tentunya menyesuaikan dengan kondisi saat ini yaitu kondisi pandemi covid-19.

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah diera pandemi covid-19 dapat dilakukan melalui dua cara, diantaranya:

A. Secara Daring 

  • Mengenalkan profil sekolah melalui laman sekolah, chanel youtube atau media sosial lainnya
  • Memanfaatkan video conference untuk kegiatan MPLS yang bersifat penguatan pendidikan karakter yang edukatif, kreatif dan menyenangkan seperti :
        • memutar video profil sekolah termasuk prestasi sekolah yang telah dicapai
        • saling memperkenalkan siswa baru, kepala sekolah dan guru
        • menjelaskan pengenalan visi, misi dan program, lingkungan sekolah dan tata tertib sekolah
        • motivasi seperti pentingnya belajar seumur hidup
B. Luring tanpa tatap muka
  • Menyebarkan informasi profil sekolah seperti pengenalan visi, misi, program lingkungan sekolah, tata tertib melalui:
      • surat edaran kepala sekolah
      • poster/booklet/pamflet
      • buku/modul
      • majalah sekolah
  • untuk jenjang SMA dapat menugaskan siswa baru untuk testimoni tentang alasan mengapa memilih sekolah tersebut
Selanjutnya, guna melengkapi kebutuhan guru dalam rangka kegiatan PLS dimasa pandemi, berikut ini kami berikan contoh modul PLS yang dapat digunakan disekolah masing-masing. Contoh modul ini dibuat dalam bentuk word, sehingga dapat anda rubah sesuai dengan kebutuhan sekolah anda. Adapun contoh modul PLS 2021/2022 dapat anda unduh pada tautan berikut ini (download) atau bisa dibaca pada tautan berikut ini (baca online
Demikianlah informasi yang kami sajikan, semoga informasi ini bermanfaat buat anda semua
DOWNLOAD APLIKASI JADWAL PELAJARAN OTOMATIS VERSI EXCEL

Diposting oleh On 19:19:00 with No comments

Download Aplikasi Jadwal Pelajaran Otomatis Versi Excel_ Aplikasi jadwal pelajaran otomatis versi excel karya bapak Saiful Hadi dengan nomor kontak yang tercantum pada aplikasi merupakan aplikasi yang dirancang agar pengguna dapat merancang jadwal pelajaran dengan baik. Aplikasi ini memudahkan rekan guru dengan tugas tambahan sebagai wakil kurikulum untuk mengatur jadwal tanpa bentrok antara guru yang satu dengan guru yang lain. 

Aplikasi jadwal pelajaran otomatis versi excel ini dilengkapi dengan berbagai fitur, diantaranya:

  • Fitur menu tama
  • Fitur input jadwal
  • Fitur Lihat Jadwal 
  • Fitur Jadwal Guru 
  • Fitur Jadwal Kelas
Setelah anda melakukan entri data yang diperlukan dalam pembuatan jadwal versi excel ini, anda dapat melihat hasil dari aplikasi jadwal otomatis ini. Adapun hasilnya adalah (1) anda dapat melihat otomatis hitung JJM Guru, (2) Anda dapat melihat jumlah otomatis jam mengajar perhari, (3) anda dapat melihat jadwal otomatis masing-masing guru dan (4) anda dapat melihat otomatis jadwal pada masing-masing kelas.

Cara kerja aplikasi 

  • Silahkan anda unduh aplikasinya pada tautan berikut ini (unduh file)
  • Jalankan aplikasi jadwal pelajaran otomatis versi excel 
  • Pilih option pada tampilan scurity warning macros have been disabled, yang perlu anda lakukan adalah dengan memilih pilihan enable this content lalu pilih ok
  • Silahkan anda entri data yang diperlukan seperti data utama dan input jadwal 
Selanjutnya, bagi anda yang mengalami kendala terkait aplikasi tersebut, anda dapat hubungi bapak Saiful Hadi dengan nomor kontak yang tercantum pada aplikasi

Demikianlah informasi terkait Download Aplikasi Jadwal Pelajaran Otomatis Versi Excel,  semoga informasi yang kami berikan membarikan manfaat buat bapak ibu semua.

Sumber: channel youtube tuttor assaif


SOLUSI TIDAK BISA REGISTRASI KE MySAPK BKN KARENA SUDAH DIDAFTARKAN ORANG LAIN

Diposting oleh On 20:53:00 with No comments


Solusi Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Non-ASN yang tidak bisa registrasi ke MySAPK BKN Karena Sudah didaftarkan Orang Lain_ Postingan ini melengkapi postingan kami sebelumnya yang berjudul Cara aktivasi Akun MySAPK BKN. Bagi anda yang belum mengetahui bagaimana cara aktivasi akun MySAPK BKN, anda dapat baca panduannya disini (baca)

MySAPK BKN merupakan aplikasi berbasis teknologi seluler untuk Pegawai Negeri Sipil yang terintegrasi dan terhubung secara daring dengan database PNS Nasional untuk informasi Profil Pegawai Negeri Sipil. Dengan aplikasi ini diharapkan bahwa layanan manajemen kepegawaian seluruhnya bisa diselesaikan tanpa memerlukan berkas fisik secara berkala sebab database PNS bersangkutan sudah tersimpan secara digital. Untuk dapat melakukan updating data melalui aplikasi MySAPK BKN, maka PNS harus melakukan aktivasi akun MySAPK BKN terlebih dahulu. Adapun langkah-langkahnya ada disini. Akan tetapi, bagaimana jika ASN ataupun PPT Non-ASN tidak bisa registrasi kedalam aplikasi ke MySAPK BKN dikarenakan sudah didaftarkan orang lain?  Adakah langkah yang bisa ASN dan PPT Non-ASN dapat lakukan agar bisa registrasi ke MySAPK BKN tersebut? Berikut ini adalah langkah yang mungkin dapat anda lakukan:

  1. Silahkan anda persiapkan dokumen yang diperlukan guna melakukan aduan tidak bisa registrasi ke MySAPK BKN. Adapun dokumen yang diperlukan adalah (1) File Scan SK CPNS (ukuran file maksimum 200kb, file dalam bentuk PDF/image jpg), (2) File Scan KTP (ukuran file maksimum 200kb, file dalam bentuk PDF/Image jpg), (3) File Scan Kartu Keluarga (ukuran file maksimum 200kb, file dalam bentuk PDF/image jpg) 
  2. Silahkan anda kunjungi laman helpdesk BKN berikut ini (link)
  3. Silahkan anda entri Nama Anda yang sesuai dengan SK CPNS, NIP (18 Karakter), NIK (16 Karakter), No. Kartu Keluarga (16 Karakter)
  4. Silahkan upload file scan SK CPNS, file scan KTP, file scan kartu keluarga
  5. Isikan kode captcha yang tampil pada layar
  6. Kirim aduan
  7. Selesai, pastikan anda mencatat nomor tiket aduan anda

Selanjutnya, guna mengetahui apakah aduan anda sudah diproses atau belum, anda dapat melihat status aduan berdasarkan nomor tiket yang anda dapatkan ketika mengajukan aduan disini

Demikanlah informasi mengenai Solusi Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Non-ASN yang tidak bisa registrasi ke MySAPK BKN Karena Sudah didaftarkan Orang Lain, semoga informasi ini bermanfaat buat anda semua

DAFTAR TANYA JAWAB SEPUTAR APLIKASI MyASPK BKN

Diposting oleh On 23:46:00 with No comments



Daftar Tanya Jawab seputar Aplikasi MyASPK BKN_ Dilansir dari berbagai sumber bahwa BKN meminta seluruh ASN dan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Non-ASN untuk melakukan pemutakhiran  data dan riwayat pribadi secara mandiri mulai bulan Juli hingga bulan Oktober 2021. Setiap ASN dan PPT Non-ASN hanya melakukan pemutakhiran data dan riwayat pribadinya melalui akses online ke dalam Aplikasi MySAPK berbasis gawai ( mobile) dan website yang ditetapkan BKN sebagai autentikasi data ASN dan PPT Non-ASN. Bagi anda yang belum mengetahui langkah-langkah aktivasi akun di aplikasi MySAPK BKN, anda dapat membacanya pada tautan berikut ini:
Dalam praktiknya, aplikasi MyASPK BKN menyisihkan beberapa pertanyaan dari user atau pengguna.  User atau pengguna mungkin belum memahami dan atau belum mengetahui beberapa hal terkait updating data pada aplikasi MyASPK BKN seperti kapan pemutahiran data dilakukan, dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan, bagaimana jika email tidak sesuai, bagaimana jika token tidak diterima melalui email dan lain sebagainya. Berikut ini adalah seputar daftar tanya jawab mengenai aplikasi MyASPK BKN sehingga dapat dijadikan referensi bagi anda terkait aplikasi tersebut. Daftar tanya jawab ini kami kutip dari laman https://pdm-asn.bkn.go.id/faq

#Apa itu Pemutakhiran Data Mandiri?
Pemutakhiran Data Mandiri adalah proses peremajaan dan pembaharuan data secara mandiri yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu, berkualitas baik sehingga dapat menciptakan interoperabilitas Data

# Siapa saja yang wajib mengikuti Pemutakhiran Data Mandiri?
Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non-ASN

# Apa yang dimaksud dengan ASN?
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah(PPPK).

# Apa yang dimaksud dengan PNS?
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

# Apa yang dimaksud dengan PPPK?
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

# Apa yang dimaksud dengan PPT Non-ASN?
Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Non ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
Siapa saja yang terlibat dalam PDM-ASN?
  1. Pengguna
  2. Verifikator
  3. Approval
  4. Admin
# Apa saja data yang dimutakhirkan?
  • Data Personal (Data yang berisi informasi mengenai data diri PNS)
  • Data Riwayat (Data yang berisi informasi riwayat terakhir PNS disertai dengan data dukung)

# Apa saja yang termasuk Data Riwayat?
  • Riwayat Jabatan
  • Riwayat SKP (2 tahun terakhir)
  • Riwayat Penghargaan
  • Riwayat Pangkat dan Golongan Ruang
  • Riwayat Keluarga
  • Riwayat Peninjauan Masa Kerja
  • Riwayat Pindah Instansi
  • Riwayat CLTN
  • Riwayat CPNS/PNS
  • Riwayat Organisasi

# Aplikasi apa yang digunakan untuk pemutakhiran data mandiri?
ASN dan PPT Non-ASN dapat menggunakan aplikasi MySAPK berbasis mobile dan web untuk usul pemutakhiran data

# Kapan pemutakhiran data mandiri dilaksanakan?
Usul Pemutakhiran Data Mandiri dilaksanakan mulai Bulan Juli 2021 sampai Bulan Desember 2021

# Bagaimana cara untuk mengajukan perubahan data dari setiap Riwayat?
Alur untuk melakukan perubahan data dapat dilihat pada Buku Saku Pemutakhiran Data Mandiri

# Dokumen apa saja yang harus diunggah untuk setiap Riwayat?
Untuk mengetahui dokumen yang perlu diunggah dapat dilihat pada Buku Saku Pemutakhiran Data Mandiri

# Apa yang harus dilakukan jika belum memiliki dokumen yang akan diunggah?
Anda dapat mengusulkan pengajuan permasalahan data ke Pejabat Pengelola Kepegawaian di Instansi masing-masing

# Bagaimana jika email yang diinput tidak sesuai?
Anda dapat menghubungi instansi untuk melakukan perbaikan alamat email

# Bagaimana jika tidak menerima token aktivasi?
Anda dapat menghubungi instansi untuk melakukan pengecekan alamat email terkini yang terdata pada SAPK

# Bagaimana jika tidak dapat mengakses MySAPK berbasis Mobile?
Anda dapat menggunakan aplikasi Mysapk berbasis web melalui portal https://pdm-asn.bkn.go.id

# Bagaimana jika tidak bisa login ke MySAPK karena data tidak ditemukan?
Anda dapat menghubungi Instansi untuk melakukan pengecekan status kepegawaian anda apakah masih aktif, jika status tidak aktif, maka Instansi dapat mengajukan pengaktifkan status kepegawaian sesuai dengan peraturan yang berlaku

Bagaimana jika dokumen pendukung hilang ?
Anda dapat menghubungi instansi untuk mendapatkan salinan dokumen pendukung

Dokumen pendukung yang diunggah apakah dalam bentuk scan asli atau fotokopi?
Dokumen pendukung yang diunggah adalah scan asli dari dokumen yang ada.
Baca Juga: 
Demikianlah informasi mengenai daftar tanya jawab seputar aplikasi MyASPK BKN, semoga daftar tanya jawab ini menjadi sumber referensi bagi anda yang mengalami kendala seputar updating data anda diaplikasi tersebut.