INFOGURUKU

INFOGURUKU

DOWNLOAD BUKU SAKU BANTUAN PAKET KUOTA DATA INTERNET TAHUN 2021

Diposting oleh On 20:21:00 with No comments


Download Buku Saku Bantuan Paket Kuota Data Internet tahun 2021_ seperti yang dikutip dari Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang bernomor 9969/C/DS.00.01/2021 tentang Program Lanjutan Pemberian Kuota Internet bagi peserta didik dan guru. Terkait hal tersebut terdapat beberapa pertanyaan umum terkait bantuan paket kuota data internet tahun 2021 ini seperti berapa lamakah masa berlakunya untuk bantuan paket kuota data internet ini setiapbulannya? Apakah setiap siswa atau mahasiswa hanya  mendapatkan bantuan sebanyak satu kali dalam satu bulan?  dan lain sebagainya. Semua pertanyaan umum tersebut dijawab dalam buku saku bantuan paket kuota data internet tahun 2021. Berikut ini adalah deretan tanya jawab terkait bantuan paket kuota data internet tahun 2021:

1. Apakah yang dimaksud dengan bantuan paket kuotadata internet yang diberikan oleh Kemdikbudristek?
Bantuan paket kuota data internet adalah bantuan yang diberikan Kemendikbudristek kepada siswa, guru, mahasiswa, dan dosen berupa kuota data internet seluler dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan belajar dari rumah pada masa pandemi Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19).
2. Apakah kuota data internet dibagi menjadi kuota umum dan kuota belajar?
Keseluruhan bantuan kuota di tahun 2021 merupakan kuota umum yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi kecuali yang diblokir oleh Kemenkominfo dan yang tercantum pada situs resmi bantuan kuota data internet Kemendikbudristek: https://kuota-belajar.kemdikbud.go.id.
3. Apa saja rincian bantuan paket kuota data internet yang diberikan oleh Kemendikbudristek kepada siswa, guru, mahasiswa, dan dosen?
Rincian bantuan kuota data internet dibagi menjadi empat kategori yaitu sebagai berikut:
• Peserta Didik Jenjang PAUD: 7 GB / bulan.
• Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah: 10 GB / bulan.
• Pendidik Jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar dan Menengah: 12 GB / bulan.
• Dosen dan Mahasiswa: 15 GB / bulan.
4. Siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan paket kuota data internet ini?
Penerima bantuan paket kuota data tahun 2021 berdasarkan pengajuan SPTJM yang sudah di verval pada https://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id untuk untuk jenjang pauddasmen dan https://kuotadikti.kemdikbud.go.id untuk jenjang Pendidikan Tinggi.
Untuk unduh SPTJM paling lambat :
a) tanggal 28 Agustus 2021 untuk bulan September;
b) tanggal 28 September 2021 untuk bulan Oktober; dan
c) tanggal 28 Oktober 2021 untuk bulan November.
Untuk unggah SPTJM paling lambat :
a) tanggal 31 Agustus 2021 untuk bulan September;
b) tanggal 30 September 2021 untuk bulan Oktober; dan
c) tanggal 31 Oktober 2021 untuk bulan November.
5. Kapan bantuan paket kuota data internet ini mulai dilakukan?
Penyaluran kuota data internet dilakukan selama 3 (tiga) bulan dari September sampai dengan November 2021. Bantuan disalurkan pada setiap bulan dan berlaku selama 30 hari sejak diterima.
6. Bagaimana kalau ada yang nomornya berubah atau belum menerima bantuan paket kuota data internet ?
Bagi yang nomornya berubah atau yang belum menerima batuan paket kuota internet sebelumnya, baru bisa menerima bantuan paket kuota mulai bulan berikutnya, dengan memperhatikan hal sebagai berikut: .
• Calon penerima melaporkan kepada pimpinan satuan pendidikan untuk mendapat bantuan paket kuota.
• Pimpinan/operator satuan pendidikan mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk nomor baru atau nomor yang berubah pada laman http://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id (untuk jenjang PAUD, dikdas, dan dikmen) atau http://kuotadikti.kemdikbud.go.id (untuk jenjang pendidikan tinggi)
7. Berapa lamakah masa berlakunya untuk bantuan paket kuota data internet ini setiap bulannya?
Bantuan paket kuota data internet memiliki masa berlaku selama 30 (tiga puluh)hari terhitung sejak bantuan paket kuota data internet diterima oleh nomor ponsel pendidik dan peserta didik.
8. Apakah setiap pendidik atau peserta didik hanya mendapatkan bantuan sebanyak satu kali dalam satu bulan?
Ya, sama seperti bantuan kuota bulan maret - mei 2021. Setiap penerima bantuan hanya dapat menerima bantuan paket kuota data internet untuk 1 (satu) nomor ponsel setiap bulannya.
9. Apakah ada proses entri maupun verval untuk mendapatkan bantuan paket kuota data internet ini?
Ya, Ada proses entri yang dilakukan Pengelola/Operator satuan Pendidikan dan verval oleh Pusdatin dan Operator Selular.
10. Apa saja persyaratan penerima bantuan paket kuota data internet baru pada tahun 2021?
Untuk Penerima bantuan paket kuota data internet baru di tahun 2021 ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
• Peserta Didik pada PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah:
- Terdaftar di aplikasi Dapodik; dan
- Memiliki nomor ponsel aktif atas nama peserta didik/ orang tua/anggota keluarga /wali.
• Pendidik pada PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Terdaftar di aplikasi Dapodik dan berstatus aktif; dan
- Memiliki nomor ponsel aktif.
• Mahasiswa
- Terdaftar di aplikasi PDDikti, berstatus aktif dalam perkuliahan atau sedang menuntaskan gelar ganda (double degree);
- Memiliki Kartu Rencana Studi pada semester berjalan; dan
- Memiliki nomor ponsel aktif.
• Dosen
- Terdaftar di aplikasi PDDikti dan berstatus aktif;
- Memiliki nomor registrasi (NIDN, NIDK, atau NUP); dan,
- Memiliki nomor ponsel aktif.
11. Di mana saya bisa mendapatkan informasi daftar laman dan aplikasi pembelajaran yang dapat diakses dan tidak dapat diakses menggunakan bantuan paket kuota data internet ini?
Informasi tentang daftar Laman dan aplikasi pembelajaran yang tidak dapat diakses dapat dilihat melalui laman https://kuota-belajar.kemdikbud.go.id/
12. Saya mendapat bantuan paket kuota berupa nomor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kemdikbud.go.id baru/nomor perdana yang dibagikan di sekolah, namun besar kuotanya tidak seperti yang diberitakan?
Penyaluran kuota Kemendikbudristek tidak menuntut penerima bantuan menggunakan nomor baru/nomor perdana karena bantuan akan disalurkan langsung ke nomor handphone yang didaftarkan melalui Dapodik melalui serangkaian ­verifikasi­dan­­validasi.
Apabila terdapat bantuan kuota dengan besaran tidak sesuai, terlebih menggunakan nomor baru/perdana, dapat dipastikan hal tersebut bukan bantuan resmi dari Kemendikbudristek.
13.Bagaimana agar nomor saya terdaftar sebagai penerima bantuan kuota data internet pada bulan September - November 2021?
a.Untuk dapat menerima paket bantuan kuota bulan september - november 2021,segera melaporakan ke operator/pimpinan satuan pendidikan agar dapat diusulkan dengan pengajuan SPTJM melalui https://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id atau https://kuotadikti.kemdikbud.go.id.
b.Jika operator/pimpinan satuan pendidikan melakukan usulan SPTJM pada bulan Agustus 2021, maka bantuan paket data kuota internet akan diterima bulan September 2021. Jika operator/pimpinan satuan pendidikan melakukan usulan SPTJM pada bulan September 2021, maka bantuan paket data kuota internet akan diterima bulan Oktober 2021.Jika operator/pimpinan satuan pendidikan melakukan usulan SPTJM pada bulan Oktober 2021, maka bantuan paket data kuota internet akan diterima bulan November 2021.
14. Apakah nomor pascabayar yang didaftarkan bisa mendapatkan program ini?
Tidak hanya prabayar, program ini juga dapat diberikan untuk nomor pascabayar yang didaftarkan ke pihak satuan pendidikan.
15. Bila nomor ponsel belum didaftarkan pada bulan pertama penyaluran, apa yang harus saya lakukan?
a. Melapor ke sekolah atau kampus untuk mendapatkan program bantuan paketdata kuota internet.
b. Menyampaikan nomor ponsel yang akan didaftarkan untuk program bantuan paket data kuota internet. Tidak hanya prabayar, program ini juga dapat diberikan untuk nomor pascabayar yang didaftarkan ke pihak sekolah.
Pengelola/Operator satuan Pendidikan memutakhirkan datanya melalui https://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id atau https://pddikti.kemdikbud.go.id.
16. Bagaimana jaminan keamanan data pribadi peserta didik dan pendidik yang menerima program ini?
Program ini telah menerapkan sistem perlindungan data sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penghimpunan data yang dilakukan hanya melalui sistem resmi Kemdikbudristek juga merupakan salah satu upaya dalam perlindungan data pribadi penerima bantuan.
17. Bantuan Paket Kuota data internet bisa digunakan untuk apa saja?
Bantuan Paket Kuota data internet ini dapat digunakan untuk semua akses, kecuali pada: situs yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, aplikasi sosial media, game, dan video apps yang tercantum pada https:Kuota-belajar.kemdikbud.go.id. Daftar situs dan aplikasi yang dikecualikan di atas dapat disesuaikan selama periode bantuan berlangsung.
18.Bagaimana bentuk pengawasannya jika ada pelanggaran yang terjadi terkait bantuan kuota data internet ini?
Pengawasan dilakukan oleh Kemendikbudristek bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dalam rangka transparansi dalam pemanfaatan anggaran pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat, masyarakat dapat melakukan pengawasan untuk memantau pelaksanaan pengadaan bantuankuota data internet dan apabila terdapat indikasi penyimpangan, masyarakat dapat melaporkannya kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemendikbudristek: Saluran ULT Kemendikbud yang dapat diakses yaitu:
• Pusat Panggilan: 177
• Posel: pengaduan@kemdikbud.go.id
• Portal kemdikbud.lapor.go.id
• Portal ult.kemdikbud.go.id
Demikianlah informasi yang kami sajikan, semoga informasi ini bermanfaat buat anda semua. Diakhir postingan ini, kami sajikan link unduhan download buku saku bantuan paket kuota internet tahun 2021. File dapat diunduh (disini)
PENGUMUMAN DIRJEN GTK TENTANG HASIL SELEKSI ADMINISTRASI GURU ASN PPPK TAHUN 2021

Diposting oleh On 17:56:00 with No comments

Pengumuman Dirjen GTK tentang hasil seleksi administrasi guru ASN PPPK tahun 2021Pengumuman Dirjen GTK tentang hasil seleksi administrasi guru ASN PPPK tahun 2021 dituangkan dalam surat yang bernomor 4326/B/GT.01.00/2021. Didalam pengumuman yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan selaku ketua panitia seleksi PPPK JF Guru tersebut memuat beberapa hal, diantaranya:

  1. Hasil seleksi administrasi dapat dilihat pada akun SSCASN masing-masing pelamar
  2. Pelamar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) seleksi administrasi berhak melakukan sanggahan terhadap hasil seleksi administrasi pada tanggal 4-6 Agustus 2021 dengan cara login menggunakan akun SSCASN masing-masing pelamar
  3. Jawaban terhadap sanggahan pelamar akan disampaikan sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021
  4. Hasil sanggah akan diumumkan pada tanggal 15 Agustus 2021
  5. Pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) berhak mengikuti seleksi tahap selanjutnya yakni seleksi kompetensi
  6. Pelamar diharapkan memantau perkembangan informasi yang diumumkan pada laman https:gurupppk.kemdikbud.go.id
Demikianlah informasi terkait Pengumuman Dirjen GTK tentang hasil seleksi administrasi guru ASN PPPK tahun 2021, semoga informasi ini bermanfaat buat anda semua. Informasi selanjutnya, dapat anda lihat pada link unduhan Pengumuman Dirjen GTK tentang hasil seleksi administrasi guru ASN PPPK tahun 2021 berikut ini:


PEREMENDIKBUD-RISTEK RI NOMOR 17 TAHHUN 2021 TENTANG ASESMEN NASIONAL

Diposting oleh On 04:24:00 with 1 comment


Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia ( Permendikbud-Ristek RI) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional_  Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 di terbitkan atas dasar pertimbangan bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu dilakukan pemetaan dan perbaikan berkelanjutan atas mutu sistem pendidikan sehingga dapat mendorong pembelajaran yang menumbuhkan daya nalar dan karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, Permendikbud-Ristek ini juga diterbitkan atas dasar bahwa untuk memetakan mutu pendidikan secara berkala dan mendorong perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan perlu dilaksanakan asesmen nasional. 

 Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 pasal 1 menjelaskan bahwa 

  1. Asesmen Nasional yang selanjutnya disingkat AN adalah salah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan oleh Kementerian pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.  
  2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
  3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 
  4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 

Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 pasal 2 menjelaskan tentang tujuan AN. Adapun AN bertujuan untuk mengukur: 

  • a. hasil belajar kognitif
  • b. hasil belajar nonkognitif
  • c. kualitas lingkungan belajar pada satuan pendidikan

Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 pasal 3 menyebutkan bahwa:

(1) Hasil belajar kognitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mencakup literasi membaca dan numerasi.
(2) Hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur melalui asesmen kompetensi minimum.
(3) Hasil belajar nonkognitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mencakup sikap yang melandasi karakterkarakter dalam profil pelajar Pancasila.
(4) Hasil belajar nonkognitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur melalui survei karakter.
(5) Kualitas lingkungan belajar pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mencakup:
a. iklim keamanan;
b. iklim inklusifitas dan kebinekaan
c. proses pembelajaran di satuan pendidikan.
(6) Kualitas lingkungan belajar pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diukur melalui survei lingkungan belajar.
(7) Profil pelajar Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  • a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia;
  • b. bernalar kritis
  • c. mandiri
  • d. kreatif
  • e. bergotong royong
  • f. berkebinekaan global

 Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 pasal 4 menyebutkan bahwa 

(1) AN dilaksanakan pada:

a. satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal
b. program pendidikan kesetaraan jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur nonformal.

(2) AN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3) Jangka waktu pelaksanaan AN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 Pasal 5 menyebutkan bahwa:

(1) Persiapan AN meliputi:
  • a. Penentuan waktu pelaksanaan
  • b. Pendataan peserta AN oleh Kementerian dan Pemerintah Daerah berdasarkan jumlah  yang ditetapkan oleh Menteri
  • c. Penentuan tempat pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah
  • d. Ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia di satuan pendidikan yang menjadi tempat pelaksanaan AN.

(2) Waktu pelaksanaan AN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri.
(3) Pendataan peserta AN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  • a. perwakilan peserta didik pada kelas 5 (lima), kelas 8 (delapan), dan kelas 11 (sebelas);
  • b. pendidik pada setiap satuan pendidikan; dan
  • c. kepala satuan pendidikan.
(4) Tempat pelaksanaan AN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tempat yang memiliki akses jaringan internet yang memadai.
(5) Ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menjadi tanggung jawab:
  • a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama
  • b. Pemerintah Daerah
  • c. masyarakat penyelenggara pendidikan
  • d. Kementerian.
(6) Tanggung jawab ketersediaan sumber daya AN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya.

Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 Pasal 6 menyatakan bahwa

(1) Peserta AN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berasal dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, Pemerintah Daerah, atau masyarakat.
(2) Perwakilan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a terdaftar dalam pangkalan data pendidikan yang dikelola oleh Kementerian atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
(3) Perwakilan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kementerian.
(4) Pendidik dan kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dan huruf c terdaftar dalam pangkalan data pendidikan yang dikelola oleh Kementerian atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 Pasal 7 menyatakan bahwa

(1) Persiapan ketersediaan sumber daya pelaksanaan AN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dapat dilakukan dengan berbagi sumber daya pada satuan pendidikan di setiap wilayah.
(2) Dalam berbagi sumber daya pada satuan pendidikan di setiap wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, Pemerintah Daerah, atau masyarakat penyelenggara pendidikan sesuai kewenangannya saling berkoordinasi.
(3) Kementerian dapat memfasilitasi pemenuhan sumber daya satuan pendidikan.
Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 Pasal 8
(1) Pelaksanaan AN bagi Peserta Didik melalui:
a. asesmen kompetensi minimum;
b. survei karakter; dan
c. survei lingkungan belajar.
(2) Pelaksanaan AN bagi Pendidik dan kepala satuan pendidikan melalui survei lingkungan belajar.
Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 Pasal 9 menyatakan bahwa
(1) Asesmen kompetensi minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan numerasi yang harus dimiliki oleh peserta didik.
(2) Survei karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan pengukuran karakter yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila; dan
(3) Survei lingkungan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dan ayat (2) merupakan pengukuran aspek-aspek lingkungan satuan pendidikan yang berdampak pada proses dan hasil belajar peserta didik.
Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 Pasal 10 menyatakan bahwa

(1) Pelaksanaan AN bagi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipandu dan diawasi oleh pendidik yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Pelaksanaan AN bagi pendidik dan kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan secara mandiri.
(3) AN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui sistem aplikasi yang dikembangkan Kementerian.

Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 Pasal 11 menyatakan bahwa:

(1) Hasil AN terinput secara sistem dalam basis data Kementerian.
(2) Kementerian melakukan analisis hasil AN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Hasil analisis AN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bagian evaluasi sistem pendidikan oleh Menteri.
(4) Hasil analisis oleh Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, Pemerintah Daerah, atau masyarakat penyelenggara pendidikan sesuai kewenangannya untuk:
a. meningkatkan kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan
b. melakukan evaluasi kinerja satuan pendidikan di wilayahnya.
Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 Pasal 12 menyatakan bahwa
Petunjuk teknis mengenai persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil AN ditetapkan oleh kepala badan yang membidangi asesmen dan pembelajaran.
Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 Pasal 13 menyatakan bahwa 
Pendanaan pelaksanaan AN bersumber dari:
a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara
b. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Permendikbud-Ristek RI Nomor 7 tahun 2021 Pasal 14 menyatakan bahwa:
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai ujian nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1590), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Demikianlah informasi mengenai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia ( Permendikbud-Ristek RI) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional. Selengkapnya, anda dapat membaca informasi tersebut melalui tautan link berikut ini (unduh file)










JADWAL PDM ASN DAN PPT NON ASN PADA APLIKASI MySAPK 2021 VERSI PDF

Diposting oleh On 19:30:00 with No comments

Foto Jadwal PDM yangbersumber dari https://pdm-asn.bkn.go.id/
Jadwal Pemutahiran Data Mandiri (PDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Non ASN pada Aplikasi MySAPK tahun 2021 Versi PDF_  BKN telah merilis Jadwal Pemutahiran Data Mandiri (PDM) melalui aplikasi MySAPK beberapa saat yang lalu. Dibulan Juli hingga Desember 2021, proses Pemutahiran Data telah memasuki tahap usulan PDM yang nantinya akan diverifikasi oleh instansi kepegawaian di daerah dan juga oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional dan BKN Pusat. Guna mengetahui informasi detail mengenai PDM ASN serta PPT Non ASN dan bagaimana anda melakukan pemutahiran data mandiri melalui aplikasi tersebut, silahkan anda baca panduan berikut ini:

Download Pedoman Pemutahiran Data Mandiri ASN dan PPT Non ASN

Guna mempermudah pelaksanaan pemutahiran data, maka BKN dalam hal ini telah membuat jadwal pembagian wilayah PDM. Pembagian ini didasarkan pada wilayah Kantor Regional (Kanreg) BKN yang terdiri dari 14 Kantor Regional BKN dengan ditambah pusat. Pelaksanaan PDM tersebut dibagi kedalam tiga periode pelaksanaan, dimana periode ke-1 dijadwalkan pada tanggal 12 Juli hingga 11 Agustus 2021, periode ke-2 dijadwalkan pada tanggal 12 Agustus hingga 11 September 2021 dan periode terkahir dijadwalkan pada tanggal `12 September hingga 11 Oktober 2021. Berikut ini jadwal pelaksanaan PDM pada instansi pusat dan di berbagai wilayah Kanreg BKN:

Instansi Pusat

Pelaksanaan PDM pada instansi pusat, kanreg 9 dan kanreg 14,  dijadwalkan penuh mulai dari 12 Juli - 11 Oktober 2021. Dibawah ini adalah daftar nama intansi pusat, Kanreg 9 dan 14:

Instansi Pusat

  • Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional
  • Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
  • Badan Pusat Statistik
  • Badan Pemeriksa Keuangan
  • Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
  • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
  • Badan Kepegawaian Negara
  • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
  • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  • Setjen Dewan Perwakilan Daerah
  • Badan Tenaga Nuklir Nasional
  • Kementerian Dalam Negeri
  • Setjen Komisi Pemilihan Umum
  • Perpustakaan Nasional RI
  • Kementerian Sosial
  • Badan Siber dan Sandi Negara
  • Badan Pengawas Tenaga Nuklir
  • Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
  • Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
  • Kementerian Perindustrian
  • Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
  • Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
  • Kementerian Perdagangan
  • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
  • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  • Setjen KOMNAS HAM
  • Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
  • Mahkamah Agung RI
  • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  • Kementerian Agama
  • Badan Pengawas Pemilihan Umum
  • Kementerian Kelautan dan Perikanan
  • Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
  • Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
  • Setjen WANTANNAS
  • Kementerian Pertanian
  • Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
  • Kementerian Kesehatan
  • Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
  • Kejaksaan Agung
  • Badan Standardisasi Nasional
  • Kepolisian Negara
  • Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
  • Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
  • Arsip Nasional Republik Indonesia
  • Badan Narkotika Nasional
  • Sekretariat Jenderal MPR
  • Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
  • Kementerian Ketenagakerjaan
  • Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
  • Sekretariat Jenderal DPR RI
  • Badan Koordinasi Penanaman Modal
  • Lembaga Administrasi Negara
  • Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
  • Badan Keamanan Laut RI
  • Komisi Aparatur Sipil Negara
  • Badan Pengawas Obat dan Makanan
  • Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
  • Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  • Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi
  • Badan Informasi Geospasial
  • Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  • Kementerian Pemuda dan Olahraga
  • Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
  • Kementerian Keuangan
  • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  • Kementerian Komunikasi dan Informatika
  • Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  • Kementerian Pertahanan
  • Kementerian Perhubungan
  • Sekretariat Kabinet
  • Ombudsman Republik Indonesia
  • Kementerian Luar Negeri
  • Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
  • Kementerian Sekretariat Negara
  • Badan Nasional Penanggulangan Bencana
  • Kementerian Badan Usaha Milik Negara
  • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  • Badan Nasional Pengelola Perbatasan
  • Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
  • Setjen Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Kantor Regional 9

  • Pemerintah Kab. Mimika
  • Pemerintah Kab. Biak Numfor
  • Pemerintah Kab. Merauke
  • Pemerintah Kab. Boven Digoel
  • Pemerintah Provinsi Papua
  • Pemerintah Kab. Mamberamo Tengah
  • Pemerintah Kab. Asmat
  • Pemerintah Kota Jayapura
  • Pemerintah Kab. Keerom
  • Pemerintah Kab. Mappi
  • Pemerintah Kab. Yahukimo
  • Pemerintah Kab. Nabire
  • Pemerintah Kab. Jayapura
  • Pemerintah Kab. Sarmi
  • Pemerintah Kab. Jayawijaya
  • Pemerintah Kab. Mamberamo Raya
  • Pemerintah Kab. Nduga
  • Pemerintah Kab. Yalimo
  • Pemerintah Kab. Supiori
  • Pemerintah Kab. Waropen
  • Pemerintah Kab. Puncak
  • Pemerintah Kab. Pegunungan Bintang
  • Pemerintah Kab. Kepulauan Yapen
  • Pemerintah Kab. Lanny Jaya
  • Pemerintah Kab. Paniai
  • Pemerintah Kab. Dogiyai
  • Pemerintah Kab. Puncak Jaya
  • Pemerintah Kab. Deiyai
  • Pemerintah Kab. Tolikara
  • Pemerintah Kab. Intan Jaya

Kantor Regional 14

  • Pemerintah Kab. Fak-Fak
  • Pemerintah Provinsi Papua Barat
  • Pemerintah Kab. Sorong Selatan
  • Pemerintah Kab. Sorong
  • Pemerintah Kota Sorong
  • Pemerintah Kab. Teluk Bintuni
  • Pemerintah Kab. Kaimana
  • Pemerintah Kab. Maybrat
  • Pemerintah Kab. Manokwari
  • Pemerintah Kab. Raja Ampat
  • Pemerintah Kab. Manokwari Selatan
  • Pemerintah Kab. Pegunungan Arfak
  • Pemerintah Kab. Tambrauw
  • Pemerintah Kab. Teluk Wondama

Pelaksanaan Pemutahiran Data Mandiri pada periode ke-1
Dibawah ini adalah daftar wilayah kabupaten /kota atau instansi yang hendak melakukan PDM pada periode ke-1 (12 Juli hingga 11 Agustus 2021):

Kantor Regional 4

  • Pemerintah Kab. Bone
  • Pemerintah Kab. Pasangkayu
  • Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang Pemerintah Kab. Enrekang
  • Pemerintah Kab. Soppeng
  • Pemerintah Kab. Maros
  • Pemerintah Kab. Bulukumba
  • Pemerintah Kab. Bantaeng
  • Pemerintah Kota Kendari
  • Pemerintah Kab. Jeneponto
  • Pemerintah Kab. Barru
  • Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat
  • Pemerintah Kab. Sinjai
  • Pemerintah Kab. Luwu Utara
  • Pemerintah Kota Parepare
  • Pemerintah Kab. Luwu Timur
  • Pemerintah Kab. Mamuju Tengah
  • Pemerintah Kab. Takalar
  • Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan
  • Pemerintah Kab. Wajo
  • Pemerintah Kab. Luwu
  • Pemerintah Kab. Konawe Selatan
  • Pemerintah Kab. Buru
  • Pemerintah Kab. Tana Toraja
  • Pemerintah Kab. Kolaka Timur
  • Pemerintah Kab. Konaw

Kantor Regional 8

  • Pemerintah Kota Tarakan
  • Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara 
  • Pemerintah Kab. Tanah Laut
  • Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat
  • Pemerintah Kab. Pulang Pisau
  • Pemerintah Kab. Tapin
  • Pemerintah Kab. Tana Tidung
  • Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
  • Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan
  • Pemerintah Kab. Malinau
  • Pemerintah Kota Balikpapan
  • Pemerintah Kota Bontang
  • Pemerintah Kota Banjarmasin
  • Pemerintah Kota Palangka Raya
  • Pemerintah Kab. Bulungan
  • Pemerintah Kab. Kutai Barat

Kantor Regional 10

  • Pemerintah Kab. Buleleng
  • Pemerintah Kab. Karangasem
  • Pemerintah Provinsi Bali
  • Pemerintah Kab. Gianyar
  • Pemerintah Kab. Sumbawa Barat
  • Pemerintah Kab. Lombok Barat
  • Pemerintah Kab. Badung
  • Pemerintah Provinsi NTB
  • Pemerintah Kab. Lombok Tengah
  • Pemerintah Kab. Bima
  • Pemerintah Kab. Sabu Raijua
  • Pemerintah Kota Mataram
  • Pemerintah Kab. Lombok Utara
  • Pemerintah Kab. Jembrana
  • Pemerintah Kab. Lombok Timur

Kantor Regional 11

  • Pemerintah Kab. Bone Bolango
  • Pemerintah Kota Gorontalo
  • Pemerintah Kab. Gorontalo
  • Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur
  • Pemerintah Provinsi Gorontalo
  • Pemerintah Kab. Minahasa
  • Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
  • Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe
  • Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara
  • Pemerintah Kab. Boalemo
  • Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud
  • Pemerintah Kab. Halmahera Utara

Kantor Regional 12

  • Pemerintah Kota Pariaman
  • Pemerintah Kab. Rokan Hilir
  • Pemerintah Kab. Karimun
  • Pemerintah Kab. Dharmasraya
  • Pemerintah Kota Tanjungpinang
  • Pemerintah Kota Payakumbuh
  • Pemerintah Kab. Lingga
  • Pemerintah Kab. Pasaman Barat
  • Pemerintah Kab. Rokan Hulu
  • Pemerintah Kab. Pasaman
  • Pemerintah Kab. Indragiri Hulu
  • Pemerintah Kab. Solok Selatan
  • Pemerintah Kab. Solok
  • Pemerintah Kota Sawahlunto

Kantor Regional 13 

  • Pemerintah Kab. Aceh Timur
  • Pemerintah Kab. Aceh Barat
  • Pemerintah Kab. Aceh Tamiang
  • Pemerintah Aceh
  • Pemerintah Kota Langsa
  • Pemerintah Kab. Aceh Singkil
  • Pemerintah Kab. Simeulue
  • Pemerintah Kab. Aceh Utara

Pelaksanaan Pemutahiran Data Mandiri pada periode ke-2

Berikut ini daftar nama wilayah kabupaten/ kota atau instansi yang hendak melakukan PDM pada periode ke-2 (12 Agustus hingga 11 September 2021):

Kantor Regional 1 

  • Pemerintah Kab. Karanganyar
  • Pemerintah Kab. Banjarnegara
  • Pemerintah Kab. Kudus
  • Pemerintah Kab. Kulon Progo
  • Pemerintah Kab. Banyumas
  • Pemerintah Daerah D I Yogyakarta
  • Pemerintah Kab. Temanggung
  • Pemerintah Kab. Rembang
  • Pemerintah Kota Surakarta
  • Pemerintah Kab. Wonosobo
  • Pemerintah Kab. Magelang
  • Pemerintah Kab. Pekalongan
  • Pemerintah Kab. Wonogiri
  • Pemerintah Kab. Pati
  • Pemerintah Kab. Jepara
  • Pemerintah Kab. Klaten
  • Pemerintah Kab. Brebes
  • Pemerintah Kab. Tegal
  • Pemerintah Kab. Gunung Kidul
  • Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
  • Pemerintah Kab. Cilacap

Kantor Regional 2

  • Pemerintah Kab. Pamekasan
  • Pemerintah Kota Batu
  • Pemerintah Kota Blitar
  • Pemerintah Kab. Bondowoso
  • Pemerintah Kab. Trenggalek
  • Pemerintah Kab. Banyuwangi
  • Pemerintah Kab. Magetan
  • Pemerintah Kab. Bangkalan
  • Pemerintah Kab. Pacitan
  • Pemerintah Kab. Ngawi
  • Pemerintah Kab. Sampang
  • Pemerintah Kab. Kediri
  • Pemerintah Kab. Blitar
  • Pemerintah Kab. Bojonegoro
  • Pemerintah Kab. Madiun
  • Pemerintah Kota Surabaya
  • Pemerintah Kota Madiun
  • Pemerintah Kab. Probolinggo
  • Pemerintah Kota Probolinggo
  • Pemerintah Kab. Situbondo

Kantor Regional 3

  • Pemerintah Kota Bekasi
  • Pemerintah Provinsi Banten
  • Pemerintah Kab. Pandeglang
  • Pemerintah Kab. Pangandaran
  • Pemerintah Kota Tangerang Selatan
  • Pemerintah Kota Sukabumi
  • Pemerintah Kota Serang
  • Pemerintah Kota Cirebon
  • Pemerintah Kab. Karawang
  • Pemerintah Kab. Serang
  • Pemerintah Kab. Bandung
  • Pemerintah Kota Cilegon
  • Pemerintah Kab. Sukabumi
  • Pemerintah Kab. Sumedang
  • Pemerintah Kota Depok
  • Pemerintah Kab. Subang
  • Pemerintah Kab. Purwakarta
  • Pemerintah Kab. Lebak
  • Pemerintah Kab. Cirebon

Kantor Regional 4

  • Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
  • Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan
  • Pemerintah Kota Palopo
  • Pemerintah Kab. Pinrang
  • Pemerintah Kab. Buol
  • Pemerintah Kab. Buton Selatan
  • Pemerintah Kota Baubau
  • Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar
  • Pemerintah Kab. Kolaka Utara
  • Pemerintah Kab. Mamuju
  • Pemerintah Kab. Wakatobi
  • Pemerintah Kab. Konawe Utara
  • Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
  • Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan
  • Pemerintah Kab. Buton
  • Pemerintah Provinsi Maluku
  • Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
  • Pemerintah Kab. Buton Utara
  • Pemerintah Kab. Mamasa
  • Pemerintah Kota Ambon
  • Pemerintah Kab. Banggai Laut
  • Pemerintah Kab. Muna Barat
  • Pemerintah Kab. Toraja Utara
  • Pemerintah Kab. Buton Tengah
  • Pemerintah Kab. Sigi

Kantor Regional 5

  • Pemerintah Kota Metro
  • Pemerintah Kab. Lampung Barat
  • Pemerintah Kota Pontianak
  • Pemerintah Kab. Kayong Utara
  • Pemerintah Kab. Tanggamus
  • Pemerintah Kab. Kubu Raya
  • Pemerintah Kab. Way Kanan
  • Pemerintah Provinsi Lampung
  • Pemerintah Kab. Pesisir Barat
  • Pemerintah Kab. Sintang
  • Pemerintah Kab. Pesawaran
  • Pemerintah Kab. Sekadau
  • Pemerintah Kab. Lampung Timur
  • Pemerintah Kab. Melawi
  • Pemerintah Kab. Lampung Selatan
  • Pemerintah Kota Bandar Lampung

Kantor Regional 6

  • Pemerintah Kota Medan
  • Pemerintah Kota Pematangsiantar
  • Pemerintah Kab. Simalungun
  • Pemerintah Kab. Toba Samosir
  • Pemerintah Kota Tanjungbalai
  • Pemerintah Kab. Batubara
  • Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara
  • Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
  • Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan
  • Pemerintah Kota Tebing Tinggi
  • Pemerintah Kab. Asahan
  • Pemerintah Kota Sibolga
  • Pemerintah Kota Gunung Sitoli
  • Pemerintah Kab. Nias
  • Pemerintah Kab. Langkat
  • Pemerintah Kab. Deli Serdang
  • Pemerintah Kab. Labuhanbatu

Kantor Regional 7

  • Pemerintah Kab. Banyuasin
  • Pemerintah Kab. Bangka Tengah
  • Pemerintah Kab. Bengkulu Utara
  • Pemerintah Kota Sungai Penuh
  • Pemerintah Kota Prabumulih
  • Pemerintah Kab. Bungo
  • Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu
  • Pemerintah Kab. Kepahiang
  • Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel.
  • Pemerintah Kab. Belitung
  • Pemerintah Kab. Bangka Selatan
  • Pemerintah Kota Lubuk Linggau
  • Pemerintah Kab. Musi Rawas
  • Pemerintah Kota Pagar Alam
  • Pemerintah Kab. Seluma
  • Pemerintah Kab. Musi Banyuasin
  • Pemerintah Kab. Tebo
  • Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir
  • Pemerintah Kota Jambi
  • Pemerintah Provinsi Jambi
  • Pemerintah Kab. Empat Lawang
  • Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat
  • Pemerintah Kota Bengkulu
  • Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara
  • Pemerintah Kab. Sarolangun

Kantor Regional 8

  • Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
  • Pemerintah Kota Samarinda
  • Pemerintah Kab. Nunukan
  • Pemerintah Kab. Barito Kuala
  • Pemerintah Kab. Tanah Bumbu
  • Pemerintah Kab. Tabalong
  • Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara
  • Pemerintah Kab. Barito Selatan
  • Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah
  • Pemerintah Kab. Paser
  • Pemerintah Kab. Banjar
  • Pemerintah Kab. Gunung Mas
  • Pemerintah Kab. Kutai Timur
  • Pemerintah Kab. Murung Raya
  • Pemerintah Kab. Mahakam Ulu

Kantor Regional 10

  • Pemerintah Kab. Tabanan
  • Pemerintah Kota Denpasar
  • Pemerintah Kab. Sumba Timur
  • Pemerintah Kab. Sumba Barat
  • Pemerintah Kab. Sumbawa
  • Pemerintah Kab. Nagekeo
  • Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya
  • Pemerintah Kota Bima
  • Pemerintah Kab. Sikka
  • Pemerintah Kab. Klungkung
  • Pemerintah Kab. Alor
  • Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan
  • Pemerintah Kab. Dompu
  • Pemerintah Kab. Sumba Tengah
  • Pemerintah Kab. Belu

Kantor Regional 11

  • Pemerintah Kab. Pulau Taliabu
  • Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow
  • Pemerintah Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
  • Pemerintah Kota KotaMobagu
  • Pemerintah Kab. Pohuwato
  • Pemerintah Kab. Kepulauan Sula
  • Pemerintah Kota Ternate
  • Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan
  • Pemerintah Kab. Halmahera Timur
  • Pemerintah Kab. Gorontalo Utara
  • Pemerintah Provinsi Maluku Utara

Kantor Regional 12

  • Pemerintah Kota Padang Panjang
  • Pemerintah Kota Solok
  • Pemerintah Kab. Natuna
  • Pemerintah Kab. Kepulauan Anamba
  • Pemerintah Kab. Pesisir Selatan
  • Pemerintah Kab. Kuantan Singingi
  • Pemerintah Kab. Tanah Datar
  • Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti
  • Pemerintah Kab. Pelalawan
  • Pemerintah Kab. Agam
  • Pemerintah Kab. Bengkalis
  • Pemerintah Kab. Padang Pariaman Pemerintah Kab. Bintan
  • Pemerintah Kab. Kampar

Kantor Regional 13

  • Pemerintah Kota Subulussalam
  • Pemerintah Kota Banda Aceh
  • Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya 
  • Pemerintah Kota Lhokseumawe
  • Pemerintah Kab. Aceh Tengah
  • Pemerintah Kab. Aceh Besar
  • Pemerintah Kab. Nagan Raya
  • Pemerintah Kab. Pidie Jaya

Pelaksanaan Pemutahiran Data Mandiri Periode ke-3

 DIbawah ini adalah daftar wilayah kabupaten / kota atau instansi yang hendak melakukan PDM pada periode ke-3 (12 September hingga 11 Oktober 2021):

Kantor Regional 1

  • Pemerintah Kab. Purbalingga
  • Pemerintah Kab. Boyolali
  • Pemerintah Kab. Grobogan
  • Pemerintah Kab. Blora
  • Pemerintah Kota Tegal
  • Pemerintah Kab. Sragen
  • Pemerintah Kab. Purworejo
  • Pemerintah Kab. Bantul
  • Pemerintah Kota Pekalongan
  • Pemerintah Kab. Sukoharjo
  • Pemerintah Kab. Sleman
  • Pemerintah Kab. Pemalang
  • Pemerintah Kab. Kebumen
  • Pemerintah Kab. Demak
  • Pemerintah Kab. Batang
  • Pemerintah Kota Yogyakarta
  • Pemerintah Kab. Kendal
  • Pemerintah Kab. Semarang
  • Pemerintah Kota Salatiga
  • Pemerintah Kota Magelang
  • Pemerintah Kota Semarang

Kantor Regional 2 

  • Pemerintah Kab. Sumenep
  • Pemerintah Kab. Ponorogo
  • Pemerintah Kab. Mojokerto
  • Pemerintah Kab. Tulungagung
  • Pemerintah Provinsi Jawa Timur
  • Pemerintah Kota Mojokerto
  • Pemerintah Kab. Jombang
  • Pemerintah Kab. Sidoarjo
  • Pemerintah Kab. Lamongan
  • Pemerintah Kab. Jember
  • Pemerintah Kota Malang
  • Pemerintah Kab. Nganjuk
  • Pemerintah Kab. Lumajang
  • Pemerintah Kab. Pasuruan
  • Pemerintah Kota Pasuruan
  • Pemerintah Kab. Gresik
  • Pemerintah Kab. Tuban
  • Pemerintah Kota Kediri
  • Pemerintah Kab. Malang

Kantor Regional 3

  • Pemerintah Kab. Garut
  • Pemerintah Kab. Bekasi
  • Pemerintah Kab. Tasikmalaya
  • Pemerintah Kab. Indramayu
  • Pemerintah Kota Banjar
  • Pemerintah Kota Cimahi
  • Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Pemerintah Kota Bandung
  • Pemerintah Kota Bogor
  • Pemerintah Kab. Bandung Barat
  • Pemerintah Kota Tasikmalaya
  • Pemerintah Kab. Majalengka
  • Pemerintah Kota Tangerang
  • Pemerintah Kab. Cianjur
  • Pemerintah Kab. Bogor
  • Pemerintah Kab. Tangerang
  • Pemerintah Kab. Ciamis
  • Pemerintah Kab. Kuningan

Kantor Regional 4

  • Pemerintah Kota Makassar
  • Pemerintah Kab. Bombana
  • Pemerintah Kab. Buru Selatan
  • Pemerintah Kab. Majene
  • Pemerintah Kab. Kepulauan Aru
  • Pemerintah Kab. Maluku Tengah
  • Pemerintah Kab. Morowali Utara
  • Pemerintah Kab. Kolaka
  • Pemerintah Kab. Banggai
  • Pemerintah Kab. Muna
  • Pemerintah Kab. Polewali Mandar
  • Pemerintah Kab. Morowali
  • Pemerintah Kab. Poso
  • Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
  • Pemerintah Kab. Gowa
  • Pemerintah Kab. Donggala
  • Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya
  • Pemerintah Kota Palu
  • Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur
  • Pemerintah Kota Tual
  • Pemerintah Kab. Tojo Una Una
  • Pemerintah Kab. Tolitoli
  • Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimba
  • Pemerintah Kab. Parigi Moutong
  • Pemerintah Kab. Maluku Tenggara

Kantor Regional 5

  • Pemerintah Kota Singkawang
  • Pemerintah Kab. Tulang Bawang
  • Pemerintah Kab. Landak
  • Pemerintah Kab. Sambas
  • Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat
  • Pemerintah Kab. Mempawah
  • Pemerintah Kab. Mesuji
  • Pemerintah Kab. Lampung Utara
  • Pemerintah Kab. Pringsewu
  • Pemerintah Kab. Lampung Tengah
  • Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
  • Pemerintah Kab. Bengkayang
  • Pemerintah Kab. Ketapang
  • Pemerintah Kab. Sanggau
  • Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
  • Pemerintah Kab. Kapuas Hulu

Kantor Regional 6

  • Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan
  • Pemerintah Kab. Padang Lawas
  • Pemerintah Kab. Nias Selatan
  • Pemerintah Kab. Nias Barat
  • Pemerintah Kab. Samosir
  • Pemerintah Kab. Tapanuli Utara
  • Pemerintah Kab. Nias Utara
  • Pemerintah Kota Binjai
  • Pemerintah Kota Padangsidimpuan
  • Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan
  • Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah
  • Pemerintah Kab. Pakpak Bharat
  • Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara
  • Pemerintah Kab. Mandailing Natal
  • Pemerintah Kab. Dairi
  • Pemerintah Kab. Serdang Bedagai
  • Pemerintah Kab. Karo

Kantor Regional 7

  • Pemerintah Kota Palembang
  • Pemerintah Kab. Kerinci
  • Pemerintah Kab. Muara Enim
  • Pemerintah Kota Pangkal Pinang
  • Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
  • Pemerintah Kab. Lahat
  • Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung
  • Pemerintah Kab. Ogan Ilir
  • Pemerintah Kab. Bangka Barat
  • Pemerintah Kab. Bangka
  • Pemerintah Kab. Merangin
  • Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
  • Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan
  • Pemerintah Kab. Lebong
  • Pemerintah Kab. Batang Hari
  • Pemerintah Kab. Muaro Jambi
  • Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur
  • Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah
  • Pemerintah Kab. Belitung Timur
  • Pemerintah Kab. Kaur
  • Pemerintah Kab. Mukomuko
  • Pemerintah Provinsi Bengkulu
  • Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur
  • Pemerintah Kab. Rejang Lebong

Kantor Regional 8

  • Pemerintah Kab. Kapuas
  • Pemerintah Kab. Berau
  • Pemerintah Kab. Balangan
  • Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
  • Pemerintah Kab. Sukamara
  • Pemerintah Kab. Seruyan
  • Pemerintah Kab. Barito Timur
  • Pemerintah Kab. Kotabaru
  • Pemerintah Kota Banjarbaru
  • Pemerintah Kab. Barito Utara
  • Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur
  • Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara
  • Pemerintah Kab. Lamandau
  • Pemerintah Kab. Katingan
  • Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara

Kantor Regional 10

  • Pemerintah Kab. Bangli
  • Pemerintah Kab. Manggarai Barat
  • Pemerintah Provinsi NTT
  • Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara
  • Pemerintah Kab. Kupang
  • Pemerintah Kab. Manggarai Timur
  • Pemerintah Kota Kupang
  • Pemerintah Kab. Rote Ndao
  • Pemerintah Kab. Manggarai
  • Pemerintah Kab. Malaka
  • Pemerintah Kab. Ngada
  • Pemerintah Kab. Flores Timur
  • Pemerintah Kab. Ende
  • Pemerintah Kab. Lembata

Kantor Regional 11

  • Pemerintah Kab. Minahasa Utara
  • Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara
  • Pemerintah Kab. Minahasa Selatan
  • Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
  • Pemerintah Kab. Halmahera Selatan
  • Pemerintah Kab. Halmahera Barat
  • Pemerintah Kab. Halmahera Tengah
  • Pemerintah Kota Manado
  • Pemerintah Kota Tomohon
  • Pemerintah Kab. Pulau Morotai
  • Pemerintah Kota Bitung

Kantor Regional 12

  • Pemerintah Kota Bukittinggi
  • Pemerintah Kab. Limapuluh Kota
  • Pemerintah Kab. Kep. Mentawai
  • Pemerintah Kota Batam
  • Pemerintah Kab. Siak
  • Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
  • Pemerintah Kota Dumai
  • Pemerintah Kab. Sijunjung
  • Pemerintah Kab. Indragiri Hilir
  • Pemerintah Provinsi Riau
  • Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
  • Pemerintah Kota Pekanbaru
  • Pemerintah Kota Padang

Kantor Regional 13

  • Pemerintah Kota Sabang
  • Pemerintah Kab. Aceh Tenggara
  • Pemerintah Kab. Bireuen
  • Pemerintah Kab. Bener Meriah
  • Pemerintah Kab. Aceh Jaya
  • Pemerintah Kab. Pidie
  • Pemerintah Kab. Gayo Lues
  • Pemerintah Kab. Aceh Selatan
Selanjutnya, guna melengkapi postingan ini, berikut ini kami lampirkan info grafik jadwal PDM ASN serta PPT Non ASN:

 

Demikanlah informasi mengenai Jadwal Pemutahiran Data Mandiri (PDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Non ASN pada Aplikasi MySAPK tahun 2021, semoga informasi ini bermanfaat buat anda semua.

sumber: https://pdm-asn.bkn.go.id/

PRESENTASIMU MEMBOSANKAN? BERIKUT 5 REKOMENDASI SITUS MENYUSUN PRESENTASI

Diposting oleh On 18:28:00 with No comments

Pendidikan dimasa yang akan datang tidak cukup dengan mengandalkan pelajaran yang disampaikan dengan proses tatap muka antara siswa dan guru. Guru diupayakan dapat menguasai teknologi serta kretif dalam membuat berbagai konten pelajaran yang menarik minat generasi muda. 

Pandemi Covid-19 ini telah membuka kesadaran sebagaian besar guru bahwa tuntutan akan menjadi guru kreatif dan melek teknologi semakin besar didalam mendidik siswa. Model pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) mengubah guru tidak hanya sebagai teacher/ tenaga pengajar akan tetapi juga sebagai konten kreator yang mempresentasikan pembelajarannya secara online. Dengan penggunaan ini, siswa belajar dimana saja dan kapan saja. 

Tentunya, didalam membuat konten pembelajaran, guru perlu mempersiapkan berbagai persiapan, diantaranya adalah membuat presentasi yang menarik dan tidak membosankan. Berikut ini adalah rekomendasi situs yang bisa anda gunakan untuk membuat presentasi yang jauh lebih unik, menarik dan tentunya tidak membosankan:

1. Canva.com

Canva.com merupakan salah satus situs yang bisa membantu anda dalam membuat presentasi menjadi lebih menarik. Situs ini menyediakan berbagai desain pilihan. Anda dapat melakukan editing desain yang anda pilih. Selain itu anda juga dapat membuat desain anda sendiri dengan berbagai pilihan gambar, warna huruf, hingga icon icon yang telah disediakan oleh canva.com. Jika anda berminat untuk uji coba, silahkan anda kunjungi canva.com

2. Emaze.com

Situs ini juga menjadi salah satu situs yang bisa membantu anda dalam membuat presentasi yang lebih menarik. Pada situs ini telah disediakan dua jenis template diantaranya business design dan educational design. Meskipun hanya dua jenis yang disediakan, bukan berarti tidak banyak pilihan ya. Pada situs ini terdapat banyak pilihan template dari dua jenis template yang disediakan. Penasaran? yuk kunjungi emaze.com

3. Prezi.com

Situs prezi.com merupakan situs pembuat presentasi yang tampilannya berbeda dengan yang lain. Situs ini bekerja dengan cara zoom out atau zoom in untuk menampilkan halaman berikutnya. Berbeda dengan aplikasi yang lain yang bekerja dengan dengan menekan tombol next atau previous atau bergeser kekiri, kekanan, kebawah ataupun keatas. Cara seperti ini membuat sesuatu yang lebih menarik yang patut anda coba.

4. Visme.co

Visme.co menjadi aplikasi yang tidak hanya digunakan untuk membuat presentasi, akan tetapi situs ini menyediakan tempat untuk membuat infografik, grafik hingga diagram. Situs ini telah digunakan oleh 750.0000 marketers yang berasal dari 100 negara dengan berbagai testimoni positif akan kemudahan serta kreativitas desain yang disajikan di visme.co. 

5. Beautiful.ai

Beautiful.ai adalah pembuat presentasi online yang membantu Anda membuat presentasi yang menakjubkan dalam hitungan menit. Anda dapat menggunakan template yang tersedia ataupun anda dapat membuat template sendiri.  Beberapa menu yang disediakan pada beautiful.ai adalah menu color untuk foreground serta background, menu layout, menu tekt serta menu aplikasi. Bagi yang menggunakan versi pro, anda dapat convert to classic slide, share slide with team, serta export to pptx. Akan tetapi anda tidak perlu khawatir jika menggunakan versi gratis, karena menu yang disajikan cukup untuk membuat presentasi lebih menarik. penasaran? silahkan kunjungi situs beautiful.ai

Demikian informasi ini kami sajikan, semoga bermanfaat buat anda semua

sumber: www.shopback.co.id

DOWNLOAD CONTOH MODUL PLS 2021/ 2022 LENGKAP DENGAN MATERI

Diposting oleh On 18:45:00 with No comments

Download Contoh Modul MPLS 2021/2022 Lengkap dengan materi_ Dalam rangka penerimaan siswa baru disekolah diperlukan pengenalan lingkungan sekolah untuk mendukung proses pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pada Pengenalan Lingkungan Sekolah atau PLS diperlukan kegiatan kegiatan yang bersifat edukatif dan kreatif untuk mewujudkan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan tentunya menyesuaikan dengan kondisi saat ini yaitu kondisi pandemi covid-19.

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah diera pandemi covid-19 dapat dilakukan melalui dua cara, diantaranya:

A. Secara Daring 

  • Mengenalkan profil sekolah melalui laman sekolah, chanel youtube atau media sosial lainnya
  • Memanfaatkan video conference untuk kegiatan MPLS yang bersifat penguatan pendidikan karakter yang edukatif, kreatif dan menyenangkan seperti :
        • memutar video profil sekolah termasuk prestasi sekolah yang telah dicapai
        • saling memperkenalkan siswa baru, kepala sekolah dan guru
        • menjelaskan pengenalan visi, misi dan program, lingkungan sekolah dan tata tertib sekolah
        • motivasi seperti pentingnya belajar seumur hidup
B. Luring tanpa tatap muka
  • Menyebarkan informasi profil sekolah seperti pengenalan visi, misi, program lingkungan sekolah, tata tertib melalui:
      • surat edaran kepala sekolah
      • poster/booklet/pamflet
      • buku/modul
      • majalah sekolah
  • untuk jenjang SMA dapat menugaskan siswa baru untuk testimoni tentang alasan mengapa memilih sekolah tersebut
Selanjutnya, guna melengkapi kebutuhan guru dalam rangka kegiatan PLS dimasa pandemi, berikut ini kami berikan contoh modul PLS yang dapat digunakan disekolah masing-masing. Contoh modul ini dibuat dalam bentuk word, sehingga dapat anda rubah sesuai dengan kebutuhan sekolah anda. Adapun contoh modul PLS 2021/2022 dapat anda unduh pada tautan berikut ini (download) atau bisa dibaca pada tautan berikut ini (baca online
Demikianlah informasi yang kami sajikan, semoga informasi ini bermanfaat buat anda semua
DOWNLOAD APLIKASI JADWAL PELAJARAN OTOMATIS VERSI EXCEL

Diposting oleh On 19:19:00 with No comments

Download Aplikasi Jadwal Pelajaran Otomatis Versi Excel_ Aplikasi jadwal pelajaran otomatis versi excel karya bapak Saiful Hadi dengan nomor kontak yang tercantum pada aplikasi merupakan aplikasi yang dirancang agar pengguna dapat merancang jadwal pelajaran dengan baik. Aplikasi ini memudahkan rekan guru dengan tugas tambahan sebagai wakil kurikulum untuk mengatur jadwal tanpa bentrok antara guru yang satu dengan guru yang lain. 

Aplikasi jadwal pelajaran otomatis versi excel ini dilengkapi dengan berbagai fitur, diantaranya:

  • Fitur menu tama
  • Fitur input jadwal
  • Fitur Lihat Jadwal 
  • Fitur Jadwal Guru 
  • Fitur Jadwal Kelas
Setelah anda melakukan entri data yang diperlukan dalam pembuatan jadwal versi excel ini, anda dapat melihat hasil dari aplikasi jadwal otomatis ini. Adapun hasilnya adalah (1) anda dapat melihat otomatis hitung JJM Guru, (2) Anda dapat melihat jumlah otomatis jam mengajar perhari, (3) anda dapat melihat jadwal otomatis masing-masing guru dan (4) anda dapat melihat otomatis jadwal pada masing-masing kelas.

Cara kerja aplikasi 

  • Silahkan anda unduh aplikasinya pada tautan berikut ini (unduh file)
  • Jalankan aplikasi jadwal pelajaran otomatis versi excel 
  • Pilih option pada tampilan scurity warning macros have been disabled, yang perlu anda lakukan adalah dengan memilih pilihan enable this content lalu pilih ok
  • Silahkan anda entri data yang diperlukan seperti data utama dan input jadwal 
Selanjutnya, bagi anda yang mengalami kendala terkait aplikasi tersebut, anda dapat hubungi bapak Saiful Hadi dengan nomor kontak yang tercantum pada aplikasi

Demikianlah informasi terkait Download Aplikasi Jadwal Pelajaran Otomatis Versi Excel,  semoga informasi yang kami berikan membarikan manfaat buat bapak ibu semua.

Sumber: channel youtube tuttor assaif