Infoguruku - Tempatnya berbagi ilmu sesama

Infoguruku

Indahnya Berbagi ilmu buat sesama Guru

CARA TAMBAH PESERTA DIDIK BARU PADA APLIKASI DAPODIK 2020 SECARA ONLINE PADA LAMAN https://data.dikdasmen.kemdikbud.go.id/

Posted by On 07:30:00

CARA TAMBAH PESERTA DIDIK BARU PADA APLIKASI DAPODIK 2020 SECARA ONLINE_ Berikut ini kami sampaikan informasi mengenai cara tambah peserta didik baru secara online ke dalam aplikasi dapodik 2020. Informasi ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi anda yang berperan sebagai operator sekolah yang hendak melakukan tambah peserta didik baru secara online di laman manajemen dapodik yang beralamatkan di https://data.dikdasmen.kemdikbud.go.id/. 
Sebagai operator sekolah, pekerjaan tambah peserta didik secara online pada laman manajemen dapodik merupakan pekerjaan yang harus dilakukan ketika memasuki tahun ajaran baru dengan aplikasi dapodik versi baru. 
Pada Aplikasi Dapdoik versi 2020 terdapat salah satu fitur yang dinonaktifkan fungsinya bagi operator sekolah dalam melakukan penambahan peserta didik baru. Lalu bagimanakah cara input data siswa baru? Berikut ini adalah referensi tentang bagaimana cara input data siswa baru menurut bapak Yusuf Rohmat
  • Bagi siswa kelas satu SD, teknik penambahan peserta didiknya dapat menggunakan dua teknik yaitu tarik data peserta didik dari tingkat PAUD/TK pada laman manajemen dapodik atau bisa juga menambahkan secara manual pada aplikasi dapodik.
  • Bagi siswa kelas tujuh (7) SMP dan 10 SMA/SMK, teknik penambahan peserta didik dapat dilakukan melalui tarik data peserta didik pada manajemen dapodik dari sekolah asalnya.
  • Bagi siswa baru yang berasal dari luar dapodik, khususnya dari jenjang MI, MTs ataupun Sekolah Luar Negeri, teknik penambahan peserta didiknya dapat dilakukan melalui laman manajemen dapodik yang beralamatkan di https://data.dikdasmen.kemdikbud.go.id/ dengan persetujuan dari dinas pendidikan setempat.
  • Bagi daerah yang telah terintegrasi system penerimaan peserta didik baru secara online ke dapodik, maka teknik penamabahan peserta didiknya tidak perlu melakukan tarik peserta didik dari laman manajemen dapodik karena siswa baru tersebut sudah muncul pada aplikasi dapodik secara otomatis. Adapun daftar kabupaten/kota/provinsi yang telah melakukan migrasi data penerimaan peserta didik baru secara online kedalam dapodik adalah sebagai berikut: 

sumber gambar:bapak yusuf rohmat

Lalu terkait dengan postingan kami mengenai cara tambah peserta didik baru pada aplikasi Dapodik 2020 secara online melalui laman manajemen dapodik. Berikut ini penjelasannya:
  • Hal pertama adalah persiapkan username dan password anda guna akses kelaman manajemen dapodik 
  • Langkah berikutnya adalah silahkan anda kunjungi laman berikut ini https://data.dikdasmen.kemdikbud.go.id/
  • Ketika tampil halaman awal seperti gambar dibawah ini, silahkan login dengan menggunakan user dan password dapodik anda lalu pilih dan klik menu kelola data sekolah



  • Langkah berikutnya adalah memilih dan mengeklik kelolah data pokok seperti yang tampil dalam gambar berikut ini:

  • langkah berikutnya adalah memilik dan mengeklik menu peserta didik kemudian dilanjutkan dengan memilik dan mengeklik tombol menu tambah peserta didik seperti yang tertera dalam gambar berikut ini:


  • Pada tampilan berikutnya terdapat dua menu yang disajikan dalam manajemen dapodik. Pertama adalah menu peserta didik baru yang fungsinya untuk menambahkan peserta didik baru secara online, selanjutnya yang kedua adalah menu pindah/mutasi yang digunakan untuk menarik siswa pindahan atau mutasi dari sekolah sebelumnya. 


  • Guna melakukan penambahan peserta didik baru yang datanya bersumber dari data dapodik, silahkan anda klik menu peserta didik baru dengan pilihan menu sumber data adalah tarik PD Dapodik. Namun, jika anda ingin melakukan penambahan peserta didik baru yang datanya bersumber dari data diluar dapodik seperti data Emis, maka anda dapat memilih menu sumber data "tambah PD diluar dapodik". Terkait dengan cara tarik peserta didik baru di tahun ajaran baru 2019/2020, maka sumber data yang musti anda pilih adalah tarik PD Dapodik. Namun Apabila sekolah anda sudah melakukan sinkronisasi dapodik dengan rombel peserta didik yang akan ditarik sudah dibuat sebelumnya, maka langkah menambahkan nama peserta didik baru dengan sumber data tambah PD diluar Dapodik juga bisa dilakukan. Jika sekolah anda belum melakukan sincronisasi dapodik, maka notifikasi yang muncul adalah Sekolah terbaca tidak memiliki rombel pada semester aktif Untuk dapat menambahkan peserta didik diluar dapodik, pastikan sekolah sudah menyiapkan rombel terlebih dahulu. Terkait notifikasi ini, silahkan anda lengkapi pembelajaran dan rombel pada aplikasi dapodik lalu lakukan sincron dapodik.

  •  silahkan anda lakukan penambahan peserta didik baru dengan sumber data tarik PD dapodik. Lengkapi pengisian propinsi, Kabupaten/kota, Kecamatan, Sekolah asal serta tahun lulus. Langkah berikutnya adalah silahkan anda pilih dan klik menu tampilkan. Tunggu proses menampilkan data peserta didik baru. Jika sudah tampil, silahkan anda pilih dan klik tombol ceklist nama siswa lalu pilih simpan. Menu simpan terdapat pada bagian bawah, berikut ini kami tampilkan dalam gambar:
Keterangan Gambar:
  1. Silahkan pilih sumber data yang bersumber dari data dapodik
  2. Silahkan anda pilih provinsi sekolah asal peserta didik yang akan ditarik
  3. Silahkan anda pilih kabupaten/kota sekolah asal peserta didik yang akan ditarik
  4. Silahkan anda pilih Kecamatan sekolah asal peserta didik yang akan ditarik
  5. Silahkan anda pilih sekolah asal peserta didik 
  6. Silahkan anda pilih tahun lulus peserta didik 
  7. Pilih dan klik menu tampilkan 
  8. Pilih dan Checklist nama siswa yang akan ditarik 
  9. Pilih dan klik menu simpan
Demikianlah cara tambah peserta didik baru pada aplikasi dapodik 2020 secara online pada laman https://data.dikdasmen.kemdikbud.go.id/. Semoga bermanfaat buat semua.
DOWNLOAD JUKNIS TPG GURU KEMDIKBUD TAHUN 2019 (PERMENDIKBUD NOMOR 19 TAHUN 2019)

Posted by On 00:38:00




DOWNLOAD JUKNIS TPG GURU TAHUN 2019 ( PERMENDIKBUD NOMOR 19 TAHUN 2019_ Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi informasi mengenai Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) Kemdikbud pada tahun 2019. Guna memahami Juknis Penyaluran TPG Guru tahun 2019 tentunya kita harus membaca laimporan 1 Permendikbud Nomor 19 tahun 2019 mengenai Kriteria Penerima dan tahapan penyaluran tunjangan profesi guru tahun 2019. TPG ini dinyatakan berlaku sejak tanggal diundangkan (12 Juni 2019) dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2019. Juknis TPG ini sekaligus menetapkan bahwa Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Juknis TPG dan Peraturan Menteri No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Juknis TPG PNSD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Selengkapnya berikut ini Petunjuk Teknis (JUKNIS) penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) tahun 2019:
Tujuan Penyaluran Tunjangan Profesi Guru
Tujuan Penyaluran TPG adalah sebagai berikut:
  1. Memberi penghargaan kepada Guru PNSD sebagai tenaga profesional dalam melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; 
  2. Mengangkat martabat Guru PNSD, meningkatkan kompetensi Guru PNSD memajukan profesi Guru PNSD, meningkatkan mutu pembelajaran, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu; dan
  3. Membiayai pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutanyang mendukung pelaksanaan tugas sebagai Guru PNSD profesional.
KriteriaPenerima Tunjangan Profesi Guru
Kriteria Penerima Tunjangan Profesi berdasarkan Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru yang mengacu pada Permendikbud Nomor 19 tahun 2019. Kriteria Guru PNSD Penerima Tunjangan Profesi sebagai berikut:
Guru CPNSD dan PNSD penerima Tunjangan Profesi memenuhi syarat sebagai berikut:
  • (A) Berstatus sebagai Guru PNSD yang mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di bawah binaan Kementerian. Adapun Tunjangan Profesi Guru pendidikan agamadibayarkan oleh Kementerian Agama;
  • (B) Aktif mengajar sebagai Guru mata pelajaran/Guru kelas atau aktif membimbing sebagai Guru bimbingan konseling/Guruteknologi informasidan komunikasipada satuan pendidikan,sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimiliki;
  • (C) Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik;
  • (D) Memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh Kementerian;
  • (E) Memenuhi beban kerja Guru PNSD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • (F) Memiliki nilai hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan “Baik”;
  • (G) Mengajar di kelas sesuai rasio Guru dan siswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • (H) Guru yang diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan yang belum menerima Tunjangan Profesi Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
  • (I) Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan bagi Guru PNSD atau dinas pendidikan bagi pengawas satuan pendidikan
Ketentuan kriteria pemenuhan beban kerja Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf (E) tidak berlakubagi Guru PNSD dengan ketentuan sebagai berikut.
  • 1) Guru PNSD yang mengikuti program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dengan pola Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dengan ketentuan Diklat didalam/luar negeri dilaksanakan paling banyak 600 (enam ratus) jam atau selama 3 (tiga) bulan dan mendapat izin/persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian dengan menyediakan guru penggant iyang relevan;
  • 2) Guru PNSD yang mengikuti program pertukaran Guru PNSD dan/atau kemitraan,serta mendapat izin/persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian dengan menyediakan guru pengganti yang relevan; dan/atau
  • 3)Guru yang bertugas di Daerah Khusus
 Tahapan Penyaluran Tunjangan Profesi
Tahapan Penyaluran Tunjangan Profesi menurut Permendibud Nomor 19 tahun 2019 adalah sebagai berikut:
a. Sumber data yang digunakan dalam Penyaluran Tunjangan Profesi (TPG)  
Sumber data yang digunakan dalam Penyaluran Tunjangan Profesi (TPG) adalah data dapodik yang terkini (uptodate)
b. Sebelum Penerbitan SKTP
Terdapat beberapa hal yang menjadi catatan Guru PNSD sehingga catatan ini perlu ditindaklanjuti sebelum terbitnya SKTP. Berikut ini kami simpulkan beberapa catatan yang bisa kami himpun dari Permendibud Nomor 19 tahun 2019:
(A). Guru PNSD didampingi operator sekolah menginput dan/atau memperbarui data Guru PNSD dengan benar melalui aplikasi Dapodik, terutama data sekolah induk, beban kerja, golongan ruang, masa kerja, NUPTK, tanggal lahir, dan status kepegawaian (PNS/bukan PNS)
(B). Penginputan  atau pembaruan data dilakukan  dengan ketentuan sebagai berikut:
  • Mulai bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun berkenaan untuk pembayaran Tunjangan Profesi semester I tahun berkenaan; dan
  • Mulai bulan Juli sampai dengan bulan September tahunberkenaan untuk pembayaran Tunjangan Profesi semester II tahun berkenaan.
(C).  Kebenaran data yang telah diinput dan/atau diperbarui menjadi tanggung jawab Guru PNSD yang bersangkutan.
(D). Guru PNSD dapat mengakses data Guru secara daring pada laman info GTK yang dapat diakses melalui laman  dan aplikasi telepon cerdas
(E). Guru PNSD memastikan nominal gaji pokok terakhir dengan benar sesuai dengan data BKN. Nominal tunjangan Profesi yang akan tertera pada SKTP adalah gaji pokok sesuai dengan golongan ruang dan masa kerja yang tertera pada database BKN yang dapat dilihat pada info GTK. Apabila terdapat perbedaan gaji pokok yang tertera di info GTK dengan data yang dimiliki oleh Guru, maka Guru yang bersangkutan harus memperbaiki golongan ruang dan masa kerja di BKN melalui BKD.
(F) . Apabila data yang ditampilkan pada info GTK masih terdapat kesalahan, maka Guru PNSD dapat memperbaiki melalui aplikasi Dapodik sebelum SKTP Guru PNSD yang bersangkutan terbit.
c. Pengusulan   data   Guru   PNSD   yang   berhak   mendapatkan Tunjangan Profesi
Dinas pendidikan sesuaidengan kewenangannya mengusulkan data Guru PNSD yang berhak mendapatkan Tunjangan Profesi melalui Sistem Informasi Manajemen Tunjangan (SIM-Tun) apabila data Guru PNSD tersebut pada info GTK telah valid.
d. Penerbitan dan   Penyampaian Surat   Keputusan   Penerima Tunjangan Profesi (SKTP)
  • Kementerian melalui Dirjen  menerbitkan SKTP berdasarkan usulan dari dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya setelah dilakukannya proses verifikasi dan validasi 
  • SKTP diterbitkan sebanyak 2 (dua) tahap dalam satu tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
    • SKTP tahap1(satu) terbit dimulai pada bulan Maret pada tahun berkenaan, berlaku untuk pembayaran Tunjangan Profesi semester I pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni (6 bulan) tahun berkenaan; 
    • Sedangkan SKTP tahap 2 (dua) terbit dimulai pada bulan September pada tahun berkenaan, berlaku untuk pembayaran Tunjangan Profesi semester II pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember (6 bulan) tahun berkenaan 
Selanjutnya, dalam Permendikbud Nomor 19 Tahun 2019 juga mengatur bagaimana Guru PNSD yang sedang cuti juga mendapatkan tunjangan profesi sepanjang Guru PNSD mencukupi ketentuan yang telah diatur dalam Permendikbud tersebut. Adapun ketentuan mengenai Cuti Guru PNSD dalam Permendikbud Nomor 19 tahun 2019 adalah sebagai berikut: 
  • Cuti Tahunan 
PNS yang menduduki jabatan Guru PNSD yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan, disamakan dengan PNS yang telah menggunakan hak cuti tahunan yaitu maksimal 12 (dua belas) hari kerja pada libur akademik dalam satu tahun berdasarkan persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian.
  • Cuti Haji 
Guru PNSD yang melaksanakan ibadah haji berhak untuk mendapatkan cuti haji apabila yang bersangkutan melaksanakan ibadah haji untuk pertama kalinya. Teknisnya Guru PNSD yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian.
  • Cuti sakit 
Guru PNSD yang sakit satu  hari sampai dengan empat belas hari dalam satu bulan berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian dengan melampirkan surat keterangan dari dokter pemerintah. Guru PNSD yang menyalahgunakan cuti sakit dan/atau pejabat pembina kepegawaian yang menyalahgunakan pemberian cuti sakit akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Cuti Ibadah Keagamaan
Guru PNSD dapat melaksanakan ibadah keagamaan (misal umrah) pada saat cuti tahunan. Apabila tidak memungkinkan melaksanakan ibadah keagamaan pada saat cuti tahunan, Guru PNSD dapat mengajukan cuti ibadah keagamaan paling banyak duabelas hari dengan ketentuan bahwa Guru PNSD yang bersangkutan melaksanakan ibadah keagamaan untuk pertama kalinya dan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat pembina kepegawaian. Pejabat pembina kepegawaian wajib memperhatikan keberlangsungan proses kegiatan belajar mengajar dalam memberikan cuti ibadah keagamaan.
  • Cuti Melahirkan
Guru PNSD dapat mengajukan permintaan secara tertulis dan mendapat persetujuan cuti melahirkan anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNSD, dari pejabat pembina kepegawaian. Lamanya cuti melahirkan adalah tiga bulan.
  • Cuti Alasan Penting
Guru PNSD dapat menggunakan cuti alasan penting palinglama empat belas hari dalam 1 satu tahun dengan ketentuan bahwa Guru PNSD yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian.
  • Cuti Studi 
Guru PNSD yang telah memenuhi kualifikasi akademik paling rendah S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik dapat menggunakan cuti studi. Cuti studi dapat diberikan secara periodik setiap enam tahun dihitung sejak yang bersangkutan memenuhi kualifikasi akademik dan telah memiliki sertifikat pendidik. Cuti studi dipergunakan untuk melakukan praktik kerja/magang di Dunia Usaha atau Dunia Industri (DUDI) yang relevan dengan tugasnya paling banyak 6 (enam) bulan yang dihitung secara akumulatif dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
    • Penyelenggaraan praktikkerja/magang dilakukan oleh DUDIyang telah memiliki kerjasama antara DUDI/kementerian lain/lembaga negara dengan Kementerian/Pemerintah Daerah
    • Guru PNSD mendapatkan izin/persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian
    • Pejabat pembina kepegawaian menyediakan guru pengganti yang relevan
e. Ketentuan Lain
Ketentuan lain yang diatur dalam Permendikbud Nomor 19 tahun 2019 adalah terkait Aplikasi Kehadiran Guru dan Tenaga Kependidikan atau yang dikenal dengan Hadir GTK. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut :
  • Kementerian menyediakan aplikasi Hadir GTK yang dapat digunakan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan data kehadiran Guru. 
  • Aplikasi HadirGTK merupakan aplikasi yang dirancang sebagai bagian dari penilaian kinerja Guru.
  • Pencatatan kehadiran Guru PNSD dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi Hadir GTK yang terdapat pada laman http://hadir.gtk.kemdikbud.go.id.
  • Tata cara penggunaan aplikasi Hadir GTK diatur dalam pedoman penggunaan aplikasi Hadir GTK yang dapat diunduh di laman http://hadir.gtk.kemdikbud.go.id. 
  • Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya dapat mengunduh hasil rekapitulasi kehadiran GTK melalui aplikasi Hadir GTK.
f. Kekurangan bayar akibat Kenaikan Gaji Berkala 
Terdapat beberapa ketentuan terkait dengan kekurangan bayar akibat Kenaikan Gaji Berkala. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:
  1. Apabila ada  kenaikan  gaji  berkala pada  Guru PNSD setelah terbitnya Surat  Keputusan  Penerima  Tunjangan  Profesi  (SKTP) pada   semester  I,   dinas pendidikan  sesuai     dengan kewenangannya melakukan pembayaran  kenaikan  gaji  berkala dimaksud  pada  tahun  berkenaan  setelah  Guru  PNSD  yang bersangkutan  melakukan  perbaikan  dalam  aplikasi  Dapodik, dan  pembayaran  Terhitung  Mulai  Tanggal  (TMT)  gaji  berkala, sehingga nilai hak bayar pada SIM-Bar sesuai dengan kenaikan gaji berkala (proses reload).
  2. Apabila ada  kenaikan  gaji  berkala pada  Guru  PNSD setelah terbitnya Surat Keputusan  Penerima  Tunjangan  Profesi  (SKTP) pada semester II,     dinas     pendidikan     sesuai     dengan kewenangannya melakukan  pembayaran  kenaikan  gaji  berkala dimaksud pada  tahun  berkenaan,  setelah  Guru  PNSD  yang bersangkutan  melakukan  perbaikan  dalam  aplikasi  Dapodik, dan  pembayaran  Terhitung  Mulai  Tanggal  (TMT)  gaji  berkala, sehingga nilai hak bayar pada SIM-Bar sesuai dengan kenaikan gaji berkala (proses reload).
g. Pembayaran Tunjangan Profesi Lebih Bayar 
Adapun ketentuan pembayaran tunjangan profesi lebih bayar adalah sebagai berikut:
  • Apabila Guru PNSD menerima kelebihan pembayaran Tunjangan Profesi pada semester I tahun berkenaan, maka nominal Tunjangan Profesi yang diterima oleh GuruPNSD yang bersangkutan dapat disesuaikan pada semester II dalam tahun berkenaan atau mengembalikan kelebihan Tunjangan Profesi yang telah diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Apabila Guru PNSD menerima kelebihan pembayaran Tunjangan Profesi pada semester II tahun berkenaan, maka Guru PNSD yang bersangkutan harus mengembalikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
h. Penghentian Pembayaran Tunjangan Profesi 
Penghentian pembayaran tunjagna profesi dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Hal ini dilakukan apabila Guru PNSD penerima tunjangan profesi:
  • Meninggal dunia, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berikutnya;
  • Mencapai batas usia pensiun, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
    • Bagi Guru PNSD yang memiliki jabatan fungsional guru, maka batas usia pensiunnya adalah 60 tahun;
    • Batas usia pensiun bagi Guru PNSD yang memiliki jabatan fungsional pengawas sekolah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
  • Mengundurkan diri atas permintaan sendiri, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan;
  • Dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan;
  • Mendapat tugas belajar, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan
  • Tidak bertugas lagi sebagai Guru PNSD, Guru yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan, Guru yang mendapat tugas tambahan atau Guru yang diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan.
Demikanlah informasi terkait Juknis TPG Guru Kemdikbud tahun 2019, informasi lengkap mengenai Juknis ini dapat anda baca pada tautan berikut ini:



File dapat diunduh pada tautan berikut ini
DOWNLOAD PERMENDIKBUD NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PENATAAN LINEARITAS GURU BERSERTIFIKAT PENDIDIK

Posted by On 12:30:00



Download Permendikbud Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penataan Linearitas Guru Bersertifikat Pendidik_ Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayan hingga kini terus mendorong linearitas guru guna peningkatan kualitas pendidikan. Terhitung tanggal 23 Mei 2019, Menteri Pendidikan Indonesia mengeluarkan aturan baru terkait linearitas guru bersertifikat pendidik. Permendikbud ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 23 Mei 2019 serta memiliki daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2019. Permendikbud Nomor 16 tahun 2019  merupakan perubahan atas Permendikbud Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linearitas Guru Bersertifikat Pendidik karena Permendikbud No. 46 tahun 2019 dipandang belum memadai serta belum bisa menampung kebutuhan masyarakat.
Terdapat beberapa point penting yang menjadi ulasan kami mengenai Permendikbud Nomor 16 tahun 2019 tersebut. Berikut ini adalah ulasan kami mengenai Permendikbud Nomor 16 Tahun 2019:
A. Didalam Pasal 1 Permendikbud Nomor 16 Tahun 2019 dijelaskan bahwa Permendikbud ini Mengubah Lampiran dalam Permendikbud Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran satu, Lampiran dua, Lampiran tiga, Lampiran empat dan Lampiran lima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini. Adapun Penjabaran Lampiran dari Permendikbud Nomor 16 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
  • Pada Lampiran satu menjelaskan tentang kesesuaian Bidang atau Mata Pelajaran yang diampuh dengan Sertifikat Pendidik Taman Kanak-Kanak dimana Guru Kelas dengan Kode sertifikat 024 linear dengan guru kelas TK dengan kode sertifikat 020. Selanjutnya, apabila guru kelas RA degan kode sertifikat 021 mutasi ke sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, maka kode sertifikatnya linear dengan kode sertifikat 020. Kemudian yang perlu menjadi catatan bahwa Guru yang memiliki sertifikat pendidik selain sertifikat pendidik guru kelas TK, dapat pindah dan mengajar di TK sebagai guru kelas TK apabila memiliki kualifikasi Akademik Sarjana/Diploma IV (S-1/D-IV) PGTK, PGPAID, atau psikologi.

  • Pada Lampiran dua menjelaskan tentang Kesesuaian Bidang atau Mata Pelajaran yang diampuh dengan Sertifikat Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar. Dalam lampiran ini menjelaskan tentang linearitas guru kelas MI dimana guru kelas MI dengan kode sertifikat 028 mutasi ke sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, maka kode sertifikatnya linear dengan kode sertifikat 027. Selanjutnya didalam lampiran II Permendikbud Nomor 16 tahun 2019 ini juga menjelaskan bahwa kode sertifikat 047(Pendidikan Matematika), 050 (Pendidikan Kewargannegaraan), 054 (Bahasa Indonesia), 057 (IPA-Fisika), 060( IPS) linear dengan kode sertifikat 027. Kemudian Guru yang memiliki kode sertifikat 084,087, 094, 097, 100,114, 117,120, 124, 154, 156, 180, 184, 187, 190, 204, 207, 210, 214, 215, 310, 318, 319, 320, 321, dan 504 dapat pindah dan mengajar sebagai guru kelas di SD. Selanjutnya, Guru dengna kode sertifikat 107 (Pendidikan Jasmani) linear dengan kode sertifikat 220. Guru dengan kode sertifikat 062 (Bahasa Daearah) harus dikonversi ke kode sertifikat 746, 747, 748, atau 750 (sesuai dengan bahasa daerah yang diajarkan) dan apabila bahasa daerah yang diajarkan selain bahasa daerah dengan kode sertifikat 746, 747, 748, atau 750, maka harus dikonversi ke kode sertifikat 749. Guru dengan kode 063 harus dikonversi ke bidang studi seni budaya, olahraga, atau salah satu bidang studi  produktif di SMK yang tercantum pada sertifikat pendidiknya. Selanjutnya yang perlu menjadi catatan dalam lampiran ini adalah guru yang bersertifikat pendidik selain bersertifikat pendidik guru kelas SD, dapat pindah dan mengajar di SD sebagai guru kelas dengan ketentuan sebagai berikut:
    • Guru bersertifikat pendidik Bahasa Inggris (157) yang memiliki kualifikasi akademik Sarjana/Diploma IV (S-1/D-IV) PGSD atau psikologi
    • Guru bersertifikat pendidik guru kelas TK (020) yang memiliki kualifikasi akademik Sarjana/Diploma IV (S-1/D-IV) PGSD atau psikologi.
    • Guru pada jenjang SMP, SMA, dan SMK atau sederajat yang telah memiliki sertifikat pendidik tertentu, apabila memiliki kualifikasi akademik Sarjana/Diploma IV (S-1/D-IV) PGSD atau psikologi.
     

  • Lampiran tiga menjelaskan tentang Kesesuaian Bidang atau Mata Pelajaran yang diampuh dengan Sertifikat Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama. Lampiran ini menjelaskan bahwa kode sertifikat 084 dan 310 linear dengn kode sertifikat 154. Kode sertifikat 087 linear dengan kode sertifikat 156. Kode sertifikat 094 dan 318 linear dengan kode sertifikat 180. Kode sertifikat 319 linear dengan kode sertifikat 184. Kode sertifikat 320 dan 504 linear denga kode sertifikat 187. Kode sertifikat 124 dan 321 linear dengan kode sertifikat 190. Kode sertifikat 120 dan 210 linear dengan kode sertifikat 100. Kode sertifikat 114 linear dengan kode sertifikat 207. Kode sertifikat 117 linear dengan kode sertifikat 204. Kode sertifikat 090 dan 311 linear dengan kode sertifikat 157. Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 097 dapat mengajar mata pelajaran Prakarya,  jika aspek yang dipilih oleh sekolah memiliki KI KD yang dapat diajarkan oleh guru IPA.  Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 184 dapat mengajar
    mata pelajaran Prakarya, jika aspek yang dipilih oleh sekolah memiliki KI KD yang dapat diajarkan oleh guru Fisika. Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 187 dapat mengajar
    mata pelajaran Prakarya,  jika aspek yang dipilih oleh sekolah memiliki KI KD yang dapat diajarkan oleh guru Kimia. Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 190 dapat mengajar
    mata pelajaran Prakarya, jika aspek yang dipilih oleh sekolah memiliki KI KD yang dapat diajarkan. Adapun keterangan yang lain, dapat anda baca lebih detail pada lampiran III Permendikbud Nomor 16 Tahun 2019 ini.


  • Lampiran empat menjelaskan tentang Kesesuaian Bidang atau Mata Pelajaran yang diampuh dengan Sertifikat Pendidikan Jenjang Sekolah Atas


  • Lampiran lima menjelaskan tentang Kesesuaian Mata Pelajaran  kelompok A (Nasional) dan Mata Pelajaran Kelompok B (Perwilayah) yang diampuh dengan Sertifikat Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan


B. Pasal 2 Permendikbud Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Permendikbud ini berlaku sejak tanggal diundangkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2019.
Demikianlah informasi mengenai Permendikbud Nomor 16 Tahun 2019. Dibawah ini kami sertakan link unduhan, semoga bermanfaat buat semua. 

Cara Verval Data Kependudukan pada Aplikasi SIMPKB (https://paspor.simpkb.id)

Posted by On 11:52:00

Baru-baru ini aplikasi SIMPKB yang beralamatkan di https://paspor.simpkb.id telah meluncurkan fitur baru berupa verval data kependudukan dari guru yang terdaftar di SIMPKB. Guna melakukan verval data kependudukan pada aplikasi SIMPKB, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut:
  • Persiapkan data identitas diri anda berupa KTP dan soft copy scan KTP dalam bentuk Jpg/jpeg/png yang berukuran minimal 1kb dan maksimal 1mb. Jika properties file foto anda terlalu besar, maka anda dapat resize dengan menggunakan aplikasi caesium secara offline atau dapat juga menggunakan aplikasi online seperti compressjpeg.com
  • Silahkan anda kunjungi alamat SIMPKB berikut ini https://paspor.simpkb.id 
  • Setelah anda memasuki halaman muka dari aplikasi simpkb, silahkan anda login dengan menggunakan userid dan pasword anda. Userid menggunakan nomor UKG dan password diperoleh dari ketua KKG atau MGMP anda. Bila anda lupa pasword, silahkan anda berkoordinasi dengan ketua KKG atau MGMP guna reset password serta memperoleh pasword baru.

  • Setelah anda berhasil masuk, silahkan anda pilih menu profilku seperti gambar berikut:


  • Silahkan anda lengkapi data berupa:
    • NIK
    • Nama Lengkap anda
    • Tempat dan tanggal lahir 
    • Jenis Kelamin
    • Golongan Darah
    • Alamat
    • Nama Provinsi
    • Nama Kota dan Kabupaten
    • Nama Kecamatan 
    • Nama Keluarahan/Desa 
    • RT/RW
    • Agama
    • Status Perkawinan
    • Pekerjaan 
    • Kewarganegaraan 
    • Scan eKTP


  • Langkah terakhir adalah memastikan data anda benar-benar valid.  Harus difahami bahwa data anda yang telah tersimpan tidak dapat di edit kembali. Oleh karena itu, mohon pastikan data anda secara teliti.


Demikianlah ulasan mengenai cara Verval Data Kependudukan (KTP) pada aplikasi SIMPKB (https://paspor.simpkb.id) semoga bermanfaat buat semua.