Infoguruku

Berbagi ilmu buat sesama

 CONTOH ADMINISTRASI PELAKSANAAN PPDB TAHUN 2018

Posted by On 20:37:00 with No comments


Berikut ini adalah contoh administasi yang mungkin dibutuhkan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2018/2019. Seperti yang kita ketahui bahwa pelaksanaan Penerima Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2018/2019 akan segera dilaksanakan pada masing-masing jenjang pendidikan. Tentunya masing-masing satuan pendidikan wajib mempersiapkan berbagai kelengkapan administrasi pelaksanaan PPDB. Berikut ini adalah contoh dokumen kelengkapan administrasi pelaksanaan PPDB tahun 2018:
1. Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPDB tahun 2018
Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPDB telah diatur dalam Permendikbud No. 14 Tahun 2018. Juknis ini telah kami posting sebelumnya dengan judul 
atau anda juga bisa unduh Juknis Pelaksanaan PPDB disini

2. Surat Keputusan atau SK Kepanitiaan PPDB 2018
Surat Keputusan Kepala Sekolah yang menyatakan tentang susunan kepanitiaan PPDB merupakan hal yang pokok dan wajib ada dalam setiap moment pelaksanaan PPDB. Hal ini merupakan legalitas dari panitia dalam bekerja. Bagi anda yang belum memiliki SK PPDB, kami menyediakan contoh SK PPDB yang sekiranya dapat anda rubah sesuai dengan kebutuhan anda. Contoh SK PPDB dapat anda baca disini
"DOWNLOAD CONTOH SK PPDB PSB TAHUN AJARAN 2018/2019"
atau anda juga dapat unduh contoh SK Kepanitian PPDB pada link berikut ini
3. Laporan Berita Acara Pembentukan Panitia
Berita acara pembentukan panitia dibuat berdasarkan rapat yang dilaksanakan jauh sebelum pelaksanaan PPDB. Berikut ini adalah contoh laporan berita acara pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2018/2019. Bagi anda yang berminat, silahkan unduh pada tautan berikut ini
4. Rencana Penerimaan Peserta Didik Baru tahun ajaran 2018/2019
Rencana Penerimaan Peserta Didik Baru di gunakan sebagai gambaran peneriman siswa pada masing-masing kelas disekolah tersebut. Tentunya perencanaan penerimaan siswa ini harus disesuaikan dengan jumlah ruang yang dimiliki sekolah tersebut. Sehingga diharapkan jumlah siswa di masing-masing kelas tidak overload. Bagi anda yang belum memiliki format rencana penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2018/2019, anda dapat unduh disini
Demikanlah beberapa contoh administrasi pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2018/2019.  Kami berharap postingan ini bermanfaat buat semua. Salam _Infoguruku_

e-rapor SMP tahun 2018 versi 1.2: Updater e-Rapor SMP V.1.1 to 1.2, Panduan Singkat Instalasi serta Manajemen Penilaian oleh Admin

Posted by On 21:05:00 with 1 comment



Aplikasi e-rapor SMP tahun 2018 versi 1.2 sudah dirilis. Ini adalah pengembangan dari aplikasi e-rapor versi sebelumnya. Terdapat beberapa pembaharuan dan perbaikan pada versi 1.2 ini. Pembaharuan tersebut diantaranya adalah:
  • [Pembaharuan] Penambahan fitur status online user;[Pembaharuan] Update database e-Rapor ke Versi 3.73;
  • [Pembaharuan] Pembaharuan dan perbaikan sistem kirim nilai ke dapodik sesuai role dapodik terbaru;
  • [Pembaharuan] Pembaharuan dan perbaikan role pengambilan data dari dapodik, yaitu hanya mengambil data yang telah dikirim ke server pusat;
  • [Pembaharuan] Pembaharuan fitur hapus anggota kelas, untuk keperluan menghapus data siswa dari rombel yang salah;
  • [Pembaharuan] Penambahan panjang karakter keterangan ketercapaian KD dari 200 menjadi 300 karakter;
  • [Pembaharuan] Penambahan fitur input nilai akhir saat login semester sebelum semester aktif;
  • [Pembaharuan] Penambahan fitur input tempat tandatangan rapor;
  • [Pembaharuan] Pembaharuan tampilan keterangan rapor kelas IX semester 2 menjadi Lulus / Tidak Lulus;
  • [Pembaharuan] Penambahan data Tim Teknis pada halaman depan e-Rapor;
  • [Perbaikan] Perbaikan bug cetak leger K2013;
  • [Perbaikan] Perbaikan bug tampilan konversi tanggal pada cetak pelengkap rapor;
  • [Perbaikan] Perbaikan bug tampilan KKM pada cetak massal rapor KKM Tunggal;
Selain pembaharuan diatas, terdapat beberapa catatan penting terkait aplikasi e-rapor SMP versi 1.2. Berikut ini adalah beberapa catatan yang perlu anda perhatikan:
Bagi yang sudah menggunakan e-Rapor V1.1, untuk menjalankan aplikasi tersebut silahkan update dengan cara sebagai berikut:
  1. Pastikan sudah melakukan instalasi e-Rapor SMP V1.0 dan sudah update ke V1.1;
  2. Backup pekerjaan anda sebelum update ke Versi 1.2;
  3. File backup di Versi 1.1 hanya dapat di restore di Versi 1.1 (database yang sama);
  4. Lakukan updater dari Versi 1.1 ke Versi 1.2 (jangan melakukan uninstal aplikasi e-Rapor V1.1 yang sudah terinstal sebelumnya);
  5. Selama proses update, tutup semua aplikasi lainnya, dan pastikan antivirus dinonaktifkan;
  6. Jika penginputan nilai rapor sudah dilakukan manual langsung di dapodik, jangan melakukan sinkron nilai e-Rapor ke dapodik karena akan menyebabkan data menjadi ganda di dapodik;
  7. Sebelum melakukan sinkron ke dapodik, pastikan tidak ada data pembelajaran yang ganda;
  8. Disiplin untuk membuat akun admin lebih dari satu, dan selalu melakukan backup setelah selesai melakukan pengerjaan e-Rapor;
  9. Penginputan nilai USBN dapat dilakukan di e-Rapor yang kemudian disinkronkan ke dapodik.
Bagi yang akan mulai menggunakan e-Rapor V1.2
  1. Sangat disarankan bagi admin untuk membaca tuntas panduan e-Rapor dan panduan penilaian;
  2. Sebelum mulai menggunakan e-Rapor, pastikan data pada dapodik sudah final; Jangan sampai ada lagi siswa salah rombel, siswa salah data rincian, penginputan dapodik yang tidak sesuai prosedur karena dapat menyebabkan permasalahan bertingkat.
  3. Silakan mulai prosedur penginstalan e-Rapor mulai dari Versi 1.0, kemudian updater Versi 1.1, lalu lanjut ke updater Versi 1.2;
  4. Pastikan menginstal e-Rapor diperangkat yang terdapat aplikasi Dapodik;
  5. Selama proses instal dan update, tutup semua aplikasi lainnya, dan pastikan antivirus dinonaktifkan;
  6. Setelah selesai instalasi, akan muncul 2 port yang bisa diakses. Port 2679 untuk akses local host, dan port 3679 untuk akses melalui client;
  7. Disiplin untuk membuat akun admin lebih dari satu, dan selalu melakukan backup setelah selesai melakukan pengerjaan e-Rapor;
  8. Pastikan untuk tidak menginstal versi 2018, karena versi tersebut adalah versi ujicoba.
Informasi yang kami posting sebelumnya
==============================
Aplikasi e-rapor SMP telah mengalami pembaharuan setelah beberapa hari yang lalu rilis dengan versi 1.0. Pada versi 1.1 ini, terdapat beberapa pembaharuan yang wajib anda ketahui, yaitu diantaranya adalah:
  • [Pembaharuan] Update Database ke versi 3.7[Pembaharuan] Membuka Filter Keaktifan PTK dan Gelar Akademik untuk pengambilan data Guru
  • [Pembaharuan] Membuka Filter Kelas Terbuka dan Kelas Jauh
  • [Pembaharuan] Perubahan tampilan Cetak Leger
  • [Pembaharuan] Menampilkan cetak rapor multi kkm
  • [Pembaharuan] Penambahan Fitur Hapus Pembelajaran yang salah input
  • [Pembaharuan] Pembaharuan tampilan mapping dan edit KD
  • [Perbaikan] Perbaikan bug cetak identitas pada halaman depan rapor
  • [Perbaikan] Perbaikan bug mapel ganda pada cetak rapor KTSP akibat penambahan mapel wajib di dapodik
  • [Perbaikan] Perbaikan Filter Kelas dan Mata Pelajaran
  • [Perbaikan] Perbaikan bug tampilan sikap pada halam pertama rapor
  • [Perbaikan] Perbaikan Format Import KKM

Untuk meng-upgrade e-rapor SMP yang anda miliki, silahkan lakukan update aplikasi dengan cara sebagai berikut:
  • Pastikan anda sudah melakukan instalasi e-rapor SMP versi 1.0. Jika anda belum memiliki aplikasi e-rapor SMP versi tersebut, ada baiknya anda kunjungi link ini DOWNLOAD APLIKASI E-RAPOR SMP TAHUN 2017-2018 BESERTA PANDUANNYA. Pada link tersebut, sudah kami lampirkan link unduhan e-rapor beserta panduan instalasinya.
  • Pastikan size updater e-rapor SMP sebesar 43,5 MB. Cara memastikannya adalah dengan memilik file-->klik kanan ---> lalu pilih properties.
Sebagai tambahan informasi bahwa manajemen e-rapor SMP di atur atau di manage oleh satu orang admin atau lebih. Admin sangat berperan penting dalam suksesnya e-rapor SMP. Nah, Jika anda sebagai admin e-rapor, maka terdapat beberapa hal yang harus anda lakukan yaitu:
  • Silahkan anda login dengan menggunakan user default e-rapor yaitu admin, dengan password admin123456
  • Hal lainnya adalah ambil data-data dari Dapodik.
  1. Caranya adalah pilih menu “Ambil Data Dapodik”. Data yang diambil dari dapodik adalah data yang sudah fix, jadi pastikan bahwa semua data dapodik sudah benar dan lakukan sinkron/pengambilan data dapodik pada halaman ini setiap kali melakukan perbaikan data dapodik. Hal ini diperlukan agar data referensi di e-Rapor selalu sama dengan data yang dikirim ke Dapodik.
  2. Tambahkan data user melalui data user. Data user menyediakan fitur tambah user untuk data user guru, data user wali kelas, data user BK dan data user siswa. Bagi anda yang tidak ingin repot- repot menambahkan user, anda dapat mengeklik generate ulang password. Aplikasi akan secara otomatis menambahkan user dengan password default yaitu admin123456(khusus admin). Sedangkan password untuk data user yang lain adalah sebagai berikut:
Generate User
===========
Secara default :
Untuk Guru Mapel yang ber NIP.
  • Username  : NIP Guru
  • Password  : 123456
Untuk guru yang belum ber NIP.
  • Username  : Nama Guru (nama guru tanpa spasi dan karakter khusus huruf kecil semua, maksimal 18 karakter)
  • Password  : 123456
Untuk Wali Kelas.
  • Username : Nama Rombel – Kode Semester (huruf kecil semua, tanpa spasi) (Contoh : xmipa120161)
  • Password  : 123456
Untuk Guru BK yang telah ber NIP
  • Username :BKNIPGuru (Misal: bk196807171991031008)
  • Password  :123456
Untuk Guru BK yang belum ber NIP
  • Username :BKNAMA (missal : bkrahmadnisupanji)
  • Password  : 123456
Untuk Peserta Didik
  • Username : NISN (missal :00234676)
  • Password  : 123456
Demikianlah informasi mengenai e-rapor SMP tahun 2018 versi 1.2: Updater e-Rapor SMP V.1.1 to 1.2, Panduan Singkat Instalasi serta Manajemen Penilaian oleh Admin. Link unduhan e-rapor SMP tahun 2018 versi 1.2: Updater e-Rapor SMP V.1.1 to 1.2, Panduan Singkat Instalasi serta Manajemen Penilaian oleh Admin dapat diunduh pada tautan berikut ini atau disini atau atau disini
CARA MENGATASI APLIKASI PMP VERSI 2018 TIDAK TERHUBUNG DAPODIK

Posted by On 19:18:00 with No comments


Aplikasi Pemetaan Mutu PMP versi 2018.05 telah dirilis tertanggal 2 Mei 2018 yang lalu. Bagi anda yang belum memiliki aplikasinya, silahkan anda baca tautan berikut ini
Aplikasi Pemetaan Mutu PMP versi 2018.05 bekerja bersamaan dengan aplikasi dapodik. Oleh karenanya, aplikasi ini dapat berjalan jika aplikasi dapodik telah terinstal pada komputer tersebut. Sistem kerja pada aplikasi ini akan langsung terintegrasi dengan aplikasi dapodik sehingga data yang tampil pada aplikasi PMP versi 2018.05 adalah data yang bersumber dari aplikasi dapodik.
Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas mengenai cara mengatasi Aplikasi PMP Versi 2018 tidak terhubung dengan aplikasi dapodik. Terdapat beberapa langkah yang dapat kita lakukan guna mengatasi aplikasi pemetaan Mutu PMP tidak terhubung dengan dapodik. Adapun langkah tersebut adalah sebagai berikut:
1. Melakukan instalasi aplikasi Pemetaan Mutu PMP dan aplikasi dapodik dalam satu PC/Laptop
Melakukan instalasi aplikasi Pemetaan Mutu PMP dan aplikasi dapodik dalam satu PC/Laptop adalah hal yang sangat penting guna menghindari trouble atau masalah yang timbul berupa tidak ada koneksi antara aplikasi Pemetaan Mutu dan Aplikasi dapodik. Aplikasi Pemetaan Mutu PMP dari awal dibuat terintegrasi dengan aplikasi dapodik sehingga jika kedua aplikasi tersebut di instal secara terpisah maka akibatnya adalah aplikasi PMP tidak terhubung dengan aplikasi dapodik.
2. Gunakan aplikasi Pemetaan Mutu PMP dan Dapodik versi terbaru.
Langkah ini juga perlu dilakukan guna menghindari masalah aplikasi Pemetaan Mutu PMP tidak terhubung dengan Dapodik. Versi yang kita gunakan adalah versi yang terbaru. Hingga saat ini, versi yang kita gunakan adalah versi 2018.5. Bila anda belum memiliki aplikasi terbaru, anda dapat kunjungi link berikut ini:
DOWNLOAD APLIKASI PEMETAAN PMP 2018.5 (UPDATE)
3. Melakukan Instalasi Ulang Aplikasi Pemetaan Mutu PMP
Langkah ini kita tempuh apabila langkah yang pertama dan yang kedua sudah kita lakukan, namun tetap menemukan kendala aplikasi Pemetaan Mutu PMP tidak terhubung dengan dapodik. Ada kemungkinan bahwa terdapat kekeliruan dalam langkah-langkah menginstal aplikasi tersebut atau juga program yang kita gunakan sudah corrupt (rusak) akibat virus atau semacamnya. Jika programnya corrupt, maka kami sarankan anda mengunduh kembali aplikasi tersebut.
4. Melakukan setting Ulang dbport PMP Dikdasmen
Mensetting Ulang dbport PMP Dikdasmen ini dilakukan apabila langkah kesatu, kedua, dan ketiga tidak juga dapat mengatasi masalah aplikasi PMP yang tidak terhubung dengan dapodik. Caranya adalah sebagai berikut:
  • Silahkan anda buka notpad dengan hak akses sebagai administrator. Langkahnya adalah klik icon search the web and windows (windows 10) lalu anda ketik notepad. Jika nama notepad sudah muncul, silahkan anda klik kanan lalu klik run as administrator. 
  • Setelah program notepad terbuka, silahkan anda klik menu file lalu pilih open atau bisa juga dengan menekan tombol keyboard ctrl + o lalu silahkan anda pilih program files >>>PMP Dikdasmen >>>Dataweb >>> pmp >>> app >>> dbport >>> open

  • Silahkan anda rubah 54313 menjadi 54532
  • Langkah terakhir silahkan anda buka kembali aplikasi PMP anda.
Demikianlah informasi mengenai cara mengatasi aplikasi PMP versi 2018 tidak terhubung dapodik.
DOWNLOAD PERMENDIKBUD NO 15 TAHUN 2018 TENTANG PEMENUHAN BEBAN KERJA GURU, KEPALA SEKOLAH, DAN PENGAWAS SEKOLAH

Posted by On 20:07:00 with No comments

 
Pemenuhan beban kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah kini diatur dalam Permendikbud Nomor 15 tahun 2018. Ini artinya  Permendiknas Nomor 39 tahun 2009 tentang pemenuhan beban kerja guru dan pengawas satuan pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Permendiknas nomor 30 tahun 2011 tentang perubahan atas Permendiknas nomor 39 tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
Terdapat beberapa hal penting yang mungkin bisa kami ambil terkait dengan Permendikbud Nomor 15 tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah. Berikut beberapa hal yang bisa kami simpulkan:
  • Pada pasal 2 Permendikbud Nomor 15 tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah mengatur tentang beban kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah dalam satu minggu. Dalam Permendikbud Nomor 15 tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah menyatakan bahwa 
    • Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah melaksanakan beban kerja selama 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu pada satuan administrasi pangkal.  
    • Beban kerja selama 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif dan 2,5 (dua koma lima) jam istirahat. 
    • Dalam hal diperlukan, sekolah dapat menambah jam istirahat yang tidak mengurangi jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  • Selanjutnya pada pasal 3 Permendikbud Nomor 15 tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah menjelaskan Kegiatan pokok dalam pelaksanan beban kerja selama 37, 5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat (2). Berikut ini adalah kutipan dari pasal 3 Permendikbud Nomor 15 tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah:
    • Pelaksanaan beban kerja selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) bagi Guru mencakup kegiatan pokok:
  • Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan;  
  • Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan;
  • Menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan;
  • Membimbing dan melatih peserta didik; dan
  • Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan Beban Kerja Guru
  • Pemenuhan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
  • Kegiatan pokok yang di jelasakan pada pasal 2 ayat (2) tersebut dijabarkan dengan detail pada pasal 4 Permendikbud Nomor 15 tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah. Berikut ini adalah kutipan dari pasal 4 Permendikbud Nomor 15 tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah:
  • Merencanakan pembelajaran atau pembimbingansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:
    • Pengkajian kurikulum dan silabus pembelajaran/ pembimbingan/program kebutuhan khusus pada satuan pendidikan;
    • Pengkajian program tahunan dan semester; dan 
    • Pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran/pembimbingan sesuai standar proses atau rencana pelaksanaan pembimbingan.
  • Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan pelaksanaan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)/Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL)/Rencana Pelaksanaan Bimbingan (RPB).
  • Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam Tatap Muka per minggu dan paling banyak 40 (empat puluh) jam Tatap Muka per minggu.
  • Pelaksanaan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi oleh Guru Bimbingan dan Konseling atau Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan membimbing paling sedikit 5 (lima) rombongan belajar per tahun.
  • Menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 
  • Membimbing dan melatih peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dapat dilakukan melalui kegiatan kokurikuler dan/atau kegiatan ekstrakurikuler. 
  • Tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan beban kerja Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e meliputi:
    • Wakil kepala satuan pendidikan;
    • Ketua program keahlian satuan pendidikan;
    • Kepala perpustakaan satuan pendidikan;
    • Kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi/ teaching factory satuan pendidikan;
    • Pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu; atau
    • Tugas tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e yang terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan.
  • Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan pada satuan administrasi pangkalnya.
  •   Ketentuan tugas tambahan lain, selain tugas tambahan yang diatur dalam pasal 4 ayat (7) huruf  f, diatur dalam pasal 6 Permendikbud Nomor 15 tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah. Tugas tambahan lain tersebut meliputi: 
    • Wali kelas;
    • Pembina Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS);
    • Pembina ekstrakurikuler;
    • Koordinator Pengembangan Keprofesian  Berkelanjutan (PKB)/Penilaian Kinerja Guru (PKG)
      atau koordinator Bursa Kerja Khusus (BKK) pada SMK; 
    • Guru piket;
    • Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1);
    • Penilai kinerja Guru; 
    • Pengurus organisasi/asosiasi profesi Guru; dan/atau 
    • Tutor pada pendidikan jarak jauh pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
  •  Ketentuan beban kerja kepala sekolah diatur dalam pasal 9 Permendikbud Nomor 15 tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah. Berikut ini adalah ketentuan beban kerja kepala sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 15 tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah pasal 9:
  1. Beban Kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas:
      • manajerial;
      • pengembangan kewirausahaan; dan
      • supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.
  2. Beban kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ekuivalen dengan pelaksanaan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) yang merupakan bagian dari pemenuhan beban kerja selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
  3. Rincian ekuvalensi beban kerja kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  4. Kepala Sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan apabila terdapat Guru yang tidak melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan karena alasan tertentu yang bersifat sementara atau tetap atau belum tersedia Guru yang mengampu pada mata pelajaran atau kelas tertentu
Ketentuan mengenai Beban Kerja Pengawas diatur dalam pasal 10 Permendikbud Nomor 15 tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah. Dimana beban kerja Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugas pengawasan, pembimbingan, dan pelatihan profesional terhadap Guru ekuivalen dengan pelaksanan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) dan ayat (4). 
Adapun Ketentuan lain beban kerja pengawas sesuai pasal 10 Permendikbud Nomor 15 tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah adalah sebagai berikut:
  • Beban Kerja Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam melaksanakan tugas pengawasan, pembimbingan, dan pelatihan profesional terhadap Guru ekuivalen dengan pelaksanaan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4).
  • Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padam ayat (1), Pengawas Sekolah juga merencanakan, mengevaluasi, dan melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan terhadap Guru dan Kepala Sekolah di sekolah binaannya dalam pemenuhan beban kerja selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
  • Rincian ekuvalensi beban kerja pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini
Update pada tanggal 26 Mei 2018
Berikut ini kami tambahkan sedikit informasi mengenai Lampiran I, II dan III dari Permendikbud Nomor 15 tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah. 
Lampiran I Permendikbud Nomor 15 tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah menjelaskan tentang rincian tugas tambahan lain guru beserta equivalensinya. 
A. Wali kelas
Berikut ini beberapa hal yang menjadi tugas Wali kelas berdasarkan Permendikbud Nomor 15 tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah:
  1. Mengelola kelas yang menjadi tanggungjawabnya;
  2. Berinteraksi dengan orang tua/wali peserta didik;
  3. Menyelenggarakan administrasi kelas
  4. Menyusun dan melaporkan kemajuan belajar peserta didik;
  5. Membuat catatan khusus tentang peserta didik;
  6. Mencatat mutasi peserta didik;
  7. Mengisi dan membagi buku laporan penilaian hasil belajar;
  8. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan kewalikelasan;
  9. Menyusun 1laporan tugas sebagai wali kelas kepada Kepala Sekolah; 
Jumlah guru yang diakui berdasarkan permendikbud ini adalah 1 (satu) guru / kelas/tahun dengan ekuivalensi beban kerja per minggu adalah 2 jam tatap muka. Nah, bagi anda yang memiliki peran sebagai wali kelas di sekolah anda, jangan lupa juga menyiapkan arsip berupa bukti fisik, sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan terutama terkait dengan tunjangan, bukti fisik anda sudah tersedia. Berikut ini adalah beberapa bukti fisik yang harus anda persiapkan sebagai wali kelas:
  • Surat tugas sebagai wali kelas dari Kepala Sekolah;
  • Program dan jadwal kegiatan wali kelas yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah;
  • Laporan hasil kegiatan wali kelas yang disetujui oleh Kepala Sekolah.
B. Pembina OSIS
Berikut ini beberapa hal yang menjadi tugas Pembina OSIS berdasarkan Permendikbud Nomor 15 tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah:
  1. Menyusun program pembinaan OSIS;
  2. Mengoordinasikan kegiatan upacara rutin dan hari besar nasional;
  3. Menyelenggarakan latihan kepemimpinan dasar bagi peserta didik;
  4. Mengoordinasikan berbagai kegiatan OSIS; Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan pembinaan OSIS;
  5. Menyusun laporan pelaksanaan pembinaan OSIS.
Jumlah guru yang diakui sebagai Pembina Osis adalah satu guru/sekolah/tahun dengan ekuivalensi beban kerja per minggu adalah 2 jam tatap muka. Selanjutnya, bagi anda yang memiliki tugas tambahan sebagai pembina OSIS, berikut ini adalah beberapa bukti fisik yang harus anda persiapkan:
  • Surat tugas sebagai pembina OSIS dari Kepala Sekolah;
  • Program dan jadwal kegiatan pembinaan OSIS yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah;
  • Laporan hasil kegiatan pembinaan OSIS yang disetujui oleh Kepala Sekolah. 
 C. Pembina Exstrakurikuler
Berikut ini beberapa hal yang menjadi tugas Pembina Exstrakurikuler:
  • Menyusun program pembinaan ekstrakurikuler tertentu;
    Melaksanakan pembinaan kegiatan ekstrakurikuler tertentu; 
  • Melatih langsung peserta didik;
  • Mengevaluasi program ekstrakurikuler; Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan pembinaan ekstrakurikuler;
  • Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tertentu.
Jumlah guru yang diakui sebagai pembina exstrakurikuler adalah 1 (satu) guru/Ekstrakurikuler/1 (satu) kegiatan/Minggu (paling sedikit 20 orang peserta didik) dengan ekuivalensi beban kerja perminggu adalah 2 jam tatap muka. Khusus bagi anda yang menjadi pembina ekstrakurikuler, bukti fisik yang harus anda persiapkan adalah: 
  • Surat Keputusan (SK) sebagai pembina ekstrakurikuler tertentu dari Kepala Sekolah; 
  • Program dan jadwal kegiatan pembinaan ekstrakurikuler yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah; 
  • Laporan hasil kegiatan pembinaan ekstrakurikuler  tertentu yang disetujui oleh Kepala Sekolah.
 D. Guru Piket 
Berikut ini beberapa hal yang menjadi tugas Guru Piket:
  • Meningkatkan pelaksanaan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan,  kekeluargaan, kerindangan, kesehatan, keteladanan, dan keterbukaan (9K);
  • Menerima dan mendata tamu sekolah;
  • Mengoordinasikan Guru pengganti bagi kelas yangGurunya berhalangan hadir;  
  • Mencatat dan melaporkankasus-kasus yang bersifatkhusus kepada Kepala Sekolah; 
  • Melakukan kegiatan lainnyayang terkait tugas Guru piket;
  • Membuat laporan hasil piket per tugas.
Jumlah guru yang diakui adalah satu guru/hari/minggu dengan ekuivalensi beban kerja perminggu 1 jam tatap muka. Adapun berkas yang harus anda persiapkan sebagai guru piket adalah:
  • Surat tugas per semester sebagai Guru piket dari Kepala Sekolah;
  • Program dan jadwal piket yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah;.
  • Laporan hasil piket per tugas yang disetujui oleh Kepala Sekolah.
 Demikianlah informasi Permendikbud Nomor 15 tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah. Selanjutnya informasi tambahan mengenai Lampiran II dan lampiran III Permendikbud Nomor 15 tahun 2018 akan kami posting pada kesempatan yang lain. Untuk informasi lebih lanjut mengenai permendikbud tersebut, silahkan anda unduh permendikbud beserta lampirannya pada tautan berikut ini