Infoguruku

Berbagi ilmu buat sesama

DOWNLOAD PERMENDIKBUD RI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH SATUAN PENDIDIKAN DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH PEMERINTAH

Posted by On 08:01:00 with No comments


Sobat infoguruku.net, dengan berlakunya Permendikbud RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah, maka Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebelumnya yaitu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 117), dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah atau Bentuk Lain yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1879) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Permendikbud RI nomor 4 tahun 2018 secara umum menjelaskan berbagai ketentuan terkait penilaian dalam menentukan kelulusan Peserta didik jenjang akhir. Terkait dengan hal tersebut di pasal 2 ayat 1 dan 2 (Hal 6) Permendikbud RI nomor 4 tahun 2018 menjelaskan bahwa penilaian hasil belajar  oleh satuan pendidikan dilaksanakan melalui USBN dan US sedangkan penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilaksanakan melalui UN.
Selanjutnya Penilaian hasil belajar dijelaskan dengan detail pada pasal 4 Permendikbud ini dimana:
  • Melalui USBN pada Jenjang SD/MI/SDTK/SDLB dan Program Paket  A/Ula diselenggarakan oleh satuan/program pendidikan yang terakreditasi, 
  • Penilaian hasil belajar melalui US pada Jenjang SD/MI/SDTK dan Program Paket A/Ula diselenggarakan oleh satuan/program pendidikan yang terakreditasi, 
  • Penilaian hasil belajar melalui USBN pada Jenjang SMP/MTs/SMPTK/SMPLB, Program Paket B/Wustha, SMA/MA/SMAK/SMTK/SMALB, SMK/MAK dan Program Paket C/Uya diselenggarakan oleh satuan/program pendidikan yang terakreditasi, 
  • Penilaian hasil belajar melalui UN pada Jenjang SMP/MTs/SMPTK serta Program Paket B/Wustha, SMA/MA/SMAK/SMTK, SMK/MAK dan Program Paket C/Uya diselenggarakan oleh satuan/program pendidikan yang terakreditasi.
Permendikbud ini juga mengatur kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Adapun detail rumusan pasal dan ayatnya, dapat anda jumpai pada pasal 19, pasal 20, dan pasal 21. Berikut ini penjabarannya: 
Pasal 19
(1) Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan/program pendidikan setelah:
  • Menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
  • Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan
  • Lulus ujian satuan/program pendidikan.
(2) Kelulusan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh satuan/program pendidikan yang bersangkutan.
Pasal 20
(1) Penyelesaian seluruh program pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, untuk peserta didik:
  • SD/MI/SDTK dan SDLB apabila telah menyelesaikan pembelajaran dari kelas I sampai kelas VI.
  • SMP/MTs/SMPTK dan SMPLB apabila telah menyelesaikan pembelajaran dari kelas VII sampai dengan kelas IX;
  • SMA/MA/SMTK/SMAK, SMALB, dan SMK/MAK program 3 (tiga) tahun apabila telah menyelesaikan pembelajaran dari kelas X sampai dengan kelas XII;
  • SMK/MAK program 4 (empat) tahun apabila telah menyelesaikan pembelajaran dari kelas X sampai dengan kelas XIII;
  • SMP/MTs/SMPTK dan SMA/MA/SMTK/SMAK yang menerapkan SKS apabila telah menyelesaikan seluruh mata pelajaran yang dipersyaratkan; atau f. Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C, apabila telah menyelesaikan keseluruhan kompetensi masing-masing program.
(2) Satuan Pendidikan yang menerapkan SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus memiliki izin dari Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 21
(1) Peserta didik yang dinyatakan lulus dari satuan/program pendidikan diberikan ijazah.
(2) Ketentuan mengenai ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal-pasal diatas adalah sedikit kutipan yang kami peroleh dari Permendikbud nomor 4 tahun 2018. Untuk informasi lebih detailnya, ada baiknya anda unduh tautan download permendikbud nomor 4 tentang penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah berikut ini. 
Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan, moga bermanfaat bagi semua. amiiiin 
POS USBN SD, SMP, SMA DAN SMK TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Posted by On 03:10:00 with No comments

POS USBN tahun pelajaran 2017/2018 adalah ketentuan yang mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan USBN di tahun ajaran 2017/2018. Didalam POS USBN ini terdapat ketentuan yang mengatur bagaimana persyaratan peserta dan Satuan Pendidikan Pelaksana USBN, Penyelenggaraan dan pelaksanaan USBN, Bahan USBN, pelaksanaan USBN SD/MI/SDTK/SPK, bagaimana pelaksanaan USBN SMP/MTs sederajat,  Pelaksanaan USBN SMA/MA sederajat, Pelaksanaan USBN SMK/MAK, pelaksanaan USBN SDLB/MILB, SMPLB/MTsLB, dan SMALB/MALB, pelaksanaan USBN pendidikan kesetaraan program paket A/ULA, Paket B/Wustha, dan paket C/Ulya. 
Terkait dengan persyaratan peserta USBN tahun pelajaran 2017/2018, berikut kami informasikan perseyaratan peserta USBN yang kami kutip dari POS USBN tahun 2018. Berikut ini adalah persyaratannya:
A. SD/MI/SDTK/SPK, SDLB/MILB, dan yang sederajat
  1. Telah atau pernah berada pada tahun terakhir pada SD/MI/SDTK/SPK, SDLB/MILB, atau Program Paket A/Ula;
  2. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai kelas IV semester 1 (satu) sampai dengan kelas VI semester 1 (satu) untuk peserta didik pada SD/MI/SDTK/SPK dan SDLB/MILB; dan
  3. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar setingkat SD/MI/SDTK/SPK dan SDLB/MILB, mulai kelas IV semester 1 (satu) sampai dengan kelas VI semester 1 (satu) untuk peserta didik pada Program Paket A/Ula.
B. SMP/MTs, SMPLB/MTsLB, SMA/MA, SMK/MAK, SMALB/MALB dan yang sederajat
  1. Terdaftar pada tahun terakhir jenjang pendidikan di satuan pendidikan SMP/MTs, SMPLB/MTsLB, SMA/MA, SMK/MAK, SMALB/MALB dan yang sederajat;
  2. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan ertentu mulai semester 1 (satu) tahun pertama sampai dengan semester 1 (satu) tahun terakhir;
  3. Bagi siswa SMK Program 4 (empat) tahun yang telah menyelesaikan proses pembelajaran selama 3 (tiga) tahun dapat mengikuti USBN;
  4. Siswa yang memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang setara, atau berpenghargaan sama dengan ijazah dari sekolah yang setingkat lebih rendah. Penerbitan ijazah yang dimaksud sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebelum mengikuti ujian sekolah, atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk peserta program SKS.
 PELAKSANAAN USBN SD/MI/SDTK/SPK
A. Mekanisme Penyusunan Soal
Peran satuan pendidikan adalah mengirimkan perwakilan guru untukmenyusun soal di KKG.
Peran KKG sebagai berikut.
  • Menyusun dan menelaah indikator penyusunan soal berdasarkan kisi-kisi USBN.
  • Menyusun soal USBN yang disusun oleh guru-guru di dalam KKG.
  • Menerima soal USBN (20%-25%) dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama.
  • Menelaah dan merakit soal USBN.
B. Mata Pelajaran, Jumlah Butir Soal dan Alokasi Waktu
  • Mata pelajaran yang diujikan dalam USBN meliputi Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam.
  • Bentuk, jumlah butir soal, dan alokasi waktu untuk masing-masing mata pelajaran yang diujikan diatur sebagai berikut:
  • Bahasa Indonesia PG = 40, Uraian = 5 alokasi waktu = 120 menit
  • Matematika PG = 30, Uraian = 5 Alokasi waktu = 120 menitIPA PG= 35, uraian = 5 dan alokasi waktu = 120 menit 
  • USBN untuk Pendidikan Agama dan Budi Pekerti bagi peserta didik Madrasah Ibtidaiyah (MI) diatur tersendiri oleh Kementerian Agama.
  • Untuk siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi (tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan tunalaras) waktu USBN dapat ditambah 45 menit.
  • Kisi-kisi ujian praktik mata pelajaran lain di luar mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan, Seni Budaya, Ketrampilan/Prakarya, seperti mata pelajaran Agama, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris sepenuhnya disiapkan oleh satuan pendidikan mengacu pada kompetensi sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
C. Penggandaan Naskah Soal USBN
Penggandaan naskah soal USBN dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau satuan Pendidikan.
D. Jadwal USBN
Jadwal USBN dapat anda lihat dalam lampiran POS USBN SD, SMP, SMA dan SMK tahun pelajaran 2017/2018

E. Moda Pelaksanaan USBN
USBN dapat dilakukan dengan moda ujian berbasis kertas, ujian berbasis komputer, atau kombinasi ujian berbasis komputer dan kertas. Pelaksanaan USBN berbasis komputer mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut.
1. Soal USBN tetap harus meliputi bentuk soal pilihan ganda dan soal uraian.
2. Kesiapan infrastruktur.
3. Kesiapan aplikasi.
4. Kesiapan sumber daya.
F. Pengaturan Ruang/Tempat, Pengawas, Tata Tertib Pengawas dan Peserta USBN
Ketentuan tentang ruang/tempat USBN, pengawas, tata tertib pengawas dan tata tertib peserta USBN diatur pada BAB XI.
G. Pemeriksaan dan Pengolahan Hasil USBN
Proses pemeriksaan dan pengolahan hasil USBN diatur pada BAB XII. 
PELAKSANAAN USBN SMP/MTs DAN YANG SEDERAJAT
A. Mekanisme Penyusunan Soal
Peran satuan pendidikan sebagai berikut.
1. Menerima soal USBN dari pusat (20%-25%) dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui aplikasi.
2. Mengoordinir guru-guru dalam penulisan soal USBN sebanyak 75%-80% berdasarkan indikator dari MGMP.
3. Menugaskan guru mata pelajaran untuk melakukan telaah soal pada forum MGMP.
4. Mengoordinir guru-guru dalam perakitan master soal USBN sebanyak 100% minimal 2 (dua) paket soal terdiri dari 1 (satu) paket soal utama dan 1 (satu) paket soal susulan. Dalam kondisi tertentu seperti terbatasnya sumberdaya guru dan/atau terbatasnya soal yang berkualitas, perakitan soal dapat dilakukan bersama MGMP.
Peran MGMP sebagai berikut:
  • Menyusun dan menelaah indikator penyusunan soal berdasarkan kisi-kisi USBN untuk seluruh mata pelajaran (daftar terlampir).
  • Menelaah soal USBN yang disusun oleh guru-guru dari satuan pendidikan. 
B. Mata Pelajaran, Jumlah Butir Soal, dan Alokasi Waktu
1. Mata pelajaran yang diujikan dalam USBN meliputi seluruh mata pelajaran sesuai dengan kurikulum yang diterapkan masing-masing satuan pendidikan (daftar terlampir).
2. Tujuh mata pelajaran yang memiliki soal dari pusat (20%-25%) dengan bentuk, jumlah butir soal, dan alokasi waktu diatur sebagai mana yang tertera didalam POS USBN SD, SMP, SMA dan SMK tahun pelajaran 2017/2018.

Selanjutnya, untuk mata pelajaran Seni Budaya, PJOK/Penjaskes, Keterampilan/ Teknologi Informasi dan Komunikasi, Prakarya serta Muatan Lokal, jumlah butir soal dan alokasi waktu ujian ditetapkan oleh masing-masing satuan Pendidikan.
4. Untuk siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi (tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan tunalaras) waktu USBN dapat ditambah 45 menit.
5. Kisi-kisi ujian praktik mata pelajaran lain di luar mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan, Seni Budaya, Ketrampilan/Prakarya, seperti mata pelajaran Agama, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris sepenuhnya disiapkan oleh satuan pendidikan mengacu pada kompetensi sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
 *Catatan:
  • USBN untuk mata pelajaran keagamaan pada sekolah keagamaan disesuaikan dengan kurikulum yang ada dan dikonsolidasikan oleh masing-masing direktorat terkait di Kementerian Agama.
  • Soal USBN bagi peserta didik penghayat kepercayaan kepada Tuhan YME, kisi-kisi disiapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan kepada Tuhan YME.
C. Penggandaan Naskah Soal USBN
Penggandaan naskah soal USBN dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Khusus untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (K-2006) atau Pendidikan Agama Islam dan Budipekerti (K-2013) dikoordinir oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama.
D. Jadwal USBN
  • Jadwal USBN ditentukan oleh satuan pendidikan masing-masing dengan mempertimbangkan ketuntasan belajar peserta didik.
  • Khusus USBN mata pelajaran Pendidikan Agama, serta Pendidikan Agama dan Budi Pekerti dilaksanakan pada tanggal 16 April 2018 dan 30 April 2018 untuk ujian susulan, sedangkan untuk mata pelajaran Umum dilaksanakan pada rentang waktu antara tanggal 9 April sampai dengan 12 Mei 2018 (termasuk ujian susulan).
E. Moda Pelaksanaan USBN
USBN dapat dilakukan dengan moda ujian berbasis kertas, ujian berbasis komputer atau kombinasi ujian berbasis komputer dan kertas. Pelaksanaan USBN berbasis komputer mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut.
1. Soal USBN tetap harus meliputi bentuk soal pilihan ganda dan soal uraian;
2. Kesiapan infrastruktur;
3. Kesiapan aplikasi; dan
4. Kesiapan sumber daya.
F. Pengaturan Ruang/Tempat, Pengawas, Tata Terbit Pengawas, dan Tata Tertib Peserta USBN
Ketentuan tentang ruang/tempat USBN, pengawas, tata tertib pengawas dan
tata tertib peserta USBN diatur pada BAB XI.
G. Pemeriksaan dan Pengolahan Hasil USBN
Proses pemeriksaan dan pengolahan hasil USBN diatur pada BAB XII. 

PELAKSANAAN USBN SMA/MA DAN YANG SEDERAJAT
A. Mekanisme Penyusunan Soal
Peran satuan pendidikan sebagai berikut.
1. Menerima soal USBN dari pusat (20%-25%) melalui Dinas Pendidikan Provinsi dan Kantor Wilayah Kemenag melalui aplikasi.
2. Mengoordinir guru-guru dalam penulisan soal USBN sebanyak 75%-80% berdasarkan indikator dari MGMP.
3. Menugaskan guru mata pelajaran untuk melakukan telaah soal pada forum MGMP.
4. Mengoordinir guru-guru dalam perakitan master soal USBN yang terdiri dari 20%-25% soal dari pusat dan 75%-80% soal yang disusun guru dan telah ditelaah MGMP minimal 2 (dua) paket soal terdiri atas 1 (satu) paket soal utama dan 1 (satu) paket soal susulan. Dalam kondisi tertentu seperti
terbatasnya sumberdaya guru dan/atau terbatasnya soal yang berkualitas, perakitan soal dapat dilakukan bersama MGMP.
Peran MGMP sebagai berikut.
1. Menyusun dan menelaah indikator penyusunan soal berdasarkan kisi-kisi USBN untuk seluruh mata pelajaran (daftar terlampir).
2. Menelaah soal USBN yang disusun oleh guru-guru dari satuan pendidikan. 
B. Jumlah Butir Soal dan Alokasi Waktu
1. Mata pelajaran yang diujikan dalam USBN meliputi seluruh mata pelajaran sesuai dengan kurikulum yang diterapkan masing-masing satuan pendidikan.
2. Sembilan mata pelajaran pada Kurikulum 2006 dan sepuluh mata pelajaran pada Kurikulum 2013 yang memiliki soal dari pusat, bentuk soal, jumlah soal, dan alokasi waktu yang diatur didalam POS USBN tahun 2017/2018 (silahkan download POS USBN tahun 2018 untuk membaca referensi lebih detail)
C. Penggandaan Naskah Soal USBN
Penggandaan naskah soal USBN dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kantor Wilayah Kementerian Agama.
D. Jadwal USBN
1. Jadwal USBN ditentukan oleh satuan pendidikan masing-masing dengan mempertimbangkan ketuntasan belajar peserta didik.
2. Khusus USBN mata pelajaran Pendidikan Agama, serta Pendidikan Agama dan Budi Pekerti dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2018 dan 26 Maret 2018 untuk ujian susulan, sedangkan untuk mata pelajaran Umum dilaksanakan pada rentang waktu antara tanggal 19 Maret sampai dengan 28 April 2018 (termasuk ujian susulan).
E. Moda Pelaksanaan USBN
USBN dapat dilakukan dengan moda ujian berbasis kertas, ujian berbasis komputer atau kombinasi ujian berbasis komputer dan kertas. Pelaksanaan USBN berbasis komputer mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut.
1. Soal USBN tetap harus meliputi bentuk soal pilihan ganda dan soal uraian;
2. Kesiapan infrastruktur;
3. Kesiapan aplikasi; dan
4. Kesiapan sumber daya.
PELAKSANAAN USBN SMK/MAK
A. Mekanisme Penyusunan Soal
Peran satuan pendidikan sebagai berikut.
  1. Menerima soal USBN dari pusat (20%-25%) melalui Dinas Pendidikan Provinsi dan Kantor Wilayah Kemenag melalui aplikasi.
  2. Mengoordinir guru-guru dalam penulisan soal USBN sebanyak 75%-80% berdasarkan indikator dari MGMP.
  3. Menugaskan guru mata pelajaran untuk melakukan telaah soal pada forum MGMP.
  4. Mengoordinir guru-guru dalam perakitan master soal USBN yang terdiri dari 20%-25% soal dari pusat dan 75%-80% soal yang disusun guru dan telah ditelaah oleh MGMP minimal 2 (dua) paket soal terdiri atas 1 (satu) paket soal utama dan 1 (satu) paket soal susulan. Dalam kondisi tertentu seperti terbatasnya sumberdaya guru dan/atau terbatasnya soal yang berkualitas, perakitan soal dapat dilakukan bersama MGMP.
Peran MGMP sebagai berikut.
  1. Menyusun dan menelaah indikator penyusunan soal berdasarkan kisi-kisi USBN untuk seluruh mata pelajaran (daftar terlampir).
  2. Menelaah soal USBN yang disusun oleh guru-guru dari sejumlah satuan pendidikan.
B. Jumlah Butir Soal dan Alokasi Waktu
1. Mata pelajaran yang diujikan dalam USBN meliputi seluruh mata pelajaran sesuai dengan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 yang diterapkan masing masing satuan pendidikan
C. Penggandaan Naskah Soal USBN
Penggandaan naskah soal USBN dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kantor Wilayah Kementerian Agama.
D. Jadwal USBN
1. Jadwal USBN ditentukan oleh satuan pendidikan masing-masing dengan mempertimbangkan ketuntasan belajar peserta didik.
2. Khusus USBN mata pelajaran Pendidikan Agama, serta Pendidikan Agama dan Budi Pekerti dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2018 dan 26 Maret 2018 untuk ujian susulan, sedangkan untuk mata pelajaran Umum dilaksanakan pada rentang waktu antara tanggal 19 Maret sampai dengan 28 April 2018 (termasuk ujian susulan);
E. Moda Pelaksanaan USBN
USBN dapat dilakukan dengan moda ujian berbasis kertas, ujian berbasis komputer atau kombinasi ujian berbasis komputer dan kertas. Pelaksanaan USBN berbasis komputer mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut.
1. Soal USBN tetap harus meliputi bentuk soal pilihan ganda dan soal uraian.
2. Kesiapan infrastruktur.
3. Kesiapan aplikasi.
4. Kesiapan sumber daya
Demikianlah informasi yang kami share terkait POS USBN SD, SMP, SMA, dan SMK tahun pelajaran 2017/2018, semoga bermanfaat bagi anda semua. Sumber tulisan ini kami ambil dari POS USBN tahun 2018 yang bersumber dari BSNP, dan konten yang terdapat dalam tulisan ini adalah sebagian besar kami kutip dari POS USBN tersebut. Jika anda ingin mendapatkan informasi yang lebih detail terkait denga POS USBN SD,SMP, SMA dan SMK tahun pelajaran 2017/2018, anda bisa unduh pada tautan berikut ini
Dan surat pengantar POS USBN bisa di unduh disini
[Sumber:http://bsnp-indonesia.org/2018/02/07/POS-USBN-2017-2018]
DOWNLOAD JUKNIS BOS SD,SMP,SMA DAN SMK TAHUN 2018

Posted by On 00:06:00 with No comments


Sobat infoguruku.net, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi mengenai Juknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2018 buat jenjang SD, SMP, SMA dan SMK. Seperti yang kami kutip dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Juknis BOS Pasal 2 menyatakan bahwa dana BOS dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan pada tingkatan SD, SMP, SMA, SMK dan SDLB/SMPLB/SMALB/SLB. Lalu seberapa jumlah BOS pada masing-masing sekolah tersebut? Berikut ini adalah perhitungan jumlah BOS untuk sekolah berdasarkan Juknis BOS SD, SMP, SMA dan SMK tahun 2018:
A. Sekolah dengan jumlah peserta didik 60 atau lebih penghitungan jumlah BOS sebagai berikut:
  • SD sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dikalikan jumlah peserta didik;
  • SMP/Sekolah Terintegrasi/SMP Satap sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikalikan jumlah peserta didik;
  • SMA sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dikalikan jumlah peserta didik; 
  • SMK sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dikalikan jumlah peserta didik; dan 
  • SDLB/SMPLB/SMALB/SLB Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dikalikan jumlah peserta didik.
B. Sekolah dengan jumlah peserta didik kurang dari 60:
  • Penerima kebijakan alokasi minimal 
  • SD sebesar 60 (enam puluh) dikalikan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
  • SMP/SMP Sekolah Terintegrasi/SMP Satap sebesar 60 (enam puluh) dikalikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
  • SDLB/SMPLB/SMALB/SLB sebesar 60 (enam puluh) dikalikan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
  • Bukan penerima kebijakan alokasi minimal
  • SD sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dikalikan jumlah peserta didik;
  • SMP/Sekolah Terintegrasi/SMP Satap Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikalikan jumlah peserta didik;
  • SMA/Sekolah Terintegrasi/SMA Satap  Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dikalikan jumlah peserta didik;
  • SMK Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dikalikan jumlah peserta didik; dan
  • SDLB/SMPLB/SMALB/SLB Rp2.000.000,00 (duajuta rupiah) dikalikan jumlah peserta didik.
C. Jumlah BOS untuk kelas jauh, SMP Terbuka dan SMA
Terbuka tetap didasarkan pada jumlah peserta didik riil yang valid karena pengelolaan dan pertanggungjawabannya disatukan dengan sekolah induk.  
Penyaluran BOS
1. Penyaluran BOS dari RKUN ke RKUD
BOS disalurkan dari RKUN ke RKUD setiap triwulan pada waktu yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.  Adapun BOS untuk wilayah yang secara geografis sangat sulit (wilayah terpencil) disalurkan dari RKUN ke RKUD setiap semester pada waktu yang ditentukan.
Proporsi penyaluran dana tiap triwulan/semester dari RKUN ke RKUD diatur dengan ketentuan persentase sebagai berikut.
a. Penyaluran tiap triwulan
1) Triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen) dari alokasi satu tahun;
2) Triwulan II sebesar 40% (empat puluh persen) dari alokasi satu tahun;
3) Triwulan III sebesar 20% (dua puluh persen) dari alokasi satu tahun; dan
4) Triwulan IV sebesar 20% (dua puluh persen) dari alokasi satu tahun.
b. Penyaluran tiap semester
1) Semester I sebesar 60% (enam puluh persen) dari alokasi satu tahun; dan
2) Semester II sebesar 40% (empat puluh persen) dari alokasi satu tahun.
2. Penyaluran BOS ke Sekolah
Bendahara Umum Daerah (BUD) harus menyalurkan BOS secara langsung ke rekening sekolah sesuai dengan ketetentuan peraturan perundang-undangan. Proporsi penyaluran dana tiap triwulan atau semester dari RKUD ke rekening sekolah disesuaikan dengan persentase penyaluran BOS dari RKUN ke RKUD yaitu.
a. Penyaluran Tiap Triwulan
1) Bukan Sekolah Penerima Alokasi Minimal
a) Triwulan I, III, dan IV ( masing-masing triwulan 20%{dua puluh persen} dari alokasi satu tahun)
(1) SD 
BOS sebesar jumlah peserta didik dikalikan  Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).
(2) SMP/Sekolah Terintegrasi/SMP Satap
BOS sebesar jumlah peserta didik dikalikan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
(3) SMA/Sekolah Terintegrasi/SMA Satap 
BOS sebesar jumlah peserta didik dikalikan Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
(4) SMK 
BOS sebesar jumlah peserta didik dikalikan Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
(5) SDLB/SMPLB/SMALB/SLB 
BOS sebesar jumlah peserta didik dikalikan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
b) Triwulan II (40% {empat puluh persen} dari alokasi satu tahun)
(1) SD 
BOS sebesar jumlah peserta didik dikalikan Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu
rupiah).
(2) SMP/Sekolah Terintegrasi/SMP Satap 
BOS sebesar jumlah peserta didik dikalikan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
(3) SMA/Sekolah Terintegrasi/SMA Satap 
BOS sebesar jumlah peserta didik dikalikan Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah).
(4) SMK 
BOS sebesar jumlah peserta didik dikalikan Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah).
(5) SDLB/SMPLB/SMALB/SLB
BOS sebesar jumlah peserta didik dikalikan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
2) Sekolah penerima alokasi minimal
a) Triwulan I, III, dan IV (20% {dua puluh persen} dari alokasi satu tahun)
(1) SD
BOS sebesar 60 (enam puluh) dikalikan Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)
(2) SMP/Sekolah Terintegrasi/SMP Satap
BOS sebesar 60 (enam puluh) dikalikan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
(3) SDLB/SMPLB/SMALB/SLB
BOS sebesar 60 (enam puluh) dikalikan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
b) Triwulan II (40% {empat puluh persen} dari alokasi satu tahun)
(1) SD
BOS sebesar 60 (enam puluh) dikalikan Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu
rupiah).
(2) SMP/Sekolah Terintegrasi/SMP Satap
BOS sebesar 60 (enam puluh) dikalikan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
(3) SDLB/SMPLB/SMALB/SLB
BOS sebesar 60 (enam puluh) dikalikan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
Untuk detail informasi mengenai komponen pembiayaan BOS jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK tahun 2018, silahkan anda pelajari lebih detail pada Permendikbud nomor 1 tahun 2018 mengenai Petunjuk teknis BOS SD, SMP, SMA dan SMK tahun 2018. Berikut kami siapkan link nya untuk anda
Juknis BOS SD tahun 2018
Juknis BOS SMP tahun 2018
Juknis BOS SMA dan SMK tahun 2018























APLIKASI DAPODIK VERSI 2018.B BESERTA PEMBAHARUANNYA

Posted by On 18:41:00 with No comments


Sobat infoguruku.net, pada kesempatan kali ini kami mencoba berbagi aplikasi Dapdik versi 2018.B beserta pembaharuannya. Pastinya, aplikasi dapodik 2018.b merupakan aplikasi yang ditunggu-tunggu oleh sobat operator sekolah di seluruh Indonesia. Aplikasi ini memberikan warna baru pendataan yang kini makin kompleks. Hal ini dikarenakan dengan berbagi pembaharuan yang dihadirkan pada aplikasi tersebut. Berikut ini daftar pembaharuan aplikasi dapodik versi 2018.b. Bagi anda yang berperan sebagai operator sekolah, silahkan anda pelajari dengan detail item demi item pembaharuannya, sehingga di harapkan dapat memberikan kemudahan dalam penggunaan aplikasi dapodik versi 2018.b tersebut. 
  • Pembaruan yang pertama adalah penonaktifkan perubahan data penugasan GTK, perubahan ini hanya melalui dinas pendidikan (KK-Datadik) wilayah setempat. Fungsi dari penambahan fitur ini adalah meminimalisir kesalahan input data penugasan GTK khususnya bagi guru yang mengajar di lebih dari satu sekolah. Jika nanti ada perubahan penugasan GTK di sekolah anda, maka silahkan anda konfirmasi ke dinas pendidikan (melalui KK-Datadik) diwilayah anda.

contoh gambar penonaktifkan penugasan GTK
  • Pembaruan penambahan validasi pengecekan kewajaran data pada GTK dengan status penugasan induk disekolah negeri namun status kepegawaian sebagai GTY. Penjelasan: GTK dengan status penugasan induk disekolah negeri dan dengan status kepegawaian GTY akan menyebabkan invalid pada menu validasi lokal. Dengan pembaruan ini diharapkan sekolah dapat memeriksa kembali isian data milik GTK tersebut. Jika belum ada perubahan, sekolah tidak dapat melakukan sincronisasi. Berikut ini adalah contoh gambar validasi pengecekan kewajaran data GTK pada aplikasi dapodik versi 2018.b

  • Pembaruan Penonaktifan untuk perubahan data GTK jika status satuan administrasi pangkal (SATMINKAL) ada di sekolah non induk. Penjelasan pada bagian pembaruan ini adalah fitur ini ditambahkan agar data yang dikirimkan konsisten khususnya bagi guru yang mengajar di lebih dari 1 sekolah/satminkal. Perubahan identitas pokok hanya  bisa dilakukan melalui sekolah induk. Adapun di sekolah non induk hanya bisa mengisi penugasan, pembelajaran, tugas tambahan dan nilai. Berikut ini adalah contoh gambar pembaruan penonaktifkan untuk perubahan data GTK
  • Pembaruan Penambahan validasi pada jenjang SMA dan SMK untuk Wakil Kepala Sekolah mengikuti rasio rombel (1:9). Validasi ini ditambahkan untuk mengakomodir rasio jumlah wakil kepala sekolah dengan jumlah rombel yang di sekolah tersebut khusus untuk jenjang SMA dan SMK. Tiap 9 (sembilan) rombel berbanding dengan 1 (satu) wakil kepala sekolah.
  • 1-2 rombel = wakil kepala sekolah tidak diakui
  • 3-9 rombel = 1 wakil kepala sekolah
  • 10-18 rombel = 2 wakil kepala sekolah
  • 19-27 rombel = 3 wakil kepala sekolah
  • >27 rombel = 4 wakil kepala sekolah
  • Pembaruan Penambahan fitur tampilkan password ketika buat akun GTK. Fitur ini ditambahkan untuk memudahkan pengguna dalam pengisian password pada fitur akun GTK yang terdapat di tabel penugasan. Fitur ini dapat menampilkan password yang tersembunyi.
  • Pembaruan Penambahan validasi untuk mengecek mata pelajaran yang diajarkan diluar struktur kurikulum yang berlaku .Validasi ini ditambahkan untuk meminimalisir penginputan mata pelajaran yang tidak seharusnya berada pada struktur kurikulum yang berlaku di aplikasi dapodik. Hal ini juga dimaksudkan untuk mencegah penginputan data menggunakan aplikasi diluar aplikasi dapodik.
  • Pembaruan Pencegahan perubahan tingkat pendidikan, kurikulum dan jurusan pada rombongan belajar jika pembelajaran sudah terisi. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir manipulasi data. Dengan adanya pembaruan ini, rombongan belajar yang sudah terisi pembelajarannya tidak dapat diubah tingkat pendidikan, kurikulum dan isian jurusan. 
  • Pembaharuan penambahan kolom lintang dan bujur pada GTK
  • Pembaharuan penambahan kolom lintang dan bujur pada peserta didik. Penambahan pengisian kolom lintang dan bujur pada peserta didik bertujuan untuk mengukur jarak tempuh tempat tinggal peserta didik dengan sekolah dan untuk mengakomodir kebijakan zonasi pada aturan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) sesuai Peraturan Menteri Pendidikan No. 17 Tahun 2017.
  •  Pembaharuan pengaktifan kurikulum 2013 untuk semua jenjang
  • Pembaharuan menu utama. Pembaruan ini dilakukan dalam penyesuaian dengan menu baru yang ditambahkan di versi 2018.b. Perubahan ini diantaranya: Begitu pula Peserta Didik Non-Aktif saat ini disatukan ke menu utama Peserta Didik. Selanjutnya penambahan menu SKS (Satuan Kredit Semester) khusus untuk sekolah-sekolah yang sudah memberlakukan sistem SKS
  • Pembaruan Penambahan pada rombongan belajar untuk mengakomodir sistem Satuan Kredit Semester (SKS). Penjelasan Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Satuan Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Menengah Pasal 1 menyebutkan bahwa Satuan Kredit Semester selanjutnya disebut SKS adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya menyepakati jumlah beban belajar yang diikuti dan/atau strategi belajar setiap semester pada satuan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan/kecepatan belajarnya. Aplikasi dapodik versi 2018.b dapat mengakomodir bagi sekolah penyelenggara SKS. Untuk jenjang yang dapat menyelenggarakan program SKS adalah jenjang SMP dan SMA yang sudah mendapakan SK izin penyelenggaraan SKS dari dinas pendidikan setempat. Pengisian Rombongan Belajar SKS pada menu tersendiri. (Reguler , SKS, Ekskul dan Teori).
  • Pembaruan penambahan fitur konfirmasi dan cetak surat mutasi peserta didik
  • Penambahan fitur informasi terkait individual guru
  • Pembaruan perubahan, penyesuaian dan penyempurnaan struktur database dengan UI pada aplikasi
  • Pembaruan fitur perubahan kop sekolah
  • Pembaruan Perbaikan Pengaktifan kembali menu nilai. Penginputan isian nilai untuk semester genap kembali diaktifkan. Untuk sekolah dengan jenjang SD menggunakan input nilai pada aplikasi Dapodikdasmen, sementara untuk jenjang SMP/SMA/SMK menggunakan aplikasi erapor yang telah disediakan oleh direktorat pembinaan masing-masing. Hasil penginputan erapor dapat langsung dimasukkan atau tersinkronisasi dengan aplikasi Dapodikdasmen .
  • Perbaikan Perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan fitur penginputan nilai. Menu penginputan nilai telah disempurnakan dan disesuaikan dengan keadaan dilapangan. Untuk jenjang SMP/SMA/SMK penyesuaian dilakukan dengan aplikasi erapor. Sementara untuk jenjang SD penginputan tetap menggunakan aplikasi Dapodikdasmen .
  • Perbaikan Perbaikan security aplikasi. Untuk mencegah terjadinya manipulasi serta kerusakan data yang disebabkan penggunaan aplikasi diluar Dapodikdasmen . Pada aplikasi versi 2018.b system keamanan telah ditingkatkan agar pendataan lebih optimal dan menghasilkan data yang valid.Perbaikan Optimalisasi aplikasi. Optimalisasi aplikasi Dapodikdasmen dasmen versi 2018.b dilakukan untuk menyempurnakan proses penginputan serta pengiriman data agar lebih valid dan mudah di pergunakan. Serta memperbaiki bagian dari aplikasi yang selama ini belum sempurna.
  • Perbaikan Perbaikan bugs ketika menambah mata pelajaran untuk jenjang SMA. Perbaikan aplikasi Dapodikdasmen  pada menu pembelajaran untuk jenjang SMA saat menambah mata pelajaran diluar dari jam wajib.
  • Perbaikan  pengisian rombel praktek untuk jenjang SMK
Daftar pembaruan diatas adalah daftar pembaruan yang kami kutip dari panduan aplikasi dapodikdasmen versi 2018.b (untuk panduan detailnya, anda bisa unduh dilaman dapodikdasmen, atau anda juga dapat unduh disini).   Berikut ini juga kami sajikan link unduhan dapodik versi 2018.b
demikianlah informasi yang dapat kami berikan, semoga bermanfaat.